Dengan tujuan mengedukasi kalangan pengelola rumah sakit yang selama ini kerap menghadapi tantangan dalam melakukan coding. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) menggelar pelatihan Med-Verify untuk mempermudah proses klaim Jaminan Kesehatan Nasional di rumah sakit.

Dalam pelatihan tersebut dilakukan pelatihan coding INA-CBG’s atau Indonesia Case base Groups. Sebuah sistem penentuan tarif standar yang digunakan rumah sakit (RS) sebagai referensi biaya klaim ke sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Rangkaian kegiatan Med-Verify dimulai di Jakarta, pada hari selasa (03/12) dalam acara Focus Group Discussion Optimalisasi Coding Ina CBGs untuk Efisiensi Pelayanan Jantung Intervensi yang diselenggarakan Persi dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (Perki) di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita Jakarta.

Ketua Umum Persi, dr. Kuntjoro Adi Purjanto M.Kes. mengatakan, kesalahan melakukan coding akan berdampak pada kelancaran proses klaim pada BPJS Kesehatan sehingga selanjutnya akan memengaruhi kondisi keuangan RS.

“Pelatihan ini bertujuan memfasilitasi diskusi dua arah antara RS dan pembuat kebijakan tentang pengkodean untuk intervensi prosedur medis,” papar dr. Kuntjoro.

Model pembiayaan era JKN yang menerapkan model pembayaran retrospektif untuk INA CBG’s, memacu kebutuhan akan peningkatan kemampuan petugas RS memasukkan kode yang tepat untuk prosedur intervensi medis.

Selain itu, keselarasan pemahaman antara dokter, manajemen RS dan coders juga perlu diperbaharui terkait peraturan dan pedoman terbaru.

“Persi sebagai wadah yang menaungi kalangan perumahsakitan Indonesia memandang acara ini sangat penting untuk mendukung RS yang menjadi mitra BPJS Kesehatan dalam mengimplementasikan JKN, agar ke depannya proses klaim bisa berjalan lebih lancar,” jelasnya.

Modul pelatihan ini sendiri disusun oleh Persi dan PT Medtronic Indonesia bersama para klinisi, tim Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta tim Casemix.

Rencananya Med-Verify akan dilakukan di 14 RS di 11 kota yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Medan, Padang, Palembang, Denpasar, Mataram, Makassar serta Manado. Modul itu selanjutnya akan dibawakan tim klinisi dan tim coding RS tersebut kepada tim manajemen RS serta para dokter yang menuliskan diagnosa dan nantinya ditindaklanjuti petugas coding.

Berdasarkan data WHO pada 2018, lebih dari 300 juta penduduk dunia mengalami depresi. 60 juta diantaranya mengalami Bipolar dan 23 juta mengalami skizofrenia dan psikosis.

Terkait hal tersebut, The Golden Space Indonesia akan menyelenggarakan ALIVE FEST 2019. Sebuah festival hidup sehat dan meditasi urban pertama dan terbesar di Indonesia, yang menyuarakan akan pentingnya kesehatan mental dan emosional akan diselenggarakan di Plaza Indonesia pada tanggal 7 & 8 Desember 2019.

“Saat ini, masyarakat di Indonesia juga sedang dihadapkan pada meningkatnya tekanan dan tantangan di berbagai area kehidupan. Ini sangat mempengaruhi kesehatan mental,” jelas Robin Muljadi, Managing Director sekaligus ALIVE Director dari The Golden Space Indonesia.

Nantinya pada acara tersebut, lebih dari 20 pembicara akan membagikan kisah yang transformasional and inspiratif. Mencakup lebih dari 40 topik menarik seputar lima pilar kehidupan yaitu – Abundance Wealth, Loving Relationship, Inspiring Work, Vibrant Health dan Empowering Earth.

Festival yang akan ditargetkan bisa menarik lebih dari 2.000 pengunjung ini juga akan menampilkan ALIVE FEST Market yang hadir dengan 40 brand dan produk yang semuanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup sehat dan ramah lingkungan.

Selain itu, juga akan menghadirkan beberapa pembicara yang memang ahli di bidangnya masing-masing, yaitu Siobhan Coulter (Australia), Lucy Chan McFadyen dan Beatrice Lee (Malaysia), Nia Beyerlein (Austria).

