Sekjen Kementrian Kesehatan (Kemenkes) baru-baru ini meluncurkan Komite Kesehatan Gigi dan Mulut, di Jakarta. Adapun untuk keanggotaannya, menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189 Tahun 2019, mengambil unsur kementerian kesehatan, pendidikan Kedokteran Gigi, kolegium, organisasi profesi, dan pakar.

Nantinya, komite ini akan membantu Kementerian Kesehatan dalam menyusun rencana strategi dan rencana aksi upaya Kesehatan Gigi dan Mulut, menjembatani koordinasi dengan stakeholder terkait lainnya, sehingga dapat mencapai target Nasional yang diharapkan.

Dalam sambutannya, Sekjen Oscar Primadi menyatakan bahwa besarnya permasalahan kesehatan gigi mulut, memberi andil dalam mencapai kualitas hidup manusia Indonesia. Demikian pula dengan persebaran dokter gigi di Puskesmas yang tidak merata.

“Dari data yang ada untuk 10.062 Puskesmas (Juni 2019), terdapat kekurangan 4.835 dokter gigi, disisi lain ada Puskesmas memiliki dokter gigi lebih dari satu. Untuk kondisi di RS, dari 2530 RS seluruh Indonesia, kekurangan nya tidak lah sebesar di tingkat Puskesmas,” kata Oscar seperti dikutip dari siaran pers Kemenkes.

Selain itu, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 kondisi indeks karies gigi DMF-T (Decay, Mising Filling) menunjukkan bahwa gigi penduduk indonesia rata – rata memiliki 4 sampai 5 gigi yang bermasalah dan merupakan salah satu dari 10 penyakit terbesar yang ada pada pelayanan tingkat primer.

“Prevalensi gigi berlubang pada anak usia dini masih sangat tinggi yaitu 93%, artinya hanya 7% anak-anak yang tidak memiliki masalah dengan karies gigi,” lanjut Oscar.

Direktur Pelayanan Kesehatan Primer drg. Saraswati dalam laporannya menyatakah bahwa acara Launching dan Workshop Komite Kesehatan Gigi dan Mulut mengangkat tema Penguatan Promotif dan Preventif melalui Implementasi Rencana Aksi Nasional Bebas Karies 2030.

“Launching Komite Kesehatan Gigi dan Mulut dan Workshop Kesehatan Gigi dan Mulut dalam mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut,” pungkas Saraswati.

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto pada Jumat (13/12/2019) mengunjungi salah satu industri dalam negeri mengunjungi pusat produksi implan traumatik / implan tulang yang merupakan inovasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Menkes Terawan mengaku bahwa hal tersebut merupakan langkap pemerintah dalam mendorong inovasi dan investasi alat kesehatan buatan lokal di industri farmasi Tanah Air.

“Ini produk dalam negeri, kalau bukan kita yang membanggakan produk dalam negeri, lalu siapa? Saya akan mendorong pemanfaatannya, terutama di dalam wilayah yang menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan,” kata Menkes seperti dilansir oleh situs Bisnis.com.

Produksi implan traumatik itu sendiri dilakukan oleh PT. Zenith Allmart Precisindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan menurut Menkes, dikerjakan secara detail sehingga dirinya yakin bahwa produk ini akan mampu menjawab tantangan industri farmasi dalam negeri.

“Saya melihat mereka quality controlnya dengan handmade, itu artinya layak, itu artinya dipercaya, bahan-bahannya juga saya lihat bagus,” lanjut Terawan.

Sementara itu, sebagai lembaga kaji terap teknologi, BPPT terus berkomitmen untuk membantu mewujudkan program pemerintah melalui penerapan inovasi dan teknologi. Kali ini, BPPT mengambil peran dalam memajukan industri farmasi tanah air agar memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi.

Kepala BPPT Hammam Riza sebelumnya mengatakan bahwa sejak 2013 silam, Pusat Teknologi Material BPPT telah melakukan Inovasi Material Biocompatible untuk industri Alkes.

