Sejumlah negara di benua Afrika dikabarkan menyatakan minatnya terhadap sektor kesehatan Indonesia pada perhelatan forum Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) di Nusa Dua Bali. Bahkan rencananya, pemerintah akan mengekspor dokter ke negara-neagra tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa kedekatan secara kultur dan sejarah diplomatik menjadi salah satu alasan terbesar negara-negara tersebut bersedia bekerja sama di sektor jasa dengan RI.

“Saya katakan kepada negara-negara Afrika itu, untuk tahap awal, mereka dapat mengirimkan timnya ke Indonesia untuk belajar di sini terlebih dahulu. Selanjutnya, mereka bisa menyebutkan profesi dokter seperti apa yang mereka mau, yang selanjutnya kita tindak lanjuti untuk mengirim tenaga kerja kita ke negara tersebut,” jelas Luhut.

Kendati demikian dia tidak dapat menyebutkan berapa banyak kebutuhan tenaga medis asal RI yang diminta oleh negara-negara tersebut. Pasalnya, kerja sama di sektor ini masih di tahap awal.

Selain Madagaskar dan Equatorial Guinea, Luhut melanjutkan, beberapa negara lain juga menunjukkan minatnya untuk bekerja sama di sektor serupa. Namun, dia mengaku akan lebih dahulu melaporkan kepada Presiden Joko Widodo mengenai minat negara-negara asal Afrika tersebut.

“Dalam waktu dekat setelah melaporkan minat dari negara-negara Afrika tersebut kepada Presiden Joko Widodo, saya akan berkunjung ke negara mereka. Selain membahas mengenai kerja sama sektor pendidikan dan kesehatan, saya juga akan membahas potensi kerja sama lain, seperti pertambangan dan infrastruktur,” pungkasnya.

Leader Life Science & Healthcare Deloitte Indonesia Steve Aditya mengatakan bahwa permerintah Indonesia perlu membuat regulasi aplikasi kesehatan online. Ini bertujuan untuk menjamin keamanan data para pengguna dan aturan tentang tata cara pengantaran obat.

Ditambah lagi dalam dua tahun terakhir, jumlah aplikasi yang terintegrasi dengan lembaga kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan jumlahnya terus tumbuh. Ini sekaligus membuktikan bahwa layanan kesehatan digital sudah digemari masyarakat.

Diperkirakan jumlah pengguna aplikasi in health di Indonesia mencapai 10% dari total penduduk di Indonesia. Sebagian besar pengguna berdomisili di wilayah Indonesia barat.

Kembali ke perlunya regulasi terkait hal ini, menurut Steve, sebaiknya antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu duduk bersama membuat sebuah payung hukum.

Sementara itu, Sekjen Kementerian Kesehatan Oscar Primadi menuturkan bahwa untuk menjamin keamanan dan data pasien dalam menggunakan aplikasi kesehatan online, Kemenkes telah merilis Peraturan Menterin Kesehatan (Permenkes/PMK) Nomor 20 Tahun 2019 yang berlaku 7 Agustus 2019 yang berisi peraturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan.

Untuk diketahui, telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.

“Juga diatur pelayanan telemedicine yang dilaksanakan antara fasilitas pelayanan kesehatan satu dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain berupa konsultasi untuk menegakkan diagnosis, terapi, dan pencegahan penyakit,” terang Oscar.

Kendati begitu, dirinya tak memungkiri dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan spesialistik dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan terutama daerah terpencil memang dibutuhkan penggunaan teknologi informasi bidang kesehatan berupa pelayanan konsultasi antar fasilitas pelayanan kesehatan melalui telemedicine.

“Dengan permenkes ini pelayanan telemedicine akan aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, diperlukan pengaturan secara khusus mengenai pelayanan telemedicine antarfasilitas pelayanan kesehatan,” ucap Oscar.

Dia menambahkan, Kemenkes sendiri telah memiliki empat aplikasi bidang kesehatan yakni Sehat Pedia, Indonesia Health Facility Finder (IHeFF), e-sign, dan e-post Border Alkes PKRT. Ke empat aplikasi ini merupakan wujud inovasi kesehatan dalam perkembangan era digital.

“Ini juga menambah kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia,” tutup Oscar.

Deloitte Indonesia melaporkan, hanya sekitar 10% dari jumlah penduduk di Indonesia yang sudah menggunakan aplikasi digital berbasis kesehatan.

