Dalam pelaksanaan JKN-KIS, kecurangan berpotensi besar terjadi. Baik itu dilakukan oleh pemberi layanan (fasilitas kesehatan, penyedia obat dan alat kesehatan), peserta maupun BPJSK sendiri. Dari peserta, potensi kecurangan tersebut bisa berupa pemalsuan kartu atau identitas, dan menggunakan kartu milik orang lain.

Hasil lanjut dari audit program JKN-KIS yang dilakukan oleh pengelola BPJS Kesehatan menemukan bahwa ternyata sistem sidik jadi mencegah tindakan kecurangan (fraud).

Untuk itu, per Mei 2019 BPJS Kesehatan (BPJSK) akan mulai memberlakukan sistem finger print (fitur sidik jari) untuk pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di rumah sakit (RS). Tak hanya mencegah potensi kecurangan namun diharapkan bisa ebih memudahkan pasien saat mendapatkan layanan di RS.

Awalnya sistem sidik jari ini terlebih dahulu diterapkan untuk peserta hemodialisis. Kemudian sekarang diperluas untuk pasien rawat inap, rehabilitasi medik, pelayanan mata, dan jantung.

“Penggunaan sidik jari wajib untuk semua RS, namun sekarang ini (didahulukan) untuk RS yang siap alat sidik jarinya,” terang Kepala Humas BPJSK Iqbal Anas Ma’ruf.

Iqbal juga mengatakan bahwa penerapan sidik jari bertujuan untuk simplifikasi administrasi, mengurangi foto kopi atau penggunaan kertas, dan memudahkan pasien ketika kehilangan atau lupa kartu.

Sekedar informasi, saat ini jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 220,4 juta jiwa lebih atau 83,5% dari total penduduk Indonesia. Pemerintah menargetkan di akhir 2019 nanti tercapai Universal Health Coverage (UHC), di mana 100% penduduk Indonesia atau totalnya 257,5 juta orang terlindungi JKN-KIS.

PT Mitra Keluarga Karyasehat (MIKA), perusahaan pengelola haringan rumah sakit Mitra Keluarga menyatakan telah merampungkan akreditasi Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) ulang atau reakreditasi BPJS Kesehatan guna memenuhi syarat menjadi mitra.

Dikutip dari situs Kontan.co.id, langkah ini dilakukan agar Mitra Keluarga bisa terus menyediakan akses kesehatan kepada masyarakat, terutama kepada peserta Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Aditya Widjaja, Investor Relation MIKA menjelaskan bahwa perusahaan memang baru menjadi mitra BPJS Kesehatan pada 2018, sehingga masih mengantongi izin penyelenggaraan BPJS Kesehatan sampai akhir 2019 mendatang.

Dirinya melanjutkan, memang besaran pendapatan MIKA dari BPJS Kesehatan belum terlalu maksimal. Bahkan di akhir tahun 2018, pendapatannya hanya menyumbang sebesar 8% dari total keseluruhan pendapatan. Untuk itu mereka menargetkan besaran target pendapatan secara khusus dari fasilitas BPJS Kesehatan tahun ini.

Untuk diketahui, MIKA telah mengakuisisi RS Bina Husada dan RS Mutiara Hati pada Januari 2019. Dengan strategi tersebut di Kuartal I, MIKA menargetkan pihaknya dapat meraup peningkatan pendapatan sebesar 11% – 13% pada 2019.

PT Kimia Farma dikabarkan akan akan mengakuisisi dua rumah sakit yang beroperasi di wilayah Jakarta. Untuk merealisasikan hal ini, perusahaan farmasi ini harus merogoh kocek sebesar 1 triliun.

“Nilai akusisi kedua rumah sakit tersebut Rp 1 triliun, lokasinya di Jakarta,” ungkap Direktur Utama Kimia Farma Honesti Basyir. Kendati demikian, Honesti belum mau meyebutkan nama kedua rumah sakit tersebut. Namun dirinya memastikan rumah sakit itu terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan milik swasta.

Dia juga menjelaskan, untuk mendukung pertumbuhan non-organik melalui akusisi, Kimia Farma telah mengalokasikan dana investasi sebesar Rp 1,7 triliun di 2019.

