Peralatan bekas dari rumah sakit biasanya dibuang dan menjadi limbah. Namun tidak dengan sejumlah RS di New South Wales, Australia.

Melalui gerakan Operation Hope Australia yang diinisiasi Erica Henley, sejumlah peralatan medis senilai Rp 4 miliar telah dikirim ke Kota Dohuk, Irak utara. Dimana perang saudara pernah berkecamuk di sana dan dampaknya amsih terasa hingga saat ini.

Mengingat tingginya kebutuhan peralatan medis bagi pengungsi, banyak rumah sakit di pedalaman negara bagian New South Wales turut berpartisipasi untuk menyumbang.

“Setiap kali saya menghubungi rumah sakit, mereka bersedia membantu. Jadi kami pun mulai mengumpulkan alat-alat tersebut. Setelah tiba di Australia, saya merasa menjadi manusia kembali, karena hal itu tidak saya alami di Irak” jelas Erica.

Menurut rencana, pengiriman bantuan peralatan medis yang dikelola Operation Hope akan dilakukan lagi pada awal tahun 2020 dan akan memperluas area bantuan bagi warga Kurdi di Irak.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan mengadakan program pendidikan bagi anak-anak yatim di Kota Mosul. “Ada komunitas petani Yazidi di sebelah barat Mosul yang mungkin bisa kami bantu dengan keahlian pertanian dari Australia,” pungkasnya.

Kementerian Kesehatan menyatakan akan mengembangkan konsep dan peta jalan pengembangan wisata kesehatan. Sehingga tidak hanya menikmati alam Indonesia, tapi wisatawan bisa menikmati layanan kesehatan yang dimiliki oleh negeri kita ini.

Ada empat aspek yang akan menjadi konsen pemerintah yakni wisata medis, wisata kebugaran dan jamu, wisata olahraga yang mendukung kesehatan dan wisata ilmiah kesehatan.

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto menyebutkan selain untuk meningkatkan jumlah wisatawan, ada target lainnya yang ingin dicapai dengan mempetakan aspek wisata kesehatan tersebut.

Pertama, perbaikan sektor kesehatan untuk mencegah wisatawan domestik alias warga Indonesia itu sendiri pergi berwisata kesehatan ke luar negeri.

“Kita harus tingkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan bisa bersaing, bisa diterima oleh masyarakat Indonesia kalau tidak ya pasti mereka tetap saja akan melakukan perjalanan wisata kesehatan ke mancanegara,” kata Menkes Terawan seperti MedX kutip dari situs tribun News.

Kemudian peningkatan kualitas wisata kesehatan di Indonesia bertujuan untuk menambah lama durasi wisatawan mancanegara berkunjung di Indonesia.

Jika semakin lama durasi kunjungan wisatawannya asing lama di Indonesia maka potensi mereka menghabiskan uang di Indonesia juga akan lebih besar yang berarti ada peningkatan devisa.

“Makanya pada setiap travel peta tematik wisata kesehatan ya ya dipermudah dengan sistem pembayarannya mau pakai EDC, tap atau asuransi pokoknya harus dipermudah,” jelas Terawan.

Untuk menarik minat wisata asing terhadap sektor kesehatan di Indonesia Kementerian Kesehatan juga telah membentuk Tim Gugus Tugas Pelaksanaan Pengembangan Wisata Kesehatan yang beranggotakan lintas program, lintas kementerian, pelaku bisnis, akademisi, media, masyarakat dan stakeholders non pemerintah.

Uniknya dari konsep ini, Menkes Terawan akan mempromosikan pengobatan tradisional khas Indonesia seperti jamu, teknik kerokan, purwaceng dan mak erot.

“Kita harus tanya treatment tradisional. Kita harus membuat keingintahuan yang besar pada orang. Jangan sepelekan kerokan. Kalau ada 100 kamar untuk pelayanan kerokan yang masing-masing berdurasi 25 menit. Setelah itu disediakan jamu” papar Menkes.

Sedangkan Purwaceng adalah salah satu tanaman yang terkenal berasal dari Dieng. Manfaat purwaceng paling populer adalah untuk meningkatkan kejantanan pria. Tanaman ini merupakan salah satu afrodisiak atau pembangkit gairah.

