spot_img

Empat Rumah Sakit di Bali Rintis Program Wisata Kesehatan

Empat rumah sakit swasta di Bali dikabarkan tengah merintis status sebagai destinasi wisata kesehatan. Bahkan rumah sakit tersebut kualitasnya sudah diakui oleh sejumlah wisatawan mancanegara.

Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Bali Gede Wiryana Patra Jaya menuturkan rumah sakit tersebut adalah RS BROS, Siloam, BIMC Kuta, dan Nusa Dua yang menyatakan siap melayani wisata medis. Adapun spesialisasi yang telah dipercaya wisman seperti bedah plastik, bayi tabung, dan perawatan gigi.

Layanan bayi tabung di RS Bros, lanjut Patra, sudah diminati wisatawan asal China. Adapun bedah plastik di RS Bros, Siloam dan BIMC juga diminati oleh wisatawan Australia. Hal yang sama juga terjadi untuk pelayanan perawatan gigi di salah satu pusat perawatan di Denpasar.

Menurutnya, ketertarikan wisatawan dari China maupun Australia tersebut disebabkan pertimbangan kualitas tetapi harganya lebih murah jika dibandingkan dengan di negaranya. Dia menekankan ketertarikan pasien asing tersebut murni karena pelayanan dan bukan kebetulan ketika mereka sedang berlibur di Pulau Dewata.

“Jadi ada namanya medical tourism dan Travel Medical itu sebenarnya beda. Kalau medical tourism itu mereka ke sini mau berobat dan sisanya liburan kalau travel medical itu mereka liburan kemudian ada masalah baru memanfaatkan pelayanan medis disini,” tutur mantan direktur rumah sakit daerah di Tabanan ini.

Menurutnya, salah satu kendala dan tantangan penerapan wisata kesehatan adalah konektivitas dengan petugas medis di negara asalnya. Patra mencontohkan untuk pasien bayi tabung, pihaknya akan terlebih dulu berkomunikasi dengan tenaga medis di negara pasien untuk kemudian memberikan penjelasan mengenai metode dan sistem pelayanan. Menurutnya, pendekatan itu dilakukan untuk menjamin dan memberikan kenyamanan bagi pasien.

Diakuinya, pada saat ini medical tourism di Bali masih berkembang secara sendiri-sendiri. Kondisi itu terjadi karena saat ini belum ada wadah yang menaungi serta regulasi pun belum ada yang mengatur sehingga pelaku usaha harus berinovasi.

Diharapkan kedepannya ada regulasi yang menaungi medical tourism ini mengatur tentang persyaratan bagi rumah sakit untuk dapat memulai medical tourism. Ke depannya diharpakan ada dibentuk komite wisata kesehatan oleh pemerintah yang diisi pakar kesehatan seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia dan Thailand.

“Mereka ini yang bisa memberikan informasikan kelengkapan wisata kesehatan. Kami pihak rumah sakit ingginya fokus dengan pelayanan dan tidak memikirkan lagi bagaimana hotel untuk pasien sehingga bisa meningatkan mutu pelayanan,” tuturnya.

Rumah Sakit di Amerika Siarkan Langsung Jalannya Operasi Otak Melalui Facebook

Gambar: AFP

Sebuah tim dari rumah sakit di Texas, Amerika Serikat (AS) menayangkan siaran langsung melalui Facebook jalannya operasi otak seorang perempuan Muda.

Perempuan bernama Jenna Schardt itu terlihat terlihat berbicara dengan dokter selama operasi yang berlangsung pada Rabu (30/10).

Siaran langsung disaksikan sekira 100.000 orang. Dalam siaran itu, terlihat dokter mengambil satu massa dari otak Jenna Schardt. Terlihat pasien berusia 25 tahun itu berbicara dengan dokter.

Kepala neurologi Methodist Dallas Medical Center Nimesh Patel mengatakan bahwa Schardt mengalami stroke karena massa pembuluh darah di lobus temporal kirinya yang mempengaruhi kemampuannya untuk berbicara.