“Inovasi ini dilakukan melalui pengembangan material bahan baku Stainless Steel 316L (SS 316L) dan teknologi produksi implan orthopedi yang memenuhi standard material medis (medical grade material) ASTM F 138 / ISO 5832-1 dan juga ASTM F 139,” sebut Hammam.

SS 316L merupakan implan traumatik jenis medical grade yang diyakini memiliki harga yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan implan yang ditawarkan industrial grade.

“Selama ini Indonesia hanya impor alat kesehatan, itu yang selalu diandalkan. Sehingga BPPT merasa perlu untuk mendorong inovasi diterapkan ke industri farmasi tanah air agar memiliki TKDN yang tinggi,” papar Hammam.

Produk ini diharapkan bisa menekan angka impor Alkes, karena selain menghasilkan prototipe produk dengan harga yang relatif murah dari produk impor. Inovasi ini juga setara dengan produk impor dan dapat didesain menyesuaikan anatomi tulang manusia Indonesia.

Dalam pembuatannya, 1 tangkai pohon investment casting bisa dibagi menjadi 30 hingga 40 implan traumatik. Dengan jumlah ini, tentunya memungkinkan untuk dilakukannya pendekatan produksi massal implan traumatik SS 316L.

Menurut Hammam, uji produksi massal pada 500 hingga 900 keping implan dalam satu operasi pengecoran, dilakukan dalam upaya menguji kehandalan dan konsistensi produksi implan. Hammam menyampaikan bahwa uji medis terkait material SS 316L pun telah dilakukan.

“Uji medis pada material SS 316L, yang terdiri dari uji sitotoksisitas dan biokompatibilitas telah dilakukan oleh tim dokter dari RSU Dr Soetomo Surabaya dan juga di Fakultas Kedokteran Hewan IPB di Bogor,” jelas Hammam.

Pengujian ini menggunakan tikus sebagai hewan percobaan dan menunjukkan hasil bahwa material SS 316L tidak memiliki toksik dan tidak menimbulkan reaksi iritasi.

Bahan baku yang tersedia di Indonesia, yakni bahan lokal Ferro-Nickel (Fe-Ni) Pomala di Sulawesi Tenggara pun digunakan sebagai bahan pemadu logam (alloys element) SS 316L, untuk meningkatkan TKDN yang menjadi target pemerintah.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dikabarkan telah memulai pembangunan Pabrik Alat Kesehatan (Alkes) di Brebes, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Direktur Utama B. Didik Prasetyo, Bupati Brebes Idza Priyanti, Komisaris Utama RNI Ramelan, serta calon Investor dari Korea Selatan.

Didik Prasetyo menyampaikan pembangunan pabrik Alkes tersebut merupakan hasil dari kerja sama antara anak perusahaannya, PT Mitra Rajawali Banjaran dengan PT PG Rajawali II sebagai pemilik aset lahan eks Pabrik Gula Ketanggungan seluas 25 Ha.

“Dalam proyek ini, PT Mitra Rajawali Banjaran bertindak sebagai leader. Pembangunan pabrik juga akan menggunakan skema kerja sama dengan investor asing. Dengan masuknya investasi dari luar maka akan membuka peluang ekspor produk Alkes RNI ke beberapa negara,” jelasnya.

Didik menuturkan kerja sama yang akan dibangun diharapkan mendorong masuknya investor asing ke dalam negeri. Dengan demikian, dapat berkontribusi meningkatkan pendapatan daerah serta membuka lapangan kerja baru.

Adapun yang akan diproduksi di pabrik tersebut adalah Alkes berjenis bahan medis habis pakai (BMHP). Diantaranya adalah catheter, tube, dan kantung darah.

“Produk sejenis catheter, tube, dan kantung darah termasuk kebutuhan rutin, sehingga persediaan produknya harus dalam posisi ready stock untuk sewaktu-waktu digunakan,” ungkap Didik.

