Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tengah membangun empat rumah sakit umum (RSU) tipe D di empat kecamatan, yaitu di Kecamatan Jatisampurna, Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Pondok Gede, dan Kecamatan Bekasi Utara.

Empat rumah sakit yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD 2017 dan APBD 2018 tersebut ditargetkan akan rampung dan mulai beroperasi akhir tahun depan.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Kusnanto Saidi saat ini pihaknya sudah pihaknya sudah mulai mengusulkan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana, seperti alat kesehatan (alkes) dan meubeler. “Untuk alkes saja satu rumah sakit dibutuhkan anggaran sekitar Rp10 miliar,” jelasnya.

Selain kebutuhan saran dan prasarana, keempat rumah sakit tersebut juga membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang cukup banyak. Sesuai dengan peraturan menteri kesehatan, satu rumah sakit tipe D minimal membutuhkan 100 orang pegawai. Pegawai yang dibutuhkan itu untuk berbagai profesi, mulai dokter, bidan, perawat, sampai dengan apoteker.

abid Pelayanan Kesehatan Kota Bekasi, Laela Nauvalya menambahkan, kehadiran rumah sakit umum tipe D ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata di daerah itu, meskipun sudah ada 39 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang tersebar di seluruh wilayah. “Kehadiaran empat rumah sakit ini untuk meng-cover warga yang berada di wilayah Selatan Bekasi,” katanya.

Menurut dia, kehadiran empat rumah sakit umum tipe D tidak akan menghilangkan pelayanan di puskesmas. Sebab, puskesmas merupakan layanan kesehatan tingkat pertama sebelum dirujuk ke rumah sakit. ”Nanti warga yang sakit tidak perlu jauh-jauh ke RSUD tipe B, kecuali memang sakitnya tidak bisa ditangani di tipe D,” katanya.

Direktur Utama RSUD Kota Bekasi, Pusporini, mengatakan, secara tidak langsung pengoperasian RSUD tipe D bisa mengurangi beban rumah sakit yang dimpinpinnya. Sebab, yang terjadi saat ini warga yang sakit ringan saja memilih berobat ke RSUD yang notabene tipe B. ”Kalau sudah ada rumah sakit tipe D, masyarakat bisa memanfaatkan,” katanya.

Saat ini, kata dia, jumlah pasien RSUD untuk rawat jalan, rawat inap, serta masuk Instalansi Gawat Darurat mencapai 1.000 orang per hari.

Pada tanggal 14 November 2017 lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI). Pertemuan tersebut membahas berbagai hal terkait pelayanan JKN-KIS, mulai dari tantangan yang dihadapi hingga pengendalian mutu layanan program tersebut. Berikut 11 butir rangkuman hasil pertemuannya yang Kami ambil dari situs resmi PD PERSI.

1. BPJSK mengakui terjadi kesulitan likuiditas pada layanan bulan Agustus yang jatuh tempo pada bulan Oktober 2017. Untuk itu BPJS Kesehatan melakukan pengecekan kembali atas data data klaim RS yang belum ditindaklanjuti.
2. BPJS Kesehatan menerima data yang disampaikan RS terkait dengan klaim yang menurut RS belum diselesaikan oleh BPJS Kesehatan. Data tersebut akan ditindaklanjuti BPJS Kesehatan dengan melakukan pengecekan kesesuaian data yang disampaikan RS dengan data yang ada pada BPJS Kesehatan.
3. BPJS Kesehatan menegaskan komitmen BPJS Kesehatan untuk membayarkan kewajiban klaim sampai dengan Desember 2017 dan PERSI berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan dengan baik bagi peserta JKN.
4. Salah satu solusi penyelesaian permasalahan Keuangan RS adalah dengan Pembayaran SCF (supply chain financing). PERSI dan BPJSK bersepakat untuk membahas modek SCF secara detil pada round table minggu depan.
5. RS dan BPJSK agar segera menyelesaikan pending klaim sebelum masuk di era vedika (verifikasi digital). Terhadap dispute klaim, untuk diselesaikan sesuai prosedur penyelesaian dispute dengan melibatkan TKMKB (Tim Kendali Mutu Kendali Biaya) dan Tim Pertimbangan Klinik bila diperlukan.
6. RS mengimplementasikan PERMENKES 36 tahun 2015 untuk menghindari Fraud, PERSI akan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap RS yang tidak patuh atau melakukan kecurangan. PERSI berkomitmen terhadap transparansi dan bertanggung jawab terhadap RS. BPJSK bersepakat untuk berkoodinasi dengan PERSI bila didapatkan indikasi potensi kecurangan oleh RS.
7. Draf Kesepakatan kerjasama pada tahun 2018 sdh disepakati oleh BPJS Kesehatan dengan PERSI. Semua RS harus menggunakan draf yang telah disepakati dan dihimbau tidak membuat ketentuan yang berbeda pada kontrak kerjasama.
8. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk membayarkan denda terhadap klaim yang jatuh tempo yang belum terbayarkan. Pengenaan denda keterlambatan didasarkan pada jumlah hari keterlambatan pembayaran dengan perhitungan 1%/ 30 x jumlah hari keterlambatan sejak hari 16 setelah berita acara pengajuan klaim diterima di kantor cabang.
9. PERSI dan BPJS Kesehatan mendorong agar pada revisi Perpres JKN nanti akan ada mekanisme urun biaya pada beberapa kondisi untuk pengendalian biaya pelkes.
10. PERSI mengusulkan dan BPJS Kesehatan setuju untuk adanya stand-by loan guna mengantisipasi untuk adanya stand-by loan guna mengantisipasi kesulitan likuiditas. Untuk itu, kedua pihak sepakat mendorong perubahan PP 87/2013 jo 84/2015 sebagai dasar regulasinya.
11. Pada 2018, mulai diberlakukan beberapa instrumen untuk pengendalian mutu layanan Faskes