Adapun pembicara ALIVE dari Indonesia adalah Stephanie Hermawan, Meilinda Soetanto, Robin Muljadi, Silvia Basuki, Bagia A. Saputra, Robby Soedargo, Helena Abidin, Irene Umar, Yodhananta Soewandi, Talita Setyadi.

Dalam festival ini juga digelar panel diskusi dengan topik yang relevan bagi masyrakat urban yaitu Eating for Impact, Green Economy in Action dan Women Wellness at Work. Turut hadir dalam panel diskusi adalah Dr. Susianto Tseng, Founder President dari World Vegan Organization, Ronaldiaz Hartanto, Anggie Lee, Tiara Eve, Helianti Hilman, Eva Celia, Desi Anwar, Svida Alisjahbana dan Ayu Hakim. Program musik, yoga, seni serta anak-anak juga akan memeriahkan festival ALIVE.

Banyak pendapat terkait keputusan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang mengambil alih peredaran obat. Ada yang pro, namun tak sedikit yang kontra. Menanggapi hal tersebut, dirinya buka suara menanggapi hal tersebut.

“Izin edar itu undang-undang bunyinya yang punya izin edar itu memang Kementerian Kesehatan. Selama ini ada Permenkes tahun berapa itu keluar didelegasikan. Kalau delegasinya saya perbaiki untuk tidak saya berikan kan, enggak apa apa,” tegas Terawan.

Menkes Terawan menyebutkan bahwa ketentuan tersebut sudah berlaku, hanya menunggu koordinasi dengan pihak terkait. Adapun alsannya, dirinya menilai bahwa hal ini perlu dilakukan demi efisiensi waktu yang lebih cepat dan gampang.

“Karena kita tidak menilai sebagai pengawas, tapi sebagai pre market. Kalau post market mengawasi pre market, ya jadinya pasti lama,” lanjutnya.

Jika ke depannya tercipta efisiensi waktu, linvestasi juga akan ikut turun. Sehingga harga produksi juga bisa ikut ditekan dan hal ini akan sangat menguntungkan.

“Mengawasinya ya tinggal dicek kayak apa. Kan punya terms and conditions, kita kan punya patokan sederhana yang bisa menilai itu dengan cepat,” tandasnya.

Watsons mengumumkan bahwa mereka akan menggelar program Get Active Festival 3.0 – Zumba on The Street yang digelar di FX Sudirman Minggu, 24 November 2019. Ini merupakan kali ketiga acara Get Active diselenggarakan. Ini merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap kesehatan masyarakat di Indonesia secara umum.

Dan untuk tahun ini, Watsons mengusung Get Active, Get Result dengan mengangkat olah raga Zumba yang sedang tren. Menurut pihak Watson, Zumba tak hanya dapat membakar kalori dan membuat tubuh sehat dan berat badan ideal. Tapi dipercaya juga sebagai salah satu jenis olahraga yang membuat bahagia.

“Event GET ACTIVE FESTIVAL ini merupakan event rutin yang diselenggarakan Watsons di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, kami memilih area car free day (CFD) FX Sudirman karena seperti kita ketahui bersama CFD adalah tempat berkumpulnya warga khususnya Jakarta untuk berolahraga bersama. Watsons mengajak pelanggan setia dan masyarakat yang datang ke CFD untuk sehat bersama Watsons ditemani sahabat dan keluarga tercinta. Tidak hanya berolahraga, acara Get Active Festival 3.0 ini juga dilengkapi dengan berbagai keseruan seperti bazaar produk kesehatan dan kecantikan, free check tekanan darah dan gula darah, games berhadiah dan doorprize. Selain itu, untuk memeriahkan acara kami hadirkan duo mc Ronal dan Jodhy serta band TEN2FIVE yang turut menghibur di acara Get Active Festival kali ini.” ujar Lilis Mulyawati, Presiden Direktur Watsons Indonesia.

Menurut rilis resminya, tiket acara ini sendiri sudah dijual sejak bulan lalu dan direspon baik oleh pelanggan setia Watsons dan seluruh pecinta Zumba. Hal ini menandakan bahwa masyarakat semakin peduli dengan kesehatan dan kebugaran tubuh. Para peserta “Zumba on The Street” sangat antusias dalam mengikuti acara ini karena mereka sangat merasakan manfaat setelah melakukan Zumba.

