Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) menggelar Semiloka Nasional mengangkat tema “Percepatan Pembentukan PPK BLUD, Pelaksanaan SPM Kesehatan Terbaru dan Penjaminan Mutu Fasyankes dalam Implementasi JKN”. Acara ini dilaksanakan di Nusa Dua Convention Center, Rabu (20/3).

Adapun tujuan diselenggarakannya Semiloka Nasional ini adalah bertujuan mendorong terjadinya perbaikan kualitas dan kuantitas pelayanan publik bidang kesehatan. Tampil sebagai Keynote Speaker adalah Kepala Puskesmas II Denbar dr. Lanawati. Alasan penunjukan dirinya tak lain karena Puskesmas yang digawanginya tersebut berhasil meraih penghargaan sebagai puskesmas terbaik di tingkat nasional.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dr. Luh Putu Sri Armini mengatakan bahwa dalam Semiloka Nasional ini juga bertujuan untuk memotivasi dan berbagi kiat dalam mencapai Puskesmas Paripurna Terakreditasi.

Sedangkan dr. Lanawati berbagi tips dalam peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas. Dirinya menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur. Di samping itu berbagai inovasi telah dilakukan sehingga mengantarkan Puskesmas II Denbar meraih prestasi tingkat nasional. Inovasi yang telah dilakukan Puskesmas II Denbar meliputi program pengelolaan penyakit kronis (prolanis) dan paguyuban diabetes.

Lebih lanjut dr. Lanawati mengatakan setiap tahun pihaknya mendapatkan evaluasi rutin dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Pada akhirnya, tahun ini Puskesmas II Denbar kembali meraih predikat Puskesmas Berprestasi Tingkat Nasional yang mana tiga tahun sebelumnya juga meraih predikat yang sama.

Bahkan prestasi yang diraih ini merupakan predikat juara I nasional katagori Puskesmas Perkotaan. Indikator penilaian pun meliputi manajemen puskesmas (perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian, serta pemantauan, pengawasan dan pertanggungjawaban), pengelolaan keuangan, SDM, obat, alat kesehatan, lingkungan, sarana prasarana pendukung, pelayanan yang bermutu, keterlibatan serta lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi-inovasi pelayanan untuk mencapai target program yang telah ditetapkan.

“Disamping meraih predikat Puskesmas Berprestasi, Puskesmas II Denpasar Barat juga lulus akreditasi Paripurna Tingkat Tertinggi. Pun, prestasi Puskesmas II Denbar ini merupakan perolehan satu-satunya yang diraih perwakilan Bali,” tutupnya.

World Down Syndrome Day (WDSD) atau Hari Down Syndrom Seduania dirayakan setiap tanggal 21 Maret. Biasanya, untuk memperingatinya pengidap Down Syndrome dan mereka yang berdampingan dan bekerja dengannya di seluruh dunia akan menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam kegiatan dan event untuk mendorong kepedulian publik guna menggaungkan suara untuk membela hak-hak, memperkenalkan, dan memasyarakatkan para penderitanya.

AFRT, Badan Asosiasi dari Perancis yang meneliti Trisomy 21, diciptakan pada 1990 lalu untuk mendukung penelitian dan memberi informasi demi kemajuan medis dan keilmiahannya dalam bidang Down Syndrome (trisomy 21). Pada 2005 lalu, AFRT memutuskan memlilih tanggal 21 Maret sebagai tanggal simbolis peringatan Hari Trisomy 21.

Pertemuan pertama diselenggarakan AFRT pada 21 Maret 2005 di Paris dengan tema “From patient to research, better understand to better help.” Pada bulan Juni di tahun yang sama, Dr. Juan Pereira menyelenggarakan pertemuan internasional di Palma of Majorca mewakili EDS (European Down Syndrome Association), AFRT mengusulkan tanggal 21 Maret sebagai tanggal simbolis Hari Internasional Trisomy 21 (DS).

Kemudian 21 Maret 2006, AFRT menyelenggarakan pertemuan kedua di Paris dengan tema “How to approach the patient to cure mental deficiency”. Pada saat bersamaan Professor Stylianos E. Antonarakis dari University of Geneva Medical School, yang akrab dengan kebijakan AFRT, EDSA, dan DSI menyarankan ART21, sebuah asosiasi orang tua dari daerah Allemanic Swiss yang peduli terhadap DS, untuk mewujudkan peringatan 21 Maret tersebut di Geneva.

Kemudian pada 21 Maret 2006 lalu dua peringatan perdana diselenggarakan. Setelahnya, AFRT menyelenggarakan pertemuan secara rutin tiap tahunnya. 20 Desember 2007, WHO menetapkan 21 Maret sebagai World Down Syndrome Day. Kemudian Badan Umum PBB juga menetapkan tanggal peringatan tersebut pada 19 Desember 2011 (A/RES/66/149).

PBB juga meminta seluruh anggotanya, organisasi terkait, organisasi internasional, juga organisasi sipil, termasuk organisasi non-pemerintah dan sektor swasta, untuk memperingati Hari Down Syndrome Dunia untuk mendorong kepedulian publik terhadap Down Syndrome.

Menurut situs resmi FDI World Dental Federation, tema resmi kampanye Hari Kesehatan Gigi Dunia (WOHD) tahun ini adalah ‘Say Ahh: Act on Mouth Health‘. Dengan kampanye ini FDI mendorong masyarakat melakukan aksi nyata untuk melindungi kesehatan gigi mereka.

Jutaan orang diseluruh dunia menderita tingkat kesehatan gigi dan mulut yang buruk dan hal tersebut menuntut aksi nyata baik pada level individu, keluarga, dan komunitas.

Kesehatan gigi dan mulut yang buruk dapat berdampak pada bagian tubuh lain, dan mengakibatkan kerugian dari segi biaya.

Kampanye WOHD menyediakan platform ideal untuk meningkatkan perhatian dan mendorong aksi nyata atas kesehatan gigi dan mulut yang baik. Dengan mendorong upaya nyata terkordinir pada tingkat lokal, nasional, dan global, suara kepedulian ini akan terus digaungkan.

‘Say Ahh: Act on Mouth Health’ mendorong individu bertanggung jawab atas kesehatan gigi dan mulutnya sendiri melalui aksi khusus untuk mencegah penyakit oral dan melindungi kesehatan mereka secara keseluruhan. Pada level individual, kampanye akan memposisikan profesional kesehatan mulut sebagai stakeholder utama dalam mendidik pasien pada implikasi yang lebih luas dalam melindungi kesehatan gigi dan mulut mereka.

Membantu mereka menyadari bahwa tindakan pencegahan akan selalu menjadi opsi terbaik, namun deteksi dan penanganan dini juga penting untuk menjamin hasil terbaik dalam menangkal penyakit gigi dan mulut dan komplikasi kesehatan lain yang terkait.

Pemerintah Kota Yogyakarta bekerja sama dengan pihak ketiga akan melakukan uji coba digitalisasi e-health care di tiga fasilitas layanan kesehatan untuk meningkatkan kemudahan layanan kesehatan sekaligus edukasi ke masyarakat.

“Digitalisasi ini merupakan sejarah baru di bidang layanan kesehatan masyarakat sekaligus menguatkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Yogyakarta sebagai Kota Sehat,” kata Wali Kota Haryadi Suyuti di sela penandatanganan kerja sama, Selasa (19/03).

Sesuai dengan nama kerja sama yang disepakati kedua belah pihak, Haryadi berharap penerapan digitalisasi tersebut akan semakin memudahkan fasilitas layanan kesehatan maupun masyarakat dalam menentukan solusi untuk berbagai masalah kesehatan yang dialami.

“Pada zaman sekarang, yang dibutuhkan dalam pemberian layanan publik adalah layanan yang cerdas dan cepat”, tegas Haryadi.

Dalam uji coba selama enam bulan, sesuai kesepakatan kerja sama, pihak ketiga yang menjalin kerja sama digitalisasi e-health care dengan Pemerintah Kota Yogyakarta akan menempatkan sejumlah peralatan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pratama dan dua puskesmas.

Peralatan tersebut di antaranya, alat pengukur tinggi dan berat badan, hingga alat laboratorium dalam bentuk mini yang bisa memeriksa kondisi kesehatan dalam 20 indikator hanya dengan pemeriksaan darah.

Pada tahap uji coba tersebut, pemeriksaan kondisi kesehatan difokuskan untuk penyakit tidak menular. Hasil pemeriksaan akan dimasukkan dalam sistem basis data yang terintegrasi dengan aplikasi khusus yang sudah diunduh pengguna melalui telepon selular mereka.

Masyarakat yang sudah memiliki aplikasi dapat mengetahui kondisi kesehatan mereka. Di dalam aplikasi tersebut juga diberikan berbagai saran atau rekomendasi yang harus dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan warga.

Sementara itu, pimpinan PT Woori Bio Corpora Bahdar J Hamid selaku pihak yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kegiatan digitalisasi e-health care mengatakan bahwa program serupa sudah diterapkan di Korea Selatan.

“Sesuai kesepakatan kerja sama selama enam bulan ini, kami ingin memperoleh masukan dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan terkait digitalisasi e-health care,” katanya.

Ia pun memastikan jika parameter-parameter pemeriksaan kesehatan yang digunakan sebagai dasar pengukuran akan disesuaikan dengan standar Indonesia.

Pada pertemuan Joint Working Group (JWG) yang diadakan di Den Haag beberapa waktu lalu, delegasi Kementerian Kesehatan Indonesia dan Belanda sepakat untuk mempercepat implementasi Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Kesehatan yang sebelumnya sudah ditandatangani tahun lalu.

Kedua negara sepakat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan konkret dalam area kerja sama penguatan sistem kesehatan. Diantaranya adalah pengembangan program dokter layanan primer di Indonesia termasuk untuk pengembangan dan penguatan aspek kebijakan dan kapasitas tenaga pengajar dokter layanan primer, pengembangan program kerja sama Sister Hospital untuk kolaborasi penanganan kanker, program peningkatan kapasitas dalam rangka penguatan sistem pendidikan bidan, perawat, dan caregiver, serta pendidikan vokasional bagi tenaga kesehatan Indonesia.

Lebih lanjut, kedua delegasi tersebut juga sepakat untuk pengembangan pelayanan kesehatan ramah lansia yang inovatif melalui penguatan tim layanan geriatri multi disiplin berbasis rumah sakit, pelaksanaan program kerja sama dalam rangka pengendalian resistensi antimikroba, pelaksanaan kerja sama kedua negara di bawah kerangka Global Health Security Agenda (GHSA), kolaborasi dalam rangka peningkatan kapasitas industri kefarmasian dan alat kesehatan Indonesia, dan pengembangan fasilitas laboratorium hewan yang terstandarisasi internasional.

Kedua delegasi juga sepakat untuk menyusun dan memfinalisasi Dokumen Joint Action Plan dalam waktu dekat sehingga dapat ditandatangani oleh kedua pejabat tinggi Kemenkes kedua negara.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Dubes RI dan Diaspora Indonesia yang hadir menyatakan dukungannya terhadap kerjasama ini. Termasuk rencana Kemenkes RI menyelenggarakan Forum Bisnis Kesehatan Indonesia-Belanda pada kesempatan berikutnya.

Metode urun biaya dianggap sebagai salah satu solusi untuk membenahi layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan kata lain, cara ini membuat masyarakat yang merupakan peserta BPJS Kesehatan berbagi tanggungan biaya layanan medis tertentu sesuai kriteria pemerintah.

Menurut Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Kuntjoro Adi Purjanto, layanan yang nantinya dikenakan urun biaya masih dalam tahap perundingan dengan pemerintah. Urun biaya sendiri merupakan bagian dari upaya mengedukasi masyarakat terkait pola hidup sehat.

