Berbagai metode baru dalam teknologi kedokteran terus berhasil ditemukan. Salah satunya adalah farmakogenomik. Sebuah pemeriksaan genetik untuk mengetahui profil genetik seseorang, dimana ini bertujuan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan pemilihan obat dan dosisnya. Di negara-negara maju, metode ini sudah banyak digunakan namun di Indonesia masih belum dikenal.

Farmakogenomik adalah salah satu aspek kunci dari era pengobatan baru yang dikenal dengan personalised medicine, yang menitikberatkan pada bagaimana DNA seseorang mempengaruhi tubuh dalam memproses dan merespons obat.

Terkait hal tersebut, Rumah Sakit YARSI bekerja sama dengan Pusat Penelitian Genetik Universitas YARSI meluncurkan Indonesia Centre for Personalised Medicine and Wellness dengan layanan unggulan YARSI Pharmacogenomic (PGx) Test.

Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas YARSI sekaligus ahli farmakogenomik, dr. Rika Yuliwulandari, Ph.D., mengatakan bahwa personalised medicine dokter dapat memberi terapi kepada pasien dengan lebih presisi sesuai karakter genetik. Setiap individu, memiliki susunan genetik yang berbeda sehingga seseorang dapat memberikan respons yang berbeda untuk obat yang sama. Hal tersebut yang mempengaruhi hasil akhir pengobatan dan efek samping obat pada pasien.

“Dulu istilahnya one drug fits all, namun faktanya one drug does not fit all. Pemeriksaan farmakogenomik mampu memberikan informasi bagaimana mengelompokkan individu berdasarkan kemampuan merespons obat, sehingga seseorang mendapatkan rekomendasi obat ataupun dosis obat yang paling sesuai untuk dirinya. Inilah wujud nyata dari personalised medicine,” sebut Rika.

Pemeriksaan genetik juga bisa diarahkan untuk mendeteksi berbagai potensi masalah kesehatan, termasuk penyakit kardiovaskular, alzheimer, kanker, asma, dan sebagainya. Sehingga, dengan deteksi dini penyakit tersebut, seseorang dapat menyesuaikan gaya hidup, pola makan, dan langkah-langkah preventif lainnya sejak dini untuk mengurangi risiko timbulnya masalah kesehatan tersebut. Pemeriksaan genetik juga dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan metabolisme seseorang terhadap suatu zat gizi (lebih dikenal dengan nutrigenomic) atau untuk mengetahui kondisi penuaan kulit seseorang (skin genomic).

Layanan pemeriksaan genetik tidak bisa dianggap sepele. Selain meningkatkan keberhasilan pengobatan, genetic testing berperan menyelamatkan nyawa pasien dari efek samping obat yang serius seperti Sindrom Steven-Johnson (SJS).

Selain itu, dikabarkan juga RS YARSI tengah menyempurnakan layanan Skin DNA test dan nutrigenomic test. Langkah ini menjadi komitmen RS YARSI dalam memberikan layanan pengobatan terbaik berdasarkan profil genetik sekaligus menjadi pionir dalam personalised medicine di Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan premi Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN hingga pemerintah menyelesaikan proses data cleansing peserta.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Suprayitno, selaku pimpinan Rapat Kerja Gabungan Komisi IX dan Komisi XI DPR bersama beberapa kementerian dan badan terkait, menyatakan bahwa legislatif tidak mempermasalahkan kenaikan iuran segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) karena ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun menurutnya, acapkali ditemukan ketidaksesuaian segmen dengan kondisi ekonomi peserta, seperti masyarakat kurang mampu yang tidak termasuk ke dalam PBI atau sebaliknya. Oleh karena itu, proses cleansing data dinilai urgen sebelum pemerintah menaikkan besaran iuran.