Selain event Get Active Zumba on The Street, Watsons juga memberikan penawaran promo yang bisa dinikmati seperti diskon hingga 50% baik di gerai fisik Watsons, situs resmi www.watsons.co.id atau melalui aplikasi WatsonsID. Ditambah produk-produk eksklusif kesehatan dan personal care dengan promo-promo menarik, seperti vitamin dari Watsons Brands, Wellness, Enervon-C, Ever E, Astria, Nutrimax, Nature’s Plus dan masih banyak lagi. Tak ketinggalan, member Watsons yang berusia 40 tahun ke atas bisa mendapatkan tambahan diskon 5 persen untuk pembelian suplemen tertentu.

“Harapan Watsons melalui Get Active Festival 3.0 ini, Watsons dapat semakin dekat dan memperhatikan kebutuhan para pelanggannya, terutama agar dapat menjalani hidup sehat. Watsons juga ingin menginspirasi para pelanggannya untuk selalu berpikiran positif karena tubuh yang sehat dan pikiran yang positif membuat kita semakin tampil lebih siap dan look good, feel great dalam kehidupan sehari-hari.” pungkas Lilis.

Sampai jumpa di event Get Active Festival 4.0!

Prixa, Alfamart dan Digital Avatar (DAV) akan berkolaborasi guna menghadirkan akses pelayanan kesehatan melalui sistem periksa kesehatan berbasis artificial intelligence (AI).

Layanan tersebut nantinya akan hadir di perangkat interaktif pintar DAV yang tersebar di berbagai gerai Alfamart di Indonesia. Pada 2020, sebanyak 10.000 gerai Alfamart ditargetkan telah memiliki layanan tersebut.

CEO Prixa James Roring mengatakan saat ini bidang kesehatan Indonesia masih menghadapi tantangan minimnya jumlah tenaga kesehatan, khususnya dokter.

Berdasarkan data yang dihimpun Prixa, kata James, hanya ada rata-rata satu dokter untuk setiap 4.000 populasi di Indonesia, jauh dari rekomendasi WHO atas satu dokter untuk setiap 1.000 populasi.

Dia mengatakan dengan kerja sama antara Prixa, Alfamart dan DAV diyakini akan berdampak signifikan dalam membantu menutup kesenjangan dengan menyediakan akses pelayanan kesehatan yang merata melalui sistem periksa kesehatan tepat berbasis AI Prixa.

“Sistem kami menata ulang berbagai keahlian dan pengalaman tim dokter dari berbagai disiplin ilmu kedokteran dan menyusun segenap keahlian yang berharga itu menjadi sebuah sistem yang terpadu dan terukur,” ucap James.

Sementara itu, General Manager DAV Hertha Joyce menjelaskan bentuk kerja sama antara tiga perusahaan lokal ini menyediakan akses atas pelayanan kesehatan melalui teknologi berbasis AI Prixa melalui perangkat interaktif pintar kami yang tersebar di berbagai gerai Alfamart di Indonesia.

“Pada 2020, kami berencana agar sistem periksa kesehatan tepat berbasis AI Prixa dapat tersedia di 10.000 gerai Alfamart di seluruh Indonesia,” kata Hertha.

Sebelumnya, Prixa, meluncurkan sistem periksa berbasis kecerdasan buatan serta platform manajemen kesehatan yang terpadu bagi masyarakat Indonesia. Teknologi A.I dalam sistem ini berbentuk robot percakapan atau chatbot yang dapat menjawab dan menganalisis penyakit para pengguna melalui percakapan yang dilakukan.

Hasil percakapan berupa analisis penyakit yang sedang dirasakan oleh pengguna. Ada sekitar 600 penyakit yang dapat dideteksi. Prixa tidak menyarankan obat yang harus diminum oleh pengguna.

Salah satu gebrakan dilakukan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Yaitu memindahkan proses perizinan obat-obatan yang sebelumnya di bawah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), kini akan langsung di bawah Kementrian Kesehatan.

Hal tersebut bertujuan untuk memangkas proses izin edar obat termasuk obat tradisional menjadi lebih cepat dengan tujuan menurunkan harga obat yang beredar di pasaran. Sehingga diharapkan prosesnya bisa lebih sederhana dan lebih cepat.