Aplikasi mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk peserta kini sudah dapat diunduh di Google Play (untuk Android OS) ataupun Apple Store (Untuk iOS). Aplikasi besutan BPJS Kesehatan tersebut resmi diluncurkan pada hari Rabu, 15 November 2017 lalu.

“Melihat semakin banyak masyarakat yang menggunakan perangkat tersebut, BPJS Kesehatan pun tak ketinggalan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap JKN-KIS, kami meluncurkan aplikasi mobile JKN,” jelas Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

Dirinya menambahkan, aplikasi mobile JKN ini merupakan bentuk transformasi digital model bisnis yang semula berupa kegiatan administratif dilakukan di kantor cabang atau fasilitas kesehatan, ditransformasi ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh peserta dimana saja kapanpun tanpa batasan waktu (self service).

Saat ini tercatat pengguna aplikasi mobile JKN versi android sebanyak lebih dari satu juta pengguna dan aplikasi mobile JKN versi iOS sebanyak lebih dari 2.000 pengguna. Angka tersebut diyakini akan meningkat, melihat potensi ekonomi digital Indonesia dan komitmen Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pembangunan jaringan dan infrastruktur di wilayah Indonesia.

“Melalui program-program seperti Desa Broadband, Program Palapa Ring, Refarming 4G. Kami optimistis aplikasi mobile JKN dapat dimanfaatkan oleh seluruh penduduk Indonesia sehingga kemudahan mendapatkan layanan JKN-KIS bukan hanya milik penduduk di perkotaan saja namun milik penduduk di seluruh pelosok wilayah Indonesia,” kata dia.

Untuk menggunakan aplikasi mobile JKN syaratnya sangat mudah, hanya perlu mengunduh aplikasi melalui Google Play Store dan Apple Store. Setelah aplikasi itu terpasang, peserta harus melakukan registrasi pada menu yang tersedia di aplikasi mobile JKN. Setelah berhasil, peserta bisa masuk dalam aplikasi dan memanfaatkan semua fitur yang tersedia.

Terdapat empat menu utama dalam aplikasi di antaranya, Menu Peserta, yang terdiri dari Fitur Peserta, Fitur Kartu Peserta, Fitur Ubah Data Peserta, serta Fitur Pendaftaran Peserta. Sedangkan dalam Menu Tagihan, terdiri Fitur Premi, Fitur Catatan Pembayaran, Fitur Pembayaran, dan Fitur Cek VA (virtual account).

Sementara itu, dalam Menu Pelayanan, terdiri dari Fitur Riwayat Pelayanan, Fitur Pendaftaran Pelayanan, serta Fitur Skrining. Menu terakhir yaitu, Menu Umum, yang terdiri dari Fitur Info JKN, Fitur Lokasi, Fitur Pengaduan Keluhan, dan Fitur Pengaturan yang berfungsi untuk menghapus notifikasi, mengubah kata sandi, dan keluar dari aplikasi.

Menggandeng Team Bedah Syaraf (TBS) Siloam Hospitals Group, Rumah Sakit Siloam Bangka mengadakan seminar bertema Neurosurgery in Indonesia, Sabtu (18/11) di BES Cinema.

Direktur Siloam Hospital Bangka, dr Eusebiusyuvens C Waruwu mengatakan motto Care and Compassion for The Nation menjadikan Rumah Sakit Siloam selalu aktif menggelar kegiatan seminar kesehatan guna mendukung terciptanya kesehatan masyarakat Bangka yang lebih baik.

