Indonesia melakukan penandatanganan Plan of Action (PoA) dengan Iran untuk sejumlah kerja sama kesehatan termasuk mengenai vaksin halal. Dari Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan, sedangkan Iran diwakili oleh Dirjen Hubungan Internasional.

Penandatanganan yang dilakukan di Jenewa dan ini merupakan kelanjutan dari ditandatanganinya MoU oleh Menkes kedua negara di Astana, Kazakhstan beberapa waktu lalu.

“Jadi kita sudah sepakat untuk join production dari vaksin halal untuk bersama, termasuk untuk penelitian vaksin halal,” kata Engko Sosialine, Dirjen Kefarmasian dan Alkes Kemenkes RI.

Dirinya melanjutkan, ada tujuh area kolaborasi yang ditandatangani Indonesia–Iran yaitu Health Services, Pharmaceutical Products and Medical Devices, Health Research and Development, UHC, Disease Prevention And Control, Traditional Medicine, dan Health Emergency Response and Disaster Management.

Kedua negara siap untuk berbagi informasi tentang proses registrasi dari produk farmasi dan alat kesehatan. Kemudian, kerja sama ini juga mendorong ada joint venture antar pabrik atau industri farmasi kedua negara dan bagaimana antar negara dapat berbagi informasi mengenai harga obat, serta meningkatkan kesempatan untuk pengembangan industri farmasi Indonesia di Iran dan Indonesia.

“Mereka sangat mengharapkan transfer teknologi dari Indonesia karena Iran tahu bahwa kita punya industri farmasi cukup banyak dan mampu menyediakan untuk keperluan nasional. Jadi, mereka untuk ingin transfer teknologi juga dari kita,” sebut Engko.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Iran Seyyed Hassan Ghazizadeh Hashemi berharap Menteri Kesehatan RI Nila F Moeloek dapat berkunjung ke Iran untuk menentukan langkah-langkah pengembangan vaksin halal selanjutnya.

Industri alat kesehatan sempat khawatir saat United States Trade Representative (USTR) menerbitkan daftar komoditi impor China yang direncanakan diberi pajak 25% tahun lalu. Daftar tersebut mencakup komoditas produk kesehatan yang bernilai US$2.8 miliar, termasuk defibrillator dan implant ortopedik.

USTR kemudian mengurangi daftar tersebut atas dorongan dari industri namun tetap mengenakan pajak terhadap impor peralatan kesehatan yang bernilai US$836 juta per tahun. Peralatan pacu jantung dan perangkat ultrasonografi yang terdampak oleh pajak tersebut.

China kemudian membalas dengan serangkaian perubahan pajaknya sendiri, menaikkan tarif dari 10% hingga 25% dan mengenakan angka yang lebih kecil pada impor lain. Daftar produk yang terdampak oleh 25% tarif meliputi diagnostic reagents yang digunakan pada pemeriksaan X-ray, sarung tangan bedah, dan lampu yang digunakan pada ruang medis, menurut laporan dari Quartz.

Situasi ini bisa saja bertambah buruk. Setelah pengenaan pajak 25%, USTR berencana menaikkan angka pada “seluruh produk impor tersisa dari China.” Yang bernilai sekitar US$300 miliar. Produk kesehatan seperti lensa kontak dan microtome adalah produk yang dikabarkan sedang dipertimbangkan USTR pada pengenaan tarif putaran selanjutnya.

Eskalasi berkelanjutan ini jelas menimbulkan kekhawatiran bagi perusahaan alat kesehatan yang berkepentingan di AS dan China,

Implikasi tersebut mungkin akan sangat merugikan perusahaan yang rantai distribusinya melintasi seluruh jalus AS dan China. Perusahaan ini mengirimkan bahan mentah, komponen, dan produk jadi dari dan menuju AS dan China selama proses perakitan peralatan kesehatan, memungkinkan mereka menjadi target pajak berlapis di sepanjang rantai distribusi.

Sebelum AS menggemparkan industri dengan mengajukan pajak terhadap MRI dan perangkat medis lainnya, potensi perang dagang yang mengakibatkan kenaikan biaya beberapa komoditas seperti aluminium dan baja adalah kekhawatiran utama para produsen perangkat. Daftar produk yang akan menjadi target gelombang kenaikan tarif pada produk senlilai US$300 miliar selanjutnya mencakup 348 referensi baja dan 49 referensi aluminium.