Menkes pun kabarnya telah bertemu dengan Kepala BPOM dan keduanya menyepakati untuk mengembalikan proses perizinan obat berada di Kementerian Kesehatan. Dirinya juga memerintahkan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan untuk membuat prosedur perizinan yang mudah dan cepat.

Tak hanya itu, bahkan Terawan mewanti-wanti akan mencopot Dirjen Farmalkes bila masih membuat regulasi yang menghambat dalam proses perizinan obat.

“Kuncinya di Dirjen Farmasi, misalnya satu hari bisa, ya jangan lama-lama. Makin cepat bikin izin edarnya makin lama duduk sebagai Dirjen,” tegas Terawan.

Dengan dipangkasnya proses izin edar obat-obatan, menurut Terawan, industri akan bisa bersaing dengan menawarkan harga jual yang lebih rendah.

“Saya sebagai Menteri Kesehatan, saya hanya ingin supaya iklim investasi ini menjadi lebih simpel, mereka (industri) lebih mudah, biar bersaing di pasar. Dengan bersaing di pasar maka pasar lah yang menentukan harga,” pungkasnya.

Pemerintah Indonesia akan melarang Rumah Sakit (RS) memberikan pelayanan berlebih tuk layanan atas diagnosis penyakit jantung dan proses melahirkan dengan operasi sesar (seksio) jika memang belum sesuai diagnosis. Hal ini merupakan salah satu upaya mengurangi biaya tagihan RS ke BPJS Kesehatan.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan jika kebijakan ini diberlakukan karena kementerian menemukan banyak kejanggalan dari biaya tagihan RS yang terlalu besar kepada BPJS Kesehatan. Tercatat total biaya layanan atas penyakit jantung mencapai Rp10,5 triliun dari RS di seluruh Indonesia kepada BPJS Kesehatan.

“Kami akan mengarah ke peraturan perundang-undangan, tidak boleh dilanggar kan. Ini kebutuhan kesehatan dasar, nah itu biar pada dirumuskan,” ucap Menkes Terawan seperti dilansir oleh situs Bisnis.com.

Dirinya menduga bahwa hal ini karena pihak RS kerap memberi rekomendasi operasi pemasangan ring dalam diagnosis penyakit gagal jantung. Padahal, layanan yang diberikan bisa melalui tindakan lain, misalnya rawat jalan dan obat-obatan jika masih memungkinkan.

“Jantung kemarin Rp10,5 triliun, masuk akal tidak? Ya tidak. Logika saja, tidak masuk akal,” tegasnya.

Begitu pula dengan biaya layanan operasi sesar yang cukup besar, yaitu mencapai lebih dari RP5 triliun. Selain itu, ia mencatat tindakan operasi sesar sudah mencapai 45 persen dari seluruh tindakan persalinan di Indonesia.

Padahal, menurut Terawan, rujukan dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) menyatakan seharusnya hanya sekitar 20 persen dari total kelahiran di suatu negara.

“Wong WHO cuma 20 persen, itu saja sudah pemborosan lagi,” tandasnya.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Anung Sugihantono mengungkapkan pihaknya tengah merevisi undang-undang rokok elektrik. Ini berarti pemerintah indonesia kemungkinan akan melarang beredarnya rokok elektrik.

“Pandangan kementerian konsisen, kami ingin melarang itu, tanpa batasan, vaping dan rokok elektrik,” jelas Anung.

Keputusan ini datang setelah seorang pemuda di Filipina yang menghisap vaping selama enam bulan dan juga rokok elektrik didiagnosa mengalami masalah paru-paru.

Ini merupakan kasus pertama di Asia setelah adanya penyakit misterius yang menewaskan 47 orang di AS dan mengenai lebih dari 2.000 orang.

Jika Indonesia mengikuti langkah Filipina dan Singapura, maka kawasan Asean akan tertutup bagi perusahaan rokok elektrik. Saat ini, 30 negara termasuk India, Brazil dan China telah memperketat aturan terkait dengan rokok elektrik.