Leader Life Science & Healthcare Deloitte Indonesia Steve Aditya mengatakan studi teknologi kesehatan (eHealth) yang dilakukan oleh Deloitte Indonesia, Bahar Law Firm, dan Chapters Indonesia ini mengupas berbagai sisi, baik tentang teknologi kesehatan yang digunakan oleh para praktisi di rumah sakit, maupun aplikasi teknologi yang bisa diakses langsung oleh masyarakat berikut berbagai layanan yang ditawarkan.

Revolusi digital di bidang kesehatan ini didorong oleh pesatnya teknologi dan inovasi di bidang kesehatan yang makin mengarah pada teknologi kesehatan yang bersifat inklusif dan memungkinkan penggunanya untuk melakukan banyak hal, mulai dari berbagi dan mencari informasi kesehatan, berkonsultasi dengan dokter dan mendapatkan resep, bahkan mengunduh berkas kesehatannya.

Perkembangan teknologi memaksa perubahan yang dramatis di berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. Kemudahan berbagi informasi merupakan inovasi yang menjadi kata kunci revolusi teknologi kesehatan.

Di dunia internasional pengobatan jarak jauh (telemedicine), diagnosis prediktif, sensor melalui tubuh dan serangkaian aplikasi canggih mengubah cara manusia mengelola kesehatannya.

Di Indonesia, perjalanan ke arah kemudahan tersebut semakin terbuka, kini pengobatan jarak jauh semakin dimungkinkan, orang mulai menggunakan perangkat elektroniknya untuk berkonsultasi dengan dokter, berbagi informasi kesehatan antar sesama pasien, memesan dan membeli obat, dan bahkan untuk mengambil data kesehatan pasien.

“Di Indonesia masih sedikit yang menggunakan aplikasi kesehatan, sekitar 10% dari jumlah penduduk di Indonesia. Belum semua wilayah di Indonesia terjangkau dan memiliki kualitas internet yang baik,” ujarnya.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia tahun 2017 menyatakan bahwa sebanyak 51% masyarakat yang menggunakan aplikasi kesehatan memanfaatkan untuk mencari informasi kesehatan, dan sebanyak 14,05% menggunakannya untuk berkonsultasi dengan ahli kesehatan.

Dalam survei, para pengguna yang menggunakan aplikasi di bidang kesehatan mengungkapkan bahwa kepraktisan dan kenyamanan dalam menggunakan aplikasi menjadi pertimbangan utama dalam menggunakan aplikasi kesehatan.

Selain itu, faktor lain adalah biaya yang rendah pilihan yang bervariasi yang menjadi pertimbangan penggunaan aplikasi kesehatan.

Sebanyak 61,2% memilih untuk tidak menggunakan aplikasi kesehatan karena kurang percaya (trust).

Hal itu dikarenakan kekawatiran pengguna adalah mengenai keamanan data pribadi, miskomunikasi, akurasi diagnosis, dan perlindungan hukum bagi pengguna.

Fakta ini kian menguatkan kemunculan revolusi pengelolaan kesehatan di kalangan masyarakat.

“Hasil dari studi yang dilakukan oleh Deloitte Indonesia, Bahar Law Firm, dan Chapters Indonesia ini kemudian akan diserahkan kepada pemerintah sebagai masukan bagi kementerian terkait dalam rangka mendorong perbaikan infrastruktur di bidang eHealth dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kemajuan eHealth di masa depan,” tuturnya.

Artikel asli ditulis oleh Yanita Petriella untuk situs Bisnis.com

PT Medikaloka Hermina yang merupakan pengelola jaringan Rumah Sakit Hermina melaporkan bahwa mereka berhasil maraup pendapatan sebesar Rp1,79 triliun pada semester I/2019. Ini berarti naik 18 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya berhasil mencapai Rp 1,51 triliun.

Kontribusi paling besar dihasilkan oleh pasien umum sebesar 57 persen, sedangkan kontribusi dari pasien jaminan kesehatan nasional (JKN) sebesar 43 persen.

“Pendapatan dari pasien umum kami terus tumbuh karena dibandingkan dengan tahun lalu kontribusi pasien umum itu 51 persen dan pasien JKN sebenarnya 49 persen,” ucap Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategi Aristo Setiawijaja.

Dari sisi jumlah kunjungan, lanjut Aristo, Hermina lebih banyak kedatangan pasien JKN. Pasalnya, sebanyak 64 persen kunjungan rawat inap dan 53 persen pasien rawat jalan merupakan pasien JKN.

