Setelah penanganan Transradial Percutaneous Coronary Interventions (PCI), arteri radial mungkin bisa tersumbat, dan berpotensi pada komplikasi serius. Penyumbatan radial biasanya ditangani melalui kompresi, namun ahli klinis sulit mengukur aliran darah yang mengalir melalui arteri. Terlebih lagi, begitu penyumbatan terjadi pada arteri radial, salurannya tidak bias digunakan lagi di masa depan.

Perangkat terbaru bernama IdaFlo Tr besutan IdaHealth, perusahaan kesehatan asal Florida, Amerika Serikat baru saja diluncurkan. Perangkat nirkabel ini dipasang pada pergelangan tangan pasien, dekat ke lokasi akses, dan kemudian dikalibrasi. Setelahnya, perangkat tersebut akan memantau aliran darah yang melalui arteri, dan memicu alarm jika mendeteksi perlambatan aliran darah. Perangkat ini bias digunakan lebih dari satu, memungkinkan perawat memantau sekelompok pasien setelah penanganan mereka.

IdaFlo Tr telah diujicoba pada studi proof of concept pada tiga pasien koroner, dan hasil awalnya menunjukkan dapat mendeteksi aliran darah abnormal paska kateterisasi koroner. Hasil ini membantu petugas menyesuaikan alat kompresi yang digunakan secara tepat, menutup lokasi akses dan mencegah prosedur kateterisasi penyumbatan apapun, membantu dokter menyesuaikan alat kompresi yang umum digunakan untuk menutup lubang saat pemulihan, dan akhirnya mampu mencegah penyumbatan.

“Dengan mortalitas yang lebih rendah, komplikasi vaskuler dan pendarahan besar, akses transradial pada penanganan PCI telah menjadi metode umum bagi kardiologis intervensional” ujar Presiden, CEO, dan Co-Founder IdaHealth.

RAO (penyumbatan arteri radial) adalah komplikasi paling umum pada pendekatan transradial dan tidak ada standar penanganan untuk meminimalisir dampak dari RAO. IdaFlo Tr berpotensi mengurangi dampak RAO, meningkatkan keamanan angioplasty transradial pada prosedur PCI dan mengurangi beban kerja bagi ahli klinis dan perawat.

Beberapa waktu lalu, BPJS Kesehatan memastikan bahwa layanan JKN-KIS akan tetap bisa dinikmati oleh peserta yang melakukan mudik lebaran tahun ini. Sehingga tidak perlu khawatir jika tiba-tiba sakit di perjalanan atau kampung halaman.

Lalu bagaimana cara berobat menggunakan BPJS Kesehatan saat mudik Lebaran Idul Fitri 2019 di luar kota?

BPJS Kesehatan menjamin mulai dari H-7 sampai H+7 Lebaran 2019, atau tepatnya mulai 29 Mei – 13 Juni 2019, peserta JKN-KIS tetap bisa memperoleh jaminan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk BPJS Kesehatan, bahkan termasuk saat peserta mudik ke luar kota.

Peserta JKN-KIS yang sedang mudik lalu membutuhkan pelayanan kesehatan di luar kota atau di luar wilayah tempat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-nya terdaftar dapat dilayani di FKTP yang terdekat, meskipun peserta tidak terdaftar di FKTP tersebut. Hanya saja, peserta dibatasi hanya boleh maksimal tiga kali kunjungan, kecuali dalam kondisi gawat darurat.

Adapun layanan kesehatan tersebut bisa diperoleh peserta di FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Untuk daftar FKTP tersebut, dapat dilihat di aplikasi Mudik BPJS Kesehatan atau dengan menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.

Apabila tidak terdapat FKTP yang dapat memberikan pelayanan saat libur lebaran di wilayah tersebut atau peserta membutuhkan pelayanan di luar jam buka layanan FKTP, maka peserta dapat dilayani di IGD rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pelayanan medis dasar.

Syarat untuk mendapat layanan tersebut sangat mudah, yakni hanya dengan membawa kartu JKN-KIS. Jadi pastikan Anda membawa kartu JKN-KIS saat mudik dan pastikan kartu kepesertaan Anda aktif.

Untuk mengecek status kepesertaan dan melihat riwayat tagihan atau pembayaran iuran JKN-KIS, dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN yang dapat di-download secara gratis di Playstore dan Appstore.