Saat menhadiri peringatan Dies Natalis ke – 65 Universitas Airlangga (Unair) di Aula Garuda Mukti Kantor Manajemen Kampus C Unair, Menteri Riset dan Teknologi Badan Riset Teknologi Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro menyampaikan apresiasinya terhadap kampus tersebut karena telah melahirkan berbagai produk riset dan teknologi.

Ia menuturkan, produk tersebut telah melalui pengembangan riset dan inovasi yang memerlukan waktu panjang tidak mudah yaitu inovasi stem cell dan kapsul dari cangkang rumput laut.

“Dari sini kita membuktikan bahwa kita mampu untuk mengembangkan dan memproduksi sendiri obat-obatan dan alat kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar dia.

Dirinya melanjutkan, Indonesia saat ini telah masuk dalam Ekonomi G20 dimana statusnya Middle Income Economy dengan Gross Domestic Product (GDP) yang berarti masih rendah di antara negara-negara G20 lainnya.

Dia menuturkan, tingkat daya saing Indonesia dalam indeks daya saing global hanya pada rangking ke-50. Sedangkan dalam indeks inovasi global di rangking 86, dan indeks pengembangan manusia hanya di rangking 116.

“Pada tahun 2045 Indonesia sebagai negara dengan kategori pendapatan tinggi dan masuk dalam lima besar GDP terbesar didunia yaitu dengan cara membangun Indonesia yang adaptif, kompetitif, inovatif, dan produktif melalui penguatan ecosystem researchdan inovasi khususnya di perguruan tinggi,” papar dia.

Lebih lanjut Mentri Bambang mengatakan bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang sangat signifikan, yang belum dikelola dan dimanfaatkan, sehingga diperlukan perubahan paradigma ke depan dengan SDM yang unggul, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengubah paradigma ekonomi Indonesia dari Resource-Based Economy menjadi Inovation-Based Economy.

“Satu hal yang sangat penting ialah menerapkan konsep ekonomi berbasis inovasi yang pada intinya adalah memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengelola dan melaksanakan sektor-sektor produksi nasional, inovasi harus dilakukan melalui sinergi antar stakeholder nasional yaitu akademisi, bisnis, dan pemerintah,” jelasnya.

Dia mengatakan, perlunya riset dan inovasi di bidang kesehatan, obat, alat kesehatan merupakan produk utama yang memiliki regulasi ketat dan tenaga terampil yang tersertifikasi. Ini karena digunakan langsung oleh masyarakat, sehingga tanpa riset dan inovasi industri farmasi dan alat kesehatan akan tertinggal dan lupuk.

Di Indonesia, biaya untuk mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) Indonesia meningkat secara bertahap seiring berjalannya waktu yang tentunya akan menjadi beban bagi anggaran pemerintah di masa mendatang. Menjangkau semua pihak di sektor informal untuk bergabung dengan JKN (untuk UHC) melalui pemberian subsidi secara penuh atas premi akan sangat mahal bagi anggaran pemerintah, dan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular ataupun kronis akan menantang kemampuan pemerintah untuk menyediakan semua layanan kesehatan bagi setiap orang.

Hal ini yang mendorong PT Johnson & Johnson Indonesia bersama Kaukus Kesehatan DPR RI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan menyelenggarakan acara Dialog Kebijakan tentang Pembiayaan Inovatif untuk Mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) yang Berkelanjutan di Indonesia.

Acara dihadiri oleh sejumlah pihak, diantaranya Ketua Kaukus Kesehatan DPR RI Suir Syam, Mohammad Subuh mewakili Menteri Kesehatan, serta sejumlah pembicara internasional seperti Mervin Teo, Vice President Quadria Capital Investment Management (Singapura); Prabu Thiruppathy, Ketua Kois Caring Financing (India); Maureen Lewis, CEO dan Co-Founder Aceso Global (AS) dan Somil Nagpal, Lead Health Specialist dari World Bank Indonesia.

Para peserta dialog kebijakan ini mayoritas merupakan sejumlah pejabat kunci dari lembaga pemerintah, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan dan para akademisi serta anggota organisasi internasional.

Sawan Malik, Presiden Direktur PT Johnson & Johnson Indonesia menyampaikan pentingnya kemitraan pemerintah dan perusahaan.