Aristo mengakui ada ketakutan dari investor kalau pasien JKN dapat mengganggu kinerja perseroan akibat tertundanya pembayaran. Namun, dia menyebut pembayaran selalu dibayar tepat waktu.

“Kalaupun adaketerlambatan selalu ada kompensasi tambahan,” ucapnya.

Pun Hermina mengklaim mampu menjaga margin keuntungan dengan menerapkan skala ekonomi, peningkatan eflsiensi operasional, adopsi teknologi, dan menavigasi dinamika dari lingkungan regulasi kesehatan.

Sampai dengan semester I/2019, tingkat hunian tempat tidur (BOR) RS Hermina berada pada level 70,6%. Juga tercatat telah melayani 181.950 kunjungan rawat inap dengan peningkatan 26,7% dari tahun ke tahun dan 2,95 juta kunjungan rawat jatan atau meningkat 15,3% dari tahun ke tahun.

Adapun total hari rawat inap meningkat sebesar 30,9% menjadi 474.700 hari dengan masa hospitalisasi rata-rata selama 2,6 hari.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berencana mebuat Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan menjadi Rumah Sakit  bertaraf interasional.

Tak tanggung-tanggung, bahkan pihak Pemprov mengundang konsultan dari Jerman Jhon Khwaja yang merupakakan General Manager German Medical Trading (GMT), perusahaan konsultan pembangunan rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Perusahaan ini juga dikenal sebagai penyuplai peralatan rumah sakit.

Direktur RS Haji Khaini menyambut baik upaya pembangunan rumah sakit bertaraf internasional tersebut. Dirinya mengapresiasi dukungan GMT dalam rencana Pemprov Sumut tersebut. Dengan adanya kolsultasi dengan GMT diharapkan pembangunan RSU Haji dapat terlaksanan sesuai harapan.

“Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak, jadi untuk itu harus ada diskusi khusus dan matang agar bisa berjalan lancar,” ujar Khainir.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut Alwi Mujahit Hasibuan berharap pembangunannya dapat segera terealisasi. Keberadaan RS bertaraf internasional ini akan membuat masyarakat tidak perlu lagi berobat hingga ke luar negeri.

“Dengan dibangunnya RSU Haji Medan menjadi bertaraf internasional, kita harapkan masyarakat bisa lebih nyaman dan percaya untuk berobat di sini, sehingga tidak lagi beramai-ramai berobat ke luar negeri,” tegasnya.

Sementara itu, General Manager German Medical Trading Jhon Khwaja mengatakan semua pihak harus memiliki semangat yang tinggi agar rumah sakit taraf internasional terwujud. Jhon menyebut mulai dari pimpinan hingga staf haruslah memiliki hal tersebut.

Demi menjamin kesinambungan layanan kesehatan., pemerintah Republik Indonesia dikabarkan akan meningkatkan anggaran untuk Jaminan Kesehatan Nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020 dari Rp 26,7 triliun menjadi Rp 48,8 triliun.

Dengan ditingkatkannya jumlah RAPN di sektor kesehatan, pemerintah memastikan iuran BPJS Kesehatan untuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan meningkat tahun depan.

“Iuran yang baru diharap mampu membantu defisit dan juga pada saat yang sama meningkatkan kolektabilitas dari masyarakat,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagaimana MedX kutip dari situs Bisnis.com.

Adapun jumlah penerima JKN bakal tetap berada di angka 96,8 juta jiwa, tidak berubah dibandingkan dengan tahun 2019. Seperti diketahui, BPJS masih terus mengalami defisit dan saat ini secara kumulatif telah mencapai Rp28 triliun.

Dengan ini, secara otomatis anggaran kesehatan yang direncanakan oleh pemerintah dalam RAPBN 2020 adalah sebesar Rp132,2 triliun, meningkat dari 2019 yang sebesar Rp123,1 triliun.

Dalam rangka menyambut hari kemerdekaan RI yang ke-74, beberapa waktu lalu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menggelar BPJS Awards 2019 yang betujuan mengapresiasi kinerja fasilitas kesehatan mitra BPSJ.

Dari 26.772 fasilitas kesehatan yang ikut serta, terseleksi 52 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 42 RS dan 13 Apotek terbaik di tingkat wilayah. Selanjutnya dilakukan seleksi kembali sampai di tingkat nasional hingga akhirnya terpilih satu FKTP terbaik dari lima kategori, yaitu kategori Puskesmas, klinik pratama, dokter praktik mandiri, dokter gigi, dan apotek Program Rujuk Balik (PRB) dan satu rumah sakit terbaik.

