Hello Health Group, perusahaan dengan layanan platform kesehatan online asal Singapura dan sekaligus merupakan induk dari HelloSehat di Indonesia, dikabarkan resmi mengakuisisi Marry Network yang merupakan media online asal Vietnam.

Kesepakatan ini termasuk dengan akuisisi Marry.vn dan Marrybaby.vn, platform yang menyajikan konten-konten seputar pernikahan dan anak.

“Kami senang memasukkan Marry Network ke platform Hello Health Group kami yang menginformasikan, mendidik, dan melibatkan lebih dari 32 juta pengguna unik setiap bulan. Dengan keahlian digital kami, akan membantu Marry Network untuk menjangkau audiens target mereka dengan cara terbaik,” ucap James Miles-Lambert, CEO Hello Health Group.

Hello Health Group sendiri memang fokus pada pengembangan informasi seputar kesehatan di negara-negara berkembang Asia. Startup yang berdiri tahun 2015 tersebut, saat ini membawahi beberapa platform kesehatan online seperti Hello Bacsi (Vietnam), Hello Sehat (Indonesia), Hello Sayarwon (Myanmar), Hello Doktor (Malaysia), Hello Khunmor (Thailand), Hello Krupet (Kamboja) , Hello Yishi (Taiwan), dan Hello Swasthya (India).

Mereka mengatakan bahwa platformnya saat ini memiliki 32 juta pengguna setiap bulannya, dimana 7,5 juta berasal dari Vietnam.

Sedangkan Ringier Vietnam merupakan perusahaan media yang juga bagian dari Ringier Global. Di Vietnam, saat ini mereka mengelola beberapa media yang cukup populer seperti Elle, Elle Man, Elle Decoration dan Muabannhadat.vn.

Saat ini, dikabarkan ada delapan rumah sakit (RS) di Indonesia yang telah mendapatkan sertifikat akreditasi internasional dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Hal tersebut merupakan kabar baik mengingat akreditasi RS menjadi salah satu hal penting untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Kedelapan rumah sakit tersebut adala:

1. RSUP Dr M Djamil Padang
2. RS Awal Bros Panam Pekanbaru
3. RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta
4. RSUD Dr Margono Sukaryo Purwokerto
5. RSUP Persahabatan Jakarta
6. RSJ Dr Rajiman Wediodiningrat Lawang
7. RS Akademik Universitas Airlangga Surabaya
8. RSUD Saiful Anwar Malang.

“Akreditasi ini penting untuk menjaga mutu rumah sakit. Jadi artinya, memang keselamatan pasien itu nomor satu,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek.

Dirinya berharap, rumah sakit yang telah diberikan sertifikat internasional pelayanannya tetap terjaga dan sesuai standar internasional, sehingga pasien di Indonesia tidak perlu berobat ke luar negeri.

Selain delapan rumah sakit yang memiliki sertifikat internasional, tercatat ada 2.360 dari 2.800 rumah sakit telah memiliki sertifikat akreditasi nasional. Artinya, masih ada sekitar 400 rumah sakit belum diakreditasi.

“Kendalanya (untuk akreditasi rumah sakit) sebagian besar bisa diatasi. Tapi, ada yang belum terakreditasi biasanya komitmen pemilik dan direktur rumah sakit yang perlu ditingkatkan,” tandas Ketua Eksekutif KARS, Dr Sutoto MKes.

Pemadaman listrik yang berlangsung berlangsung lebih dari delapan jam pada 4 Agustus 2019 kemarin cukup membuat masyarakat panik. Pasalnya pemadaman ini sangat berdampak khusunya bagi warga Jakarta dan Jawa Barat. Namun bagaimana nasib operasional rumah sakit dan pasin yang berada di dalamnya saat kejadian tersebut?

Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), dr. Lies Dina Liastuti mengatakan bahwa saat pemadaman listrik kemarin RSCM terpaksa beroperasi menggunakan genset.

“Walaupun terjadi mati listrik, RSCM survive. Semua kegiatan di rumah sakit berjalan lancar dengan bantuan genset selama 8 jam dan semua aktifitas berjalan lancar,” ungkap dr Lies  seperti MedX kutip dari situs Suara.com.

