PT Kimia Farma (Persero) Tbk dikabarkan telah menganggarkan dana sebesar Rp 3,5 triliun tahun ini. Dari total tersebut, salah satu perusahaan farmasi raksasa di Indonesia ini menyisihkan Rp 2,3 triliun untuk mengakuisisi perusahaan.

“Total Rp 3,5 triliun itu organik sama unorganik. Nah, untuk unorganik, akusisi Rp 2,3 triliun,” ujar Direktur Utama Kimia Farma Honesti Basyir di Hotel Grand Mercure, Jakarta, sebagaimana dikutip dari situs katadata.com.

Dia mengatakan target perusahaan yang akan diakuisisi ini untuk melengkapi usaha yang sudah dijalankan oleh Kimia Farma selama ini. Utamanya perusahaan-perusahaan yang memiliki produk berbeda dengan yang diproduksi Kimia Farma.

Kendati begitu, dirinya tidak merinci lebih banyak soal rencana akuisisi tersebut. Dia hanya berharap rencana tersebut dapat direalisasi pada semester I tahun ini. “Saya tidak boleh ngomong apa-apa, karena masih on progress. Mudah-mudahan di tahun ini selesai, semester l,” ucapnya.

Direktur Keuangan Kimia Farma IGN Suharta Wijaya menambahkan bahwa perusahaannya berencana mengakuisisi 6 atau 7 perusahaan dalam negeri di tahun ini. Perusahaan yang sedang dipantau bergerak di bidang obat-obatan injeksi, alat kesehatan, kosmetik, dan rumah sakit.

“Saat ini sedang tahap due diligence (uji tuntas) dengan perusahaan ini, tapi prosesnya masih panjang. Paling besar potensinya untuk diakuisisi perusahaan farmasi (obat-obatan injeksi),” jelas Suharta.

Perusahaan riset pasar Netscribes, Inc baru-baru ini menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa potensi pasar produk atau layanan Telehealth di seluruh dunia akan mencapai nilai USD 25,30 miliar pada 2022.

Faktor utama yang memicu melonjaknya produk ini tak lain adalah dampak kemajuan teknologi dan infrastruktur kesehatan.

Kendati begitu, teknologi ini bukan tak memiliki kendala dalam pemsarannya. Tingginya biaya instalasi teknologi ini serta terbenturnya masalah dengan peraturan dalam negeri tiap negara menjadi faktor utama. Selain itu, penetrasi internet yang rendah khusunya di negara dunia ketiga, menjadi faktor lain yang menghambat.

Amerika Utara diperkirakan akan memegang pangsa pasar terbesar sepanjang periode 2017-2022, sedangkan kawasan Asia Pasifik diperkirakan akan mengalami pertumbuhan tertinggi.

Perbaikan infrastruktur kesehatan diharapkan bisa menarik lebih banyak dana dan investasi serta mendukung pertumbuhan teknologi baru seperti layanan telehealth.

Peningkatan populasi usia lanjut mendorong pasar Telehealth di Eropa. Jerman berkontribusi secara signifikan karena ketersediaan internet berkecepatan tinggi, penggunaan kartu eHealth, dan penetrasi telepon seluler yang tinggi.

Kabar kurang sedap muncul dari industri alat kesehatan (alkes) tanah air. Pasalnya, produsen lokal posisinya semakin berada di ujung tanduk. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) Ade Tarya Hidayat.

“Saat ini kondisi kami ngos-ngosan hadapi serbuan impor, serta semakin sulitnya mencari investor,” ujar Ade Tarya di Jakarta (11/3/2018).

Dirinya melanjutkan, minimnya dukungan pemerintah membuat semakin sulitnya industri Alkes dlam negeri untuk bergerak. Seharusnya, pihak pemerintah mendorong penyerapan produk domestik pada pengadaan alat kesehatan dan fasilitas milik negara.

“Salah satu kendala yang menahan laju pertumbuhan kita kan karena kecenderungan konsumen lebih mengutamakan produk impor,” ujarnya.

Manajer Eksekutif Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indo­nesia (Aspaki) Ahyahudin Sodri mengamini hal tersebut. Menurutnya, saat ini produk impor mendominasi hingga 92 persen. Padahal, pasar industri alat kesehatan nasional pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp 13,5 triliun.

“Dominasi impor ini sudah lama karena harus diakui juga kita masih minim inovasi. Ini yang harus segera dibenahi,” pungkasnya.

Canon Medical Systems baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka telah resmi membeli Fysicon B.V, sebuah perusahan teknologi kesehatan yang berbasis di Belanda.

Fysicon memiliki portofolio sistem pemantauan kardiovaskular yang cukup banyak melayani banyak rumah sakit di wilayah Eropa dan Amerika. Sistem yang mereka miliki mampu membaca bentuk gelombang jantung dan menilai fungsi jantung.