Perusahaan mungkin saja mampu memperoleh pengecualian tarif namun dari cara USTR menangani putaran pertama kenaikan tarif menunjukkan peluang mendapat pembatalan sangatlah kecil. GE Healthcare, Fujifilm Medical System dan pemain teknologi medis lain yang mengupayakan pengecualian tarif sepertinya sudah ditolak. Di seluruh industry, USTR sudah meloloskan seperlima pengajuan pengecualian tarif, walaupun angka tersebut dapat bertambah mengingat situasinya dapat berbeda pada kasus tertentu.

Terkait dengankericuhan yang terjadi pada aksi 22 Mei kemarin, Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan menanggung biaya perawatan korban kericuhan yang dirawat di Rumah Sakit Budi Kemuliaan.

Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Budi Kemuliaan Muhammad Rifki memastikan hal tersebut. “Pasien yang bisa pakai BPJS ya pakai BPJS, kalau tidak ada maka biaya akan menggunakan dana Pemda,” ungkapnya.

Sampai pukul 00.00 WIB, pihak Rumah Sakit Budi Kemuliaan telah menerima 165 korban kericuhan. Sebagian besar korban harus mendapat perawatan medis lantaran terkena gas air mata.

Sementara itu, pihak Rumah Sakit Budi Kemuliaan telah menyiagakan sekitar 30 petugas medis.

Raksasa sosial media Facebook baru saja meluncurkan tiga peta baru yang bertujuan membantu pejabat kesehatan publik menangkal permasalahan dalam menunjuk kemunculan dan penyebaran penyakit. Tambahan terbaru ini mencakup peta kepadatan populasi beresolusi tinggi dengan perkiraan demografik, peta pergerakan, dan peta cakupan jaringan.

Proyek ini terinspirasi atas keputusan Facebook bekerja dengan lembaga nonprofit untuk memetakan situs bencana alam beberapa tahun lalu.

“Kami mulai berpikir cara menggunakan data kami dan memanfaatkannya dalam bidang lain.” Ujar Laura McGorman, Policy Lead of Data for Good di Facebook.

McGorman menjelaskan bahwa organisasi kesehatan publik seringkali mengandalkan data yang sudah kuno untuk melacak penyebaran penyakit. Pemetaan ini dikembangkan sebagai cara menangkal masalah tersebut.

“Kami yakin bukan hanya data Facebook yang bisa dimanfaatkan kedalam model namun juga kemampuan kecerdasan buatan, sains data, dan kekuatan komputer kami.” lanjut McGorman.

Lebih lanjut, McGorman mengaku saat Facebook merencanakan kampanye kesehatan publik atau merespon penyebaran penyakit, organisasi kesehatan membutuhkan informasi tentang dimana penderitanya tinggal, termasuk pemantauan real-time di lapangan. Namun, di sebagian besar Negara, informasi dari sensus terkini seringkali tidak mutakhir dan pemantauan berkala dari masyarakat terpencil seringkali jarang ditemukan.

Facebook bukan pemain baru dalam bidang kesehatan publik. Bahkan, Facebook sudah melibatkan sejumlah inisiatif dari pengumpulan darah hingga pusat rehabilitasi. Contohnya, raksasa sosial media ini pernah meluncurkan kampanye yang membantu menangkal krisis opioid Juni lalu, sehingga pengguna yang mencari opioids malah justru akan diarahkan ke pusat rehabilitasi terdekat.

Facebook juga pernah mengadakan pengumpulan darah di Amerika Serikat awal tahun ini, yang membantu pengguna Facebook mendaftarkan diri sebagai pendonor darah dan memandu mereka ke bank darah terdekat yang dibutuhkan. Program ini dimulai di India pada 2017 lalu. Tahun lalu Facebook juga memperkenalkan program serupa di Pakistan, Brazil, India, dan Bangladesh. Sejak diluncurkan, 35 juta masyarakat sudah mendaftarkan diri sebagai pendonor di berbagai Negara.

Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Kesehatan (MenKes) RI, Nila F. Moeloek mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Pelayanan Kesehatan Belanda Bruno Johannes Bruins di Jenewa, Swiss.