Selama libur Lebaran dan musim mudik, Rumah Sakit (RS) Mardi Rahayu Kabupaten Kudus menyatakan sudah siap memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal.

Direktur Utama RS Mardi Rahayu Kudus, Pujianto memastikan pelayanan 24 jam misalnya Instalasi Gawat Darurat (IGD), kamar bedah, farmasi, laboratorium, bank darah, radiologi, rawat inap, dan rawat intensif telah disiapkan untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan jumlah pasien.

“Tenaga dokter spesialis, dokter umum, dan perawat yang kompeten, serta persediaan obat-obatan dan alat kesehatan kami selalu siap,” kata Pujianto, sebagaimana dilansir oleh tribun News.

Pujianto melanjutkan, mengantisipasi peningkatan kunjungan IGD, RS Mardi Rahayu Kudus juga telah melakukan pembenahan dengan menambah kapasitas IGD sebanyak 5 bed. Sehingga IGD mampu menampung paling sedikitnya 26 pasien sekaligus dan menambah kapasitas Ruang Pendaftaran IGD.

“Penambahan kapasitas tersebut akan mempercepat pelayanan IGD. Terutama saat terjadi penambahan jumlah pasien seperti pada masa libur Lebaran. Jangan lupa juga, pasien gawat darurat dapat langsung ke IGD tanpa surat rujukan,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, bagi masyarakat atau pasien yang membutuhkan layanan ambulans jemputan untuk rawat inap dapat menghubungi IGD RS Mardi Rahayu Kudus di nomor 08112710911.

Persiapan lain yang sudah dilaksanakan adalah membuka layanan PosPay sejak 25 Mei 2019 lalu. Layanan ini buka 24 jam dalam sehari dan dapat dimanfaatkan pasien untuk membayar iuran rutin maupun denda BPJS Kesehatan.

Sehingga pelayanan kesehatannya dapat langsung ditanggung BPJS Kesehatan. Pasien yang terkena denda BPJS Kesehatan juga bisa langsung melunasi denda di PosPay RS Mardi Rahayu sehingga biaya rawat inapnya dapat ditanggung.

“Pendaftaran bayi baru lahir peserta BPJS Kesehatan mandiri dan perhitungan denda pasien BPJS Kesehatan dilakukan oleh petugas Pendaftaran RS Mardi Rahayu menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) BPJS Kesehatan,” pungkasnya.

Setelah pada pertengahan April 2019 lalu BNI Syariah dan RS Haji Jakarta menandatangani nota kesepahaman (MoU), kedua instansi tersebut melanjutkannya dengan melakukan perjanjian kerjasama (PKS) terkait layanan payroll dan pembiayaan konsumer bagi dokter karyawan sebagai lanjutan

Pengukuhan kerja sama ini diwakili oleh SEVP Bisnis Ritel dan Jaringan BNI Syariah Iwan Abdi serta Direktur Utama RS Haji Jakarta Syarief Hasan Lutfie. yang disaksikan oleh Direktur Pelayanan RS Haji Jakarta, Sayid Ridho; dan Direktur Umum dan Keuangan RS Haji Jakarta, Zakaria, betempat di Ruang Multazam, Gedung Utama, Lantai Basement, Rumah Sakit Haji Jakarta.

Ada beberapa poin kerjasama dalam PKS antara BNI Syariah dengan RS Haji Jakarta. Poin kerjasama ini bisa dibagi menjadi dua kategori yaitu terkait pembiayaan dan terkait payroll.

Kerjasama terkait payroll yaitu pertama cash management untuk RS Haji Jakarta, Pusat Pelayanan Terpadu Kesehatan Haji dan Umrah atau P2TKHU dan Hajj Centre, kedua terkait payroll gaji pegawai, dan ketiga tabungan BNI Baitullah iB Hasanah untuk pegawai.

Terkait pembiayaan, beberapa kerjasama yang dilakukan adalah pertama fasilitas pembiayaan talangan BPJS kedua fasilitas pembiayaan investasi ke RS Haji Jakarta untuk alat kesehatan dan pembangunan gedung.