Sementara itu, Bupati Brebes Idza Priyanti mengatakan pihaknya mendukung penuh rencana RNI melakukan pembangunan pabrik Alkes di Brebes. Adanya pabrik Alkes di lahan bekas Pabrik Gula Kersana ini tentunya memberikan nilai tambah dan kebermanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

Untuk diketahui, berdasarkan data Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki), nilai pasar alat kesehatan untuk semua kategori di tahun 2018 diperkirakan mencapai angka Rp13,5 triliun dengan tingkat pertumbuhan 10 persen.

Namun, hampir 92 persen produk di dalam negeri merupakan produk impor yang mencakup produk teknologi tinggi seperti MRI, CT scan, dan produk patient aid lainnya. Selebihnya sebanyak 8 persen merupakan produk dalam negeri terutama kelompok hospital furniture.duk-produk.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengusulkan penambahan anggaran untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2020 sebesar Rp22,07 triliun. Dari yang sebelumnya berjumlah Rp26,7 triliun menjadi Rp48,77 triliun.

Terawan mengatakan bahwa usulan anggaran tersebut sebagai bukti upaya pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat miskin dan tidak mampu kepada pelayanan kesehatan. Pun hal tersebut sesuai dengan Perpres nomor 75 tahun 2019.

“Jumlah peserta PBI yang dibiayai oleh APBN Rp48,77 triliun berjumlah 96,8 juta jiwa,” jelas Menkes Terawan saat Rapat dengan DPR RI Komisi IX, Jakarta dikutip dari siaran pers Kemenkes, Selasa (10/12/2019).

Dirinya melanjutkan, pembiayaan BPJS Kesehatan diketahui lebih banyak pada penyakit Katastropik. Berdasarkan data BPJS pada 2018 Kardiovaskular jadi penyebab tertinggi setelah Kanker dan Stroke.

Untuk kardiovaskular mencapai Rp10,5 triliun, kanker Rp3,4 triliun, dan stroke Rp2,5 triliun. Hal tersebut disebabkan tingginya utilisasi tindakan kuratif kardiovaskular, salah satunya dengan stent dan bypass.

“Ke depan hal ini perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dari sisi efektivitas dan efisiensinya,” tega Terawan.

Terawan mengatakan perlu deregulasi mengatur tentang manfaat medis yang tepat dan kelas standar. JKN merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai universal health coverage (UHC), sehingga, seluruh masyarakat memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.

“Kapan saja dan di mana saja mereka membutuhkannya tanpa kesulitan finansial. Ini mencakup berbagai pelayanan kesehatan esensial, termasuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif,” pungkasnya.

Layanan konsultasi kesehatan yang dilakukan secara online melalui sejumlah platform digital makin menjamur di Tanah Air. Namun, kehadirannya ternyata belum didukung oleh regulasi yang memadai sehingga berpotensi mengancam keselamatan dari penggunanya. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. Daeng M. Faqih

Menurutnya, pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan harus segera mengeluarkan regulasi terkait yang sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) agar masyarakat bisa terhindar dari layanan konsultasi kesehatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak kompeten.

“Harus dibuat regulasi untuk meyakinkan bahwa seluruh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang bergabung di platform itu harus dijamin bahwa itu memang benar-benar dokter. Dokter ini pun harus kredibel, tolok ukur yang paling gampang adalah punya Surat Tanda Registrasi (STR) dan punya Surat Izin Praktik (SIP) di tempat praktiknya masing-masing,” jelasnya.

Saat ini, lanjut dr. Daeng, bentuk pelayanan kesehatan online atau disebut juga sebagai telemedicine yang diatur oleh pemerintah hanya sebatas antar penyedia layanan kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 20/2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan beleid tersebut, telemedicine hanya didefinisikan sebagai pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh tenaga profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, serta pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.

“Permenkes yang baru sekitar 1 bulan itu hanya mengatur bagaimana provider to provider, bukan provider to client seperti yang dilakukan oleh platform digital yang banyak muncul ini,” paparnya.

Kendati begitu, dr. Daeng mengaku bahwa pihaknya mendukung secara penuh kehadiran dari layanan konsultasi kesehatan online melalui platform digital karena bisa menjadi solusi untuk pemerataan akses kesehatan di Tanah Air. Selain itu, adanya layanan tersebut juga memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi kesehatan dan pertolongan pertama dalam kondisi tertentu dengan mudah dan cepat.

