Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meminta kepada pihak-pihak terkai di sektor kesehatan untuk lebih inovatif dalam memproduksi alat kesehatan. Hal tersebut diungkapkannya pada rangkaian Hari Kesehatan Nasional ke-55 di ICE BSD, Tangerang.

“Dalam Pembangunan kesehatan semua sektor dituntut untuk semakin inovatif terutama untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil, bayi baru lahir, dan anak usia sekolah,” sebut Menkes Terawan.

Dirinya pun mengaku bangga karena bangsa Indonesia bisa mencipta beberapa alat kesehatan yang sangat inovatif dan tentunya dapat digunakan di kehidupan sehari-hari.

Mempersiapkan generasi unggul sangat penting, tegas Terawan, dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. Terlebih Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Untuk itu, semua penunjang kesehatan butuh inovasi mulai dari alat kesehatan hingga program kesehatan yang diterapkan.

Kemenkes berupaya mengembangkan cara baru yang dapat mengakselerasi pembangunan kesehatan nasional. Cara tersebut merupakan inovasi yang diterapkan dalam program kesehatan.

Di antara sekian inovasi, baru-baru ini Kemenkes telah meluncurkan produk inovasi, antara lain Aplikasi Online Monitoring Kerja Sama Kementerian Kesehatan dengan Mitra Asing, Aplikasi Online Integrated Depository and Monitoring System (IDeMS).

Aplikasi online Emergency Operation Center (EOC), Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga (SITKO), dan Aplikasi Bahan Baku Kosmetika (e-BBKOS).

Sebagai bentuk apresiasi, Kemenkes memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan Puskesmas di daerah, penghargaan karya anak bangsa bidang farmasi dan alat kesehatan, dan menggelar Indonesia Healthcare Forum (IndoHCF) Awards ke-3 tahun 2019.

“Saya sangat apresiasi adanya penghargaan ini dari karya anak bangsa untuk turut serta memikirkan solusi atas permasalahan bersama, khusus di bidang kegawatdaruratan, alat kesehatan, teknologi kesehatan, Germas, dan insan berprestasi di bidang kesehatan lainnya,” pungkas Terawan.

Akuisi Google terhadap produsen jam tangan pintar Fitbit menimbulkan banyak pendapat. Tak semuanya senang dengan hal tersebut. Salah satu yang khawatir adalah badan antimonopoli Uni Eropa. Margrethe Vestager, kepala organisasi tersebut menyoroti keamanan data yang nantinya akan terjadi.

“Secara umum, kami mengkhawatirkan data karena merger perusahaan,”kata Vestager, dikutip dari Reuters. Dirinya melanjutkan, bahwa ada kegelisahan diantara regulator jika perusahaan yang menyimpan banyak data menjadi target penawaran.

Seperti diketahui, Fitbit selama ini memproduksi jam tangan pintar yang dapat mengukur kesehatan pemakainya, perusahaan tersebut mengumpulkan data-data kesehatan dari para pemakainya.

Google resmi membeli perusahaan perangkat wearable Fitbit senilai USD 2,1 miliar (setara Rp 29,3 triliun).

Dalam keterangan resmi di blog perusahaan, Senior Vice President bidang Perangkat dan Layanan Rick Osterloh mengatakan, pembelian Fitbit merupakan, “peluang untuk berinvestasi lebih banyak pada bidang Wear OS, seiring dengan pengumuman produk wearable Made Google ke pasaran.”

Sebelumnya, dalam laporan Reuters, Google disebut-sebut tengah dalam pembicaraan untuk membeli vendor pelacak kebugaran itu.

Berbagai protes terkait kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mencapai 100%, nampaknya berhasil membuat permerintah bergeming.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa pemerintah berencana menyubsidi iuran BPJS Kesehatan kelas III. Jika subsidi ini terlaksana, tarif untuk peserta kelas III akan berkurang dari Rp 42.000 ke Rp 25.500.

Ini berarti, khusus iuran kelas III kembali seperti semula sebelum kenaikan. Menkes Terawan juga mengaku sudah membicarakan rencana subsidi ini dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Selanjutnya, ia juga akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

“Itu kan harapan saya dan saya akan selesaikan,” jelas Terawan di Istana Kepresidenan.

Kendati begitu, dirinya juga belum tahu pasti berapa banyak dana yang harus digelontorkan untuk subsidi ini.

“Yah saya tak kerjakan, katanya suruh cepat-cepat, doain ya,” kata Terawan.

Ia pun mengakui bahwa rencana subsidi ini muncul setelah masyarakat menyampaikan protes atas kenaikan iuran BPJS. Dan ini berarti menurut Terawan, pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat tersebut.