Ketiga pembiayaan ke dokter pegawai RS Haji Jakarta untuk pembelian alat kesehatan, keempat Fleksi Umroh, dan kelima Hasanah Card. Selain itu ada juga kerjasama lainnya yaitu penawaran kerjasama pengecekan kesehatan calon jamaah haji dan umroh untuk travel rekanan BNI Syariah.

Potensi bisnis PKS BNI Syariah dengan RS Haji Jakarta cukup besar. Mengingat jumlah pegawai RS Haji Jakarta ini mencapai 733 orang per 31 Desember 2018.

Menurut Iwan Abdi, kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi perbankan syariah. Selain itu juga mendukung terciptanya sinergi dalam halal healthcare dan pengelolaan transaksi serta kebutuhan produk perbankan syariah. Kerjasama ini diharapkan memberikan dampak bisnis bagi BNI Syariah dan RS Haji Jakarta yang merupakan nasabah eksisting BNI Syariah.

BNI Syariah saat ini fokus menggarap kerja sama dan potensi untuk Halal Ecosytem. Ini karena besarnya potensi bisnis halal ecosystem baik untuk bidang halal healthcare dan halal pharmaceutical dengan total sebesar Rp 70 triliun (State of Global Islamic Economy Report 2017).

Pemprov NTT tengah berencana mengadakan Kapal Rumah Sakit Terapung (RST) di provinsi tersebut. Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, keberadaan rumah sakit apung itu sangat penting bagi masyarakat NTT. Jika kapal itu bisa terwujud, maka seluruh masyarakat yang punya masalah kesehatan yang serius, tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit karena bisa ditangani secara langsung.

“Untuk dana pembelian rumah sakit apung itu, akan diintervensi dari APBN dan APBD,” ujar Viktor.

Terkait rencana itu, PT PAL Indonesia memberikan respons positif dengan mengajukan proposal. Saat ini tengah dilakukan feasibility study (FS) atau studi kelayakan dilakukan oleh Nasdec (National Sheep Design and Engineering Center), UPT dari Institut Teknologi Surabaya. Pemaparan FS dari Nasdec dan pemaparan proposal dari PAL dilakukan di ruang rapat Gubernur Kantor Gubernur Sasando.

A A Masroeri, selaku Ketua Team Nasdec dalam pemaparannya mengungkapkan, FS terkait kebutuhan teknis dari RST. Ada beberapa tahapan yang dilalui yakni tahap persiapan berupa penyusunan rencana kerja, program kerja, studi literatur serta kebutuhan dan rencana survei. Tahap berikutnya adalah melakukan kajian kebutuhan, survei daerah, kajian dan evaluasi kebutuhan teknis, serta kajian biaya operasional. Kegiatan FS direncanakan berlangsung selama 16 pekan sampai pada laporan akhir.

Sementara itu Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan Kapal PT PAL, Iman Sulaiman mengapresiasi keinginan Pemprov NTT untuk membuat RST. Dirinya juga mengatakan bahwa ini pertama kali klien PT PAL berasal dari pemerintah provinsi, karena selama ini biasanya berasal dari angkatan laut dalam dan luar negeri atau swasta.

Menurutnya, Kapal RST dapat dimodifikasi sesuai keinginan dan hasil survei keinginan pembeli. Kecepatan bisa direduce atau dikurangi sehingga harga juga bisa dikurangi. Kapal ini nantinya merepresentasikan RS Tipe C Dengan ukuran panjang 122 meter dengan 4 deck. Kecepatan maksimum 16 knot. Dalam rancangan PT PAL, kata Imam, RST dilengkapi dengan poli rawat, ruang operasi, ruang rawat inap dan UGD.

“Jenis kapal yang ideal untuk RST adalah Landing Platform Dock (LPD) seperti jenis kapal perang amfibi. Dilengkapi dengan Landing Craft Utility (LCU) atau sejenis kapal kecil amfibi untuk jemput pasien di pulau-pulau yang tidak bisa disandari. dan juga ada helipadnya,” lanjut Imam,

Secara rinci, rumah sakit terapung ini rencananya bisa menampung 32 kru, 70 staf medis, relawan 204 orang. Ruang rawat inap untuk 60 pasien ditambah 8 pasien isolasi, 4 pasien ICU, 3 pasien HCU, 16 pasien UGD. Juga ditambah 4 tenda, dengan kapasitas satu tenda untuk 10 pasien.