Dirinya melanjutkan, tidak ada satupun alat penunjang kehidupan yang mati, hanya jaringan yang sempat terganggu sehingga harus diganti secara manual. RSCM memiliki mekanisme back up sistem yang sangat baik. Pastinya semua rumah sakit memiliki MOU dengan PLN.

“Rumah sakit adalah objek yang sangat vital. Seharusnya tidak ada mati listrik. Jadi kalau sampai mati seperti kemarin berarti masalahnya sudah sangat berat. Untuk mengatasi mati listrik rumah sakit, kami udah memiliki standar dan simulasi yang dilakukan 3 bulan sekali,” lanjutnya.

Dokter Lies Dina Liastuti menambahkan, bahwa semua kegiatan medis dan operasi serta ruangan vital seperti ICU, IGD, NICU tetap berjalan dengan lancar. Namun ia berharap jika terjadi mati listrik seperti kemarin, Pertamina menyediakan pasokan solar.

“Kalau mati berkepanjangan bagaimana lagi. Untuk itu, tadi malam kami minta solar ke Pertamina. Bahkan pihak Pertamina kelabakan karena semua rumah sakit membutuhkan solar. Semoga Pertamina banyak pasokan solar yang tersedia,” pungkasnya.

Medtronic, beberapa waktu lalu telah meluncurkan produk asisten digital yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk penderita diabetes.

Sukses dengan capaian tersebut, produsen alat kesehatan (alkes) raksasa tersebut kembali memanfaatkan teknologi AI pada produk barunya yang digunakan untuk mendeteksi dan memeriksa pasien yang terkena stroke.

Guna merampungkan produknya ini, Medtronic menggandeng Viz.ai, sebuah startup asal San Francisco, Amerika Serikat yang memang fokus mengembangkan layanan kecerdasan buatan.

Dalam sebuah wawancara yang dilansir oleh situs medcitynews.com, Vice president of Neurovascular Medtronic, Stacey Pugh mengungkapkan bahwa software milik Viz.ai akan ditanamkan dalam sebuah CT Scan. Dimana secara cerdas, alat tersebut bisa dengan mudah menemukan oklusi yang terjadi pada pasien dan memberikan laporannya kepada dokter.

Oklusi sendiri merupakan kondisi medis di mana arteri yang memasok darah ke otak tersumbat.

Stacey Pugh mengklaim bahwa produk mereka ini bisa menghemat waktu pendeteksian hingga 52 menit dibanding cara konvensional yang ada sekarang. Sehingga, pasien lebih cepat bisa ditangani dan dokter bisa segera mengambil keputusan secara tepat. Bahkan, alat mereka tersebut mampu mendeteksi gejala-gejala stroke yang tidak bsia dideteksi dengan cara-cara konvensional

“Jadi ini bukan hanya masalah kecepatan mendeteksi saja, tapi juga tentang mendeteksi kasus (stroke) yang tidak bisa terdeteksi (jika menggunakan cara konvensional),” ucap Pugh.

Kemampuan lain dari sistem kecerdasan buatan besutan Viz.ai adalah fitur komunikasi. Aplikasi berbasis cloud yang juga telah mereka kembangkan, memungkinkan dokter untuk berkomunikasi dengan dokter atau tenaga medis lainnya. Bahkan mereka secara visual bisa melihat bersama-sama area hasil scan melalui aplikasi tersebut. Namun memang masih belum jelas, apakah sistem komunikasi ini berbasis teks (chat), audio, atau justru video audio ala telemedicine.

Selain itu juga masih belum ada tanggal resmi, kapan produk ini akan dirilis ke pasar. Namun Pugh memastikan bahwa nantinya teknologi ini dijual dengan dua jenis paket. Hanya softwarenya saja atau satu bundle dengan perangkat CT Scan besutan mereka.

Viz.ai sendiri didirikan pada tahun 2016 oleh dr. Chris Mansi, CEO sekaligus ahli bedah bersama dengan David Golan dan Manoj Ramchandran. Terakhir mereka berhasil mendapatkan pendanaan Seri A sebesar USD 21 juta dari sejumlah investor yang dipimpin oleh Kleiner Perkins Venture.

