Pressure Ulcers (Ulkus Dekubitus) adalah penyakit yang lazim diderita pasien yang sudah terbaring lama di tempat tidur, situasi yang cukup mengganggu dan sudah lama membutuhkan solusi yang lebih baik. Walaupun kini terdapat perangkat yang dapat mengukur bagian tubuh yang tertekan lebih lama, tempat tidur yang dapat diatur ketinggian bagian tertentunya, dan rutinitas klinis yang dapat membantu mencegah Ulkus Dekubitus.

Bruin Biometrics, dari Los Angeles, California, Amerika Serikat baru saja mendapat pengesahan FDA untuk perangkat yang mampu mengukur secara objektif kecendrungan pasien yang berpotensi mengalami Dekubitus pada bagian tubuh tertentunya. Perangkat mobile nirkabel SEM Scanner dirancang untuk memenuhi standar layanan kesehatan saat memeriksa pasien yang beresiko menderita Dekubitus.

Pemindai ini mendeteksi perubahan kelembaban sub-epidermal, yang dapat mengindikasikan edema lokal dan cairan jaringan yang terkait peradangan jauh sebelum menimbulkan gangguan kulit yang terlihat.

“Memperoleh informasi resiko anatomis spesifik artinya membantu perawat mendapat pemberitahuan penting tingkat lanjut yang berharga agar dapat melakukan penanganan pencegahan tambahan yang berkaitan dengan kebutuhan unik masing-masing pasien yang berbeda.” Ujar Dr. Ruht Bryant, investigator studi SEM Scanner, yang juga penulis “Acute & Chronic Wounds” (2016), perawat luka ostomy continence bersertifikat, direktur riset keperawatan di Abbott Northwestern Hospital di Minneapolis dan Presiden terpilih Association for the Advancement of Wound Care.

Kemenkes mengevaluasi Kampanye imunisasi campak (Measles) dan rubella (MR) yang dilakukan sejak 2017 hingga 2018 namun sudah dihentikan. Hasilnya, cakupan imunisasi MR di Indonesia secara keseluruhan mencapai 87,33 persen.

Data tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Anung Sugihantono.

“Kalau (cakupan imunisasi) keseluruhan Jawa dan luar Jawa, maka sesungguhnya capaian imunisasi di atas 80 persen atau 87,33 persen,” kata Anung di Ruang Pers Naranta Kemenkes, Jakarta pada Senin kemarin.

Hingga saat ini, data imunisasi MR ini masih bersifat dinamis. Artinya, datanya belum terkumpul seluruhnya dan Kemenkes masih menerima laporan imunisasi dari daerah.

Anung menambahkan, angka rata-rata di semua kabupaten/kota di Pulau Jawa cakupan vaksin MR sudah mencapai di atas 100 persen. Ini menjadikan kasus campak dan rubella di Jawa terbilang rendah.

Walaupun begitu, cakupan imunisasi di luar Jawa secara keseluruhan baru mencapai 72,79 persen. Aceh, Sumatera Barat dan Riau bahkan masih kurang dari 50 persen.

Sekalipun kampanyenya dihentikan, pelayanan imunisasi campak dan rubella akan terus berlanjut. Keputusan ini berdasarkan rekomendasi sejumlah organisasi kedokteran seperti Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI).

“Layanan imunisasi untuk campak dan rubella tetap dilanjutkan sebagai bagian dari pelayanan,” kata Anung.

Dalam enam bulan ke depan, Anung berharap akan ada data yang bisa diolah dari berbagai hal yang terkait dengan imunisasi, pemantauan, dan risiko di lapangan saat dilakukan kampanye campak dan rubella selama dua tahun terakhir.

“Harapannya di akhir 2019 semua jenis cakupan imunisasi di atas 95 persen per kabupaten/kota di Indonesia.”

Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini, kehidupan manusia dipermudah dengan teknologi digital. Sama halnya di bidang kesehatan, yang pelayanannya sudah mulai memanfaatkan teknologi tersebut.

Salah satu pelayanan yang mengimplementasikan kemajuan teknologi yaitu jual beli obat-obatan secara online. Menurut Kepala Divisi IT Kesehatan dari Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (IKKESINDO), dr Daryo Soemitro, SpBS, hal itu termasuk dalam perkembangan digital health.