Untuk biaya yang dibutuhkan, Iman menaksir bahwa proyek ini akan menghabiskan biaya Rp 600 miliar lebih dengan kurun waktu pengerjaan sekitar 30 bulan.

Wing, anak perusahaan Google Alphabet pada bulan April lalu mengumumkan sudah mengantongi ijin dari Civil Aviation Safety Authority (Otoritas Keselamatan Penerbangan Sipil Australia) untuk mengoperasikan drone untuk keperluan layanan antar barang di wilayah Canberra, Australia.

Daerah berkepadatan rendah dengan sekitar 420.000 penduduk digadang-gadang akan dijadikan daerah penghubung transformasi digital.

“Entah anda orangtua dengan anak yang sakit di rumah dan sedang kehabisan paracetamol anak, profesional sibuk yang lupa membeli roti saat belanja mingguan anda, atau anda hanya sekedar ingin memesan kopi flat white pagi hari tanpa harus mengunjungi kafe, Wing sedang bermitra dengan industri lokal Canberra untuk memberi pelanggan peluang untuk menyediakan layanan pengiriman barang dalam waktu singkat,” ujar salah seorang perwakilan Wing dalam postingan blognya.

Pengiriman barang menggunakan drone tentunya diharapkan mengubah cara konsumen mendapatkan barang pesanan termasuk obat-obatan.

WIng bukanlah perusahaan satu-satunya yang menyediakan layanan antar drone-to-home , namun startup milik Google tersebut merupakan yang pertama kali bernai memberikan layanan penganttar pesanan pasar obat-obatan untuk konsumen.

Selama ini, dalam bidang kesehatan potensi drone hanya digunakan saat terjadi bencana. Seperti mengirim darah, vaksin, peralatan kesehatan, obat-obatan dan organ transplantasi dalam keadaan klinis dan darurat.

Sejak Desember, Swoop Aero telah mengirimkan vaksin penting pada daerah terpencil di negara pulau Pasifik Vanuatu dalam proyek percobaan yang didanai UNICEF dan pemerintah Australia.

Sekitar 60 persen produk darah dikirimkan ke ibukota Rwanda Kigali juga dikirim melalui drone milik Zipline, yang sedang memperluas jangkauan pasarnya ke Tanzania dan Ghana.

Di Amerika Serikat pada Maret lalu, UPS mengirimkan sampel medis melalui Drone milik Matternet di rumah sakit dan kampus WakeMed dan di North Carolina yang diklaim sebagai skema pengiriman drone komersil pertama yang disetujui oleh Federal Aviation Administration.

Dengan sebuah langkah maju yang dicapai Wing membuat layanan antar obat-obatan menggunakan drone ini bisa terwujud.

Kabar bak bagi pemudik yang juga menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Pasalnya layanan jaminan kesehatan ini bisa dinikmati selama masa libur lebaran tahun 2019.

“Peserta JKN-KIS yang sedang mudik lalu membutuhkan pelayanan kesehatan di luar kota, dapat mengunjungi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang ada. Dapat dilihat di aplikasi Mudik BPJS Kesehatan atau dengan menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi Idham Kholid sebagaimana MedX kutip dari situs JPPN.

Pelayanan masa libur lebaran berlangsung mulai dari tanggal 29 Mei – 13 Juni 2019. Apabila tidak terdapat FKTP yang dapat melayani saat libur lebaran di wilayah tersebut, atau peserta membutuhkan pelayanan di luar jam buka layanan FKTP, peserta dapat dilayani di IGD rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pelayanan medis dasar.

Idham melanjutkan, terutama pada kondisi gawat darurat. Seluruh fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun lanjutan wajib memberikan pelayanan penanganan pertama kepada peserta JKN-KIS. Selama peserta peserta mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta tindakan medis yang diperolehnya berdasarkan indikasi medis, maka akan dijamin dan dilayani. Fasilitas kesehatan juga tidak diperkenankan menarik iur biaya dari peserta.

Kendati begitu, layanan kesehatan tersebut hanya berlaku bagi peserta JKN-KIS yang status kepesertaannya aktif. Dengan kata lain, disiplin membayar iuran.