Pertemuan yang dilakukan pada sela-sela rangkaian acara World Health Assembly ke-72 membahas beberapa topik, diantaranya tentang dokter keluarga, resistensi antimikroba, dan kesehatan lansia.

Nila mengakui program dokter keluarga di Belanda memiliki teknik yang canggih dan mampu menjaga data pasien dengan sangat baik. Program tersebut juga memungkinkan pasien berkonsultasi. Indonesia pun telah memiliki sarana serupa yakni aplikasi sehatpedia Kemenkes.

“Kami melihat, primary health care sebagai gate keeper. Contohnya untuk skrining kanker serviks bisa dilakukan di Puskesmas. Masyarakat tidak harus pergi ke tempat yang lebih jauh tapi bisa lebih dekat dengan puskesmas atau klinik mandiri,” kata Nila seperti MedX kutip dari rilis resmi Kemenkes RI.

Kedua menteri juga membahas rencana pertemuan tentang resistensi antimikroba yang akan dilakukan di Belanda pada Juni mendatang.

Lebih lanjut Nila mengatakan, baik Indonesia dan Belanda sepakat untuk mempromosikan pengembangan tiga bidang kerja sama, yakni memperkuat sistem kesehatan dengan fokus pada perawatan medis pada lansia, Pengendalian penyakit menular, termasuk antimikroba resistensi serta keamanan kesehatan global.

Nila juga menekankan pentingnya mengimplementasikan MoU tersebut. “Tidak hanya didiskusikan saja. Tetap yang penting adalah bagaimana mengimplementasikannya di Indonesia. Jadi bukan hanya sekadar kita berdiskusi untuk teori tapi action,” pungkas Menkes.

Southern Globe Corporation (SGC)sebuah perusahaan asal Singapura yang meluncurkan sebuah kabin khusus yang bisa mendaur ulang udara yang terkontaminasi asap rokok.

“Saya adalah ayah dari dua anak dan ada banyak kesempatan di mana keluarga saya merasa tidak nyaman dengan kehadiran asap rokok,” kata Stefen Choo, Direktur SGC.

Dikutip dari situs MSN, cara kerjanya adalah pertama, asap rokok dilewatkan melalui filter awal yang menghilangkan partikel debu besar. Filter bernama HEPA kemudian menghilangkan partikel berbahaya kecil ukuran 0,3 mikron, sebelum “filter karbon aktif” menghilangkan bau tembakau dan bahan kimia. Dengan cara itu, 99,95 persen udara murni akan dilepas ke lingkungan.

“Teknologi ini telah secara drastis mengubah masalah asap rokok di seluruh dunia. Kami sangat senang melihat apa yang bisa dilakukan untuk Singapura, ”kata Choo.

Sebuah prototipe yang diperkenalkan awal bulan ini telah digunakan oleh sekitar 100 perokok setiap hari, kata SGC.

Pihak SGC menambahkan bahwa mereka berencana untuk meluncurkan 60 kabin merokok di sekitar Singapura pada akhir tahun ini.

Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Solo menggelar kegiatan dalam rangka peringatan Hari Skizofrenia Dunia yang jatuh setiap tanggal 24 Mei. Perhelatan yang bertajuk “Pekan Kesadaran Skizofrenia” diisi sejumlah yang menjadi rangkaian untuk memperingati hari tersebut.

Selain kegiatan melukis bagi pasien, ada juga pameran dan workshop membuat telur asin, membuat batik celup dan juga kegiatan lainnya.

Ketua Panitia Kegiatan, dr Adriesti Herdaetha, Sp.KJ menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran bahwa skizofrenia itu juga manusia. Maka kalau sebagai orang normal sudah sewajarnya peduli terhadap keberadaan mereka.

“Dalam rangka Hari Skizofrenia Sedunia, kami mengadakan pekan peduli Skizofrenia. Dengan kepedulian kita, mereka juga bisa menjadi orang yang berguna,” jelas dr. Etha.

Menurutnya, selama ini di masyarakat sudah ada stigma bahwa seorang dengan Skizofrenia tidak bisa apa-apa dan menjadi korban pasung. Untuk itu dirinya berharap ke depan akan muncul kepedulian terhadap keberadaan orang yang menderita skizofrenia.