Pada bulan September, perusahaan tersebut menerima persetujuan Badan Pengawas Kesehatan dan Makanan Amerika Serikat (FDA) untuk menjual sistem pemantauan hemodinamik QMAPP. Produk tersebut dilengkapi dengan semua parameter pemantauan pasien dan memiliki hingga 32 saluran bipolar intra-cardiac untuk prosedur elektrofisiologi.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, 17,7 juta orang per tahun meninggal karena penyakit kardiovaskular. Penyakit ini menyumbang 31 persen dari semua kematian global.

Canon memiliki rencana untuk menggabungkan produk Fysicon dengan sistem angiografi X-ray. Selain itu, dengan menggabungkan teknologi IT perawatan kesehatan dari kedua perusahaan, mereka dapat menawarkan solusi perawatan menyeluruh kepada pelanggan untuk masa pra-operasi maupun pasca operasi.

“Saya percaya bahwa pengalaman dan keahlian kedua perusahan (Fysicon dan Canon) pasti akan berguna dalam membantu memecahkan tantangan dalam dunia klinis,” pungkas Linda Elberse, CEO Fysicon.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) menyelenggarakan Seminar dan Rapat Kerja (Rakernas) di Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya, Rabu (7/3/2018).

Perhelatan tersebut mengusung tema “Muhammadiyah Membangun Kesehatan bangsa”.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan guna membahas sinergi strategis antara Muhammadiyah dan Pemerintah dalam bidang Kesehatan, Kemitraan denga BPJS di era JKN serta implikasinya pada pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan Klinik Muhammadiyah.

Tak hanya itu, pengembangan gerakan 1.000 klinik kesehatan dan revitalisasi kembali spirit ideologi dakwah Muhammadiyah di Bidang kesehatan menjadi bagian dalam perhelatan ini.

Haedar juga berharap MPKU melalui Rakernas kali ini dapat mempertajam basis nilai berbagi kepada duafa, membangun etos kerja yang berbasis pemberdayaan dan memposisikan dengan partisipasi aktif.

Sementara itu, Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo dalam kesempatan tersebut mengungkapkan apresiasinya kepada Ormas Muhammadiyah, karena telah ikut berperan aktif dalam menangani kesehatan dan pendidikan di Jatim. Bahkan Muhammadiyah telah memiliki 30 rumah sakit yang dapat melayani masyarakat di Jatim.

“Sumbangannya banyak sekali dari Muhammadiyah. Ada 30 rumah sakit di Jatim. Apalagi timnya turun untuk menjelaskan kepada masyarakat pola hidup sehat,” tuturnya

Dalam Seminar dan Rakernas ini turut hadir Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo, Menteri Kesehatan RI tahun 1998 – 2002 Achmad Sujudi, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia H Hasbullah Thabrany, Sesditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Agus Rohim, serta Sejarawan dan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, H Abdul Munir Mulkhan.

Indonesia Healthcare Forum bekerjasama dengan IDSMed akan kembali mengadakan program penghargaan IndoHCF Awards 2018 guna berkontribusi dan mendorong inovasi alat kesehatan lokal. Mengingat pasar alat kesehatan Indonesia tahun 2018 ini diperkirakan melampaui 1 miliar dollar AS, atau setara Rp 13,5 triliun namun 92 persennya masih didominasi produk luar.

“Dari data konservatif yang kita peroleh pasar alkes kita itu tembus 1000 juta dolar AS. Kalau dirupiahkan Rp 13,5 triliun. Itu masih didominasi produk luar misalnya alat CT-Scan impor nilainya bisa Rp 8 miliar. Hitung saja kalau mereka menjual 10 buah. Sementara produsen alkes lokal masih berkutat di teknologi tempat tidur yang harganya mungkin hanya Rp 30 juta, bahkan ada yang lebih murah,” kata Ahyahudin Sodri, Manajer Eksekutif Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) pada konferensi pers IndoHCF Award II- 2018 di Kota Kasablanka, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Ramli Laukaban, VP Director idsMed Indonesia mengatakan, pihaknya menggandeng IndoHCF karena visi yang sama untuk menggerakkan inovasi dan layanan kesehatan di Indonesia.

“Maka kita dorong melalui penghargaan bagi individu yang melakukan sesuatu yang ekstra terkait kategori-kategori dalam IndoHCF Award,” kata Ramli.

Ini adalah kedua kalinya ajang ini diadakan. Karya-karya sebelumnya telah diabadikan di dalam sebuah buku.

“Kami sudah terbitkan buku mengenai harapan dan kenyataan JKN. Juga buku yang memuat 10 besar inovasi per kategori dari IndoHCF Award 2017. Ini bukan milik idsMed. Tetapi diinformasikan kepada siapa pun yang ingin mengembangkan inovasi terbaik untuk menjadi produk nasional,” kata Ketua Umum IndoHCF, Dr. dr. Supriyantoro, SpP, MARS.

Berbagai tantangan yang dihadapi oleh pengelola rumah sakit di wilayah DKI Jakarta, terutama terkait tingginya biaya operasional serta kaitannya dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membuat Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan (IRSJAM) mengadakan pertemuan dan diskusi dengan Gubernur DKI Anies Baswedan

“Kami telah memaparkan pentingnya pembayaran yang terjadwal dengan baik bagi cash flow RS dan problematika yang dihadapi ketika pembayaran dari BPJS tertunda. Bapak Gubernur sangat concern dan mepertimbangkan dana talangan dari Bank DKI,” kata Wakil Ketua IRSJAM Rachmat Mulyana Memet, dikutip dari situs PD Persi.