Sulawesi Selatan (Sulsel)saat ini tengah mematangkan program Rumah Sakit Regional (RSR). Program yang diinisiasi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel tersebut menargetkan 6 rumah sakit akan hadir dalam 5 tahun ke depan. Jika bisa terwujud, membuat masyarakat tidak perlu lagi ke Makassar jika ingin mendapatkan fasilitas pengobatan yang sesuai.

Rencana pembangunan RSR ini sudah tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disepakati DPRD dan Gubernur pada Rapat Paripurna DPRD Sulsel, pada bulan Februari 2019 lalu.

Di tahun pertama, dua rumah sakit regional akan mulai dibangun di Kabupaten Bone dan Kota Palopo. Namun, khusus RS Regional di Kota Palopo diperkirakan tidak akan selesai dalam satu tahun anggaran. Sedangkan anggaran yang dibutuhkan untuk satu rumah sakit, diperkirakan sebesar 71 hingga 150 miliar rupiah.

Di Kota Palopo, RSR yang dibangun adalah RS tipe B plus dengan fasilitas 200 tempat tidur, serta sejumlah fasilitas kesehatan (Faskes) modern. Sementara di Bone akan berdiri RS tipe C dengan fasilitas 100 tempat tidur.

“RS Regional Palopo butuh anggaran 150 miliar rupiah karena di sana nanti tipe B plus dengan 200 tempat tidur. Kalau Bone anggan 71 miliar rupiah sudah cukup dengan 100 tempat tidur,” kata pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinkes Sulsel, Bachtiar Baso.

Meski begitu, khusus untuk RS Regional Palopo, anggaran yang ada saat ini belum cukup, sehingga diperlukan tambahan di APBD Perubahan 2019. Guna menjamin ketersediaan alokasi anggaran, Dinkes mengusulkan paket multiyears project.

“Kalau ini berjalan, insya Allah Juni 2020 rumah sakit kita di Palopo sudah rampung karena tidak lagi harus dilelang,” jelas Bachtiar.

RSR Palopo sendiri akan menggunakan lahan yang lebih sempit, sehingga rencannya bangunan akan dibuat tujuh lantai. Sementara RSR Bone dibangun di atas lahan seluas empat hektar lebih.

Saat menjenguk keluarga di rumah sakit, terkadang kita melihat makanan pasien yang disajikan tidak habis. Namun ada beberapa orang yang tegoda untuk menghabiskan makanan tersebut. Biasanya dengan alasan “sayang kalau dibuang”.

Kendati menghabiskannya dengan menggunkan peralatan makan berbeda, hal tersebut bukanlah suatu tindakan yang boleh dilakukan. Makanan pasien yang tidak habis sebaiknya dibiarkan saja. Psalnya pasien yang opname di rumah sakit lebih rentan terkena penyakit dan virus atau bakteri yang bersarang di rumah sakit sangat mungkin menjangkit pengunjung sehat dan memengaruhi pasien.

Dilansir dari situs kompas.com, bakteri maupun virus bisa berpindah melalui air liur, bersin, dan batuk. Bila air liur yang terinfeksi tersebut mengenai sendok atau makanan yang ada di nampan dan Anda menyentuh atau bahkan memakan makanan tersebut, virus atau bakteri akan berpindah ke tubuh Anda.

Selain itu, jika Anda makan makanan pasien, tentu tim gizi akan mengira pasien menghabiskan semua makanan dengan baik. Petugas medis bisa saja menyimpulkan kondisi pasien mulai membaik karena nafsu makan yang meningkat.

Sebab makanan di rumah sakit memang disajikan sesuai dengan kebutuhan pasien, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, hingga mineral. Selain menyediakan, tim gizi rumah sakit juga memantau kebutuhan nutrisi pasien terpenuhi atau tidak.

Hal ini bahkan bisa menjadi pertimbangan dokter untuk memulangkan pasien ke rumah, tanpa mengetahui bahwa makanan pasien habis oleh mereka yang menjenguk. Apabila hal ini sampai terjadi, pasien tentu tidak mendapatkan perawatan yang maksimal dan tuntas. Akibatnya, bisa saja fatal bagi kesehatan pasien itu sendiri.