Dia tetap terjaga ketika tengkoraknya dibuka sehingga dokter bisa memastikan mereka tidak merusak bagian otaknya yang mengontrol bicara ketika mereka bekerja. Mereka meminta pasien untuk mengucapkan kata-kata seperti burung, anjing atau nomor untuk membuat “Peta” otaknya, kata Patel.

“Agar kita dapat mengidentifikasi cara mendekati dan menghilangkan massa, kita harus menentukan area yang aman,” kata Patel.

Mereka bahkan bertanya kepada Schardt tentang anjingnya untuk menguji ingatannya selama operasi empat setengah jam. Ia menambahkan bahwa operasi otak dilakukan dengan kondisi pasisen sadar.

Dokter telah melakukan operasi otak selama beberapa dekade terakhir sebagai cara untuk memastikan pasien mempertahankan aktivitas otak yang penting, seperti dalam mengendalikan fungsi bicara atau motorik selama operasi.

Iuran BPJS Naik, Ini Kata Presiden Jokowi

Gambar: Gelora.co

Naiknya iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tentu mendapat berbagai reaksi dari masyarakat. Ada yang mendukung tapi tidak sedikit yang menolak. Bahkan sejumlah pihak menyerukan untuk mealkukan aksi turun kelas.

Menanggapi hal tersebut, Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa rakyat harus mengerti tentang hal ini. Dirinya mengaku bahwa pemerintah telah mengalokasikan subsidi kesehatan masyarakat sebesar Rp41 triliun lewat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan. Alokasi itu dinikmati oleh 96 juta jiwa yang tercatat sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Rakyat harus mengerti ini. Jangan sampai urusan yang berkaitan dengan kenaikan iuran BPJS, kalau tidak jelas, dibacanya menjadi kita (pemerintah) ingin memberatkan beban yang lebih banyak kepada rakyat,” tegas Presiden yang akrab dipanggil Jokowi tersebut.

Pada 2020 nanti, lanjut Jokowi, subsidi yang diberikan pemerintah lewat BPJS Kesehatan bertambah lagi menjadi Rp48,8 triliun. “Ini angka besar sekali. Sekali lagi, yang digratiskan sudah 96 juta jiwa, lewat subsidi yang kami berikan,” terang Jokowi.

Keputasan naiknya jumlah iuran ini sendiri diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah ditandatangani Jokowi pada 24 Oktober 2019.

Dalam Pasal 34 beleid tersebut diatur bahwa kenaikan iuran terjadi terhadap seluruh segmen peserta mandiri kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). Berikut rinciannya:

-Iuran peserta kelas 3 akan meningkat menjadi Rp 42.000, dari saat ini sebesar Rp 25.500
-Iuran peserta kelas 2 akan meningkat menjadi Rp 110.000 dari saat ini sebesar Rp 51.000
-Iuran peserta Kelas 1 akan naik menjadi Rp 160.000 dari saat ini sebesar Rp 80.000

Tak hanya itu, nantinya juga akan ada sanksi berupa denda layanan bagi peserta yang tidak disiplin membayar iuran. Sedangkan besarnya denda adalah 2,5% dari biaya pelayanan rumah sakit yang telah digunakan, dikali jumlah tunggakan berjalan. Adapun besaran maksimalnya mencapai Rp 30 juta.

Ikuti Program SPARC, RS Dharmais Terima Bantuan Dana 325 Juta

Bertepatan dengan Bulan Peduli Kanker Payudara, RS Dharmais mendapatkan bantuan sebesar Rp 325 juta dari Seeding Progress and Resources for the Cancer Community: Metastatic Breast Cancer Challenge (SPARC MBC Challenge).

Tak hanya itu, rumah sakit khusus kanker ini juga mendapatkan pelatihan, mentoring, dan berbagai kesempatan untuk menghadiri pertemuan di ranah internasional untuk memperoleh ilmu kedokteran baru dari organisasi-organisasi dunia.