“Tetapi yang perlu diingat adalah tidak hanya berbicara soal kecepatan saja, jaminan kualitas dan keselamatan ini juga harus didiskusikan. Akses bisa dibuka selebar-lebarnya tapi harus diintervensi untuk mengeliminasi hal negatif yang muncul, seperti penjelasan yang justru menyesatkan,” lanjutnya.

Untuk memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna layanan konsultasi kesehatan online menurut Daeng perlu ada pembatasan yang jelas sejauh mana tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter kepada pengguna layanan atau pasien. Dia menegaskan bahwa dokter tidak diperbolehkan melakukan diagnosis pasti dan meresepkan obat melalui layanan tersebut.

“Tidak boleh ada diagnosis pasti dan meresepkan obat. Merekomendasikan obat mungkin boleh, tetapi sebatas obat bebas yang memang bisa dibeli tanpa resep dokter. Jika pasien ingin mendapatkan diagnosis pasti, bisa diminta untuk datang ke tempat praktiknya. Oleh karena itu, di awal saya tegaskan bahwa dokter yang ada di platform itu harus punya SIP,” tegasnya.

Daeng menambahkan PB IDI siap apabila diminta oleh Kemenkes untuk melakukan verifikasi terhadap dokter yang menyediakan layanan konsultasi kesehatan online melalui platform digital. Selain itu, pihaknya juga bersedia untuk melakukan kurasi konten-konten mengenai kesehatan yang dibagikan di platform tersebut untuk menghindari kesalahan informasi.

“Karena perlu dipastikan apakah informasi kesehatan yang di-share itu kredibel atau tidak. Kami tidak menghambat kemajuan, tetapi hanya menjaga agar layanan kesehatan berbasis digital ini sesuai koridor dan tentunya terjamin kualitas dan keamanannya,” pungkasnya

Grab Indonesia telah resmi meluncurkan GrabHealth, sebuah layanan kesehatan berbasis digital. Layanan ini sendiri berkolaborasi dengan Good Doctor Technology Indonesia yang merupakan anak usaha dari Ping An Good Doctor, platform layanan kesehatan berbasis digital terbesar di Tiongkok.

Ping An Good Doctor sendiri tercatat telah memiliki 300 juta pengguna terdaftar dan terafiliasi dengan 5 juta dokter. Bahkan mereka digadang-gadang akan membantu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Adhiatma Gunawan, Head of Medical Management Good Doctor Technology Indonesia mengatakan bahwa GrabHealth menyediakan layanan kesehatan berupa tanya jawab kesehatan secara daring yang didukung oleh 300 dokter profesional, platform ecommerce untuk berbagai produk kesehatan dan kebugaran serta berbagai konten mengenai kesehatan, kebugaran dan gaya hidup.

Saat ini GrabHealth memang baru tersedia di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek). Namun, kedepannya layanan tersebut akan tersedia di 224 kota yang menjadi wilayah cakupan Grab di Indonesia.

“Good Doctor Technology Indonesia memiliki visi untuk menyediakan Satu Dokter untuk Satu Keluarga atau One Doctor for One Family di Indonesia. Kami bekerja sama dengan Grab yang akan memungkinkan kami menyediakan akses yang lebih luas ke dokter umum maupun dokter spesialis bagi seluruh keluarga di Indonesia,” jelas Adhiatma.

Lebih lanjut, Adhiatma menambahkan bahwa GrabHealth merupakan salah satu upaya untuk memenuhi permintaan akan layanan kesehatan berbasis digital di Indonesia yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Untuk bersaing dengan platform yang juga memberikan layanan serupa, pihaknya memberikan jaminan bahwa dokter yang terafiliasi punya kompetensi di bidangnya masing-masing dan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).

“Dokter tersebut merupakan mitra konsultan kesehatan kami yang sangat ahli di bidangnya masing-masing dan secara senantiasa mematuhi sumpah dan kode etik kedokteran. Begitupun dengan konten-konten yang ada di GrabHealth, kami pastikan semuanya sudah dikurasi oleh tim dokter yang terafiliasi dengan kami,” jelasnya.