“Kayak obat-obat yang dijual bebas di online tanpa resep. Sekarang kita lihat toko-toko online yang jual obat, itu kan termasuk digital health. Itu yang nggak boleh sampe jual obat terlarang sampe ada obat yang anastesi dijual, makanya diperingatkan. Dia berpikir hanya bisnis saja,” ujarnya usai Forum Digital Health Indonesia-Australia di Hotel Fairmont Jakarta, 2018 kemarin.

Kekhawatiran ini pun diamini pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menekankan pentingnya patient safety ketimbang bisnis dalam pengembangan digital health.

“Nah kalau hanya memikirkan aspek bisnisnya saja tanpa memikirkan safety, bahaya kan,” tambah dr Daryo.

Selain jual beli obat online, dr Daryo mencontohkan hal lain yang termasuk dalam digital health, yakni konsultasi online. dr Daryo mengatakan bahwa hal itu bisa saja dilakukan oleh pasien dan dokter.

“Sekarang masalahnya konsultasi apakah itu hanya sekedar screening atau terkait dengan penyakit yang serius. Dokter juga harus menggali ini penyakit serius yang perlu datang ketemu atau tidak,” jelasnya.

Bertujuan melindungi hak Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) atas akses seluas-luasnya terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek, bersama-sama Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris, menyepakati bahwa perpanjangan kerja sama dengan rumah sakit (RS) yang belum terakreditasi agar tetap dapat memberikan pelayanan bagi peserta JKN-KIS dengan syarat tertentu. Kesepakatan kedua pimpinan institusi tersebut dilaksanakan di Kantor Kementerian Kesehatan.

Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai amanat pasal 28H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan standar akreditasi berupa instrumen yang mengintegrasikan kegiatan tata kelola manajemen dan tata kelola klinis guna meningkatkan mutu pelayanan RS dengan memperhatikan keselamatan pasien, serta meningkatkan profesionalisme RS Indonesia di mata internasional.

Kewajiban RS untuk melaksanakan akreditasi diatur dalam beberapa regulasi, yaitu: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit; dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013, tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Kegiatan akreditasi sebagai persyaratan bagi rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak awal tahun 2014 seiring dengan pelaksanaan program JKN di Indonesia. Ketentuan ini diperpanjang hingga 1 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 Pasal 41 ayat (3) yang merupakan perubahan pertama Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013.

“Akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di RS tersebut dan juga RS itu sendiri,” kata Menkes.

Menkes Nila Moeloek menerangkan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan dua surat rekomendasi perpanjangan kontrak kerja sama bagi rumah sakit yang belum terakreditasi melalui surat Menteri Kesehatan Nomor HK. 03.01/MENKES/768/2018 dan HK.03.01/MENKES/18/2019 untuk tetap dapat melanjutkan kerja sama dengan BPJS kesehatan. Surat rekomendasi diberikan setelah rumah sakit yang belum terakreditasi memberikan komitmen untuk melakukan akreditasi sampai dengan 30 Juni 2019.

“Kemenkes memberi kesempatan kepada RS yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Menkes.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menegaskan bahwa pasien JKN-KIS tetap bisa berkunjung ke rumah sakit dan memperoleh pelayanan kesehatan dengan normal seperti biasanya.

“Masyarakat tidak perlu khawatir. Ini hanya masa transisi saja. Terdapat penundaan kewajiban akreditasi rumah sakit sampai pertengahan 2019 nanti. Kami berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang diberikan pemerintah tersebut untuk segera menyelesaikan akreditasinya,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris. Fachmi menyebut, pihaknya dan Menteri Kesehatan telah menyepakati bahwa rumah sakit yang belum terakreditasi tetap dapat melayani peserta JKN-KIS.

Menurut Fachmi, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di tahun 2019 harus sudah memiliki sertifikat akreditasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

“Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut. Sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di pasal 67 ayat 3 untuk fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri,” terang Fachmi.

Fachmi mengatakan, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit. Fachmi juga menambahkan, adanya anggapan bahwa penghentian kontrak kerja sama dikaitkan dengan kondisi defisit BPJS Kesehatan adalah informasi yang tidak benar.