“Kita merasa sangat bangga karena telah terpilih menjadi satu dari 11 organisasi kanker di dunia yang mendapatkan kesempatan untuk bergabung bersama organisasi di dunia untuk mengikuti program SPARC,” kata Direktur Utama Rumah Sakit Dharmais, Prof dr Abdul Kadir, seperti dikutip dari situs Liputan6.com.

Di Indonesia sendiri terdapat 58.256 kasus kanker payudara. Dari jumlah tersebut 22.692 meninggal dunia sepanjang tahun 2018. Ternyata, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah kurangnya dukungan dana.

Kanker payudara telah menjadi salah satu kanker yang paling banyak terjadi di dunia. Diperkirakan pada tahun 2018 lalu, 600.000 kematian disebabkan oleh kanker payudara.

“Kesempatan besar ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kami untuk meyakinkan pasien kanker payudara yang sudah mengalami penyebaran pada organ tubuh lainnya untuk diperhatikan dengan semestinya,” jelas Abdul.

Penyakit kanker payudara bisa menjadi lebih berbahaya karena dapat bermetastasis atau menyebar ke bagian organ tubuh yang lainnya. Penyebarannya dapat terjadi ke paru, otak, hati, dan tulang.

Hingga saat ini, belum ada obat spesifik untuk kanker payudara yang sudah bermetastasis. Sehingga belum ada obat yang bisa digunakan pasien untuk memperpanjang hidup. Tetapi, perawatan di rumah sakit dapat membantu mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Iuran BPJS Dipastikan Naik, Ini Rinciannya

Iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dikabarkan resmi akan naik mulai 2020 nanti. Hal itu dipastikan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019.

Perpres itu sendiri ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 24 Oktober 2019, dan sudah diunggah ke laman Setneg.go.id. Dalam Pasal 34 beleid tersebut diatur bahwa kenaikan iuran terjadi terhadap seluruh segmen peserta mandiri kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). Berikut rinciannya:

-Iuran peserta kelas 3 akan meningkat menjadi Rp 42.000, dari saat ini sebesar Rp 25.500
-Iuran peserta kelas 2 akan meningkat menjadi Rp 110.000 dari saat ini sebesar Rp 51.000
-Iuran peserta Kelas 1 akan naik menjadi Rp 160.000 dari saat ini sebesar Rp 80.000

Selain kenaikan untuk peserta mandiri, diatur juga kenaikan untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI). Iuran bagi Peserta PBI yang didaftarkan oleh pemerintah daerah yaitu sebesar Rp 42.000, naik dari sebelumnya Rp 23.000.

Kenaikan iuran PBI yang berasal dari anggaran pemerintah ini akan berlaku surut pada 1 Agustus 2019. Selain itu, Pasal 30 mengatur kenaikan perhitungan iuran peserta pekerja penerima upah (PPU) yang terdiri atas ASN, prajurit, Polri.

Besaran iuran sebesar 5 persen dari gaji per bulan terdiri dari 4 persen yang dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta. Sebelumnya, pemberi kerja membayar 3 persen dan peserta 2 persen.

Pasal 32 mengatur batas tertinggi dari gaji per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran peserta PPU. Batas tertinggi itu naik menjadi Rp 12 juta dari sebelumnya sebesar Rp 8 juta.

Tak hanya itu, nantinya juga akan ada sanksi berupa denda layanan bagi peserta yang tidak disiplin membayar iuran. Besaran maksimalnya mencapai Rp 30 juta. Tapi tenang, denda layanan itu tidak serta merta dijatuhkan.

Tepis Isu, IDI dan Menkes Terawan Tegaskan Siap Berkolaborasi

Menkes dr Terawan Agus Putranto (kiri), bersama dengan Ketua Umum IDI dr Daeng M Faqih

Menepis isu yang beredar bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak pengangkatan dr Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan oleh Presiden Jokowi, Pengurus Besar organisasi tersebut menyatakan siap membangun komitmen bersama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengatasi beragam masalah kesehatan di Indonesia.