“Di Johnson & Johnson, kami telah bekerja sama dan bermitra dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kami dapat mengembangkan dan memberikan solusi terintegrasi serta berbasis bukti untuk perawatan kesehatan,” jelasnya.

Pihaknya percaya bahwa sektor swasta dapat menjadi akselerator pembiayaan dan implementasi Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC), pun perusahaan multi nasional tersebut mengaju senang bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung Dialog Kebijakan hari ini tentang ‘Pembiayaan Inovatif untuk Mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) yang Berkelanjutan di Indonesia’.

Lebih lanjut, Sawan malik mengatakan bahwa Johnson & Johnson mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mencapai tujuan kesehatan nasional dan memahami bahwa hal ini akan membutuhkan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, termasuk para donor, organisasi nirlaba, sektor swasta, dan publik.

Untuk diketahui, dalam beberapa pertemuan dan dengar pendapat dengan pemerintah, Komisi IX DPR RI telah menyerukan opsi untuk mengatasi defisit yang membengkak dari Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) di Indonesia, termasuk merekomendasikan pemerintah untuk mempertimbangkan dan menilai penggunaan model pembiayaan inovatif.

Hal ini sejalan dengan upaya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam mencari metode pembiayaan inovatif untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Gubernur Khofifah Indar Parawansa berharap rumah sakit di Jawa TImur (Jatim) mulai mengadopsi dan menerepkan menerapkan teknologi Telemedicine, yakni penggunaan telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak jauh.

Teknologi yang disebut oleh Khofifah sebagai “Temenin” atau Telemedicine Indonesia ini menggunakan teknologi satelit untuk menyiarkan konsultasi antara fasilitas-fasilitas kesehatan di dua negara dan memakai peralatan video conference. Di Jawa Timur Sendiri, saat ini sudah dua rumah sakit yang mengembangkannya, yaitu RSU Dr Soetomo dan RSU Haji Surabaya.

Dua rumah sakit ini dipilih sebagai penyelenggara program pelayanan Telemedicine berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK: 01.07/MENKES/682/2019 pada Oktober 2019.

“Ke depan, dengan tantangan di bidang layanan kesehatan, seperti masalah antrean dan tunggu operasi, kami akan menerapkan program pelayanan Telemedicine di sel-sel rumah sakit yang ada di Jawa Timur,” jelas Khofifah.

Khofifah melanjutkan, pedoman pelayanan clinical guideline untuk Telemedicine di rumah sakit Jatim ini akan disusun bersama, sehingga metode pelayanan penyakit tertentu akan relatif sama di setiap RS.

“Harapannya, rumah sakit Jawa Timur menjadi jejaring pelayanan tingkat lanjut yang terjaga mutunya. Rumah sakit dengan tipe A dapat membantu proktoring pada rumah sakit tipe A lain atau di bawahnya. Sistem ini sudah dilakukan di RSUD Dr Soetomo dengan RSAL untuk pasien bedah saraf dan terbukti bisa saling membantu dalam mengatasi antrean pasien,” tegas Khofifah.

Selain itu, dirinya juga memaparkan kondisi geografis Jawa Timur yang sangat luas sering menjadi barrier tersendiri untuk memeratakan pelayanan kesehatan. Tak hanya itu, ketidakmerataan fasilitas dan tenaga profesional kesehatan juga menyebabkan variasi dalam status kesehatan masyarakat.

Untuk itu, Telemedicine ini bisa dimanfaatkan baik oleh masyarakat. Nantinya, masyarakat bisa melakukan konsultasi jarak jauh terkait kondisi klinis, radiologi, EKG, hingga USG.

Telekonsultasi ini juga bisa dilakukan jarak jauh antardokter terkait pengobatan pasien. Hal ini dianggap sebagai salah satu solusi mengatasi tantangan dunia kesehatan.

Selain itu, dengan mengadopsi teknologi ini insiden penyakit, profil kesehatan, serta sistem rujukan berjenjang dan terstruktur dapat dilakukan dengan tepat dan cepat. Angka keparahan dan kematian pun dapat diturunkan dan harapan hidup dapat ditingkatkan.