“Ini yang penting, data cleansing ini targetnya kapan, berapa lama, karena ini nanti akan kita sinergikan dengan kenaikan iuran. Kalau defisitnya seperti itu, sampai kapan pun BPJS akan mandeg dan enggak berkelanjutan, saya kira ini harus kita selesaikan fokus pada data cleansing,” sebut Suprayitno, seperti dilansir oleh bisnis.com.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyatakan bahwa pihaknya akan mempercepat proses cleansing data, terlebih setelah DPR mensyaratkan hal tersebut agar iuran dapat dinaikkan.

“Kalau kami prinsipnya, semakin cepat cleasing data akan semakin bagus. Saya ingin September selesai, deh. Tergantung bagaimana koordinasi Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri,” ujar Fahmi.

Proses cleansing data seperti gerbang bagi BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan permasalahan fundamental penyebab defisit badan tersebut, yang menurut Fahmi adalah besaran iuran yang belum sesuai hitungan aktuaria.

Dia menjelaskan, setelah proses tersebut usai maka akan diterbitkan besaran iuran sesuai yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat tentang BPJS Kesehatan sebelumnya.

“Jadi kalau kita nanti ke depan ada keseimbangan antara iuran dengan pengeluaran tentu concern kita akan lebih banyak kepada service, memastikan service ini lebih baik,” imbuhnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Kemenkeu menerima usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk meningkatkan iuran kelas 3 sebesar Rp42.000. Tetapi, untuk kelas 2 dan 3, Kemenkeu menyampaikan usulan lebih besar dari DJSN yakni masing-masing sebesar Rp110.000 dan Rp160.000.

Pertumbuhan bisnis ritel segmen kesehatan dan kecantikan pada 2019 ini diperkirakan akan meningkat 30% dibanding tahun lalu.

Hal tersebut diungkapkan oleh staf ahli Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Yongky Susilo. Dirinya menjelaskan bahwa pesatnya pertumbuhan bisnis ritel modern segmen kesehatan dan kecantikan (health and beauty) dipicu oleh perubahan gaya hidup masyarakat kelas menengah, yang mulai memperhatikan kesehatan dan penampilan diri.

“Pertumbuhannya kencang. Bisa sampai 30%, pengaruh tren digital juga. Semua ingin tampil di media sosial,” jelas Yongky.

Dikutip dari situs bisnis.com, menurut data Aprindo, pertumbuhan ritel segmen kesehatan dan kecantikan pada semester I/2019 mencapai 20% secara year on year (yoy). Angka tersebut jauh melampaui pertumbuhan pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran 10%—11%.

“Pemilu kemarin berhasil mendongkrak penjualan kosmetik, terutama untuk penampilan wajah,” lanjut Yongki.

Penjualan produk-produk kecantikan atau kosmetik, papar Yongki, memiliki kontribusi 80% dari total keseluruhan penjualan perusahan ritel segmen tersebut.

Tren tersebut pada akhirnya mendesak para peritel segmen kesehatan dan kecantikan untuk menyusun strategi promosi yang tepat agar bisa bertahan di tengah ketatnya iklim kompetisi.

Pasalnya, karakteristik konsumen untuk produk kosmetik tidak bisa disamakan dengan karakteristik konsumen untuk produk kebutuhan sehari-hari. Dirinya juga menyebutkan bahwa capaian ini salah satunya merupakan andil dari influecer di sosial media.

“Mereka perlu digandeng dan dihadirkan ke gerai agar bisa bertatap muka langsung dengan konsumen. Tidak cukup hanya lewat media sosial saja,” pungkasnya.

Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Indonesia, hari ini, Kamis (29/08) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) VII di Jakarta dengan tema “Gakeslab Menjawab Tantangan Dunia Usaha Alkes dengan Menjadi Profesional Berintegritas”.

Tema tersebut diambil karena pihak Gakeslab merasa bahwa industri alat kesehatan (alkes) sedang dihadapkan pada urgensi tata kelola alat kesehatan yang perlu dibenahi demi memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai standar.

Ketua Dewan Penasehat Gakeslab DKI Jakarta dan Banten, Surya Gunawan Widjaja mengatakan masih banyak kelemahan dalam kebijakan dan tata kelola alat kesehatan yang berdampak masif bagi bisnis alat kesehatan.