Sebab lebih baik mencegah daripada mengobati sehingga mas­yarakat harus lebih waspada mendeteksi tanda-tanda penyakit sebelum terlambat.

Seminar tersebut ditujukan kepada dokter dan tenaga medis lainnya guna mening­katkan pengetahuan terutama tentang bedah syaraf.

TBS Siloam Hopitals Group dipimpin Prof Eka J Wahjoepramono, MD, Ph.D telah banyak mengadakan seminar di Indonesia maupun mancanegara.

Tim tersebut mempunyai 20 anggota, satu di antaranya dokter spesialis tetap di RS Siloam Bangka yaitu dr Wiradharma Arief, SpBS. Ia menyebutkan dr Wiradharma Arief, SpBS bergabung di RS Siloam Bangka sejak awal beroperasi.

Selain didukung TBS, dilengkapi pula teknologi canggih CT Scan 128 membantu mendiagnosa pasien.

Indonesia merupakan sebagai negara kepulauan dimana tak hanya terdiri dari pulau-pulau besar namun juga berbagai pulau terpencil. Yang disebutkan terakhir, penduduk yang bermukim di sana acapkali memiliki kendala dalam mengakses fasilitas kesehatan. Hal ini yang menginisiasi beberapa pihak untuk mendirikan Rumah Sakit terapung.

Selain RS Terapung Ksatria Airlangga, ada juga milik yayasan dan gerakana doctorSHARE yang diinisiasi oleh dr. Lie Dharawan. Lie melalui yayasan yang didirikannya tersebut bahkan memiliki rumah sakit apung (SRSA) awasta pertama di Indonesia, yang bernama RSA dr Lie Dharmawan. Rumah sakit apung ini memberikan layanan kesehatan hingga pembedahan secara cuma-cuma kepada warga yang kurang mampu dan berada di pulau-pulau terluar maupun kawasan terpencil Indonesia.

dr. Lie mengungkapkan, rumah sakit apung sudah dioperasikan di dunia sejak puluhan tahun lalu. Operatornya biasanya adalah angkatan laut sebuah negara untuk memberikan penanganan kesehatan kala perang.

Pria yang lahir di Padang, 16 April 71 tahun silam ini menuturkan, sebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama untuk memperoleh layanan dan penanganan kesehatan. Pun kondisi Indonesia adalah terdiri dari belasan ribu pulau.

“Negara kita adalah negara kepulauan, yang terbaik (untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan) adalah dengan kapal,” ucapnya.

Dikutip dari kompas.com, kapal tersebut memiliki panjang hanya sekitar 23 meter, tonase kotor 114 GT, serta tonase bersih 35 NT. Kapal yang dibangun pada tahun 2008 tersebut memiliki bahan utama kayu.

Mereka yang tidak mengetahui atau belum pernah melihat, tidak akan menyangka bahwa kapal ini adalah rumah sakit terapung yang bahkan bisa melayani operasi di lambung kapal. Kapal tersebut, menurut informasi yang dihimpun, dulunya adalah kapal barang yang dibeli dr Lie di Palembang, Sumatra Selatan.

Kapal ini terdiri dari tiga level, yakni level dek, level B1, dan B2. Level dek terdiri dari ruang kemudi, kamar kapten, ruang jurumudi, ruang oiler, dan ruang mualim.

Sementara itu, level B1 terdiri dari kamar bedah, ruang dokter, ruang resusitasi 1 dan 2, ruang sterilisasi, toilet, dan dapur. Adapun level B2 terdiri dari kamar mesin, ruang USG dan rontgen, ruang laboratorium, ruang dokter, ruang pasien, kamar gelap, dan gudang.

Menurut dr Posti Siswati salah seorang tim dokter di RSA menjelaskan bahwa beragam tindakan operasi, baik mayor (besar) maupun minor (kecil), pernah dilakukan di rumah sakit apung ini.

Ia menceritakan, operasi terhadap seorang pasien dari Papua pernah dilakukan. Sang pasien menderita hernia yang benjolannya sudah sebesar buah kelapa. “Operasi caesar juga pernah,” ujar Posti.

Menerut dia, dalam sekali tugas, ada belasan dokter yang ada di dalam kapal tersebut. Sekali berlayar untuk menjalankan tugas kemanusiaan di kapal tersebut dapat memakan waktu 10 hari.

Posti sendiri sudah pernah menjalani 8 tugas berlayar dengan RSA dr Lie Dharmawan. Ia menyebut antara lain ke Sumba Barat, Halmahera, Pulau Doi di Maluku Utara, dan beragam pulau lain di kawasan Indonesia Timur.

Sebuah pengalaman yang luar biasa dapat mengunjungi kapal yang membawa misi sangat baik dan luhur tersebut. Terbayang rasanya menjalankan misi kemanusiaan di tengah kondisi laut yang tak bersahabat.

