Rumah sakit (RS) berharap kebijakan fingerprint (sidik jari) pada peserta BPJS Kesehatan dilakukan tidak hanya di rumah sakit, tapi juga di fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu puskesmas, klinik, dan dokter keluarga.

“Pembaruan data fingerprint seharusnya jangan hanya di rumah sakit tapi mulai dari faskes pertama. Dengan bagi-bagi seperti ini bisa menghindari penumpukan pasien saat perekaman sidik jari. Penerapan kebijakan ini sebaiknya bertahap ya pelan-pelan,” kata Sekretaris Jenderal Asosisi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Ichsan Hanafi sebagaimana dilansir oleh detikHealth.

Fingerprint kali pertama diterapkan pada 2018 terhadap pasien hemodialisa atau cuci darah. Mulai 1 Mei 2019 kebijakan diperluas untuk pasien di poli mata, jantung, dan rehabilitasi medik. Aturan ini nantinya akan diterapkan pada seluruh poli di rumah sakit.

Menurut Ichsan, rumah sakit memang tidak keberatan dengan penerapan awal aturan fingerprint. Namun hal ini jadi masalah ketika penerapan aturan diperluas dan rumah sakit harus memenuhi sarananya sendiri. Belum lagi pelayanan yang menjadi terhambat karena pasien harus antri ambil sidik jari.

Rumah sakit sebetulnya tidak keberatan dengan penerapan kebijakan, yang bertujuan menekan penyalahgunaan kartu layanan kesehatan. Namun, Ichsan berharap BPJS Kesehatan bisa membantu pelaksanaan penerapan aturan fingerprint di rumah sakit. Termasuk dengan sektor lain, misal dinas pendudukan dan catatan sipil atau Kementerian Dalam Negeri, yang sudah lebih dulu punya rekaman sidik jari masyarakat untuk E-KTP.

Metro Pacific Investments Corporation, perusahaan Filipina milik Anthoni Salim dikabarkan berencana menjual sebagian saham Metro Pacific Hospital yang dimilikinya.

Chairman Metro Pacific Manuel Pangilinan mengatakan, sebagian saham rumah sakit itu rencananya akan dijual pada akhir tahun ini. Valuasi dari bisnis rumah sakit tersebut ditaksir mencapai USD 2 miliar. Sedangkan Metro Pacific sendiri saat ini memiliki 85,6% saham di sana.

Metro Pacific Hospital tercatat mengoperasikan 14 rumah sakit, beberapa di antaranya merupakan rumah sakit besar di Filipina. Keuntungan dari penjualan saham ini nantinya akan digunakan untuk memperluas jaringan serta menambah fasilitas yang sudah ada. Contohnya adalah penambahan tempat tidur dari yang saat ini hanya berjumlah 3.200 unit menjadi 5.000.

Sementara itu, Bloomberg melaporkan kalau perusahaan ini tengah bekerja sama dengan Bank of America Corp untuk mengukur minat dari calon investor. Menurut sumber Bloomberg, Metro Pacific juga dikabarkan sudah menunjuk UBS Group AG untuk kemungkinan persiapan initial public offering (IPO) unit bisnis rumahsakit.

Kendati begitu, belum ada keterangan resmi dari Metro Pacific terkait harga penjualan saham tersebut. Pun Perwakilan Bank of Amerika dan UBS masih menolak berkomentar.

Dikutip dari Kontan, Chief Financial Officer Metro Pacific David Nicol pernah mengatakan bahwa perusahaan kemungkinan bisa menggalang dana hingga 15 miliar peso atau setara USD 288 juta dari penjualan saham rumah sakit.

Ia menambahkan, Metro Pacific masih akan mengevaluasi, apakah penjualan saham itu akan dilakukan dengan private placement ataupun jalur IPO.

Sebelumnya Manuel pernah mengatakan kepada media Filipina Phillstar Global, bahwa penjualan saham memang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan memangkas utang di tingkat perusahaan induk.

Untuk diketahui, saat ini Metro Pacific juga menjadi penyedia listrik, air, jalan tol dan kereta api di Filipina, Indonesia, dan Hong Kong.

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih menuturkan jumlah dokter di Indonesia sudah mencukupi tetapi hanya tidak merata penempatannya. Persebaran dokter yang tidak merata membuat mutu layanan kesehatan di Tanah Air masih timpang.