Adapun beberapa kondisi yang dimaksud contohnya adalah seperti semakin ditekannya anggaran Pusat dan Daerah untuk dana alat kesehatan, penetapan harga di e-katalog yang sangat rendah, keterlambatan pembayaran dari fasilitas kesehatan, ditambah lagi dengan turun tayangnya e-katalog sejak tanggal 1 Agustus ini.

“Semua produk turun tayang di e-katalog sudah sejak tanggal 1 (bulan Agustus – red) kemarin. Biasanya kalau turun tayang, paling seminggu kita upload sudah keluar lagi. Tapi sekarang gak bisa. Ini kan dampaknya kurang bagus. Pasien, masyarakat dan rumah sakit tidak bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan, perusahaan alkes tidak dapat order,” jelas Surya.

Padahal menurutnya, berdasarkan peraturan UU Kesehatan No. 36/2009, penyedia alat kesehatan memiliki kewajiban untuk menyediakan alkes yang aman, bermutu, dan berkinerja.

Tak hanya itu, kondisi tersebut juga mendorong persaingan yang tidak sehat di antara penyedia alat kesehatan akibat semakin minimnya margin keuntungan yang diperoleh.

“Penyedia alat kesehatan dibebankan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang besarannya mencapai 20%-30%, sehingga kami harus memiliki modal setidaknya 120%-130% persen untuk membiayai pesanan dari e-katalog. Ditambah, banyak fasilitas kesehatan yang masih menunggak pembayaran dengan alasan dana BPJS atau Pusat yang belum cair, termasuk pesanan di tahun 2017-2018. Resiko yang harus ditanggung penyedia alat kesehatan sangat tidak manusiawi,” papar Surya.

Menanggapi pembayaran alat kesehatan yang tidak tepat waktu, Koordinator Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, SH mengungkapkan BPJS tengah mengalami defisit dana fasilitas kesehatan yang berakibat terganggunya pembiayaan alat kesehatan.

Untuk itu dirinya mendorong pihak Gakeslab untuk meningkatkan kualitas posisi tawarnya di mata pemerintah. Sehingga pembayaran untuk perusahaan alkes jangan sampai termarjinalkan.

Namun Timboel menyebutkan bahwa Suppy Chain Financing dapat menjadi solusi. Dimana fasilitas kesehatan diberikan akses pembiayaan dari bank ataupun institusi finansial lainnya untuk belanja alat kesehatan dengan suku bunga yang lebih rendah dari pasar mengingat ini adalah industri kesehatan.

“Dengan mekanisme ini, penyedia alat kesehatan akan dimudahkan dimana arus kasnya tidak lagi terganggu dengan kemungkinan keterlambatan pembayaran dari fasilitas kesehatan,” jelas timbul.

Sementara itu, menanggapi persaingan yang tidak sehat di antara penyedia alat kesehatan, Timboel menambahkan pentingnya peran Gakeslab dalam menegakkan kode etik mengingat industrinya yang berkaitan erat dengan sisi kemanusiaan.

“Penyaluran alat kesehatan yang aman dan berkualitas harus terus menjadi prioritas penyedia alat kesehatan. Jangan sampai terpancing melakukan praktik yang tidak beretika karena hanya akan menimbulkan masalah hukum apabila alat kesehatan yang disalurkan tidak memenuhi kriteria. Kuncinya adalah meningkatkan daya tawar dengan praktik yang beretika, bukan justru mengesampingkan kualitas alat kesehatan untuk mengkompensasi harga murah. Gakeslab sebagai asosiasi juga harus berbenah diri secara internal demi membangun praktik bisnis yang sehat dan memberikan pelayanan kesehatan yang bermanfaat”, tegas Timboel.

Sementara itu, Ketua Umum Gakeslab Indonesia Drs. H. Sugihadi, HW, MM mengatakan sejumlah upaya telah dilakukan Gakeslab dalam membina anggotanya agar tetap Profesional dan Berintegritas menghadapi beragam tantangan yang ada.

