Pemerintah berencana menyesuaikan atau menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai tahun 2026. Kebijakan ini sudah tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang diajukan Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran pemerintah dalam sidang tahunan MPR/DPR RI.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satunya, pemerintah ingin menambah jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan perlindungan kesehatan.

“Sustainability dari jaminan kesehatan nasional akan sangat tergantung pada berapa manfaat yang diberikan untuk kepesertaan. