Wakil Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Adib Khumaidi melaporkan bahwa terjadi peningkatan tingkat hunian rumah sakit di sejumlah wilayah di Indonesia. Khususnya di beberapa daerah yang kasusnya paling banyak seperti di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan lain sebagainya.

“Di beberapa RS, tingkat huniannya memang melonjak bahkan beberapa sudah penuh. Terutama di daerah yang menjadi perhatian saat ini. Medan, Surabaya, Jakarta, Palembang, itu yang kita dapat laporannya,” sebut Adib.

Hal ini sebenarnya sudah diprediksi para pakar kesehatan maupun beberapa kepala daerah. Bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha, memang sudah diprediksi bahwa akan terjadinya penularan Covid-19 yang cukup masif sebab masyarakat banyak yang mudik.

Pasca perayaan Idulfitri, Adib melaporkan juga terjadi lonjakan kasus yang membuat beban hunian rumah sakit bertambah. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pasien, sebenarnya PB IDI sudah menyarankan setiap provinsi untuk membuat suatu sistem yang mengkoordinasikan antara pasien dan fasilitas kesehatan. Sebenarnya sudah ada beberapa daerah yang mempunyai sistem pelaporan ini. Jawa Timur misalnya.

“Kalau di Jatim kan sudah ada. Jadi bisa memantau dan mengkoordinasikan semua fasilitas kesehatan. Baik di tingkat kabupaten/kota maupun di provinsi. Jadi, kalau ada pasien yang butuh dirawat, maka langsung terkoneksi. Langsung dikasih tahu harus dirujuk di mana,” sambung Adib.

Adib melanjutkan, tingkat hunian rumah sakit yang dilaporkan Satgas Covid-19 ke publik didapatkan dari Kemenkes maupun Dinas Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Data dari Kemenkes dan Dinkes didapatkan dari setiap rumah sakit di setiap daerah. Saat ini, dirinya mengakui belum mendapatkan laporan detail terkait berapa jumlah pasien yang bertambah di setiap rumah sakit.

Ia dan teman sejawatnya masih mencoba untuk membuat suatu sistem agar bisa menginformasikan problematika yang dihadapi oleh para tenaga medis. Khususnya soal peningkatan beban hunian rumah sakit.

“Kami belum dapat informasi resminya karena kita masih mencoba membuat sistem informasi yang update terkait problematika teman-teman medis. Terutama anggota IDI tentang kasus peningkatan jumlah pasien ini”.

Ia menegaskan kembali bahwa informasi yang didapatkan merupakan keluhan para dokter soal kondisi ini. Untuk data pasti soal riwayat penyakit maupun usia pasien yang dirawat, ia belum memiliki datanya.

“Soal angka pastinya, kami (IDI) belum dapat. Soal overload-nya apakah bisa mempengaruhi kondisi teman-teman sejawat kami di lapangan itu belum. Kami baru dapat info dari teman-teman saja,” pungkasnya.

Uji klinis fase III vaksin Covid-19 sudah resmi dimulai di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan penyuntikan calon vaksin kepada 20 orang relawan yang dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat.

Nantinya ditargetkan akan ada 1620 relawan yang menjalani uji klinis fase III ini. Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menjelaskan, Jumlah 1620 subjek relawan diperoleh Fakultas Kedokteran Unpad dan Bio Farma setelah melewati dua kali skrining. Proses penyuntikan itu sendiri disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Rekrutmen pertama, lanjut Erick, mampu menjaring 540 subjek, sedangkan di tahap kedua diperoleh 1080 subjek relawan. Relawan terpilih setelah lolos dari pengujian imunogenitas (respon imun) dan efikasi (respon dalam melawan virus) melalui tes darah.

Penyuntikan terhadap 1620 relawan itu akan dilakukan secara bertahap. Untuk gelombang pertama di minggu kedua Agustus ini, tes vaksin diterapkan kepada 120 subjek relawan. Uji berikutnya akan digelar pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan ini, masing-masing sebanyak 144 relawan. Penyuntikan dan pemantauan pasien uji klinis fase III ini akan terus dilakukan dan akan berlangsung hingga minggu ketiga di bulan Desember dengan total 1620 relawan.

Karena itulah, mayoritas relawan merupakan warga Bandung karena mereka harus terus dimonitor, diperiksa, dan menjalani analisa rutin dalam menilai efektifitas vaksin.
“Saya berterima kasih kepada para relawan, tim laboratorium Bio Farma dan Sinovac, serta Universitas Padjadjaran yang bisa mewujudkan tahapan krusial ini. Kini kita tunggu enam bulan ke depan,” sebut Erick.