“Kami punya komitmen bersama untuk selalu komunikasi. Jadi, untuk membahas regulasi, tentang tata kelola, kami komitmen bersama-sama,” ujar Ketua Umum IDI, dr Daeng M Faqih usai pertemuan tertutup di Kantor PB IDI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).

Terkait narasi yang selama ini beredar, dr Daeng menyatakah hal tersebut seperti berusaha mengadu domba IDI dan Presiden atas keputusannya. Ia menganggap kabar tersebut seperti usaha memecah belah IDI yang akan berakibat buruk pada pembangunan kesehatan.

Masyarakat perlu mengetahui bahwa pembangunan kesehatan adalah partisipasi bersama semua lapisan dan elemen masyarakat. Dokter Indonesia adalah stakeholder utama dalam melakukan usaha promotif, preventif dan kuratif.

“Maka segala usaha untuk memecah belah IDI adalah usaha memecah belah pembangunan kesehatan yang ujungnya akan merugikan masyarakat,” papar dr Daeng.

Dirinya berharap, Kementerian Kesehatan-terutama Menkes-tak hanya berperan sebagai regulator, melainkan juga sebagai penggerak semua stakeholder terkait untuk saling berkolaborasi. Pasalnya, kekompakan para stakeholder dibutuhkan untuk mengatasi persoalan kesehatan yang melimpah.

Sementara itu, Menkes Terawan menyatakan bahwa masukan maupun saran IDI terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan persoalan stunting, selaras dengan visi Presiden Joko Widodo.

“Harapan saya itu mampu menutup defisit BPJS sehingga kita tinggal memperbaiki tata kelolanya sehingga itu bisa tidak terjadi defisit lagi di kemudian hari yang merugikan masyarakat sendiri,” tutupnya.

BPJS Kesehatan Lakukan Pertemuan Dengan Perusahaan Asuransi Asal Tiongkok

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris. Gambar: Netralnews.com

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menyatakan telah melakukan pertemuan dengan Ping An, perusahaan asuransi asal Tiongkok yang sebelumnya memberikan tawaran bantuan evaluasi sistem teknologi informasi kepada badan tersebut.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan bahwa merupakan hal yang lumrah jika pihaknya menyambut Ping An yang terlebih dahulu menawarkan bantuan. Kedua pihak pun akhirnya melakukan pertemuan, meskipun Fachmi tidak merinci kapan waktunya.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Fachmi, BPJS Kesehatan dan Ping An saling bertukar pendapat, khususnya mengenai kondisi asuransi sosial di Indonesia. Dari berbagai hal, evaluasi sistem teknologi informasi BPJS Kesehatan turut menjadi pembahasan.

Meskipun begitu, dirinya menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan tertentu dari pertemuan tersebut karena hanya berupa jamuan. Fachmi pun menilai bahwa pertemuan tersebut sesuai dengan adab orang timur dalam menjamu tamu.

“Kita ini sebagai orang timur kalau orang bertamu ya kita terima, begitu,” jelas Fachmi sebagaimana dikutip dari situs Bisnis.com.

Sebelumnya, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Wahyuddin Bagenda menjelaskan bahwa pihaknya tengah memproses tawaran dari Ping An. Namun, Wahyuddin tidak menjelaskan proses tersebut seperti bagaimana dan kini berada dalam tahap apa.

Dia menjelaskan bahwa tawaran tersebut disampaikan dengan baik oleh pihak Ping An. Oleh karena itu, Wahyuddin menjelaskan bahwa tawaran tersebut akan dikaji terlebih dahulu.

“Masih dalam proses, kami proses. Tawaran itu kan baik, masa kami tiba-tiba menolak. Nanti tunggu saja,” pungkas Wahyuddin.