“Yang masih menjadi persoalan saat ini di wilayah seperti NTT, Papua, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. Banyak menumpuk di kota besar, Jakarta, Medan, dan lainnya,” katanya.

Pernyataan tersebut diaminkan oleh Ketua Konsul Kedokteran Indonesia Bambang Supriyatno. Dirinya mengatakan bahwa dari segi kebutuhan jumlah dokter yang telah dihitung oleh Kementerian Kesehatan, jumlah dokter saat ini telah melebihi target. Saat ini ada 50 dokter per 100.000 penduduk di Indonesia.

Sementara itu, Kepala BPPSDMK Kemenkes RI Usman Sumantri menuturkan bahwa lulusan kedokteran di Indonesia sangatlah besar. Pada tahun ini saja mencapai 12.000 orang. Surplus tenaga kesehatan ini membuat pihaknya bersama Kemenristekdikti sepakat untuk mengendalikan lulusan dokter pada fakultas kedokteran yang ada saat ini dengan membatasi kuota lulusan hanya sebanyak 2.000 orang per tahun.

“Kalau semuanya memproduksi, bayangkan jumlahnya. Makanya dikuotakan supaya tidak terlalu banyak dan kualitasnya semakin bagus,” katanya.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) Hananto Seno mengatakan bahwa pembukaan program studi baru kedokteran gigi tak akan menyelesaikan masalah distribusi.

Hingga akhir tahun lalu terdapat 31.651 dokter gigi dan 3.818 dokter gigi spesialis. Hal ini menunjukkan jumlah dokter gigi saat ini sudah melebihi target rasio 1:9.000 penduduk tetapi distribusinya belum merata.

Strategi yang harus dilakukan, menurutnya, yakni memperbaiki kualitas lulusan dokter gigi, bukan dengan membuka prodi FKG baru.

Adapun terdapat 10 provinsi yang tak boleh bertambah fakultas kedokteran gigi antara lain, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Bali, dan Sulawesi Selatan

Hal itu dikarenakan di daerah tersebut sudah mencukupi kebutuhan fakultas kedokteran gigi di Indonesia sehingga sudah berlebihan.

“Diharapkan daerah yang masih kurang untuk bisa membuka program studi Kedokteran Gigi di daerah terpencil,” kata Hananto.

Perusahaan farmasi dan alat kesehatan (alkes) PT Phapros dikabarkan siap meluncurkan produk kosmetik perdananya pada akhir tahun 2019.

Sekretaris Perusahaan hapros, Zahmilia Akbar mengatakan saat ini produk kosmetik tersebut sedang dalam proses registrasi di pihak terkait dan dirinya berharap prosesnya akan berjalan lancar.

Untuk mengembangkan produk kosmetik ini, Direktur Utama Phapros, Barokah Sri Utami (Emmy) mengaku bahwa Phapros menggandeng Pusat Pengembangan dan Penelitian Stem Cell Universitas Airlangga dalam mengembangkan serum anti penuaan dini (anti-aging) berbahan dasar biologi atau non kimia.

“Ini merupakan salah satu dukungan kami terhadap hilirisasi riset. Dalam mengembangkan produk ini, kami juga telah mendapatkan pendanaan dari Kemenristek Dikti sebesar Rp 20,2 miliar sejak 2017,” ucap Emmy.

Sementara itu, Emy juga mengatakan bahwa pasar kosmetik kini menjadi peluang besar. Sebab seiring dengan perkembangan zaman kosmetik tak hanya dibutuhkan oleh wanita tapi juga pria untuk menunjang penampilan.

Pun dengan adanya produk kecantikan ini, Emmy juga berharap hal tersebut bisa menambah diversifikasi produk Phapros serta mengurangi penggunaan kosmetik impor yang menjamur di pasaran.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), meresmikan rumah sakit berjalan atau “Accuplast Cleft Mobile Operation” pada Rabu (19/6).

Rumah sakit berjalan spesialis untuk layanan bedah tersebut diresmikan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmyadi. Dirinya mengharapkan bahwa rumahs akit berjalan ini bisa ada di kabupaten/kota di Sumut.

“Ini yang kita harapkan ada sejak dulu. Jika semua daerah memiliki rumah sakit bergerak seperti ini, maka kualitas kesehatan masyarakat bisa semakin ditingkatkan,” tegas Edy sebagaimana MedX kutip dari situs IDN Times.