Itu sebabnya, sekalipun terlihat aman dan pasien mulai sembuh, Anda tetap tidak disarankan untuk makan makanan pasien ketika menjenguk. Jika pasien tidak menghabiskan makanannya karena tidak nafsu makan, Anda dapat membantu melaporkannya pada perawat atau dokter sebagai laporan perkembangan kesehatan pasien.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan bahwa di Indonesia sebesar 15 dari 1.000 penduduk Indonesia menderita Penyakit jantung Koroner (PJK). Ini menjadikan 12,9 persen kematian di negara ini desebabkan olehpenyakit tersebut.

Melihat kondisi tersebut, RS Pusat Pertamina (RSPP) meluncurkan layanan terbarunya yaitu #24jamsiaga untuk penanganan pasien gawat darurat akibat serangan jantung yang beroperasi selama 24 jam. Guna mendukung layanan terbaru ini, pihak rumah sakit juga menyiapkan Catheterization Laboratory/Cathlab atau Ruang Kateterisasi jantung.

“Kondisi kegawat daruratan jantung merupakan kondisi fatal dan kritis serta harus segera ditangani, di mana setiap detiknya sangat berarti,” ungkap Dr. Kurniawan Iskandarsyah, Sp.JP (K), FIHA, Pjs. Direktur RSPP sebagaimana MedX kutip dari situs Suara.com.

Tak hanya itu, Cathlab RSPP juga dilengkapi dengan Intra Aortic Baloon Pump (IABP) yaitu alat bantu mekanik untuk menurunkan kebutuhan oksigen di otot miokard jantung dan dalam waktu yang bersamaan dapat meningkatkan curah jantung. IABP digunakan saat indikasi medik seperti syok kardiogenik, syndrome pre syok, suspect miokard infark yang luas, aritmia ventrikel, syok sepsis, unstable angina.

“Fasilitas penunjang kateterisasi yaitu Rotablator dan IVUS juga melengkapi layanan 24 jam siaga layanan kegawat daruratan jantung di RSPP. Rotablator merupakan alat bantu dalam prosedur PCI yang digunakan untuk pengikisan sumbatan plak aterosklerosis. Prinsip kerjanya menyerupai alat bor dan umumnya digunakan hanya pada sekitar 5 persen kasus PCI, namun kegunaannya sangat penting untuk membuka stenosis dengan klasifikasi berat (sumbatan yang keras), di mana stenosis tersebut tidak dapat dibuka dengan menggunakan metode inflasi balon seperti pada umumnya,” sebut dr Kurniawan.

Selain untuk penyakit jantung koroner, lanjut dr Kurniawan, Cathlab di RSPP juga dapat digunakan untuk penyakit jantung bawaan, mendiagnostik dan terapi pada penderita kelainan irama jantung dan untuk pemeriksaan pembuluh darah otak atau dikenal dengan Digital Substraction Angiography (DSA).

“Dengan adanya #24jamsiaga Layanan kegawat daruratan jantung yang dilengkapi fasilitas lengkap, teknologi pendukung dan SDM yang berkompeten di bidangnya ini, kami berharap dapat melayani masyarakat secara lebih baik lagi dalam menurunkan tingkat morbiditas dan mortalitas akibat penyakit jantung,” tandasnya.

Galen Growth Asia, sebuah perusahaan riset dan analisis yang fokus pada sektor industri kesehatan baru-baru ini mengeluarkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa investasi di sektor kesehatan khususnya HealthTech telah mencapai pertumbuhan spositif. Dan ini diprediksi akan semakin meningkat ke depannya.

Tercatat pada pertengahan tahun 2019 saja, total investasi yang digelontorkan oleh seluruh investor untuk sektor HealthTech di kawasan Asia adalah USD 2,5 miliar. Ini termasuk investasi untuk fasilitas riset serta pendanaan bagi sejumlah startup di Asia.

Sebagai benua dengan jumlah populasi mencapai setengah penduduk dunia, memang tidak heran jika investor belakangan banyak memindahkan dana investasi untuk sektor kesehatan ke wilayah ini. Berumbuhnya rumah sakit dan sejumlah startup HealthTech menambah daftar alasan bagi investor mengambil langkah tersebut. Yang menarik, ini berbanding terbalik dengan wilayah Amerika yang tercatat justru menurun sampai 38% dibanding tahun 2018.