Pengurus IRSJAM, lanjut Rachmat, juga mendiskusikan upaya revisi sistem penghitungan Ina CBGs yang menjadi dasar tarif JKN. Hingga saat ini, DKI Jakarta masih tergabung dalam regional 1 Pulau Jawa.

“Sehingga tentu ada kesulitan, tentu DKI seharusnya tidak bisa disamaratakan, karena INA CBGs yang berlaku saat ini, untuk RS di Jakarta ini sama dengan RS di Bojonegoro. Padahal Upah Minimum Provinsi, nilai pajak dan lainnya tentu jauh berbeda. Khusus tentang ini memang masih butuh proses, namun akan terus kami perjuangkan.”

Dirinya melanjutkan bahwa materi diskusi dengan Gubernur DKI lainnya juga mengupas keluhan mengenai banyaknya regulasi yang terkait rumah sakit. “RS di Jakarta ini ga berurusan dengan sedikitnya 41 butir aturan, beliau berjanji akan berupaya menyederhanakannya.”

Permohonan serupa juga diajukan terkait berbagai pentarifan yang berlaku bagi RS yang merupakan entitas bidang kesejahteraan sosial, namun disamakan dengan bisnis lain seperti hotel.

“Tarif yang kita bayarkan ini sama dengan hotel, baik itu berupa solar, listrik hingga air,” tutup Rachmat.

Dinas Kesehatan (Dinkes) kota Batam menganggarkan Rp 1,5 miliar tahun ini untuk melengkapi beberapa perlatan medis untuk Puskesmas Tanjunguncang yang baru beroperasi Februari lalu.

“Beroperasi sudah, namun untuk alat kesehatan (alkes) masih belum lengkap,” kata Kepala Dinkes Kota Batam, Didi Kusmasjadi, Sabtu (3/3).

Ia menjelaskan pelayanan medis yang dibuka masih yang umum saja dengan peralatan yang belum lengkap. Seperti perawatan untuk pelayanan gigi masih belum ada. “Inilah yang lagi kami pesan di e-Katalog alkesnya, agar pelayanan bisa lebih maksimal lagi,” ujarnya.

Hampir satu bulan dibuka, pelayan di Puskesmas Tanjunguncang cukukp ramai. Pasien yang biasanya berobat di Puskesmas Batuaji sangat terbantu dengan beroperasinya yang di Tanjunguncang ini.

“Meskipun pelayan kami belum maksimal, Alhamdulillah bisa membantu warga sekitar,” imbuhnya.

Selain permasalahan alkes, pihaknya juga masih menggunakan tenaga medis yang juga bertugas di puskemas lain. Didi mengungkapkan hingga saat ini kepala puskesmas juga masih dijabat Pelaksana tugas. “Untuk nama-namanya sudah kami usulkan ke pimpinan. Tinggal menunggu surat keputusan (SK) dari pimpinan saja,” tambah mantan Direktur RSUP Kepri ini.

Menunggu SK turun tentu pelayanan harus tetap jalan. Disinggung mengenai tenaga medis lainnya seperti perawat hingga dokter Didi mengau tidak ada penambahan atau perekrutan tahun ini. “Kami masih memanfaatkan yang ada dulu. Jika kurang mungkin tahun depan baru dilakukan perekrutan,” jelasnya.

Dia berharap proses pemesanan alkes ini bisa berjalan dengan baik sehingga tahun ini Puskesmas Tanjunguncang memiliki alkes yang lengkap.

“Prosenya sudah jalan, jika tak ada kendala mungkin pertengahan tahun sudah ada,” tutupnya.

Sebagai salah satu anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional di forum OKI, terutama dalam hal yang terkait dengan kesehatan.

Pasalnya, selain sebagai salah satu anggota OKI yang industri vaksinnya diakui WHO,Indonesia juga merupakan Lead Country Coordinator Group OKI untuk kerja sama obat-obatan, vaksin dan teknologi medis, serta sebagai centre of excellence untuk pengembangan vaksin dan bioteknologi.

“Dengan total pendapatan domestik bruto sekitar US$6,5 triliun pada 2016, OKI sangat potensial bagi diplomasi ekonomi bidang kesehatan,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Febrian Ruddyard.

Tak hanya itu, Indonesia disebut sebagai negara dengan jejak politik yang baik di OKI, berkat keterlibatan dalam berbagai isu penting, seperti Palestina dan Rohingya

Kendati begitu, Febrian mengakui tantangan pengembangan industri kesehatan tetap ada. Sebagai contoh, pasar alat kesehatan (alkes) nasional yang masih didominasi produk impor.

“Tetapi, peluang pasar di luar negeri tetap perlu dipertimbangkan, terutama di negara atau kawasan di mana Indonesia memiliki citra baik,” pungkas Febrian.