Fasilitas kesehatan terbaik yang menyabet gelar dalam ajang tersebut diantaranya:

1.Pemenang Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama:

• Kategori Puskesmas: Puskesmas Banggae I Majene, Sulawesi Barat
• Kategori Klinik Pratama: Klinik Madani Manado, Sulawesi Utara
• Kategori Dokter Praktik Mandiri: dr. Ismawati, Barabai, Kalimantan Selatan
• Kategori Dokter Gigi Praktik Mandiri: drg. Ali Sundiharja, Sukabumi, Jawa Barat
• Pemenang Apotek Program Rujuk Balik (PRB):
• Kategori Apotek PRB: Apotek Kimia Farma dr. Sutomo, Samarinda, Kalimantan Timur

2.Pemenang Rumah Sakit:

• Kategori Rumah Sakit Kelas A: RS Jantung Harapan Kita, Jakarta
• Kategori Rumah Sakit Kelas B: RS dr. Iskak Tulungagung, Jawa Timur
• Kategori Rumah Sakit Kelas C: RSU Aisyiyah Ponorogo, Jawa Timur
• Kategori Rumah Sakit Kelas D: RS Panti Rini, Sleman, Yogyakarta

Penghargaan Khusus kepada Puskesmas Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan: Puskesmas Tegal Arum, Kalimantan Barat.

Lalu pertanyaannya, indikator apa saja yang menjadi penilaian? Ada tiga poin kunci yang turut menjadi penentu. Pertama adalah nilai kemanusiaan. Menurut Ketua Tim Juri Eksekutif Nafsiah Mboi, poin tambahan yang menjadi penilaian ialah kemanusiaan. Misalnya saja pada pelayanan IGD. rawat inap dan pelayanan farmasi/obat yang berfokus pada kepentingan/kebutuhan pasien dan keluarga, seperti perlakuan cepat, profesional dan tanpa diskriminasi.

Selanjutnya adalah networking, yang berarti bagaimana sebuah rumah sakit memiliki jaringan untuk dapat merujuk pasien baik secara horizontal maupun secara vertikal dari satu kelas ke kelas lainnya. Sehingga memudahkan pasien dan keluarga mengakses.

Dan yang yang ketiga adalah kerja sama tim. Menurut Nafsiah, semakin besar rumah sakit, kekompakan antar tim dalam menangani pasien seringkali sangat kurang. Oleh sebab itu, ia mengapresiasi fasilitas kesehatan yang memiliki teamwork yang baik dalam menangani pasien.

Selain tiga poin tersebut, juga ada sejumlah hal penting yang turut dipertimbangkan dalam penilaian, diantaranya adalah kesesuaian rumah sakit dalam memenuhi komitmen PKS, tingkat kepuasan peserta yang mendapat pelayanan, pelayanan kepesertaan, kecepatan respons terhadap keluhan, serta inovasi yang dikembangkan rumah sakit dalam memberikan kemudahan bagi peserta JKN-KIS.

Microsoft telah memantabkan langkahnya pada sektor teknologi kesehatan. Yang terbaru adalah merekrut David Rhew mantan Chief Medical Officer Samsung untuk menduduki posisi yang sama di perusahaan software raksasa tersebut.

Nantinya, Rhew akan fokus dalam meningkatkan interoperabilitas data layanan teknologi kesehatan milik Microsoft seperti biosensor, genomik, dan ukuran penentu sosial. Pun dia juga bertanggung jawab ikut membantu mengembangkan platform komputasi awan Azure terutama pada fitur yang berhubungan dengan sektor perawatan kesehatan.

“Data dengan cepat menjadi mata uang baru dalam sektor perawatan kesehatan. Perusahaan yang menciptakan nilai melalui penyimpanan yang aman, interpretasi klinis, dan pertukaran data tanpa batas antara pasien dan penyedia layanan kesehatan akan memimpin pasar,” kata Rhew dalam sebuah pernyataan.

Untuk membantu Rgew, Microsoft diketahui juga telah merekrut sejumlah nama besar seperti mantan eksekutif Google Gary Moore, Josh Mandel dan mantan CEO Dartmouth-Hitchcock Jim Weinstein.