“Sebetulnya di negara mana pun tidak ada asuransi yang menanggung semua penyakit. Asuransi seperti itu hanya ada di Indonesia. Publik harus ikut berperan dalam menanggung beban penanganan penyakit,” ungkap Kuntjoro.

Dirinya melanjutkan, besarnya peran publik bergantung dari keputusan negara dan jenis layanan asuransi yang tersedia. Peran publik di negara yang menyediakan asuransi untuk penyakit tertentu, tentu berbeda dengan asuransi yang hanya memberikan layanan dasar.

Kuntjoro menilai peran publik di Indonesia saat ini semakin kecil dengan cakupan BPJS Kesehatan yang makin luas. Biasanya peran publik identik dengan porsi asuransi swasta dalam memberi proteksi di bidang kesehatan.

Gojek Singapura dikabarkan telah menjalin kemitraannya dengan Doctor Anywhere dimana kerja sama ini bertujuan menyediakan layanan kesehatan kepada para pengemudinya.

Dengan adanya kemitraan ini, mulai 1 April mendatang seluruh mitra pengemudi aktif Gojek bisa memanfaatkan platform Doctor Anywhere secara gratis. Mereka bisa menikmati layanan konsultasi, diagnosa dan perawatan untuk penyakit umum (seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, flu, diare, sakit kepala, demam menggigil, dan penyakit kulit), obat yang diresepkan, sertifikat medis, bahkan rujukan berobat.

Mitra pengemudi juga akan mendapat diskon hingga 40% dari berbagai layanan yang disediakan oleh mitra kesehatan yang sudah bekerjasama dengan pihak Doctor Anywhere.

Untuk diketahui, Doctor Anywhere didirikan pada 2015 lalu dan sudah meraih pendanaan sebesar seri A sebesar 5,6 juta Dolar AS.

Gojek Singapura sendiri sebelumnya sudah menjalin kemitraan juga dengan perusahaan teknologi asuransi lokal, Gigacover. Pihaknya menawarkan kepada mitra pengemudinya yang harus mengambil cuti medis berkepanjangan, serta membuat skema asuransi untuk menebus hilangnya pendapatan mereka.

RSUD Provinsi Dr. (H.C) Ir. Soekarno, Bangka Belitung kemarin mengadakan seminar internasional bertajuk Interventional Pain Management (Managemen Nyeri Intervensi). Perhelatan yang digelar di Gedung Pertemuan Malaria Center ini menghadirkan empat orang pemateri.

Salah satunya adalah dr. Liong Liem berasal yang didatangkan dari Maastricht University Medical Center Netherlands. Sedangkan pemateri lainnya adalah dr. Willy Halim dari Anestesiology Fakultas Kedokteran Univeristas Brawijaya Malang, dr. Said Shofwan dari RS Islam Sultan Agung Semarang, dan dr. Wignyo Santosa dari RS Islam Sultan Agung Semarang.

Acara tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung Mulyono Susanto, mewakili Gubernur Provinsi Bangka Belitung yang berhalangan hadir.

Dalam kesempatan tersebut, Mulyono berpendapat bahwa pain management ini sudah sangat berkembang, dan Provinsi Bangka Belitung juga akan menjadi provinsi yang serius mengembangkan isu ini.

“Kita akan kembangkan di sini. Kita sudah punya tenaga ahli yang saat ini sedang sekolah. Kalau semua dokter spesialis sudah me­ngetahui apa itu pain management, masyarakat kita juga akan diuntungkan, karena ini intervensinya sa­ngat kecil, tidak perlu bedah lagi, hanya menggunakan jarum suntik. Dan alat di kita sudah sangat memungkinkan,” ujar Mulyono.