Adapun untuk platform e-commerce yang menjadi salah satu fitur dalam layanan GrabHealth, Adhiatma mengatakan pihaknya telah bekerjasama dengan lebih dari 300 mitra apotek berlisensi di wilayah Jabodetabek. Pengguna dapat membeli produk melalui platform tersebut yang nantinya akan dikirimkan segera oleh pengemudi Grab ke depan pintu mereka pada hari yang sama menggunakan layanan Grab Express.

Sementara itu Ridzki Kramadibrata, President of Grab Indonesia mengatakan bahwa Grab nantinya akan bersaing dengan sejumlah platform digital yang menyediakan layanan kesehatan secara daring termasuk diantaranya adalah Halodoc dan Aladokter yang barus saja menerima pendanaan masing-masing sebesar US$65 juta dan US$33 juta.

“Didukung dengan jangkauan yang luas di seluruh wilayah Indonesia dan pemahaman mendalam mengenai pasar dalam negeri, kami berharap GrabHealth dapat menjadi solusi yang layak untuk memperluas aksesibilitas layanan kesehatan berkualitas, sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan komunitas yang kami layani di seluruh Indonesia.” sebut Rizki.

Lebih lanjut menurutnya, layanan GrabHealth yang mendorong adanya satu dokter untuk melayani satu keluarga merupakan bentuk dukungan terhadap implementasi Program Indonesia Sehat yang berfokus Pendekatan Keluarga dan termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dengan tujuan mengedukasi kalangan pengelola rumah sakit yang selama ini kerap menghadapi tantangan dalam melakukan coding. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) menggelar pelatihan Med-Verify untuk mempermudah proses klaim Jaminan Kesehatan Nasional di rumah sakit.

Dalam pelatihan tersebut dilakukan pelatihan coding INA-CBG’s atau Indonesia Case base Groups. Sebuah sistem penentuan tarif standar yang digunakan rumah sakit (RS) sebagai referensi biaya klaim ke sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Rangkaian kegiatan Med-Verify dimulai di Jakarta, pada hari selasa (03/12) dalam acara Focus Group Discussion Optimalisasi Coding Ina CBGs untuk Efisiensi Pelayanan Jantung Intervensi yang diselenggarakan Persi dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (Perki) di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita Jakarta.

Ketua Umum Persi, dr. Kuntjoro Adi Purjanto M.Kes. mengatakan, kesalahan melakukan coding akan berdampak pada kelancaran proses klaim pada BPJS Kesehatan sehingga selanjutnya akan memengaruhi kondisi keuangan RS.

“Pelatihan ini bertujuan memfasilitasi diskusi dua arah antara RS dan pembuat kebijakan tentang pengkodean untuk intervensi prosedur medis,” papar dr. Kuntjoro.

Model pembiayaan era JKN yang menerapkan model pembayaran retrospektif untuk INA CBG’s, memacu kebutuhan akan peningkatan kemampuan petugas RS memasukkan kode yang tepat untuk prosedur intervensi medis.

Selain itu, keselarasan pemahaman antara dokter, manajemen RS dan coders juga perlu diperbaharui terkait peraturan dan pedoman terbaru.

“Persi sebagai wadah yang menaungi kalangan perumahsakitan Indonesia memandang acara ini sangat penting untuk mendukung RS yang menjadi mitra BPJS Kesehatan dalam mengimplementasikan JKN, agar ke depannya proses klaim bisa berjalan lebih lancar,” jelasnya.

Modul pelatihan ini sendiri disusun oleh Persi dan PT Medtronic Indonesia bersama para klinisi, tim Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta tim Casemix.

Rencananya Med-Verify akan dilakukan di 14 RS di 11 kota yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Medan, Padang, Palembang, Denpasar, Mataram, Makassar serta Manado. Modul itu selanjutnya akan dibawakan tim klinisi dan tim coding RS tersebut kepada tim manajemen RS serta para dokter yang menuliskan diagnosa dan nantinya ditindaklanjuti petugas coding.