“Kami rutin mengadakan pelatihan Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik (CDAKB), berkoordinasi dengan divisi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta senantiasa patuh terhadap standar kode etik industri yang berlaku yakni APACMed,” tutup Sugihadi.

Empat siswa dan siswi penemu pengobatan penyakit kanker dan glukometer beberapa waktu lalu disambut oleh Kementrian Kesehatan RI. Bahkan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek yang menyambut kehadiran mereka di Gedung Kemenkes, Jakarta Pusat.

Keempat siswa dan siswi tersebut adalah Calestine Wendary dari British School Jakarta yang menemukan alat glukometer bagi penderita diabetes melitus dan Aysa Aurealya Maharani, Anggina Ravitri dan Rafli Yazid Akbar dari SMAN 2 Palangkaraya, yang menemukan khasiat kayu bajakah sebagai opsi penyembuhan penyakit kanker.

“Calestine sederhana pemikirannya, kalau kalian punya penyakit diabetes melitus, mau nggak kalian ditusuk empat lima kali? Adik ini memperhatikan cara bagaimana suhu tubuh berhubungan dengan ilmu fisika. Uji cobanya bisa diukur secara fisika tentang gula darah di tubuh kita,” jelas Menkes.

Calestine sendiri adalah gadis berusia 16 tahun yang memulai penelitiannya karena kegusaran akibat banyaknya anggota keluarga dari teman-temannya yang mengidap penyakit diabetes. Ditambah lagi, ia sendiri juga gemar mengonsumsi minuman bergula seperti Boba.

“Adik Yazid ini memperhatikan neneknya sakit kanker dan perlahan bisa sembuh dengan minum akar bajakah ini. Sehingga mulai dipikirkan oleh teman-temannya, dan dibantu oleh guru dan pembimbingnya untuk difasilitasi,” papar Menkes.

Menkes juga menyebut pihaknya melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan akan terus melakukan uji coba untuk menguji ketepatan alat ukur glukometer dan efektifitas bajakah dalam mengobati penyakit kanker.

“Sebelum dikomersialisasikan, hal ini nanti akan didorong oleh Litbangkes untuk terus diteliti agar bisa bermanfaat bagi masyarakat kita,” pungkasnya.

Sudah hal lumrah bahwa di setiap pesta atau resepsi pernikahan tamu yang hadir akan mendapat souvenir. Tak jarang beberapa pasangan memberikan barang yang unik.

Contohnya pasangan Stevan dan Putri ini. Keduanya memberi souvernir berupa alat-alat P3K untuk tamu undangan pada pesta pernikahan mereka. Pemilik akun Twitter @indiratendi yang membagikan info ini bercerita bahwa pasangan yang juga merupakan sahabatnya tersebut memang memiliki profesi di bidang keseharan dan keselamatan kerja (K3), serta keperwatan.

“Temenku hari ini nikah. Dia anak K3, istrinya anak keperawatan. Souvenir nikahan mereka P3K sama panduan menghadapi gempa bumi. Unik dan bermanfaat banget. Gemes,” cuitnya.

Beberapa peralatan yang diberikan bagi tamu undangan menurut foto yang disebarkannya yaitu berupa cairan anti bakteri, perban, alkohol, cutton buds, pembalut luka hingga tas P3K mini.

Tak hanya itu, pada kartu ucapan, pasangan itu juga menuliskan panduan evakuasi saat menghadapi gempa. Panduan ini terbilang detail. Pasalnya dijelaskan cara evakuasi berdasarkan lokasi baik di dalam dan di luar rumah, saat di sekolah, ketika di lift , kereta api hingga di dalam mobil.

Adapula panduan bagaimana seseorang merawat luka terbuka berikut dengan tahap demi tahap turut disampaikan. Tidak lupa dia juga memberikan peringatan terhadap penggunaan obat merah dan alkohol swab.

“Terima kasih telah di pernikahan kami. Semoga Anda senantiasa sehat dan selama,” tulis kartu ucapan pasangan itu. Hingga kini cuitannya udah diretweets oleh setidaknya 6.621 akun dan disukai oleh 8.823 pengguna media sosial tersebut.