“Karena itu, diharapkan semua rumah sakit dan pelayanan kesehatan di Jawa Timur dapat segera mengikuti program Telemedicine Indonesia atau Temenin, sehingga Nawa Bhakti Satya untuk Jatim Cerdas dan Sehat dapat segera terwujud di Jawa Timur,” tandas Khofifah.

Tak bisa dipungkiri, umat Muslim sudah menjadi pasar yang sangat menjanjikan dari sisi ekonomi. Global Islamic Report 2018/2019 yang dirilis Thomson Reuters memproyeksi pasar ekonomi Islam dapat bernilai US$3 miliar pada 2023.

Angka itu naik dari 42,71 persen dari posisi 2017, yang sebesar US$2,1 miliar. Jika dikonversi ke rupiah, nilainya sekitar Rp29,54 triliun [kurs tengah Bank Indonesia Rp14.069 per dolar AS].

Namun, yang termasuk dalam ekonomi Islam tak melulu hanya yang dilakukan oleh mereka yang beragama Islam. Sekarang, sistem perbankan syariah, makanan halal, maupun fasilitas halal, dan sebagainya, sudah banyak dimanfaatkan pula oleh mereka yang non Muslim.

Tak terkecuali dalam hal kesehatan. Laporan yang sama menyebutkan nilai pasar farmasi halal berkisar US$87 miliar pada 2017, dan diproyeksi meningkat menjadi US$131 miliar dalam waktu 6 tahun.

Permintaan terhadap rumah sakit yang sesuai syariat Islam juga ternyata menunjukkan kenaikan.

Rumah sakit syariah sudah lebih dahulu hadir di Malaysia dan berperan penting dalam menyumbang pendapatan negara dari wisata kesehatan. Pangsa pasar terbesar rumah sakit syariah adalah masyarakat Muslim Indonesia yang jumlahnya, menurut Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) 2010, sebanyak 207 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total penduduk sebanyak 238 juta jiwa.

Wakil Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Noor Arida Sofiana mengatakan rumah sakit syariah mempunyai prospek yang sangat baik seiring meningkatnya permintaan masyarakat Muslim di Indonesia akan layanan yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

Dia menyebut jumlah rumah sakit swasta, khususnya anggota ARSSI, yang mengikuti sertifikasi rumah sakit syariah terus bertambah dari tahun ke tahun.

“[Prospeknya] Sangat bagus sekali, terakhir ada 3 rumah sakit di Bekasi yang mengajukan sertifikasi tersebut, 2 di antaranya sudah visitasi. Kemudian, di Bandung juga ada satu rumah sakit,” ungkap Noor kepada Bisnis, Kamis (14/11/2019).

Hingga saat ini, diketahui terdapat 18 rumah sakit di Indonesia yang telah mendapatkan sertifikat rumah sakit syariah. Kemudian, terdapat 62 rumah sakit yang telah mengajukan sertifikasi tersebut, termasuk di antaranya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di sejumlah kota atau kabupaten.

Adapun sertifikasi rumah sakit syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang bekerja sama dengan Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (Mukisi).

Hal ini mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, Buku Instrumen Sertifikasi Rumah Sakit Syariah dan Surat Keputusan (SK) Mukisi No. 132/2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Syariah dan SK Mukisi No. 133/2016 tentang Indikator Mutu Wajib Syariah.

Terdapat 50 persyaratan standar dan 161 elemen penilaian yang harus dipenuhi rumah sakit untuk menjadi rumah sakit syariah. Seluruh standar dan penilaian itu mencakup aspek manajemen dan layanan rumah sakit.

Lebih lanjut, Arida menjelaskan rumah sakit syariah tidak dikhususkan untuk penganut agama Islam. Dia menegaskan rumah sakit syariah terbuka bagi seluruh kalangan masyarakat dan tidak ada perbedaan pelayanan yang dilakukan kepada penganut agama selain Islam.

“Rumah sakit syariah ini seperti rumah sakit lainnya, memberikan pelayanan secara universal. Standar Pelayanan Minimum (SPM) tentunya harus sesuai dengan aturan-aturan dari Kementerian Kesehatan, harus terakreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) terlebih dahulu. Syariah yang diusung ini kan hanya melengkapi atau menjadi nilai tambah pelayanan saja, kurang lebih seperti bank syariah,” papar Arida.