Nantinya, rumah sakit berjalan ini akan memberikan layanan kesehatan berupa penyembuhan penyakit dalam, khitan, hernia, bibir sumbing, penyakit gigi dan mulut, hingga konsultasi kesehatan. Pihak Pemprov memastikan, warga Sumut bisa mendapatkannya seara gratis.

Adapun hadirnya rumah sakit berjalan ini diinisiasi oleh para dokter di Sumut. Diantaranya bahkan ikut menumbang peralatan medis dan obat. Pun dengan biaya operasionalnya, merupakan hasil swadaya dari para donatur.

Alwi Mujahit, salah satu inisiator mengaku bahwa rumah sakit ini ditujukkan untuk melayani masyarakat secara kolektif.

“Banyak di daerah terpencil yang sulit untuk mendapatkan kesehatan yang layak. Ini kita buat agar bisa menyentuh itu. Untuk operasionalnya, bus ini masih menggunakan swadaya dari para donatur berjiwa sosial, tapi dengan respons positif dari Bapak Gubernur Edy Ramayadi mungkin nanti bisa dibantu dianggarkan,” ucap Alwi.

Alwi juga menjelaskan bahwa Ruang Operasi Mobile berbentuk bus ini adalah prototipe original pertama di Sumut.

Sejumlah peneliti dari Technion-Israel Institute of Technology mengembangkan glue gun untuk menyambungkan kembali jaringan dalam tubuh manusia yang terluka parah sehingga tak perlu dijahit lagi.

Proses jahit luka konvensional yang lazim digunakan saat ini, bisa menimbulkan dampak lain bagi pasien seperti rasa sakit, meninggalkan bekas luka, membutuhkan kemampuan khusus dari dokter, dan terkadang butuh penanganan kembali setelah jaringannya sembuh. Jahitan pada usus, paru-paru, atau pembuluh darah bahkan sering bocor dan membutuhkan penutup.

“Lem medis yang dikembangkan ini bersifat “two in one”. Perangkat ini menggantikan peran proses jahit konvensional, dan bisa digunakan untuk luka eksternal maupun internal,” ujar Prof. Boaz Mizrahi head of the Biomaterials Laboratory of the Technion.

Pelelehan dan pelapisan lem pada jaringan yang luka dilakukan dengan pistol lem-panas. Peerangkat ini menghangatkan lem pada temperatur tubuh yang sesuai agar tidak menyebabkan luka bakar. Setelah  dioleskan, maka lem akan mengering dengan cepat, dan terurai dalam beberapa minggu. Perekat ini juga cocok digunakan pada jaringan dalam tubuh, dan empat kali lebih kuat dari proses jahit konvensional. Alat ini telah diujicoba pada sel dan hewan laboratorium, dan mereka mengklaim bahwa hasinya efektif dan tidak beracun.

Penggunaan polymer pada kepentingan medis sebelumnya sudah disetujui oleh Badan Penagawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA). Mizrahi berharap produk ini dapat dipasarkan secara luas dalam dua atau tiga tahun ini.

“Pihak Universitas kini sedang mencari mitra untuk mengkomersialisasikan teknologi ini,” ujar Mizrahi.

Tim sepak bola Persija Jakarta telah menjalin kerja sama dengan Rumah Sakit Premier Bintaro untuk memenuhi semua kebutuhan terkait kesehatan pemain. Kesepakatan ini akan berlangsung selama satu musim berjalannya Liga 1 (sebutan untuk kompetisi liga utama sepak bola Indonesia – red).

“Ya ini sesuatu yang baik yang menguntungkan bagi Persija apalagi Rumah Sakit Premier Bintaro adalah salah satu rumah sakit sport medicine yang terbaik,” ujar Direktur Utama Persija Kokoh Afiat.

Dikutip dari situs indosport.com, Kerja sama yang terjalin mencakup penanganan cedera, medical check up, konsultasi masalah kesehatan agar atlet lebih fokus dan tenang dalam menjalani kompetisi. Khusus penanganan cedera, pemain dipastikan akan mendapatkan pelayanan terbaik.

“Saya yakin pemain Persija akan mendapatkan pelayanan terbaik sehingga mereka terlindungi dengan kerjasama ini sehingga Iebih tenang dan tidak khawatir lagi seandainya mengalami cedera,” ucap Kokoh.

Sementara itu, Manajer Marketing RS Premier Bintaro Pringgodani mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan sebuah kehormatan karena bisa bekerja sama dengan klub yang dinilai sangat profesional.