Selama ini, subsidi pemerintah hanya untuk peserta BPJS kategori penerima bantuan iuran (PBI). Presiden Jokowi sebelumnya menyebut ada 96 juta peserta BPJS kategori PBI yang disubsidi oleh pemerintah. Anggaran total yang digelontorkan pemerintah untuk subsidi itu pada tahun 2019 senilai Rp 41 triliun.

Rumah Sakit (RS) JIH Solo resmi beroperasi untuk masyarakat. Hal ini ditandai dengan acara Grand Launching RS JIH Solo, Sabtu (9/11). Rumah sakit yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto No 118 Solo itu memiliki gedung 10 lantai dengan delapan jenis kamar rawat inap.

Direktur Utama RS JIH Solo, Didit Novianto mengatakan bahwa pengelolaan dipegang oleh PT Yabinstra Medika Farma, memegang saham 90 persen serta PT Unisia Medika Farma dengan saham 10 persen.

“Kenapa hari-hari dipilih yang hari bersejarah karena visi rumah sakit mewujudkan Rumah Sakit JIH Solo sebagai rumah sakit pilihan berdasarkan Rahmatan Lil Alamin dengan nilai-nilai profesional, modern dan berdasarkan nilai-nilai keislaman,” ungkap dokter spesialis penyakit dalam tersebut saat jumpa pers seusai acara Grand Launching.

Dia melanjutkan, RS JIH Solo mempunyai lima layanan unggulan yakni Mom and Kids Center, Hearing center, Trauma Center, Minimal Invasive Procedure Center, dan Healty Life Center. Pun,

Tak hanya itu, mereka juga menyediakan 104 tempat tidur pasien yang dibagi menjadi delapan kelas mulai kelas 3 sampai president suite. Ditunjang tenaga ahli sekitar 61 dokter spesialis, sembilan dokter umum, dan tiga dokter gigi. Selain itu, Didit menyatakan alat-alat yang dimiliki termutakhir.

“RS JIH Solo memberi pembeda, kami berusaha memberikan nilai-nilai keislaman, kami sudah mendapatkan sertifikasi halal. Artinya produk-produk yang dijual di RS JIH Solo adalah produk-produk halal, itu salah satu upaya kami mewujudkan halal hospital,” pungkasnya.

PT Phapros menyatakan siap memproduksi produk alat kesehatan pengisi tulang (bone filler) secara massal serta memasarkannya pada tahun depan.

Produk pengisi tulang (bone filler) merupakan ni merupakan produk biomaterial hydroxyapatite yang digunakan pada kasus-kasus ortopedi seperti patah tulang dan tulang keropos. Adapun pengembangannya dilakukan melalui tahap riset panjang perusahaan farmasi itu dengan peneliti dari RSUD Dr.Soetomo, Surabaya.

Produk ini sendiri menggunakan bahan baku dari tulang sapi sehingga terjamin keamanannya. Direktur Utama Phapros Barokah Sri Utami menjelaskan bahwa bone filler ortopedi yang dikembangkan perseroan merupakan produk bone filler biologi pertama yang dikembangkan oleh industri farmasi dan alkes dalam negeri.

Lebih lanjut, dirinya juga menyatakan bahwa ada beberapa pertimbangan perusahaan mengembangkan alkes pengisi tulang (bone filler). Diantaranya karena angka kasus kecelakaan di Indonesia yang menyebabkan cedera tulang cukup tinggi, serta belum adanya perusahaan farmasi dan alkes dalam negeri yang mengembangkan produk biomaterial serupa.

“Selama ini, kita bergantung pada produk bone filler impor. Sehingga diharapkan dengan adanya bone filler buatan anak bangsa ini mampu menekan dominasi bone filler impor,” sebut wanita yang biasa dipanggil Emmy tersebut.

Untuk target penjualan, perkiraan akan masih di bawah Rp 10 miliar pada tahun depan. Meski demikian, perusahaan optimistis perolehan tersebut akan meningkat karena adanya program BPJS Kesehatan dan kebijakan Kemenkes yang memprioritaskan penggunaan produk alkes dalam negeri di setiap rumah sakit.

Untuk diketahui, atas pengembangan profuk ini, Phapros menerima Penghargaan Karya Anak Bangsa di Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2019 di Serpong, Tangerang, Banten.

Setelah sukses membangun Rumah Sakit Umum Syubbanul Wathon di Tegalrejo, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Lippo Group akan meneruskan kolaborasi pembangunan rumah sakit di tiga kota lain, yakni Wonosobo, Cirebon, dan Jepara.

Kami akan kembali bekerja sama dengan PBNU untuk beberapa RS seperti di Wonosobo, Jepara, dan Cirebon,” ujar Chairman Lippo Group Mochtar Riady.

Mochtar mengatakan, jika tidak ada hambatan, pembangunan RS di tiga daerah tersebut diharapkan dapat mulai dilaksanakan pada tahun depan. Pun dirinya mengaku bahwa rencana pembangunan rumah sakit di beberapa daerah dilakukan karena pihaknya menganggap kesehatan sebagai faktor terpenting yang menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat.