Tiongkok melambat, India kembali stabil dan Asia Tenggara mencapai dua kali lipat

Pada paruh pertama 2019, tiongkok mewakili 76% dari total pendanaan yaitu sejumlah USD 1,92 miliar. Kendati begitu, ini turun dari yang sebelumnya yaitu 85% dari total investasi HealtTech di Asia. Penurunan ini diprediksi akibat masalah perang dagang antara negeri tirai bambu tersebut dengan Amerika Serikat (AS).

Sebaliknya, investasi HealthTech India menemukan kembali performasnya setelah sempat turun pada 2018. Tercatat totalnya adalah USD 383 juta. Sedangnkan di negara-negara Asia Tenggara, melesat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya menjadi USD 189 juta. Walau memang harus diriser lebih mendalam, namun sejumlah pengamat menilai bahwa kenaikan investasi di kawasan ini sedikit banyak terpengaruh oleh perang dagang Tiongok – AS.

Menariknya lagi, justru investasi ini rata-rata merupakan transaksi pendanaan Seri B dan C atau sekitar 69% dari total keseleuruhan. Sedangkan pendanaan Seri A justru turun menjadi 25% saja. Dan sisanya adalah pendanaan tahap awal dan transaksi yang tidak terdeteksi.

Medical Diagnostics Masih yang Teratas

Galen Growth Asia, juga mencatat 5 sub kategori HealthTech yang paling banyak mendapatkan kucuran investasi. Diantaranya yaitu:

1. Medical Diagnostics
2. Online Marketplace
3. Health Management Solutions
4. Wellness
5. Medical/Hospital Payments & Administration

Sedangkan sub kategori Population Health Management terhempas dari 5 besar setelah pada tahun sebelumnya sempat berada di urutan ke tiga.

Lebih dari 90% investor dan pemimpin bisnis perusahaan yang baru-baru ini disurvei oleh Galen Growth Asia juga menegaskan bahwa sektor HealthTech masih dan terus memiliki prioritas yang tinggi sebagai target investasi. Bahkan cenderung meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kendati di masa depan masih belum bisa dipastikan apakah akan masih bergerak ke arah positif atau tidak.

Artikel disarikan dari laporan riset oleh Galen Growth Asia yang dimuat pada situs medcitynews.com

Klinik Hemolife resmi menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk penderita gagal ginjal.

Jadi bagi pasien yang berobat di klinik yang terletak di Jalan A.H Nasution 57, Kota Bandung itu, nantinya jika melakukan hemodialis atau cuci darah maka biayanya bisa tercover seluruhnya oleh BPJS Kesehatan.

Direktur Utama Klinik Hemolife, Suriyanto mengatakan dengan kerja sama bersama BPJS Kesehatan, artinya masyarakat Bandung, khususnya Bandung Timur yang menderita gagal ginjal tidak usah lagi khawatir lataran permasalahan jarak berobat dan juga biaya.

“Kalau sudah gagal ginjal, itu artinya harus terus cuci darah, gak bisa sehari dua hari, itu cukup mahal,” jelas Suriyanto, Direktur Utama Klinik Hemolife.

Di klinik tersebut, sudah disiapkan lima unit mesin dialis modern atau mesin cuci darah. Selain itu, klinik ini juga akan dikelola oleh tim dokter berpengalaman, perawat, apoteker dan tenaga pendukung yang juga berpengalaman.

Suriyanto berharap, dengan kerja sama yang telah terjalin dengan BPJS Kesehatan ini, akan semakin membantu masyarakat dalam penderita gagal ginjal untuk layanan cuci ginjal.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung Mokhamad Cucu Zakaria mengatakan Klinik Hemolife menjadi Klinik Hemodialisa ke dua yang ada di Bandung yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dan dirinya memastikan, masyarakat yang melakukan cuci darah di Klink Hemolife akan dicover seluruhnya oleh BPJS.

“Iya nanti dicover semua, karena cukup mahal ya,” ungkap Cucu.