“Harapannya Rumah Sakit Premier Bintaro dapat dipercaya Persija untuk mendampingi dimanapun baik saat pemainnya mengalami cedera, saat mereka bertanding, saat mereka medical check up, dan lainnya. Kami harap Persija sukses menjadi juara dan kami bisa melayani dengan baik,” tegas Pringgodani.

Untuk diketahui, RS Premier Bintaro ini termasuk salah satu rumah sakit memiliki Sport clinic menangani secara terpadu semua problem cedera olahraga. Rumah sakit ini juga memiliki tim dokter spesialis yang lengkap beserta fasilitas lengkap untuk membantu memulihkan atlet yang mengalami cedera.

Awal bulan Juni 2019, RSUD Kota Tangerang mendadak ramai diperbincangkan di jagad internet. Pasalnya beredar foto papan tulisan di rumah sakit tersebut yang dianggap diskriminatif.

Papan tersebut bertuliskan “Dalam rangka menghindari khalwat dan ikhtilath, penunggu pasien wanita seyogyanya adalah wanita; penunggu pasien pria seyogyanya adalah pria. Kecuali penunggu pasien adalah keluarga (mahramnya).”

Menanggapi hal tersebut, Kepala Hubungan Masyarakat RSUD Kota Tangerang Lulu Faradis mengatakan bahwa reaksi masyarakat dinilai terlalu berlebihan. Pengumuman itu, sebenarnya hanya merupakan sebuah imbauan, bukan keharusan. Kendati setelah viral, papan tersebut tidak lagi dipasang.

“Kami menggunakan kata-kata yang terkesan sangat syariat sekali. Seperti kata khalwat dan iktilath,” ujar Lulu sebagaimana MedX kutip dari situs tirto.id

Terlepas dari kontroversi tersebut, mungkin banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya apa beda rumah sakit syariah dan rumah sakit konvensional. Apa saja yang menjadi faktor sebuah rumah sakit disebut syariah atau bukan?

Apa yang Membedakan?

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh mengatakan rumah sakit syariah lahir demi ketenangan masyarakat dalam menjalankan ibadah. Termasuk saat sakit dengan menyediakan layanan sesuai ketentuan agama Islam (syariah).

“Layanan spesial dalam rumah sakit syariah sekaligus menjadi pembeda dengan rumah sakit biasa yang lain. Rumah sakit syariah menjamin kepatuhan syariah dalam layanan dan transaksi, menu makan, dan obat-obatan yang halal serta dibolehkan sesuai syariah. Keuntungannya warga menjadi lebih tenang dalam menerapkan ajaran agama,” ucap Asrorun sebagaimana dilansir oleh situs detikHealth.

Rumah sakit syariah, lanjut Asrorun, adalah upaya menerapkan kepatuhan ajaran agama Islam dalam melayani pasien. Selain dalam pelayanan, RS Syariah juga menerapkan aspek lain sesuai hukum syariah misal dalam transaksi, pengelolaan aset, pengembangan dana, serta pemilihan lembaga pengelola keuangan.

Sementara itu, Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI), pada situs resminya yang beralamat di mukisi.com bahwa ada 3 indikator mutu wajib syariah agar sebuah rumah sakit bisa mendapatkan sertifikasi ini.

Yang pertama yaitu pasien sakaratul maut terdampingi dengan talqin. Kedua, mengingatkan waktu shalat bagi pasien dan keluarga. Ketiga, pemasangan kateter sesuai jenis kelamin (yang lelaki dipasang perawat lelaki demikian juga sebaliknya).

Selain itu, ada 8 indikator standar pelayanan minimal yang harus dimiliki oleh RS syariah, di antaranya membaca “bismillah” pada pemberian obat dan tindakan. Lalu, hijab untuk pasien Muslim wanita. Selanjutnya, mandatory training untuk fikih pasien, adanya edukasi islami (leaflet atau buku kerohanian), serta pemasangan EKG sesuai jenis kelamin.

Syarat lainnya, pemakaian hijab menyusui, pemakaian hijab di kamar operasi, penjadwalan operasi elekif (terencana) atau tidak berbarengan dengan waktu shalat.

Muncul Akibat Adanya Permintaan dari Masyarakat

Dikutip dari situs Tirto.id, Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan bahwa keberadaan rumah sakit syariah sendiri sebenarnya memang akibat adanya permintaan yang cukup tinggi dari masyarakat.