Sementara itu, perwakilan dari RSUD dr. Farhan mengatakan jika seminar ini diadakan karena intervensi nyeri belum banyak dikenal dan RSUD Provinsi juga sedang serius melakukan pengembangan intervensi nyeri. Dirinya melanjutkan, ika pengembangan intervensi nyeri sudah berjalan selama satu tahun, dan terus me­ngalami tren positif dengan terus bertambahnya pasien.

Seminar yang berlangsung selama dua jam tersebut, dihadiri tak kurang dari 90 dokter spesialis yang saat ini praktek di berbagai instansi kesehatan di wilayah Bangka Belitung.

Rumah Sakit (RS) Universitas Sumatera Utara (USU) berencana tahun ini akan menambah unit mesin cuci darah. dr. Riyadh Ikhsan selaku perwakilan RS mengatakan, saat ini telah tersedia sebanyak 20 mesin cuci darah di RS USU.

Ia menjelaskan, selain itu Unit Hemodialisis RS USU juga akan dijadikan sebagai salah satu pusat pelatihan hemodialisa yang targetnya bisa melayani pasien dari Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh.

“Oleh karena itu, dibutuhkan mesin hemodalisis yang lebih banyak dengan berbagai macam merek sehingga para staf dalam mengikuti pelatihan sudah terbiasa menggunakan mesin cuci darah dari berbagai merek yang dilengkapi fasilitasnya,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah melalui program Jaminan Kesehatan Nasional bisa mengcover biaya pengobatan bagi penderita gagal ginjal tidak hanya untuk biaya cuci darah tetapi juga biaya obat-obatan untuk mendukung kualitas hidup penderita gagal ginjal lebih baik.

“Selama ini biaya untuk hemodialis sudah ditanggung oleh BPJS namun untuk biaya obat-obatan guna mendukung kualitas hidup penderita gagal ginjal seperti kesehatan tulang, dan kebutuhan gizi belum tercover BPJS,” terangnya.

PT Phapros Tbk dikabarkan tengah menjajaki ekspansi bisnis pabrik farmasi, layanan rumah sakit, dan apotek. Tak tanggung-tanggung, untuk pabrik farmasi mereka berencana mengembangkan sayapnya ke negara Myanmar, Kamboja serta Nigeri. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat penetrasi produk perseroan di pasar internasional.

Direktur Utama Phapros, Sri Barokah Utami mengatakan bahwa perusahaan akan bekerjasama dengan mitra lokal dalam membangun pabrik. Anggaran untuk investasi pabrik sekitar Rp 100 miliar.

“Tapi sebelumnya, kami melakukan feasibility study dan kajian terlebih dulu sebelum mendirikan pabrik,” ucap wanita yang juga biasa dipanggil Emmy ini.

Namun sebagai langkah awal Phapros akan mulai dengan mengekspor produk dulu ke negara tujuan yang kemudian dilanjutkan dengan kerja sama dengan industri farmasi lokal di masing-masing negara. Dengan penjajakan awal ini Emmy berharap dapat mengurangi risiko kegagalan ekspansi pabrik, juga akan meningkatkan kontribusi ekspor produk perusahaan menjadi di atas 5%.

Terkait ekspansi ke bisnis layanan Rumah Sakit, Emmy menyebutkan bahwa sebetulnya perusahaan sudah memiliki saham sebuah rumah sakit yakni Permata Cirebon, Jawa Barat. Namun, perusahaan ingin menambah kepemilikannya atau mengakuisisi rumah sakit lain.

“Itu masuk dalam rencana aksi korporasi kami, tapi nanti hasilnya tergantung feasibility study. Tapi kami berencana, sekarang sudah punya 20% di Permata Cirebon,” tutur Emmy.

Dan untuk bisnis apotek, Phapros masih belum memastikan dan memilih untuk menunggu selesainya proses akuisisi oleh Kimia Farma.

“Kalau memang sudah ada mapping bisnis masing-masing, mana yang kuat. Kalau di sana (Kimia Farma) lebih kuat, kita akan sinergi ke sana saja. Jadi, tunggu dulu saja,” pungkas Emmy.