Ini merupakan bagian dari alokasi belanja modal yang dianggarkan sepanjang tahun ini sebesar Rp4,2 triliun. Honesti menambahkan, dana belanja modal juga akan digunakan untuk menambah 5-6 outlet.

“Nambah, tapi enggak besar. Karena kita ingin stabil dulu,” katanya.

Untuk diketahui, sebelumnya Kimia Farma saat ini juga tengah membidik dua perusahaan farmasi asal Vietnam untuk diakuisisi.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Pekanbaru dikabarkan mulai mencari dan membeli alat kesehatan (alkes) yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Madani. Sedangkan sumber dana pembelanjaan alkes ini bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, beberapa hari lalu mengatakan, DAK diterima dari pemerintah pusat sebesar Rp23 Miliar. Dan akan digunakan untuk pembelian untuk pengadaan alat kesehatan seperti instalasi rawat inap dan rawat jalan. Spesifikasi alkes yang diinginkan sudah tertera di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Elektronik (e-LKPP)

“Kami sudah mencari alkes yang diinginkan melalui e-katalog. Alat dan spesifikasinya sudah ada di e-LKPP,” jelas Indra.

Jadi, Dinkes Pekanbaru tinggal mencari melalui e-LKPP. Alkes yang dibutuhkan dapat dicari melalui sistem ini.

“Kita tinggal klik mana yang dibutuhkan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Firdaus mengatakan bahwa pengadaan peralatan medis (alat kesehatan) sudah diupayakan dalam bentuk komitmen lisan kepada pemerintah pusat. Pengadaan alat kesehatan juga akan diupayakan melalui dana alokasi khusus (DAK).

“Kami harapkan komitmen lisan dengan pemerintah pusat berupa 25 alat kesehatan dapat terwujud,” harap Firdaus.

Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.

Itu kenapa rumah sakit wajib melakukan akreditasi dalam upayanya meningkatkan mutu pelayanan secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali. Hal ini tercantum dalam undang-undang nomor 44 tahun 2009

Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Djoti Atmodjo, bahwa akreditasi diutamakan untuk menentukan standar mutu pelayanan di rumah sakit. Dengan begitu rumah sakit tidak bisa asal berdiri saja.

“Mereka itu harus menyesuaikan standar-standar. Bangun rumah sakit, tidak sama kayak bangun restoran,” ujarnya seperti MedX himpun dari berbagai sumber.

Syarat sebuah rumah sakit berdiri, lanjut Djoti, adalah mendapatkan izin operasional seperti memenuhi standar pelayan. Dirinya melanjutkan, jika suatu rumah sakit tidak terakreditasi, maka mutu pelayanannya di bawah standar. Hal ini bisa membahayakan keselamatan pasien.

“Satu sisi rumah sakit adalah suatu proses untuk penyembuhan. Tapi dengan penanganan yang tidak benar itu akan menjadi sumber penyakit yang luar biasa,” ungkap Djoti.

Untuk itu dirinya meminta komitmen para pemilik rumah sakit untuk melakukan akreditasi. Karena pihaknya (KARS) hanya melayani permintaan saja.

Untuk diketahui, Kementerian Kesehatan mencatat per Januari 2019, ada 720 unit dari 2.430 rumah sakit yang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan belum terakreditasi. Kemenkes juga mendorong agar rumah sakit menjalani akreditasi.

Raksasa farmasi asal Jerman Bayer baru saja berkerja sama dengan perusahaan teknologi AI klinis Sensyne Health untuk membantu mengembangkan kapabilitas data pasien.

Bayer menandatangani nota kesepahaman untuk menjadi mitra farmasi acuan dalam konsorsium tersebut, dimana terdapat juga Microsoft, EY, JP Morgan, dan Peel Hunt di dalamnya.

Konsorsium tersebut bertujuan mempercepat penemuan dan pengembangan obat-obatan baru dan meningkatkan pelayanan pasien menggunakan analisis dari database besar data pasien anonim dengan menggunakan kecerdasan buatan klinis.

“Dengan menyertakan Bayer, dengan sejarah panjang dalam penemuan obat-obatan dan pengetahuan farmasi mendalam mereka, kita akan memperbesar peluang pengembangan obat-obatan baru dan pada akhirnya membantu menghapus hambatan pada layanan kesehatan nasional (NHS),” ujar Lord Paul Drayson, CEO Sensyne Health.