Direktur The SMERU Research Institut Widjajanti Isdijoso mengatakan bahwa penggunaan teknologi big data dibutuhkan agar langkah penguatan sistem jaminan kesehatan nasional (JKN) di Indonesia menjadi lebih tepat sasaran dan efektif.

besarnya jumlah masyarakat di Indonesia yang memperoleh fasilitas JKN membutuhkan penangan khusus. Hal itu dibutuhkan agar masyarakat Indonesia mendapatkan manfaat yang maksimal dari JKN dan pemerintah dapat lebih efisien dalam melakukan penganggaran untuk fasilitas kesehatan nasional tersebut.

“Kuncinya ada di big data. Dari situ pemerintah bisa menganalisis karakter penduduknya dan perkiraan kebutuhan layanan kesehatannya seperti apa. Big data juga diperlukan untuk menganalisis kebijakan preventif di sektor kesehatan, guna menekan besarnya dana untuk layanan kesehatan nasional,” ucapnya seperti dilansir oleh Bisnis.com.

Dirinya melanjutkan, selama ini anggaran JKN di Indonesia lebih banyak dihabiskan untuk program kuratif. Hal itu akan terus membuat pemerintah terbebani untuk menyediakan anggaran jaminan kesehatan.

Terlebih, pemerintah selama ini menanggung iuran JKN untuk 135 juta penduduk miskin di seluruh Indonesia. Di mana 96,6 juta jiwa di antaranya iurannya disokong oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN).

Selain itu big data juga diperlukan untuk menganalisis kecenderungan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan di tiap daerah. Sebab, menurut penelitiannya di beberapa daerah, cukup banyak masyarakat yang dibiayai iuran jaminan kesehatan nasionalnya oleh satu pemerintah daerah, justru memanfaatkan fasiitas kesehatan di daerah lain.

“Big data ini juga penting untuk menganalisis kualitas fasilitasn layanan kesehatan di tiap daerah. Ketika ada banyak penduduk di suatu daerah menggunakan fasilitas kesehatan di daerah lain, artinya ada yang perlu dikoreksi dari fasilitas kesehatan di daerah asalnya,” jelasnya.

Semetara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan pemerintah telah mengupayakan terbentuknya big data yang komprehensif dalam rangka penyelenggaraan JKN. Menurutnya Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kes) telah menyediakan akses bagi Kemenkes untuk mengakses data-data yang dimilikinya.

“Kami sedang upayakan agar data BPJS Kes dapat terintegrasi dengan sistem di Kemenkes. Kami akui pola integrasi dua lembaga penyelenggara dan penanggung jawab kesehatan nasional ini belum kuat. Ke depan kami ingin percepat integrasi ini supaya proses penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional bisa lebih optimal,” tandasnya.

Akhirnya dana talangan senilai Rp 9,13 triliun dari Kementerian Keuangan telah diterima oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas.

“Alhamdulillah pagi ini sudah ada pencairan sebagai tindak lanjut penyesuaian iuran Jaminan Kesehatan Nasional,” ujar Iqbal sseperti MedX kutip dari Tempo.

Iqbal mengatakan, BPJS Kesehatan akan segera memanfaatkan dana talangan tersebut untuk membayar tunggakan klaim ke sejumlah rumah sakit. Dan akan mengusahakan pembayaran sesegera mungkin.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani membenarkan adanya pencairan dana talangan tersebut. “Iya, betul. Hari ini sudah dicairkan untuk (kenaikan) iuran PBI (peserta bantuan iuran) ke BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Pencairan dana talangan senilai Rp 9,13 triliun ini merupakan pembayaran tahap pertama. Dana yang dibayarkan tersebut merupakan pelunasan atas iuran bagi peserta setelah pemerintah menetapkan kenaikan dana klaster PBI per Agustus 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Agustus lalu mengatakan kementeriannya akan mencairkan dana talangan dengan estimasi total Rp 14 triliun. Dengan pencarian tahap pertama, pemerintah masih memiliki beban dana talangan kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp 4,8 trilun.

Untuk diketahui, berdasarkan data per 31 Oktober 2019, utang jatuh tempo yang ditanggung BPJS Keshatan mencapai Rp 21,1 triliun. BPJS Kesehatan juga masih menanggung beban oustanding claim atau OSC senilai Rp 2,7 triliun. Sedangkan utang belum jatuh tempo mencapai Rp 1,7 triliun.