Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengusulkan penambahan anggaran untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2020 sebesar Rp22,07 triliun. Dari yang sebelumnya berjumlah Rp26,7 triliun menjadi Rp48,77 triliun.
Terawan mengatakan bahwa usulan anggaran tersebut sebagai bukti upaya pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat miskin dan tidak mampu kepada pelayanan kesehatan. Pun hal tersebut sesuai dengan Perpres nomor 75 tahun 2019.
“Jumlah peserta PBI yang dibiayai oleh APBN Rp48,77 triliun berjumlah 96,8 juta jiwa,” jelas Menkes Terawan saat Rapat dengan DPR RI Komisi IX, Jakarta dikutip dari siaran pers Kemenkes, Selasa (10/12/2019).
Dirinya melanjutkan, pembiayaan BPJS Kesehatan diketahui lebih banyak pada penyakit Katastropik. Berdasarkan data BPJS pada 2018 Kardiovaskular jadi penyebab tertinggi setelah Kanker dan Stroke.
Untuk kardiovaskular mencapai Rp10,5 triliun, kanker Rp3,4 triliun, dan stroke Rp2,5 triliun. Hal tersebut disebabkan tingginya utilisasi tindakan kuratif kardiovaskular, salah satunya dengan stent dan bypass.
“Ke depan hal ini perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dari sisi efektivitas dan efisiensinya,” tega Terawan.
Terawan mengatakan perlu deregulasi mengatur tentang manfaat medis yang tepat dan kelas standar. JKN merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai universal health coverage (UHC), sehingga, seluruh masyarakat memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.
“Kapan saja dan di mana saja mereka membutuhkannya tanpa kesulitan finansial. Ini mencakup berbagai pelayanan kesehatan esensial, termasuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif,” pungkasnya.
 pada 2020 sebesar){kind=link}