Peran Bayer dalam konsorsium ini sendiri adalah menyediakan pandangan strategis dan panduan mengenai riset, pengembangan, dan komersialisasi obat-obatan baru, peralatan kesehatan, dan molekul biomarkers.

Sedangkan Sensyne Health bertindak sebagai “docking station” untuk analisis data pasien anonym yang mewakili mitra komersialnya dibawah kendali etis yang ketat.

Kimia Farma dikabarkan tengah berencana mengakuisisi satu perusahaan farmasi asal Vietnam. Perusahaan itu memiliki sekitar 400 outlet. Direktur Keuangan perusahaan I Gusti Nyoman Suharta Wijaya menyatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki sekitar 400 outlet. Kendati jumlahnya memang lebih sedikit ketimbang namun memiliki pendapatan setara Rp 4 miliar per outlet setiap bulannya.

“Sedangkan Kimia Firma Rp 1,5 miliar per outlet setiap bulan. Jadi itu produktivitasnya outlet perusahaan Vietnam itu bagus,” katanya seperti MedX kutip dari situs Kumparan.com.

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa Kimia Farma ingin menjadi pemilik saham mayoritas. Oleh karena itu, saat ini sedang menunggu hasil regulasi di negara tersebut.

Jika regulasi di Vietnam memungkinkan Kimia Farma menjadi pemegang saham mayoritas maka proses akuisisi akan dilanjutkan. Sebaliknya, apabila Kimi Farma tidak bisa menjadi pemilik mayoritas di perusahaan farmasi tersebut maka aksi korporasi ini akan dihentikan.

“Jadi sangat bergantung pada regulasi. Jika kita lihat tidak bisa menjadi pemilik mayoritas itu kita akan pull out, daripada uang kita hilang,” ujar Suharta.

Suharta melanjutkan, jika proses akuisisi perusahaan farmasi di Vietnam berhasil maka diharapkan bisa mendorong kontribusi pendapatan perseroan dari outlet di luar negeri sebesar 15 persen.

Untuk diketahui, Kimia Farma juga sudah melakukan ekspansi internasional dengan akuisisi perusahaan farmasi di Arab Saudi, yakni Dawaa Medical Limited Company, yang merupakan anak usaha Marei Bin Mahfouz (MBM) Group pada tahun lalu. Hal ini membuat perusahaan BUMN itu menjadi pemilik mayoritas, yakni menguasai 60 persen saham. Perusahaan di Arab Saudi ini memiliki 34 outlet.

Pihak BPJS Kesehatan mengambil langkah tegas dengan memutuskan kerja sama dengan rumah sakit mitra yang belum mendapatkan akreditasi hingga 30 Juni 2019. Hal ini diambil sebab akreditasi merupakan salah satu persyaratan wajib untuk memastikan peserta JKN-KIS.

Kementerian Kesehatan mencatat dari 2.430 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan, masih ada 29 rumah sakit yang belum melakukan pendaftaran akreditasi dan 10 perusahaan yang belum melakukan pendaftaran untuk akreditasi ulang. Selain itu, terdapat 127 rumah sakit yang harus melakukan akreditasi ulang hingga Juni.

“Tetapi dari 127 itu, ada 67 yang sudah selesai diakreditasi, ada 50 yang sedang menunggu pelaksanaan survei atau sudah dapat tanggal, dan hanya 10 rumah sakit yang akreditasinya berakhir sampai Juni tetapi belum mendaftar,” ungkap Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemkes Bambang Wibowo.

Lebih lanjut dirinya menambahkan, dari Juli hingga Desember akan ada 384 perusahaan yang akan berakhir akreditasinya.

Meski begitu, Bambang pun memastikan peserta JKN-KIS masih tetap mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu dan aman. Karena itu, rumah sakit yang sudah melakukan akreditasi ulang dan dengan menunggu pengumuman hasil survei tetap bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan ruang lingkup dan manfaat JKN-KIS.

Sementara, rumah sakit yang belum melakukan akreditasi ulang tetapi sudah mendapatkan jadwal survei tetap bisa memberikan layanan tertentu.