Untuk diketahui, uji klinis fase III merupakan tahapan terakhir sebelum vaksin bisa diproduksi massal. Sebelumnya, vaksin yang dikembangkan perusahaan asal Tiongkok Sinovac Biotech Ltd itu sudah menjalani uji klinis fase I dan II di negeri asalnya.

Jika uji klinis fase III di Indonesia berjalan lancar, selanjutnya akan diregistrasikan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan. Setelah lolos di BPOM, vaksin akan diproduksi massal oleh PT Bio Farma pada Januari 2021. Perusahaan BUMN tersebut menargetkan bisa memproduksi 250 juta dosis vaksin per tahun.

Di masa pandemi corona (Covid-19) ini, banyak perusahaan dari segala sektor yang melakukan upaya adaptasi bisnis agar tidak kehilangan pasar. Tak terkecuali yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di bidang farmasi maupun alat kesehatan (alkes) yang selama ini dinilai tidak banyak terdampak.

Salah satu adaptasi bisnis yang umumnya dilakukan di antaranya dalam hal pengaturan komposisi penjualan produk. Sebagaimana yang dilakukan oleh PT Phapros Tbk (PEHA). Sekretaris Perusahaan, Zahmilia Akbar mengatakan bahwa pihaknya berupaya mengoptimalkan produksi dan distribusi produk-produk yang berkaitan erat dengan pencegahan penularan virus corona seperti multivitamin, hand sanitizer, dan lain-lain. Upaya ini dilakukan untuk mengimbangi permintaan produk-produk lain yang permintaannya menurun di masa pandemi.

“Beberapa produk lain yang penggunaan utamanya adalah di rumah sakit seperti injeksi sedikit mengalami penurunan dikarenakan saat ini BOR (bed occupancy rate) di rumah sakit juga menurun untuk kasus di luar covid-19,” jelas Zahmilia seperti MedX kutip dari prtal berita Kontan.co.id.

Upaya serupa juga dilakukan oleh PT Kalbe Farma Tbk (KLBF). Direktur Utama Kalbe Farma Vidjongtius mengungkapkan, perusahaan kini memacu penjualan produk-produk kesehatan konsumen (consumer health), produk nutrisi, alat kesehatan, dan laboratorium covid-19.

“Permintaan yang naik saat ini adalah kategori vitamin, suplemen, obat herbal yang tumbuh 15%-20% (dari normal), sementara obat resep lainnya turun sekitar 5%-8% karena mobilitas yang terbatas untuk pencegahan covid-19,” sebut Vidjongtius.

Sementara itu, Direktur Keuangan PT Indofarma Tbk (INAF) Herry Triyatno mengatakan bahwa pihaknya fokus menjual produk-produk baru yang berkaitan dengan corona seperti emergency ventilator, masker, hand sanitizer, dan teledoc.

Selain itu, Indofarma kini juga tengah menunggu proses uji klinis tahap 3 vaksin corona yang dikembangkan oleh Biofarma.

“Pada saatnya nanti, Indofarma mendapat mandat untuk mendistribusikan vaksin melalui PT Indofarma Global Medika,” pungkas Herry.

Sehubungan dengan fakta baru yang ditemukan bahwa perkantoran dan tempat kerja menjadi klaster baru penyebaran virus corona (Covid-19), Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta para pekerja agar menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Yang penting (pekerja) harus disiplin mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini harus menjadi kebiasaan, harus menjadi kebutuhan,” jelasnya, seperti MedX kutip dari Kompas.com. Ida juga mengatakan penerapan protokol kesehatan tidak cukup hanya dilakukan di tempat kerja, tetapi juga di rumah serta sepanjang perjalanan berangkat dan pulang kerja.

“Berperilaku hidup bersih dan sehat itu tidak hanya di tempat kerja, tetapi mulai dari rumah, di jalan, di tempat kerja. Kita kan tidak tahu penyebarannya itu di kantor, atau di jalan, atau di rumah,” lanjut Ida.

Sebelumnya, dirinya juga meminta setiap perusahaan menyiapkan petugas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran Covid-19 di tempat kerja. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, setidaknya terdapat 701 klaster penyebaran Covid-19 saat ini. Namun menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, ada delapan klaster yang cukup mendapat perhatian dari pemerintah.

Kedelapan klaster tersebut yaitu pasar atau tempat pelelangan ikan, pesantren, transmisi lokal, fasilitas kesehatan, acara seminar, mal, perkantoran dan tempat ibadah. Melansir data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, setidaknya terdapat 440 karyawan di 68 perkantoran di DKI Jakarta yang dinyatakan positif Covid-19. Instansi pemerintah menjadi klaster dengan jumlah kasus terbanyak.

Jumlah tersebut meningkat drastis bila dibandingkan dengan data sebelum 4 Juni 2020.