“Tujuan kita adalah membangkitkan kepedulian terhadap penderita skizofrenia. Kegiatan ini bukan bukan untuk pasiennya, tapi orang-orang di sekitarnya. Agar lebih peduli terhadap keberadaan mereka,” pungkasnya.

PT Phapros dikabarkan akan membangun pusat produksi bone filler (scaffold atau penopang yang digunakan untuk mengisi celah pada tulang dan gigi yang keropos) di wilayah Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk mewujudkan hal ini, perusahaan BUMN tersebut mengucurkan dana kurang lebih Rp 10 miliar.

Corporate Secretary PT Phapros Zahmilia Akbar menuturkan, pembangunan pusat produksi ini juga menjadi bentuk dukungan Phapros terhadap program kemandirian alat kesehatan nasional sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

“Sebagai penguatan bisnis dan wujud dukungan Phapros terhadap Inpres kemandirian alat kesehatan, kita sudah mengucurkan investasi untuk fasilitas produksi bone filler yang nilainya mencapai kurang lebih Rp10 miliar di Banjaran,” ujar Zahmilia.

Bone filler yang diproduksi di fasilitas ini merupakan hasil kerja sama Phapros dengan periset Dr. dr. Ferdiansyah, Sp.OT dari RSUD Dr. Soetomo. Produk tersebut bisa dimanfaatkan sebagai komponen implantasi penopang tulang dan gigi.

Lebih lanjut, Zahmilia mengatakan bahwa scaffold yang akan di produksi Phapros tersebut merupakan contoh sinergisme ABGC (Academician-Business-Government-and Community).

Dia juga menyampaikan bahwa bone filler Phapros akan menjadi produk lokal pertama yang beredar di Indonesia yang sebelumnya didominasi produk asal Jerman, Italia, dan Korea.

Terkait hal teknis yang berkaitan proses produksi, Zahmilia mengungkapkan bahwa tahun ini Phapros telah mendapatkan izin edar dan pada semester II 2019 bone filler mereka siap dipasarkan.

““Untuk perizinan, produksi, dan pemasaran 2019 sudah siap,” tuturnya, menambahkan proses groundbreaking fasilitas tersebut sudah dimulai pada pertengahan 2017 dan akan siap beroperasi dan berproduksi di semester II 2019.

Sementara di segi bisnis, pihaknya menyampaikan optimisme terhadap produk baru tersebut. “Kita optimistis Phapros bisa membukukan revenue hingga Rp 2 miliar per tahun lewat lini baru ini,” tegasnya.

Rumah Sakit Pelni telah remi melakukan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta untuk memberikan layanan fasilitas pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu BPJS Bayi (khusus Orang tua yang memiliki BPJS PBI), hingga kartu keluarga untuk bayi yang dilahirkan di rumah sakit tersebut.

Hal ini diharapkan bisa meringankan beban orang tua sang anak dalam hal pengurusan administrasi dan pencatatan kependudukan.

Kerja sama ditandai dengan penandatangan MoU oleh Direktur Utama PT Rumah Sakit PELNI dr. Fathema Djan Rachmat dan Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota DKI Jakarta Dhany Sukma beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Dhany menyampaikan apresiasinya kepada RS Pelni yang terus berkembang melalui Inovasi-Inovasi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Indonesia. Apalagi RS Pelni merupakan rumah sakit swasta pertama yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil dalam layanan pemberian Akta Kelahiran dan administrasi lainnya untuk warga DKI Jakarta.

“Kerjasama ini juga sebagai wujud peningkatan pelayanan terhadap warga DKI Jakarta. Melalui inovasi ini RS Pelni berharap dapat merespon kebutuhan keluarga yang baru saja menyambut kelahiran bayinya” kata Dhany.

Bagi orang tua yang ingin menikmati layanan baru Rumah Sakit Pelni ini harus menyiapkan beberapa persyaratan di antaranya foto copy KTP orang Tua (Domisili DKI Jakarta).

Selain itu, menyiapkan nama bayi, fotocopy KTP, 2 saksi keluarga, foto kopi Kartu Keluarga, dan foto kopi surat nikah lengkap.