“Misalnya pelayanan emergency, pelayanan yang terjadwal rutin dan tidak mungkin ditunda dan jika tidak dilakukan dapat membahayakan pasien dan bila dialihkan ke rumah sakit lain dapat mengalami kendala akses,” tutur Bambang.

Wilayah yang hanya memiliki 1 atau 2 rumah sakit pun akan dipertimbangkan untuk tetap memberikan layanan pada peserta JKN-KIS meski belum melakukan akreditasi. Meski begitu, Bambang memastikan, tidak ada rumah sakit yang hanya ada di 1 wilayah yang belum mendaftarkan akreditasi.

Sementara itu, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya A Rusady mengaku mendukung adanya akreditasi rumah sakit ini. Menurutnya, akreditasi adalah hal mutlak untuk menjamin layanan yang diberikan oleh rumah sakit.

“Karena itu kami mengimbau untuk segera melakukan pendaftaran dan mengurus akreditasi dan reakreditasi, sehingga tidak akan ada masalah ke depan,” ujar Maya.

Lebih lanjut Maya mengatakan, BPJS Kesehatan akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyediakan alternatif bagi rumah sakit-rumah sakit yang sudah diputus kerja samanya. Tak hanya itu, BPJS Kesehatan pun akan memberikan informasi terkait alternatif rumah sakit ini kepada peserta JKN-KIS.

Perusahaan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja, 3M mengumumkan akan mengakuisisi produsen alat kesehatan asal Amerika Serikat Acelity melalui kesepakatan pembelian yang mencapai USD 6.7 miliar.

Diketahui, konglomerasi industri asal Amerika Serikat ini memang sedang gencar memperluas bisnisnya di bidang kesehatan dan produk terkait lainnya.

Acelity, yang diwakili brand KCI, terkenal atas produk perawatan luka yang mampu menahan kebocoran darah setelah penjahitan luka. Acelity mencatat berhasil meraih revenue sebesar USD 1.5 miliar pada 2018 lalu.

Nantinya, Acelity akan menjadi bagiandari divisi perusahaan 3M yang fokus pada solusi produk plester medis, produk sterilisasi dan penanganan luka.

PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) yang merupakan pengelola jaringan rumah sakit Hermina, menargetkan memiliki 40 jaringan rumah sakit hingga tahun 2020 nanti. Hal tersebut diungkapkan Aristo Setiawidjaja, Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategis Hermina.

Dirinya juga mengatakan bahwa Hermina menargetkan bisa membuka 4 rumah sakit baru tahun ini. Dimana satu rumah sakit yang akan dibuka pada kuartal II merupakan hasil akuisisi. Sedangkan ketiga rumah sakit lainnya merupakan proyek greenfield perusahaan.

“Untuk realisasinya direncanakan pada kuartal II buka satu rumah sakit, kuartal III buka satu rumah sakit, dan kuartal IV buka dua rumah sakit,” ucap Aristo sebagaimana dilansir oleh situs Kontan.co.id.

Untuk memuluskan rencana ini, pihak Hermina menganggarkan belanja modal hingga 800 miliar dengan rincian Rp 200 miliar berasal dari internal dan sisanya dari pinjaman bank.

Rumah sakit hasil akuisisi, jelas Aristo, akan dibuka di daerah Jawa Tengah, kemudian dua rumah sakit akan dibuka di Sulawesi dan lainnya di Sumatra.

Harsono, Direktur Utama HEAL juga menegaskan untuk rumah sakit barunya juga akan terus dibuka untuk pasien JKN. “Karena kami ingin ikut berpartisipasi pada layanan kesehatan di Indonesia melalui BPJS,” tuturnya.

Menurutnya walaupun dibuka untuk BPJS, margin yang didapatnya juga dapat dijaga dengan baik. Hal tersebut terlihat dari pendapatan sepanjang kuartal I 2019 yang tumbuh hingga 20% dibandingkan periode yang sama. Selain itu juga melalui strategi yang diterapkan.

Untuk diketahui, Hermina melaporkan berhasil meraup pendapatan bersih sebesar Rp 901,5 miliar per 31 Maret 2019. Pendapatan ini naik 20,8% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018.