Mendesak, Indonesia Butuh 400 Lebih Rumah Sakit yang mampu Tangani Strok

Menurut data WHO, 15 juta orang di dunia terkena stroke setiap tahunnya. Di tahun 2014, prevalensi nasional bahkan mencapai 3.049.200 pasien, dengan tren yang terus meningkat.

Terkait hal tersebut, Angels Initiative, sebuah program besutan Boehringer Ingelheim memperkirakan Indonesia membutuhkan setidaknya 435 rumah sakit yang berkualifikasi siap menangani pasien strok. Artinya, rumah sakit tersebut telah memenuhi standar untuk menunjang hasil penanganan serangan strok yang lebih baik untuk tiap pasien.

“Angka ini dilihat dari populasi di Indonesia yang hampir 270 juta,” sebut Head of Medical, Representatif Angels Initiative di Indonesia dr Temmy Winata.

Dari populasi ini, Angel Initiative mendapati bahwa populasi yang berusia di atas 20 tahun mencapai angka 170 juta. Bila disesuaikan dengan angka insiden strok di Indonesia, didapati bahwa ada ratusan ribu penderita strok setiap tahunnya di Indonesia.

Jumlah rumah sakit dengan kualifikasi siap strok di Indonesia, lanjut Temmy, belum mencukupi angka tersebut. Dari 120 rumah sakit yang teradaftar dalam program Angels Initiative, baru sekitar 37 rumah sakit di antaranya yang sudah terkualifikasi sebagai rumah sakit siap strok.

Salah satu rumah sakit yang tergabung dalam program Angels Initiative dan sudah memiliki kualifikasi sebagai rumah sakit siap strok adalah Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Bahkan mereka mengklaim bahwa waktu door to needle rumah sakit ini bahkan lebih cepat dari standar panduan dunia dalam penanganan strok.

Door to needle sendiri adalah istilah untuk mengukur berapa waktu yang dibutuhkan pasien strok untuk mendapatkan obat sejak masuk ke rumah sakit. Standar panduan door to needle untuk penanganan strok adalah 60 menit, sedangkan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional mampu menanganinya dalam 27 menit.

“Jadi kalau datang pasien, tidak ada waktu yang terbuang. Satu menit saja kami hargai, karena (dalam satu menit) bisa kehilangan 32 ribu sel otak,” jelas Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dr Mursyid Bustami SpS(K) KIC MARS.

Dedikasi ini mengantar Rumah Sakit PON mendapatkan Gold World Sroke Organization (WSO) Angels Award. Ini merupakan penghargaan pertama yang didapatkan oleh rumah sakit di Indonesia. WSO Angels Award merupakan pengakuan dan penghargaan terhadap tim maupun individu yang berkomitmen untuk emningkatkan kualitas praktik penanganan strok dan membangun budaya pengawasan yang berkelanjutan.

Tangani Defisi BPJS, Menkes Terawan Akan bentuk Tim Kecil Khusus

Menteri Kesehatan RI yang baru, Dokter Terawan Agus Putranto. Gambar: Kompas

Dokter Terawan Agus Putranto yang dikenal dengan metode “cuci otak” dan menjadi kontrovesi di kalangan dokter Indonesia kini menjadi Menteri Kesehatan RI. Pekerjaan pertama yang dilakukan Terawan adalah mengunjungi kantor BPJS Kesehatan pada Jumat (25/10) pagi untuk berdiskusi dengan jajaran direksi BPJS Kesehatan guna menyelesaikan berbagai permasalahan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pada kesempatan tersebut, Menkes Terawan menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi untuk membentuk tim kecil bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Direktur BPJS Kesehatan Fahmi Idris pun menyepakati pembentukan tim dalam rangka mengusut tuntas akar masalah defisit BPJS Kesahatan.

“Masyarakat sudah tahu permasalahannya ada di defisit dan defisit itu berusaha kita pecahkan bersama,” imbuh Terawan.