Selain harus menyesuaikan pelayanan dengan Fatwa MUI dan SK Mukisi, sebuah rumah sakit bisa disebut sebagai rumah sakit syariah apabila makanan dan minuman, alat-alat kesehatan, serta obat-obatan telah melalui sertifikasi dari Lengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI, yang saat ini telah dialihkan ke Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Rumah sakit yang sudah mendapatkan sertifikat halal untuk makanan dan minuman, alat-alat kesehatan, dan obat-obatan dari LPPOM MUI belum bisa dikatakan sebagai rumah sakit syariah. Tetapi rumah sakit syariah sudah pasti mendapatkan sertifikat tersebut. Rumah sakit yang dimiliki oleh yayasan non Muslim pun sudah ada yang mendapatkan sertifikat tersebut,” ungkapnya.

Ketua Umum Mukisi Masyhudi menerangkan rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang aktivitasnya berdasarkan Maqashid al Syariah al Islamiyah atau sesuai dengan konsep maqashid syariah menurut Imam Syatibi yaitu memelihara agama (khifdz ad-diin), memelihara jiwa (khifdz an-nafs), memelihara keturunan (khifdz an-nasl), memelihara akal (khifdz al-aql), dan memelihara harta (khifdz al-mal).

Rumah sakit syariah diharapkan dapat memberi peluang dan harapan bagi penyelenggara kesehatan dan masyarakat untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien tidak hanya dalam perspektif fisik, psikis, tetapi juga spiritual yang menjadi nilai tambah serta upaya pengembangan peradaban Islam.

Administrasi Keuangan Syariah

Ke depannya, rumah sakit syariah diharapkan tak hanya mengimplementasikan syariat Islam di sisi pelayanan terhadap pasien. Tetapi, ikut mengimplementasikan administrasi yang sesuai syariat Islam lewat Pedoman Akuntansi dan Keuangan RS Syariah di Indonesia, yang akan disusun dengan bantuan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Melalui pedoman tersebut, seluruh rumah sakit syariah yang ada di Indonesia akan memiliki laporan keuangan yang berbeda dengan rumah sakit konvensional.

Terkait transaksi atau pembiayaan yang digunakan oleh rumah sakit syariah, tidak tertutup kemungkinan nantinya akan dialihkan ke industri keuangan atau perbankan syariah agar konsep syariah yang diusung makin menyeluruh.

Program Consultant and Head of Knowledge Management Development MarkPlus Inc. Ardhi Ridwansyah tak menampik rumah sakit syariah merupakan bisnis yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Terlebih, masyarakat Indonesia khususnya kelas menengah Muslim yang mendominasi kehidupan sehari-hari, makin memperhatikan masalah agama.

Anggapan tersebut didukung oleh hasil riset Pew Research Center yang dirilis beberapa waktu lalu, yang menunjukkan 93 persen responden di Indonesia menilai agama memiliki peran penting dalam kehidupan mereka.

Namun, Ardhi memandang selama ini, produk layanan syariah yang ada di Indonesia seringkali berada di bawah standar produk serupa yang tidak menyandang label syariah.

“Selama ini label syariah itu disematkan sebagai subtitusi beberapa poin pelayanan yang ada, seharusnya itu melengkapi. Jadi tidak ada ceritanya nanti masyarakat Muslim dipaksa memaklumi pelayanan yang secara standar lebih rendah dengan alasan ini sudah syariah. Tidak bisa seperti itu dan seharusnya syariah ini bisa lebih baik,” tegasnya.

Selain itu, prospek bisnis rumah sakit di Indonesia secara keseluruhan dinilai bakal makin cerah seiring tingginya pertumbuhan kelas menengah yang makin menyadari pentingnya kesehatan, baik fisik maupun mental.

Artikel asli ditulis oleh Rezha Hadyan dan dimuat dalam situs Bisnis.com

Startup kesehatan Halodoc meluncurkan kampanye #TanyaDokterAsli dengan menggandeng aktris dan penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL). Peluncuran tersebut bertempat di Hotel Atlet Century, Jakarta Selatan pada Kamis (14/11/2019).

Vice President of Marketing Halodoc Felicia Kawilarang mengatakan bahwa kampanye ini diluncurkan guna mengajak sekaligus mengedukasi masyarakat akan pentingnya komunikasi langsung dengan dokter terpercaya.