“Saya merasa kesehatan merupakan hal terpenting sehingga saya berpesan kepada anak-anak saya kalau Tuhan memberi rezeki, maka jangan sampai lupa untuk bangun RS untuk banyak orang. Itulah alasannya kami bangun banyak RS di daerah-daerah pelosok,” sebut Mochtar.

Dia berharap agar kerja sama Lippo Group dengan PBNU dan berbagai pihak terkait juga bisa menjadi inspirasi dan contoh bagi pihak lainnya untuk turut membangun dan mengembangkan fasilitas kesehatan di daerah.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyambut baik partisipasi aktif dari Lippo Group sebagai pihak swasta dalam upaya peningkatan fasilitas kesehatan melalui pembangunan beberapa RS di Jawa Tengah.

Ganjar menilai langkah yang bakal dilakukan Lippo Group dapat membantu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi isu-isu di bidang kesehatan seperti persoalan stunting, tingkat kematian ibu melahirkan, dan berbagai persoalan lainnya.

“Dukungan berupa pembangunan fasilitas kesehatan ini sejalan dengan program Presiden Jokowi yang ingin mendorong SDM Indonesia yang lebih maju dengan memperhatikan aspek kesehatan sejak dari dalam kandungan,” tandas Ganjar.

Rumah Sakit Umum Syubbanul Wathon di Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah diresmikan pada Kamis (7/11/2019). Rumah sakit tersebut merupakan hasil kemitraan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Yayasan Syubbanul Wathon dan Lippo Group.

Peresmian dilakukan secara simbolis melalui penandatanganan prasasti oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, dan disaksikan oleh pendiri sekaligus Chairman Lippo Group Mochtar Riady, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, serta manajemen RSU Syubbanul Wathon dan Siloam Hospitals Group.

Wapres menyampaikan apresiasinya terkait pembangunan RSU Syubbanul Wathon ini. Dan dirinya berharap, dengan dibangunnya RSU tersebut diharapkan layanan kesehatan masyarakat sekitar Tegalrejo, Magelang bisa lebih meningkat.

“RS ini diharapkan tidak hanya mengobati pasien yang sakit, tetapi juga melakukan promosi untuk pencegahan,” sebutnya.

Sementara itu, pendiri sekaligus Chairman Lippo Group Mochtar Riady mengatakan bahwa kemitraan ini adalah pilot project kolaborasi PBNU dan Lipo Group yang pertama di bidang pembangunan sarana pelayanan kesehatan. DImana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui penyediaan sarana pelayanan kesehatan berkualitas dan memperbaiki ekonomi masyarakat lewat program pemberdayaan.

Dirinya berharap, sinergi antara PBNU dan Lippo Group ini mampu menjadi contoh dalam menerapkan rencana pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di kawasan lain.

“Kami berharap pembangunan RSU Syubbanul Wathon ini bisa dicontoh dan ditiru oleh daerah-daerah lainnya untuk pengembangan fasilitas kesehatan dan kedokteran,” tutupnya.

Berbagai strategi telah digulirkan oleh Kementrian Kesehatan untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Salah satunya adalah dengan melibatkan unicorn. Sebutan untuk perusahaan rintisan (startup) dengan nilai kapitalisasi lebih dari USD 1 miliar. Indonesia sendiri tercatat memiliki lima unicorn, yaitu GoJek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka dan Ovo.

Menkes Terawan mengatakan, pelibatan unicorn dilakukan untuk menghapus sekat dinding pelayanan dokter tanpa melibatkan anggaran BPJS Kesehatan. Kementerian Kesehatan sendiri telah memiliki aplikasi konsultasi medis gratis bernama Sehatpedia.

Di dalam aplikasi itu terdapat 638 dokter yang mau memberikan informasi atau konsultasi secara gratis. Terawan berencana menghubungkan aplikasi tersebut dengan platform milik para unicorn tersebut.

“Aplikasi itu milik Kemenkes, itu bisa saya sambungkan dengan para unicorn. Sehatpedia ini sudah terjadi dan tidak ada pemungutan biaya sama sekali. Ada 638 dokter yang nyata-nyata mau memberikan informasi tanpa meminta bayaran,” jelas Terawan seperti dilansir oleh situs CNN.

Selain itu, pihaknya juga masih memiliki empat cara lain, yakni membentuk tim kecil yang akan membahas upaya penanggulangan defisit JKN, melakukan gerakan moral untuk menangani masalah BPJS, mendorong keterlibatan filantropis dalam menangani masalah defisit JKN, serta berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menurunkan harga obat.