Untuk masalah defisit BPJS ini, dirinya mengaku segera akan membentuk sebuah tim kecil khusus. Tim kecil ini nantinya bertugas membahas langkah strategis yang diperlukan atau yang sangat diperlukan untuk mengatasi defisit. Teknisnya, dari Kemenkes dan BPJS Kesehatan mengurai satu persatu masalahnya.

Misalnya terkait masalah penyakit jantung yang tagihannya sampai lebih dari Rp 10 triliun, upaya yang akan ditempuh adalah dengan memanggil ketua perhimpunan seperti Perki (Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia) terkait penyakit jantung untuk duduk bersama menyelesaikan masalah.

“Kalau mereka sungkan datang ke kantor kami, saya berdua (bersama Fahmi Idris, Direktur BPJS) yang akan mendatangi kantor organisasinya. Jadi kami akan bergerak cepat karena situasinya tidak memungkinkan untuk lambat,” sebut Terawan.

Pada kesempatan tersebut, Menkes Terawan juga berinisiatif memberikan gaji dan tunjangan kinerja (Tukin) pertamanya untuk membantu pembiayaan BPJS Kesehatan.

“Mungkin nanti akan diikuti secara masif oleh karyawan di Kemenkes dengan kerelaannya untuk memberikannya kepada BPJS Kesehatan,” jelas dia.

Inisiatif gerakan moral itu disambut baik oleh Fahmi Idris. Ia mengatakan akan segera menyiapkan regulasinya.

“Kami akan siapkan regulasi, mekanisme seperti apa, yang penting jangan sampai nanti ada uang dari masyarakat kita tidak dapat mempertanggungjawabkan, tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi jangan dilihat nilainya tapi dilihat niatnya,” tandas Fahmi.

Canggih, Dot Ini Bisa Deteksi Penyakit Diabetes pada Bayi

Gambar ilustrasi dot bayi

Kata siapa resiko penyakit diabetes hanya bisa menyerang orang dewasa. Ternyata bayi juga berisiko terkena penyakit diabetes tipe 1. Itu terjadi lantaran tubuh bayi yang tidak bisa memproduksi insulin secara maksimal sehingga kadar gula dalam darah pun naik.

Dengan adanya fakta tersebut tersebut, tak sedikit dari orang tua yang mulai mencari cara agar bisa memantau kadar gula darah bayi mereka. Melihat hal ini, sejumlah peneliti asal Amerika Serikat mengembangkan dot biosensor yang mampu mendeteksi penyakit diabetes pada bayi.

Dilansir oleh situs Medical Daily, pengembangan alat ini dimaksudkan untuk memantau kadar gula darah pada bayi menggunakan air liur mereka. Peneliti menjamin dot biosensor yang mereka ciptakan aman dan mudah digunakan untuk mendiagnosis diabetes pada pasien usia dini.

Dalam riset yang telah dipublikasikan dalam jurnal Analytical Chemistry ini, disebutkan pula bahwa dot biosensor itu akan memantau kadar glukosa secara real time. Sejauh ini, alat tersebut sudah digunakan untuk memantau kadar gula pada bayi yang baru lahir. Namun penggunaannya, masih terbatas di rumah sakit.

Tidak seperti tes diabetes lainnya, dot biosensor tetap nyaman digunakan sembari alat tersebut menganalisis air liur bayi untuk biomarker. Puting dot monitor diabetes mengandung enzim yang melekat pada strip elektroda yang mengubah glukosa menjadi sinyal listrik yang lemah. Perangkat ini dapat dihubungkan ke aplikasi mobile agar para orang tua bisa memantau kondisi bayi mereka kapan saja dan di mana saja.

Para peneliti tersebut berharap dot baru yang mereka ciptakan dapat segera meningkatkan kesadaran orang tua dan penyedia layanan kesehatan untuk secara rutin memantau kondisi kadar gula darah pada bayi. Peneliti menambahkan, alat itu kemungkingan tidak hanya berfungsi sebagai tes diabetes balita, karena dapat dimodifikasi untuk biomarker penyakit lainnya.