“Untuk layanan #TanyaDokterAsli kampanye ini banyak datang karena banyak users yang bertanya apakah fitur chat Halodoc itu asli atau bukan, yang menjawab bot atau asisten dokter. Jadi, dengan kampanye ini, kami menerangkan Halodoc punya 20.000 ribu mitra dokter dan 100 persen asli, sangat berpengalaman dan dapat dipercaya” ujar Felicia.

Bunga Citra Lestari sebagai Brand Ambassador Halodoc memaparkan bahwa kehadiran Halodoc sangat membantu memfasilitasi layanan kesehatan untuk dirinya dan keluarga.

“Kecanggihan teknologi sangat membantu. Dulu kan anak baru demam dikit kaya badannya nggak enak, pasti aku bingung. Ada gejala begitu, anak mau sakit bawa ke dokter, situasi tidak memungkinkan. Tapi dengan Halodoc bisa berkomunikasi dengan dokter asli, membantu beli obat juga. Buat aku, aarena aku mobile sekali, ini sangat membantu,” jelas aktris yang akrab dipanggil BCL itu.

Sementara itu, Iman Teguh Badruzzaman yang merupakan perwakilan mitra dokter Halodoc mengatakan dirinya dimudahkan melalui fitur aplikasi ini mengingat ia mampu melayani masyarakat hingga ke pelosok negeri.

“Kalau dari sudut pandang dokter sangat membantu, saya dulu punya pikiran bisa melayani masyarakat secara keseluruhan, saya kan cuma satu badannya, nggak bisa semua. Dengan platform ini sangat membantu menggapai semua users yang butuh informasi kesehatan. Bagi dokter ini benar-benar sangat membantu,” pungkasnya.

Untuk mensiasati warga yang belum memiliki kepesertaan jaminan kesehatan baik swasta maupun BPJS, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan terus mengoptimalkan layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung, Rita Verita mengungkapkan, UHC merupakan program untuk melindungi masyarakat tidak mampu berobat ke rumah sakit. Sejak pertama kali bergulir pada akhir 2017 silam, kini UHC terus konsisten membantu masyarakat Kota Bandung.

“UHC itu kepesertaan JKN diperuntukan bagi masyarakat di Kota Bandung yang belum menjadi anggota JKN atau BPJS. Mereka masuk ke dalam menjadi anggota UHC,” ucap Rita.

Lebih lanjut RIta mengungkapkan bahwa warga Bandung yang belum terdaftar sebagai peserta JKN cukup menggunakan Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) kota Bandung. Kendati memang hanya bisa mendapat fasilitas kelas 3.

Selain UHC, Pemkot Bandung juga memiliki beberapa program kesehatan seperti Layad Rawat, Bandung Emergency Application System (BEAS), Konseling Silih Asih Juara (Kekasih Juara), Bandung Medical Bike (BMBI), Ojek Makanan Balita (Omaba), serta Bekal Anak Sekolah Bergizi Enak Dan Murah (Beas Beureum).

Untuk program Layad Rawat, Rita mengimbau kepada masyarakat Kota Bandung untuk memanfaatkan Layad Rawat yang bisa diakses melalui call centre 119 atau melalui aplikasi digital. Terlebih bagi warga yang lokasinya memiliki keterbatasan akses ataupun dalam situasi gawat darurat.

Sedangkan untuk layanan Kekasih Juara ini sudah siaga di Taman Dewi Sartika dan Taman Cikapayang sejak pukul07.00 WIB sampai selesai. Setidaknya, paling lambat dalam dua minggu sekali secara bergiliran Kekasih Juara siap melayani masyarakat di dua tempat tersebut.

Klinik Mediska Semarang, yang merupakan fasilitas kesehatan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), dinobatkan sebagai Juara I Lomba Klinik Pratama Sehat Tingkat BUMN Tahun 2019. Acara tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka menyambut peringatan Ke-55 Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang jatuh setiap tanggal 12 November.

Klinik Mediska Semarang berhasil menyisihkan 119 peserta lainnya dalam ajang tersebut. Penjurian dilaksanakan mulai dari penilaian administratif pada tanggal 29 Agustus 2019 hingga verifikasi lapangan pada 11 Oktober 2019.