Berdasarkan data WHO pada 2018, lebih dari 300 juta penduduk dunia mengalami depresi. 60 juta diantaranya mengalami Bipolar dan 23 juta mengalami skizofrenia dan psikosis.

Terkait hal tersebut, The Golden Space Indonesia akan menyelenggarakan ALIVE FEST 2019. Sebuah festival hidup sehat dan meditasi urban pertama dan terbesar di Indonesia, yang menyuarakan akan pentingnya kesehatan mental dan emosional akan diselenggarakan di Plaza Indonesia pada tanggal 7 & 8 Desember 2019.

“Saat ini, masyarakat di Indonesia juga sedang dihadapkan pada meningkatnya tekanan dan tantangan di berbagai area kehidupan. Ini sangat mempengaruhi kesehatan mental,” jelas Robin Muljadi, Managing Director sekaligus ALIVE Director dari The Golden Space Indonesia.

Nantinya pada acara tersebut, lebih dari 20 pembicara akan membagikan kisah yang transformasional and inspiratif. Mencakup lebih dari 40 topik menarik seputar lima pilar kehidupan yaitu – Abundance Wealth, Loving Relationship, Inspiring Work, Vibrant Health dan Empowering Earth.

Festival yang akan ditargetkan bisa menarik lebih dari 2.000 pengunjung ini juga akan menampilkan ALIVE FEST Market yang hadir dengan 40 brand dan produk yang semuanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup sehat dan ramah lingkungan.

Selain itu, juga akan menghadirkan beberapa pembicara yang memang ahli di bidangnya masing-masing, yaitu Siobhan Coulter (Australia), Lucy Chan McFadyen dan Beatrice Lee (Malaysia), Nia Beyerlein (Austria).

Adapun pembicara ALIVE dari Indonesia adalah Stephanie Hermawan, Meilinda Soetanto, Robin Muljadi, Silvia Basuki, Bagia A. Saputra, Robby Soedargo, Helena Abidin, Irene Umar, Yodhananta Soewandi, Talita Setyadi.

Dalam festival ini juga digelar panel diskusi dengan topik yang relevan bagi masyrakat urban yaitu Eating for Impact, Green Economy in Action dan Women Wellness at Work. Turut hadir dalam panel diskusi adalah Dr. Susianto Tseng, Founder President dari World Vegan Organization, Ronaldiaz Hartanto, Anggie Lee, Tiara Eve, Helianti Hilman, Eva Celia, Desi Anwar, Svida Alisjahbana dan Ayu Hakim. Program musik, yoga, seni serta anak-anak juga akan memeriahkan festival ALIVE.

Banyak pendapat terkait keputusan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang mengambil alih peredaran obat. Ada yang pro, namun tak sedikit yang kontra. Menanggapi hal tersebut, dirinya buka suara menanggapi hal tersebut.

“Izin edar itu undang-undang bunyinya yang punya izin edar itu memang Kementerian Kesehatan. Selama ini ada Permenkes tahun berapa itu keluar didelegasikan. Kalau delegasinya saya perbaiki untuk tidak saya berikan kan, enggak apa apa,” tegas Terawan.

Menkes Terawan menyebutkan bahwa ketentuan tersebut sudah berlaku, hanya menunggu koordinasi dengan pihak terkait. Adapun alsannya, dirinya menilai bahwa hal ini perlu dilakukan demi efisiensi waktu yang lebih cepat dan gampang.

“Karena kita tidak menilai sebagai pengawas, tapi sebagai pre market. Kalau post market mengawasi pre market, ya jadinya pasti lama,” lanjutnya.

Jika ke depannya tercipta efisiensi waktu, linvestasi juga akan ikut turun. Sehingga harga produksi juga bisa ikut ditekan dan hal ini akan sangat menguntungkan.

“Mengawasinya ya tinggal dicek kayak apa. Kan punya terms and conditions, kita kan punya patokan sederhana yang bisa menilai itu dengan cepat,” tandasnya.