Dirinya melanjutkan, warga kelas menengah Muslim saat ini memang semakin memperhatikan sisi spiritual atau agama dalam kehidupan sehari-hari seiring dengan meningkatnya pendidikan dan penghasilan mereka.

“Saya kira ini mirip bank. Ada yang konvensional, ada juga yang syariah. Sama fungsinya tapi ada perbedaan. Nah, saat ini banyak orang yang mencari perbedaan itu, terutama dalam konteks rumah sakit,” ucapnya.

Kendati begitu, rumah sakit syariah pada akhirnya harus tetap bisa melayani semua pasien terlepas dari keyakinan agamanya. Ini ditegaskan oleh Humas Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Anjari Umarjiyanto.

“Namun perlu diketahui, rumah sakit bersertifikat syariah juga menghormati dan memfasilitasi hak pasien dan keluarga yang mempunyai keyakinan berbeda (nonmuslim),” tandas Anjari.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berkolaborasi dengan PT Kimia Farma untuk mengembangkan dan memproduksi alat deteksi dini (early detection) Demam Berdarah (DBD).

“Kit Diagnostik ini dirancang untuk deteksi dini dan deteksi non-dini penyakit DBD. Sehingga penyakit demam berdarah bisa dideteksi lebih awal dengan menggunakan alat ini,” kata Kepala BPPT Hammam Riza dalam keterangan pers, sebagaimana dilansir oleh Antara.

Kolaborasi BPPT dan Kimia Farma meliputi optimasi produksi bahan baku dan produk kit rapid test DBD, uji fungsi dan pengurusan ijin edar produk, alih teknologi produksi bahan baku dan produ, serta produksi dan komersialisasi produk.

Pun Hammam berharap Kit Diagnostic DBD itu segera bisa diproduksi dan dikomersialisasikan guna mempercepat deteksi dan tindakan penanganan demam berdarah di Indonesia. Saat ini pihaknya sedang menunggu ijin edar produk darui Kementerian Kesehatan.

“Kami menyadari bahwa hasil kajian dan inovasi teknologi BPPT tidak akan bisa sampai kepada pengguna dan masyarakat. Untuk itu kami gandeng industri dalam negeri dalam hal ini PT Kimia Farma yang siap produksi secara massal,” ucapnya.

Untuk diketahui, Kit rapid test tersebut berbasis teknik imunokromatografi dengan menggunakan anti–NS1 antibodi monoklonal yang dikembangkan oleh pihak BPPT. Untuk deteksi menggunakan kit tersebut, diperlukan waktu 2-10 menit.

Beberapa keunggulan prototipe kit diagnostik itu adalah mampu mendeteksi dini infeksi DBD, menggunakan bahan baku antibodi monoklonal berdasarkan strain lokal Indonesia, hasil dapat diperoleh dengan relatif cepat serta penyimpanan tidak memerlukan pendingin.

“Selain itu kami juga berharap inovasi kit DBD ini menjadi bukti eksistensi teknologi BPPT dalam mendorong kemandirian dan daya saing industri kesehatan dalam negeri,” tandas Hammam.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS dikabarkan tengah berencana menaikkan iuran bagi pesertanya. Hal ini terungkap pada pertemuan yang dilakukan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan baru-baru ini.

Menanggapi hal itu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan bahwa kenaikan iuran harus diiringi kesesuaian antara penerimaan iuran oleh BPJS, dan manfaat yang diterima oleh masyarakat.

“Harus kaji dengan simulasi-simulasi. Penerimaan dan manfaat harus sesuai. Tidak bisa penerimaan bertambah, tapi manfaat tidak,” ujarnya sebagaimana MedX kutip dari Viva News.

Nila melanjutkan, kenaikan iuran harus dikaji dengan sebaik-baiknya, dihitung kembali. Karena jangka waktu berlakunya tarif baru itu tidak akan selamanya, melainkan ada durasinya.

Soal alasan mengapa diperlukan kenaikan iuran, Nila menjelaskan bahwa hal itu disesuaikan dengan populasi masyarakat Indonesia yang terus bertambah setiap tahunnya. Misalnya, populasi lansia meningkat, penyakit degeneratif pun pasti meningkat. Menkes mencontohkan, katarak akan jadi salah satu penyakit yang banyak diderita di masa depan. Lalu, ad juga penyakit tulang.

“Artinya, kita harus betul mengkaji, dalam hal ini terkait kenaikan iuran,” pungkas nila.