“Kami sampaikan informasi tersebut tidak benar, bukan di situ masalahnya. Sampai saat ini pembayaran oleh BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ada fasilitas kesehatan yang belum terbayarkan oleh BPJS Kesehatan, rumah sakit dapat menggunakan skema supply chain financing dari pihak ke 3 yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” kata Fachmi.

Di sisi lain, putusnya kerja sama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan bukan hanya karena faktor akreditasi semata. Ada juga rumah sakit yang diputus kerja samanya karena tidak lolos kredensialing atau sudah tidak beroperasi. Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di suatu daerah.

Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

AMRA Medical, perusahaan yang bermarkas di Linkoping, Swedia, baru saja disahkan oleh FDA untuk produk terbarunya AMRA Profiler teknologi yang mampu menganalisis komposisi lemak dan otot tubuh. Produk ini hanya membutuhkan pemindaian MRI selama enam menit, dengan menggunakan pemindai khusus, kemudian perangkat mengirimkan data gambar ke server AMRA. AMRA kemudian akan mengirim laporan indivdu yang bisa dibaca petugas medis dan para pasiennya.

AMRA Profiler adalah produk pertama yang mampu mengubah MRI sederhana menjadi pemetaan lemak dan otot 3D berkualitas tinggi, dan menyediakan status metabolis dari tubuh pasien. Khususnya, teknologi ini akan memberi gambaran visual dan informasi berbasis nilai pada volume jaringan lemak visceral, jaringan lemak dibawah kulit, fraksi lemak liver, dan volume otot paha.

AMRA Profiler tidak memerlukan pemindai MRI yang cocok, dan perusahaan bekerja dengan penyedia untuk memastikan produk ini terpasang sehingga hanya dibutuhkan sedikit interaksi untuk menerima laporan analisis komposisi tubuh bagi setiap pasien yang menerima pemindaian khusus.

“Kami bangga atas pengesahan FDA ini. Tantangan yang dihadapi sistem layanan kesehatan diseluruh dunia sudah sering tercatat. Pembatasan biaya, bersamaan dengan isu sosial sepeti obesitas dan populasi yang menua, memberi tekanan hebat kepada rumah sakit dan klinik swasta,” ujar Eric Converse, CEO dari AMRA Medical.

“AMRA Profiler membantu menjawab tantangan ini dengan menyediakan para ahli fisik dengan pengukuran komposisi tubuh paling terperinci dan gambar yang menunjang, efektif-biaya dan intrusi minimal kepada pasien. Pada akhirnya teknologi ini akan membantu para ahli kesehatan mengambil keputusan penanganan dengan informasi lebih untuk keseluruh tubuh. Pengesahan ini adalah langkah selanjutnya dalam perjalanan kami menerjemahkan manfaat AMRA kedalam praktek klinis dan berkontribusi pada dunia data nyata dan bukti nyata sebenarnya yang berperan penting dalam pengambilan keputusan layanan kesehatan.” Tambah Converse.

Fractional Flow Reserve (FFR) adalah pengukuran tekanan darah sebelum dan sesudah penyempitan arteri. Semakin besar perbedaan tekanan pada stenosis, maka semakin diperlukannya prosedur intervensional untuk membuka arteri. Biasanya, FFR diukur menggunakan catheter intravaskuler khusus. Namun, FFR tradisional menimbulkan resiko proseduralnya sendiri, membutuhkan waktu penanganan yang lama, dan membebani biaya substansial tambahan.

CathWorks, perusahaan dengan cabang utama di Israel dan California Amerika Seerikat, baru saja lolos pengesahan produk terbarunya sistem FFRangio, sebuah alternatif non-invasif pada FFR tradisional. FFRangio hanya menggunakan Sinar-X yang dipancarkan saat angiografi sebagai data inputnya, menghilangkan semua kebutuhan akan implementasi tambahan atau langkah lain yang mereka sebut sebagai hasil “ekuivalen substansial”.

Setelah menjalankan kalkulasi, sistem FFRangio akan menampilkan gambar jaringan koroner dengan seluruh nilai FFR yang terlihat di sepanjang setiap pembuluh besar yang diukur.

