Menurut data tahun 2015, jumlah kunjungan kesehatan ke Indonesia dinilai belum cukup besar dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Jumlahnya hanya sekitar 17.000 orang atau tidak sampai 1% dari jumlah wisatawan kita yang mencapai 10,4 juta.

Padahal, diperkirakan bahwa ada sekitar 600.000 orang Indonesia yang melakukan pengobatan di luar negeri dengan nilai pengeluaran sekitar 1,4 miliar dolar AS. Sebagai perbandingan negara seperti Thailand yang relatif berhasil mengembangkan wisata kesehatan dapat memperoleh devisa hingga 3,2 miliar dolar AS pada tahun 2011.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sepakat untuk mengembangkan Pariwisata Kesehatan Internasional. Penandatanganan MoU dilakukan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata III yang digelar Kemenpar di Hotel Bidakara, Jakarta 26-27 September 2017.

“Pengembangan wisata kesehatan di Indonesia memiliki potensi yang besar, mengingat lokasi dan keunggulan Indonesia untuk menarik wisata kesehatan, dan mengingat juga jumlah orang Indonesia yang ke luar negeri untuk menjalankan perawatan kesehatan,” ujar Sekretaris Kemenpar Ukus Kuswara dalam siaran pers yang diterima di Jakarta.

Adapun kesepakatan yang dilakukan kedua kementerian ini meliputi koordinasi dan harmonisasi kebijakan dan program dalam pengembangan wisata kesehatan, peningkatan mutu wisata kesehatan, pengembangan promosi wisata kesehatan, pemberdayaan masyarakat di lingkungan wisata kesehatan, pertukaran data dan Informasi terkait pengembangan wisata kesehatan. Selain itu juga ada bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi secara terpadu dalam pengembangan wisata kesehatan dan perlindungan kesehatan terhadap wisatawan.

Berdasarkan nota kesepahaman, Kemenpar memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyusun standar usaha pariwisata di bidang wisata kesehatan, melaksanakan sosialisasi wisata kesehatan yang bernuansa tradisional, unik, otentik, dan mudah diakses, dan menyusun kerjasama antara sektor swasta di bidang pariwisata dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan.

Yang tak kalah pentingnya Kemenpar juga bertugas menyusun strategi pemasaran produk pelayanan kesehatan yang merupakan daya tarik dan daya saing wisata Indonesia dan melakukan identifikasi dan mengusulkan berbagai produk unggulan wisata kesehatan Indonesia untuk dipatenkan sebagai kekayaan intelektual di Indonesia dan dunia.

Sementara itu, dari pihak Kementrian Kesehatan memiliki tanggung jawab menyusun dan mensosialisasikan kebijakan wisata kesehatan, mendorong sektor swasta untuk menyelenggarakan rumah sakit unggulan (Medical Tourism) dan fasilitas kesehatan tradisional unggulan (Wellness Tourism).

Kemudian memfasilitasi ketersediaan fasilitas pelayanan dan pelaksanaan upaya kesehatan lainnya untuk memberikan perlindungan kesehatan wisatawan di 10 destinasi pariwisata prioritas. Serta menetapkan rumah sakit unggulan dan fasilitas kesehatan tradisional unggulan yang memiliki pelayanan unggulan dalam penyelenggaraan wisata kesehatan

Selanjutnya Kemenpar bersama dengan Kemenkes, perwakilan rumah sakit, spa dan asosiasi kesehatan akan membentuk tim kerja yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kerja bersama.

Kementerian Kesehatan bersama PT AstraZeneca Indonesia bekerjasama meluncurkan program Healthy Lung di Jakarta Selasa (26/9/2017). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penanganan serta memperbaiki manajemen penyakit pernapasan atau asma di puskemas dan rumah sakit.

Melalui program ini, nantinya akan dikembangkan pusat instalasi guna membantu rumah sakit mendiagnosis penyakit pernapasan di lebih dari 300 Puskesmas dan RSUD di Jakarta. Cakupan tersebut akan diperluas hingga mencakup 4.000 Puskesmas dengan rawat inap di seluruh Indonesia dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Saat ini, sudah berhasil dikembangkan 126 Pusat Inhalasi yang tersedia di seluruh Indonesia.