Sebelumnya memang Microsoft sempat gagal bersaing sebagai penyedia layanan teknologi kesehatan. Namun setelah baru-baru ini menjalin kemitraan dengan Providence St. Joseph, Walgreens, dan OxfordBiomedica menjadi titik balik Microsoft untuk bangkit di sektor ini. Bahkan CEO Satya Nadella secara terang-terangan dalam sebuah acara menegaskan bahwa mereka tengah fokus mengembangkan produk yang memungkinkan dokter dapat berkomunikasi dan berbagi catatan dengan pasien.

Kenaikan iuran bulanan BPJS semakin mendekati kenyataan. Baru-baru ini, direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dikabarkan telah menyetujui besaran kenaikan yang diusulkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Dirinya menyebutkan bahwa memang BPJS menginginkan adanya penyesuaian iuran kepesertaan karena selama ini tidak ada perubahan nominal iuran sejak beberapa tahun terakhir.

“Ya, yang sesuai yang diberikan DJSN itu,” kata Fachmi.

Dalam rancangan usulan kenaikan iuran peserta JKN diperkirakan akan naik mulai dari Rp16.500 hingga Rp40.000 dari tiap kelas kepesertaan yang berbeda-beda.

Kendati begitu, Fahmi menegaskan bahwa pihaknya tidak turut campur tangan dalam penyusunan nominal kenaikan iuran seperti yang telah dilakukan DJSN. BPJS Kesehatan hanya menyodorkan data-data mengenai besaran pengeluaran yang dibutuhkan untuk membiayai tiap peserta dan berbagai informasi lainnya.

“Memang yang mengusulkan DJSN, tapi apakah kita terlibat tentu tidak. Itu keputusan policy, kalau dari sisi teknis misal kebutuhan data informasi utilisasi, berapa biaya selama ini pengeluaran per orang per bulan, kita support data. Itu saja posisi kita,” tegasnya.

Saat ini BPJS Kesehatan tinggal hanya menunggu keputusan kenaikan jumlah iuran yang telah disepakati oleh pemerintah dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Kateterisasi jantung merupakan tindakan medis yang dirancang untuk mengetahui kondisi kesehatan jantung, prosedur ini penting dilakukan untuk mendeteksi dan mengobati masalah pada jantung.

Terkait hal tersebut, Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI), Depok, secara resmi telah membuka Layanan Cath Lab atau Laboratorium Kateterisasi Jantung berteknologi tinggi sebagai bentuk layanan unggulan dalam bidang Neuro Kardiovaskular.

Pihak RSUI mengklaim bahwa laboratorium ini telah menggunakan teknologi mutakhir namun dengan biaya yang terjangkau.

Direktur Utama RSUI, Dr. dr. Julianto Witjaksono, menungkapkan, Cath Lab atau Laboratorium Kateterisasi Jantung ini merupakan layanan tindakan medis diagnostik invasif menggunakan sinar X yang berfungsi untuk mendeteksi penyempitan atau sumbatan pembuluh darah jantung atau koroner.

“Selain untuk melihat kasus penyakit jantung dan pembuluh darah, Cath Lab juga digunakan dalam penanganan kasus penyakit saraf seperti stroke maupun kasus radiologi dan onkologi,” katanya seperti MedX kutip dari situs Viva News.

Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki Cath Lab RSUI, lanjut dr. Julianto, akan mendukung para Dokter Spesialis Jantung untuk dapat mengetahui jenis tindakan yang sesuai bagi pasien, baik berupa tindakan pemasangan ring jantung, intervensi dengan balon atau tindakan operasi bypass.

“Diharapkan dengan dibukanya layanan Cath Lab yang merupakan salah satu fasilitas unggulan di Rumah Sakit ini, masyarakat dapat merasakan manfaat dan keunggulan alat tersebut sebagai alat diagnostik sekaligus terapi pada kelainan jantung dan pembuluh darah,” ungkapnya.

Sementara itu, Manajer Pelayanan Unggulan RSUI dr. Rakhmad Hidayat mengatakan, tindakan kateter jantung dilakukan oleh dokter spesialis jantung RSUI yang telah berpengalaman, sehingga deteksi jantung koroner dapat dilakukan dengan tingkat keakuratan yang tinggi.

Dengan diluncurkannya layanan ini, RSUI berharap bisa turut berperan serta dalam menekan angka kematian akibat penyakit jantung koroner yang menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia maupun di dunia.