“Kami sangat bersyukur menjadi juara pertama pada lomba ini. Penghargaan ini merupakan suatu kebanggan tersendiri dimana kualitas dan mutu pelayanan Klinik Mediska diakui Kemenkes RI,” ujar Direktur SDM dan Umum KAI R. Ruli Adi usai menerima penghargaan dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Bambang Wibowo.

Adapun aspek-aspek penilaian dari lomba ini di antaranya lokasi klinik, sarana-prasarana, laboratorium, pelayanan farmasi, dan sistem pengolahan limbah. Klinik Mediska Semarang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 103 Semarang atau tepat berada disamping Stasiun Semarang Poncol.

Klinik ini beroperasi setiap hari mulai pukul 07.00 WIB hingga 21.00 WIB. Rata-rata pasien harian yang dilayani sebanyak 60% hingga 90% per hari yang terdiri dari Pegawai dan Keluarga KAI, peserta BPJS Kesehatan, dan Pasien Umum.

Klinik Mediska Semarang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dengan pelayanan memadai seperti pelayanan dokter umum, pelayanan gigi, pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA)dan KB, serta pelayanan kefarmasian. Tak hanya itu, ada juga fasilitas seperti ruang tindakan 24 Jam, Ambulance Gratis, Ruang Laktasi, dan lainnya.

Untuk diketahui, saat ini KAI memiliki 54 cabang klinik yang tersebar di seluruh wilayah operasi KAI dengan rata-rata pasien harian yang dilayani sejumlah 1.021 pasien. Klinik Mediska memiliki visi untuk menjadi klinik terpercaya bagi Pegawai, Keluarga Pegawai KAI, dan Masyarakat Umum dengan Mengutamakan Pelayanan Primadan Profesional.

“Klinik Mediska memiliki misi untuk menyediakan pelayanan kesehatan secara komprehensif melaluipelayanan yangberkualitas, profesional serta memberikan pelayanan kesehatan dengan fasilitas moderndan lengkap,” tandas Ruli.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa pengadaan vaksin pneumonia secara menyeluruh akan menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini dinyatakan oleh Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kementerian Kesehatan Sadiah.

Bukan tanpa sebab, pengadaan vaksin pneumococcal conjugate vaccine (PCV) penting untuk melindungi bayi dari penyakit pneumonia atau radang paru-paru. Terlebih menurut data Kementerian Kesehatan, terdapat 1,1 juta kematian tiap tahun akibat pneumonia. Namun demikian, hingga saat ini pemberian vaksin PCV secara gratis dalam paket vaksin dasar baru diberlakukan di Nusa Tenggara Barat dan Bangka Belitung.

“Kalau berdasarkan hitungan harga normal vaksin PCV ini sangat mahal sehingga butuh anggaran yang besar juga. Maka dari itu kami sedang menjajaki sejumlah opsi pengadaan vaksin ini, termasuk pembelian melalui United Nations Children’s Fund (Unicef),” paparnya sbeagimana medX kutip dari situs Binis.com

Pun pemerintah juga akan meninjau kembali efektivitas pemberian vaksin PCV di NTB dan Bangka Belitung. Hal itu dibutuhkan Kemenkes untuk memperluas jangkauan pemberian vaksin tersebut di seluruh Indonesia.

“Kami juga sedang mengkaji pengadaan vaksin PCV dengan kemasan multiple doze. Sebab dari segi harga lebih murah dibandingkan dengan single doze, meskipun konsekuensinya harus ada perubahan skema pelaksanaan vaksinasi di masyarakat,” lanjut Sadiah.

Menurutnya, apabila pemerintah melakukan pengadaan vaksin PCV dengan kemasan multiple doze, maka konsekuensinya proses vaksinasi harus dilakukan secara massal dalam satu kesempatan. Pasalnya, vaksin dengan kemasan multiple doze berisi empat dosis vaksin.

“Jadi mau tidak mau, vaksinasi harus dilakukan minimal oleh empat bayi dalam satu kesempatan. Jadi kami harus memastikan di satu daerah vaksin yang kita beli cukup untuk semua bayi yang ada, dan jangan sampai bersisa banyak karena harganya yang tergolong mahal. Ini menjadi tantangan bagi kami,” pungkasnya.