“Tujuan kami untuk memberikan edukasi pada sekitar 5.000 tenaga kesehatan yang kami prediksi akan menyasar kurang lebih 10 juta pasien,” kata Pimpinan PT AstraZeneca Indonesia, Rizman Abudaeri.

Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan dr. Lily S. Sulistyowati mengungkapkan bahwa sebagai mitra kementerian, AstraZeneca akan membantu dalam pengadaan program edukasi tenaga kesehatan untuk Penyakit Tidak Menular (PTM), pembangunan fasilitas kesehatan, serta pemberian dukungan terhadap Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), dan juga edukasi mengenai Health Financing di lingkungan Pemerintah dan Rumah Sakit.

Menurut data badan kesehatan dunia (WHO), Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-5 untuk kematian karena asma di antara negara-negara Asia dan urutan ke-13 di seluruh dunia. Data Riset Kesehatan Dasar 2013 menyebut bahwa prevalensi asma mencapai 4.5 persen dari total populasi di Indonesia sedangkan PPOK mencapai 6.3 persen.

Peningkatan prevalensi kedua penyakit ini, kata dokter spesialis paru dari RS Persahabatan, Prof Faisal Yunus MD, Ph.D, salah satunya disebabkan oleh diagnosis yang kurang akurat akibat belum tersedianya alat diagnosis untuk kedua penyakit tersebut di seluruh rumah sakit maupun puskesmas.

Instansi rumah sakit atau klinik acapkali memiliki lebih dari satu vendor alat kesehatan. Ini berarti pihak manajemen harus direpotkan dengan sejumlah administrasi (kontrak, invoice, PO dll) yang harus dikelola. Belum lagi banyaknya pihak dengan berbagai karakter dan kepentingan yang harus dokonsolidasikan. Ini jelas akan menuntut pihak manajemen (rumah sakit / klinik) untuk mengeluarkan ekstra tenaga, pikiran, waktu dan biaya.

Namun sekarang Anda dapat mengucapkan selamat tinggal pada ribetnya pengelolaan multi vendor. Dengan platform Emedis.id, pengadaan alat kesehatan kini terasa begitu mudah. Bayangkan, pihak manajemen dapat mengintegrasikan seluruh vendor yang dimiliki ke dalam satu pengelolaan saja.

Pihak Anda cukup berkoordinasi dengan tim Emedis.id, dan serahkan segala macam urusan administrasi, operasional dan konsolidasi yang melibatkan semua vendor kepada mereka. Seluruh proses akan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem perangat lunak yang mumpuni. Sehingga standar kualitas yang didapat layaknya mengelola multi vendor secara langsung, bahkan bisa lebih baik.

Berikut perbandingan pengelolaan multi vendor secara tradisional dengan yang menggunakan platform Emedis :

Alumni dokter se-Indonesia yang tergabung dalam Forum Ikatan Alumni Kedokteran Seluruh Indonesia (FIAKSI), telah mendeklarasikan Gerakan Moral 3 K (kesejawatan, kesantunan dan kebersamaan) di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Sabtu (23/9/2017).

Deklarasi dibarengkan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) FIAKSI ke-4 tahun 2017, di UNS Solo, tanggal 23-24 September 2017. Deklarasi dijadwalkan juga dihadiri Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Moh Nasir dan Menteri Kesehatan Juwita Moeloek.

“Pendeklarasian gerakan moral tersebut bertolak dari adanya persepsi masyarakat tentang tarif dokter yang makin mahal,” kata Rektor UNS, Prof. Dr. Ravik Karsidi. Juga fenomena hubungan kesejawatan dokter yang kian renggang dan cenderung individualis dan lainnya.

Sebelumnya, gerakan moral tersebut gagal dideklarasikan dalam tiga kali Rakor di Bandung, Padang dan Makassar. Penyebab kegagalan karena Rakor FIAKSI yang digelar di luar kampus tidak mendapat dukungan institusi pendidikan.

Ketua Panitia Rakor FIAKSI, dokter Dewi PPS, menambahkan, selain kegiatan tersebut juga digelar seminar bagi mahasiwa fakultas kedokteran dengan tema “Etika dan Norma dalam Profesi Dokter”.