Lebih lanjut, pihaknya juga akan menata kembali formularium nasional (fornas) atau daftar penyediaan jenis dan harga obat yang menjadi acuan untuk pelayanan kesehatan JKN serta meningkatkan penggunaan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Untuk diketahui, kondisi keuangan BPJS Kesehatan semenjak melaksanakan Program JKN memang tidak pernah sehat. Setiap tahun, mereka selalu mengalami defisit anggaran. Bahkan pada 2015, defisit keuangan mereka mencapai Rp 3,8 triliun. Dan tahun ini diperkirakan defisit melejit hingga Rp 32 triliun.

Selain menurunkan angka balita pendek (stunting) dan memperbaiki program JKN-KIS, menurunkan harga obat dan meningkatkan penggunaan alat kesehatan (alkes) di dalam negeri menjadi beberapa hal dari prioritas pemerintah RI periode sekarang, khususnya Kementrian Kesehatan (Kemenkes).

Pasalnya, kebijakan menurunkan harga obat dan meningkatkan penggunaan alkes diharapkan bisa menekan tingginya biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit (RS), yang pada akhirnya juga mengurangi beban pembiayaan program JKN-KIS yang terus mengalami defisit setiap tahunnya.

Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa Kemenkes akan melaksanakan sejumlah strategi akan dilakukan untuk mencapai hal tersebut.

Pertama, memperbaiki regulasi untuk mempercepat obat generik masuk ke pasar. Kedua, dilakukan deregulasi penerbitan izin edar bagi industri. Ketiga, mendorong investasi untuk meningkatkan produksi obat generik dan alat kesehatan di Indonesia. Keempat, memfasilitasi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, seperti biopharmaceutical, vaksin, bahan farmasi aktif atau active pharmaceutical ingredient (API) kimia.

Khusus terkait penggunaan alkes dalam negeri, Kemkes akan menjamin ketersediaan dan memudahkan keterjangkauannya. Strategi yang dilakukan ke depan, di antaranya meningkatkan pengawasan implementasi regulasi kewajiban penggunaan alkes dalam negeri, dan mendorong investasi serta insentif regulasi serta akses pasar bagi alkes dalam negeri.

“Kemandirian di bidang obat dan alat kesehatan akan kita lakukan, di mana kita mendorong penggunaan produk dalam negeri. Untuk obat menjadi murah, bahan bakunya bisa (diproduksi) dari dalam negeri,” ucap Terawan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (5/11/2019) malam.

Pihaknya, lanjut Menkes Terawan, akan mengembangkan terobosan dengan meningkatkan penggunaan obat maupun metode pengobatan tradisional. Dirinya berencana membentuk semacam intercontinental wing terkait pengobatan herbal sebagai upaya pencegahan maupun rehabilitasi nonmedis.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri yang akan diberlakukan mulai Januari 2020 masih bisa diminimalkan dengan penurunan kelas, khususnya bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas I dan kelas II yang bisa dilakukan secara resmi.

Berdasarkan informasi dari laman BPJS Kesehatan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi peserta yang ingin turun kelas.

Yang pertama adalah, kelas rawat dapat dilakukan setelah satu tahun dan harus diikuti perubahan kelas rawat seluruh anggota keluarga. Artinya, peserta yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta kelas I dan II bisa turun kelas ke kelas rawat II dan III beserta seluruh anggota keluarga.

Pemberlakuan perubahan kelas bisa dilakukan satu bulan setelahnya. Misalnya, peserta yang melakukan perubahan kelas perawatan pada bulan berjalan, maka kelas perawatan barunya berlaku pada bulan selanjutnya.

Sementara persyaratan yang dibutuhkan untuk perubahan kelas rawat yaitu Kartu Keluarga asli dan fotokopi. Bagi peserta yang belum melakukan autodebet rekening tabungan maka perlu juga melengkapi fotokopi buku rekening tabungan BNI, BRI, Mandiri, atau BCA.

Peserta bisa mengajukan penurunan kelas rawat bisa dilakukan ke kantor cabang, kantor kabupaten-kota BPJS Kesehatan, Mall Pelayanan Publik, atau Mobile Customer Service dengan mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) lalu mengambil nomor antrean pelayanan loket perubahan data dan menunggu antrean.

Namun bila ingin lebih ringkas peserta juga bisa mengajukan penurunan kelas kepesertaan dengan menelpon BPJS Kesehatan Care Center di 1500 400 atau mengunduh aplikasi Mobile JKN di ponsel pintar lalu klik menu ubah data peserta yang diikuti memasukkan data perubahan.

Untuk diketahui, seluruh peserta kelas rawat BPJS Kesehatan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dari segi tindakan medis ataupun obat-obatan. Yang membedakan antara kelas III, kelas II, dan kelas I adalah saat peserta menjalani rawat inap di rumah sakit yang akan ditempatkan pada kamar sesuai kelas peserta.