Menteri Kesehatan (Men­kes), Nila F Moeloek, mengatakan bahwa pusat-pusat riset klinis terutama yang berbasis rumah sakit dituntut untuk selalu melakukan riset. Hal ini diperlukan agar di bidang ke­sehatan muncul terobosan dan inovasi dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan.

Dirinya melanjutkan, perlu juga ada keterlibatan dari berbagai pihak agar hasil riset tersebut dapat termanfaatkan secara maksimal.

“Kementerian Kesehatan ingin menyinergikan riset-riset di bidang kesehatan karena kami melihat banyak rumah sakit yang memerlukan pela­yanan yang bermutu. Sudah tentu rumah sakit juga me­merlukan fasilitas kedokteran,” ujar Menkes, dikutip dari situs Koran Jakarta.

Salah satu aspek, ungkap Nila, yang harus dicapai dalam kegiatan riset di bidang kesehatan yaitu melahirkan produk-produk alat kesehatan. Pemerintah (Kemenkes) akan memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang melakukan riset untuk mewujudkannya.

“Kami menginginkan lagi, tentu ada inovasi yang baru dalam membuat alat-alat ke­sehatan. Khususnya membuat inovasi yang sederhana. Ada banyak penemuan oleh dokter atau tenaga kedokteran, tapi tetap harus kita uji terlebih da­hulu,” tambahnya.

Sampai saat ini bahkan berdasarkan hasil riset yang dilakukan Kemenkes dari 34 provinsi, telah berha­sil mengidentifikasi 2.848 spesies tanaman obat dan 32.014 ramuan tradisional yang berpotensi menjadi fitofarmaka atau obat untuk mengendalikan penyakit.

Sementara itu, Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan Kemenkes, Siswanto mengatakan bahwa kementrian akan berperan sebagai konduktor dalam kegiatan riset. Serta akan terus mendorong kerja sama dengan rumah sakit un­tuk meningkatkan daya saing agar mendapatkan pendanaan riset dari berbagai sumber.

Dinas Kesehatan pemerintah Inggris akan berkolaborasi dengan Amazon untuk mengintegrasikan informasi dalam situs NHS, program layanan kesehatan milik mereka ke dalam Alexa, perangkat pintar besutan perusahaan teknologi yang digawangi Jeff Bezos tersebut.

Nantinya, pengguna Alexa bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait kesehatan serta solusinya, dan berbekal teknologi kecerdasan buatan, perangkat tersebut akan menjawab. Misalnya, “Alexa, bagaimana saya mengobati migrain?” dan “Alexa, apa saja gejala cacar air?”

NHS mengatakan kolaborasi ini akan bermanfaat khususnya bagi para lansia, tuna netra, atau siapapun yaang kondisinya tidak bisa dengan mudah mengakses internet. Selain itu, kolaborasi ini bisa meringankan kerja para dokter di NHS dari menajawab pertanyaan dasar yang berulang-ulang.

Terkait keamanan dan kerahasiaan data pengguna, pihak Amazon mengaku tidak akan membagikan informasi apa pun dari program NHS ini kepada pihak manapun.

“Kepercayaan pelanggan adalah yang paling penting, dan Amazon sangat memperhatikan privasi,” kata juru bicara Amazon seperti dilansir oleh situs CNET.

Kabar baik untuk pelaku di Industri kesehatan. Permerintah Indonesia resmi memasukkan pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan dalam daftar Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah. Ini berarti kepada mereka diberikan Pengembalian Pendahuluan (restitusi dipercepat) atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada setiap Masa Pajak.

Keputusan tersebut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan yang mulai berlaku pada 19 Agustus 2019 ini memang diketahui sebagai salah satu wujud pemerintah dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan sering bertransaksi dengan rumah sakit negeri (sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai) yang merupakan mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dengan restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang dipercepat, maka diharapkan pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan akan terbantu likuiditasnya dan pada akhirnya skema ini mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).