Seminar diharapkan dapat menggemakan Deklarasi Moral 3K kepada para mahasiswa, staf pengajar, alumni, dan pejabat yang berprofesi dokter.

Google dan AT Kearney menyebutkan bahwa dalam 1-2 tahun ke depan startup kesehatan akan menjadi salah satu target para investor di tanah air. Hal ini dipengaruhi karena masih sedikitnya dana yang mengucur di sektor tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam hasil survei Indonesia Venture Capital Outlook 2017.

Survei yang dilaksanakan oleh Google Indonesia ini dilakukan kepada 25 responden yang terdiri dari VC lokal dan mancanegara. Dimana 25 persen-nya menyatakan bahwa pihak mereka akan melakukan investasi ke startup kesehatan pada tahun-tahun mendatang.

“Mungkin mereka melihat what’s the next wave ya, karena kan investasi ke e-commerce dan ridesharing itu kan udah banyak dan tentunya investor mencari yang belum banyak masuk. Value-nya masih relatif rendah dan kelipatan ke depannya lebih tinggi. Jadi kelihatannya mereka akan ke sisi itu” jelas Mifza Muzayan, Sales Operation & Strategy Lead, Google Indonesia.

Meski begitu, tak berarti investor akan berhenti menggelontorkan dana ke startup di sektor lain seperti e-commerce, fintech dan transportasi. Mereka dinilai tetap akan membidik kedua perusahaan rintisan digital yang bergelut di kedua sektor tersebut meski tren akan mengarah ke sektor lainnya.

Dalam survey tersebut, Google dan AT Kearney juga meriset sejauh mana kepercayaan investor terhadap pasar startup tanah air. Hasilnya kepercayaan investor meningkat. Hal itu ditunjukan di mana investasi terhadap perusahaan-perusahaan startup tumbuh 68 kali lipat dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari angka USD 1,4 miliar pada tahun 2016 melesat menjadi USD 3,0 miliar di bulan ke-8 tahun 2017.

Hitachi Healthcare resmi meluncurkan produk CT Scan terbarunya, Supria True64 Computed Tomography System. Dikutip dari medgadget.com, perangkat ini diklaim sangat ekonomis dan serbaguna. Dilengkapi dengan teknologi 64 discrete detector dan saluran pemrosesan elektronik guna menghasilkan pencitraan 64-slice yang dapat memproses secara cepat.

Selain itu, Supria True64 dilengkapi fitur efisiensi lingkungan bernama “Eco-Mode”. Teknologi ini mampu mengurangi konsumsi daya hingga 55%. Dasri segi desain, produk ini dilengkapi lubang berukuran 75 cm untuk serta meja yang mampu menahan menahan beban hingga 500 pon (230 kg).

“SupriaTrue64 melanjutkan komitmen Hitachi untuk menyediakan solusi pencitraan yang cepat, nyaman dan berkualitas. Dengan menyadari tekanan ekonomi dan alur kerja yang kuat yang dialami oleh penyedia layanan CT, Hitachi sekali lagi menunjukkan kemampuan dan komitmen kami untuk memberikan tingkat kemampuan CT yang lebih tinggi dengan harga yang terjangkau, ” kata Sheldon Schaffer, VP & General Manager Divisi MR / CT Hitachi.

Kendati begitu, SupriaTrue64 baru tersedia untuk pasar kesehetan Amerika Serikat saja. Belum ada kabar lanjut mengenai penjualannya di luar wilayah AS.

Perusahaan perangkat wearable Fitbit dikabarkan tengah mengembangkan fitur pemantau kesehatan untuk dibenamkan ke dalam produk-produknya, tak hanya sekedar memantau kebugaran.

Untuk merealisasikannya, Fitbit menggandeng sejumlah produsen alat kesehatan salah satunya adalah produsen alat pemantau glukosa Dexcom. Langkah pertama dari kerjasama ini menghasilkan produk jam pintar Ionic yang akan segera diluncurkan. Perangkat tersebut akan mampu mendeteksi kadar gula darah, langkah, detak jantung, dan berbagai statistik keehatan lain.

Langkah ini membuat saham Fitbit melonjak 13 persen. Ionic sendiri dikabarkan akan meluncur pada Oktober 2017. Meski begitu, teknologi pemantau dari Dexcom baru akan tersedia pada 2018.