Dia menjelaskan, biaya cuci darah bagi penderita gagal ginjal memerlukan biaya yang cukup besar. Kalau saja rata-rata sekali cuci darah, maka harus mengelurkan paling tidak Rp1.000.000. Sedangkan minimal penderita gagal ginjal harus cuci darah minimal dua kali seminggu.

“Jadi kalau sebulan Rp8.000.000, itu kan mahal,” pungkas Cucu.

Terkait defisi anggaran Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang demikian besar, Pemerintah Indonesia diketahui telah melakukan rapat besar untuk merampungkan proposal guna mengatasi hal tersebut.

Badan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo membeberkan proposal akhir yang diyakini bisa menjadi langkah positif terkait defisit ini. Salah satunya adalah melakukan pemotongan dana kapitasi ke daerah.

“Misal Papua, dana kapitasi sekian (dialokasikan) tidak cukup. Atau dikasihkan malah lebih wong tidak ada pelayanan karena tidak ada yang menggunakan. Kita ingin membayar sesuai dengan real performance,” kata Mardiasmo seperti dilansir oleh situs Bisnis.com.

Untuk itu, model desentralisasi beban keuangan BPJS Kesehatan akan sangat tergantung dengan negoisasi badan kesehatan publik itu dengan masing-masing pemerintah daerah.

Dana kapitasi adalah pembayaran per bulan yang dibayar kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

“(Skenario mekanisme desentralisasi) diberikan keleluasaan waktu membayar (kepada BPJS Kesehatan) sesuai dengan kebutuhannya,” katanya.

Mardiasmo menyebutkan terdapat sejumlah opsi yang disiapkan untuk menyelesaikan persoalan defisit kesehatan. Meski begitu ia menyebutkan opsi kenaikan iuran termasuk yang dipertimbangkan dampak baik buruknya.

“Nanti kita lihat dulu policy making-nya seperti apa. dana kapitasi kan masih banyak. Arahan Pak Wapres bagaimana DJSN itu harus tidak hanya pusat tapi juga dengan pemda,” katanya.

Memang pada rapat tersebut akhirnya menyepakati dilakukan pembagian wewenang BPJS Kesehatan. Jika saat ini BPJS Kesehatan terpusat di Jakara, ke depan akan dibagi kewenangannya kepada masing-masing pemerintah daerah.

Hal ini diamini oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia mengatakan bahwa tidak mungkin suatu instansi bisa mengontrol 200 juta lebih anggotanya. Harus didaerahkan. Didesentralisasi. Supaya rentang kendalinya dekat.

Dengan mendekatkan BPJS di bawah pemerintah daerah ini, Jusuf Kalla meyakini kecurangan yang terjadi di badan publik ini dapat teratasi.

“Supaya 2.500 rumah sakit yang melayani BPJS bisa dibina, diawasi oleh Gubernur Bupati setempat. Sehingga sistemnya lebih dekat. Orang lebih mudah melayani masyarakat,” tutur politisi yang juga akrab dipanggil JK ini.

Sementara itu, dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo tersebut, Jusuf Kalla menyampaikan juga kekhawatirannya defisit anggaran yang dialami BPJS Kesehatan ini.

“Kalau kita tidak perbaiki BPJS ini, seluruh sistem kesehatan kita runtuh, rumah sakit tidak terbayar, bisa tutup rumah sakitnya. Dokter tidak terbayar, pabrik obat tidak terbayar, tegas Jusuf Kalla.

Untuk membenahi permasalahan ini, kata JK, rapat secara prinsip menyepakati dilakukan kenaikan iuran. Meski begitu besaran iuran belum diputuskan karena menunggu kajian dari tingkat menteri.

“Tahun ini kurang lebih Rp 29 triliun. Kalau begini terus, tahun depan diperkirakan bisa Rp 40 triliun. Tahun depannya lagi bisa Rp100 triliun. Jadi sistemnya harus diubah,” tambah Jusuf Kalla.

Lebih lanjut disebutkan dalam rapat itu akan adanya perbaikan manajemen di BPJS Kesehatan. Terutama terkait dengan kontrol kepatuhan pembayaran dan pembayaran yang harus dijalankan oleh badan.t menjadi Rp 9,1 triliun.