“Pengesahan FDA untuk CathWorks FFRangio adalah sebuah pencapaian penting untuk ahli kardiologi intervensional dan sistem layanan kesehatan secara keseluruhan,” ujar Jim Corbett, CEO CathWorks.

“Ini adalah perangkat non-invasif pertama dikelasnya yang memperoleh pengesahan FDA untuk penggunaan dalam penilaian Percutaneous Coronary Intervention (PCI). Studi FAST-FFR dilakukan pada 10 pusat kesehatan seluruh dunia dan mengevaluasi sekitar 380 pasien. Hasil studinya menunjukkan nilai prediktif klinis diseluruh jangkauan fisiologi koroner, termasuk pengukuran luka jaringan kompleks pada pencabangan dan pengendapan kalsifikasi. FAST-FFR juga menunjukkan sistem FFRangio dapat menjalankan pengukuran non-invasif, obyektif, multi-vessel, dan fisiologis untuk mendukung pengambilan keputusan terkait PCI.” tambah Corbett.

Stimulasi elektrik bisa membantu menangani berbagai gangguan terkait otak manusia, dan sudah mulai banyak terdapat alat bantu pengendali Parkinson, Tremor Esensial, kecanduan, bahkan depresi. Walaupun perkembangannya juga menjanjikan, sebagian besar teknologi terkini tidak begitu canggih dan tidak dapat mengukur aktivitas otak dan meresponnya secara berkelanjutan.

Tim Peneliti di University of California, Berkeley, tengah mengembangkan seperangkat implan elektroda nirkabel yang dapat memantau dan menstimulasi otak. Teknologi yang dinaungi perusahaan Cortera Neurotechnologies ini, dapat menganalisis dan menulis hingga 128 buah elektroda yang terhubung dengan otak dengan pengaturan khusus yang tidak akan mempengaruhi pemantauan sinyal listrik alami otak. Teknologi ini membantu perangkat merespon langsung sinyal otak, seperti yang dihasilkan otak saat demam, tremor, tinnitus, dan gejala lain pada gangguan neurologis umum lainnya.

Rahasia kecanggihan teknologi bernama WAND (Wireless Artifact-free Neuromodulation Device) – Perangkat Neuromodulasi Anti-artifak Nirkabel – yaitu sirkuit terintegrasi canggih yang dapat mengurangi sinyal yang dihasilkan perangkat yang berasal dari otak, hasilnya adalah gelombang otak alami yang hanya diperlukan untuk analisis, tanpa gelombang lain yang tidak diperlukan.

Hologic merilis platform TempSure RF dari divisi Cynosurenya untuk aplikasi pembedahan dan penanganan estetika non-pembedahan. Perangkat ini mampu menyediakan daya hingga 300 watt pada tingkat 4 MHz, membantu kesempurnaan pemotongan dalam pembedahan pada jaringan yang rumit seperti kelopak mata, telinga, bahkan labia.

Hologic menyatakan perangkatnya mampu mengurangi rasa panas yang diterima jaringan terdekat dibanding produk lainnya dan ini berarti mampu meminimalisir bekas luka pembedahan yang ditinggalkan setelah penanganan. Perangkat ini terdiri dari serangkaian elektroda berbeda yang diklaim mampu menyesuaikan dengan jenis jaringan yang berbeda pula pada perangkat yang sama.

“TempSure Surgical jelas merupakan terobosan teknologi yang bertujuan meningkatkan prosedur pembedahan dan menyediakan hasil yang fantastis.” Ujar Dr. Barry DiBernardo dari New Jersey Plastic Surgery.

“Saya langsung melihat hasil pemotongan yang lebih bersih dan pembekuan darah optimal selama pembedahan, yang mambantu saya meyakinkan pasien bahwa mereka akan mengalami hanya sedikit memar dan proses pemulihan luka yang lebih baik. Berkat TempSure Surgical, saya kini mampu menangani pemotongan pembedahan dan pengurangan kerutan noninvasif dengan TempSure Envi. Teknologi ini telah merevolusi praktek saya – dan pastinya seluruh praktisi medis yang akan menggunakan alat ini.” Tambah Dr. Barry.