Dengan mengetahui bahwa masih banyak sesama warga Indonesia yang belum bisa mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan maupun tindakan medis, ada baiknya syukur terus dipanjatkan. Tak lupa, bantulah sesama sebisa mungkin.

Salah satu cara terbaik untuk mencegah kanker payudara yakni dengan rutin melakukan pemeriksaan klini. Salah satu metode agar mendapat hasil maksimal adalah dengan dilakukannya SADANIS atau Periksa Payudara Klinis.

Sadanis bisa dilakukan dengan dua macam metode yang bisa Anda pilih sesuai keinginan, yaitu dengan menggunkan USG atau mamografi. Apa beda kedua cara tersebut? Berikut penjelasannya dari dr Hardina Sabrida dari Instalasi Deteksi Dini dan Promosi Kesehatan RS Kanker Dharmais yang disadur dari website MetroTVnews.com.

Mamografi menggunakan sinar X, sementara USG menggunakan gelombang suara. Mamografi juga disarankan untuk wanita yang berusia diatas 35 tahun.

“Karena pada usia di bawah 35 tahun payudara masih banyak lemak dan padat sehingga sinar X tidak bisa masuk,” jelas dr Hardina Sabrida.

Namun, mamografi juga bisa dilakukan pada usia di bawah 35 tahun yang mengalami kondisi kesehatan tertentu, seperti operasi atau ada gangguan lain.

Pemeriksaan mamografi disarankan setahun sekali sebagai bentuk preventif dan deteksi dini pada penyakit yang tak memiliki gejala.

Kanker payudara mengalami pertumbuhan yang tak bisa dikontrol di mana umumnya gejala baru akan muncul ketika sudah berada stadium lanjut atau minimal II B.

“Kanker ini terbilang ganas karena masuk ke pembuluh darah dan getah bening, jadi bisa hinggap di organ mana saja seperti hati, tulang belakang, patu, dan lain-lain karena menyebabkan perubahan sel,” pungkasnya.

Kolaborasi dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) dan dokter dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Soeradji Tirtonegoro menghasilkan alat bernama M2 Hexapod Frame yang dapat membantu pasien patah tulang.

Alat yang dipamerkan di JIEXPO Kemayoran pada hari sabtu lalu 11/11/2017) dapat digunakan untuk membantu baik pasien yang mengalami patah tulang ataupun yang memiliki kelainan tulang kompleks dengan cara memasang perangkat eksternal pada tulang yang mengalami deformitas.

“Cara kerjanya seperti alat yang ditanam ke tulang, hanya saja ini bekerja secara external,” ucap Durkes Herlina salah satu mahasiswa UNS yang terlibat dalam penemuan ini.

Durkes mengatakan, alat tersebut memiliki beberapa keunggulan, diantaranya meningkatkan sistem hexapod sebelumnya seperti ring, sistem sambungan, software dan part standar yang berkualitas namun memiliki harga terjangkau.

Dia melanjutkan, alat bantu patah tulang tersebut kemungkinan akan dijual dengan kisaran harga Rp5 juta hingga Rp10 juta.

SleepSCore, perusahaan patungan antara ResMed, Pegasus Capital Advisors dan dr. Mehmet Oz meluncurkan sistem pemantauan tidur bernama SleepScore Max.

Perangkat yang terintegrasi dengan aplikasi smartphone tersebut dapat diletakkan pada meja samping tempat tidur pengguna dan nantinya secara otomatis dapat mengamati pasien, merekam peristiwa tidur dan tahap apa yang dialami orang tersebut saat sedang terlelap.

Tak hanya itu, aplikasi tersebut dapat menampilkan “SleepScore” yaitu sebuah penilaian serta grafik kualitas tidur pengguna untuk kemudian memberikan saran tentang cara memperbaiki tidur seseorang. Selain mendapatkan nilai dari waktu tidur, aplikasi ini juga mengambil data tentang aktivitas orang tersebut, seperti makan dan minum.

Selain itu, perangkat ini juga dilengkapi fitur Smart Alarm yang dapat membangunkan pengguna secara lembut pada waktu yang sudah dihitung dan ditentukan secara otomatis, sehingga mereka merasa segar dan siap bangun saat mereka bangun dari tempat tidur.

Perangkat ini bekerja dengan cara menghasilkan gelombang suara 16 kali setiap detik untuk mendeteksi gerakan sekecil apa pun. Aplikasi kemudian memproses data ini dan mendeteksi pernapasan dan saat orang tersebut bergerak di tempat tidur.

Namun sampai berita ini diturunkan, belum ada kabar kapan perangkat ini akan tersedia untuk pasar Indonesia.