BPJS Kesehatan juga menyediakan pelayanan khusus kepada peserta JKN-KIS. Di Kantor Cabang, Kantor Kabupaten/Kota Pulau Jawa, dan beberapa Kantor Kabupaten/Kota di luar Pulau Jawa, layanan khusus bagi peserta JKN-KIS disediakan mulai tanggal 3, 4, dan 7 Juni 2019 pukul 08.00 – 12.00 waktu setempat.

“Selain di Kantor Cabang, selama masa libur lebaran kami juga membuka layanan khusus di rumah sakit melalui Petugas Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) rumah sakit, yang meliputi pendaftaran bayi baru lahir bagi peserta segmen mandiri, perhitungan denda layanan, dan penanganan pengaduan di rumah sakit, baik yang terkait dengan pelayanan rumah sakit maupun pengaduan yang perlu dieskalasi ke BPJS Kesehatan karena membutuhkan solusi segera,” terang Idham.

Akhirnya, pihak berwenang mengimbau kepada masyarakat yang akan mudik untuk selalu menjaga asupan makanan agar tetap sehat dalam perjalanan. Selain itu, dianjurkan juga untuk beristirahat setiap dua jam sekali.

Menggandeng dClinic, Rumah Sakit BP Batam sebentar lagi akan mampu memberikan pelayanan kesehatan dengan menggunakan pendekatan berbasis blockchain. Implementasi dari proyek ini sendiri yaitu berupa layanan kesehatan swasta di area Batam yang ditempatkan pada pusat data yang menggunakan teknologi blockchain yang dioperasikan oleh Otoritas BP Batam.

Dengan menggunakan Blockchain, pelayanan rumah sakit terintegrasi secara terpadu dalam penyimpanan dan pengambilan data yang aman bagi pasien, menggunakan catatan kesehatan elektronik (Electronic Health Record/EHR).

“Dengan mempersatukan perusahaan-perusahaan melalui sistem blockhain diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan maksimal dan proaktif kepada konsumen di seluruh Indonesia,” kata CEO dClinic Richard Satur, dalam keterangan tertulis.

Satur berharap, penerapan layanan kesehatan berbasis blockchain di RS BP Batam imenjadi percontohan bagi manajemen rumah sakit lainnya dalam memberikan layanan kesehatan yang komprehensif.

Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi Irawadi memastikan pemerintah akan mengawasi penuh pelaksanaan sistem ini sehingga bisa optimal berjalan.

Menurut Edi dClinic akan menerapkan pelayanan berbasis blockchain untuk membuktikan keefektifan PHB tersebut dalam menyediakan sebuah Rekam Kesehatan Elektronik Longitudinal yang aman, terpercaya dan fleksibel bagi para pasien dan konsumen.

Setelah PHB tersebut terbukti efektif di Batam, dClinic siap bekerja sama dengan pemerintahan dan organisasi lainnya untuk mengeksplorasi penerapan PHB di wilayah lain di Indonesia.

“Kami yakin solusi dClinic dapat mempercepat pelaksanaan pelayanan kesehatan yang efektif untuk pasien bukan hanya di Batam tetapi seluruh Indonesia,” pungkas Direktur RS BP Batam Sigit Riyarto.

Apple diyakini akan membuat gebrakan terkait produk teknologi kesehatan yaitu berupa alat kesehatan untuk mendeteksi penyakit asma. Hal ini lantaran perusahaan teknologi tersebut telah mengakuisisi produsen alat pemantau asma pada anak-anak, Tueo Health.

Dilansir oleh Ubergizmo, Tueo Health juga mengembangkan aplikasi smartphone dan beberapa sensor pernapasan, yang bisa untuk memantau asma seorang anak.

Kendati begitu, pihak Apple menolak berkomentar terkait isu akuisisi tersebut. Walaupun selama ini perusahaan yang dinahkodai oleh Tim Cook tersebut terus berinovasi terkait fitur-fitur kesehatan yang dibenamkan pada perangkat Apple Watch mereka.

Saat ini Apple Watch telah memiliki fitur untuk memeriksa kadar glukosa, pemantau kesehatan jantung serta fitur pendeteksi penyakit stroke. Yang disebutkan terakhir merukan hasil kerja sama dengan perusahaan kesehatan Johnson & Johnson.

Kita tunggu saja apakah fitur pendeteksi asma ini akan menjadi fitur dalam Apple Watch nantinya.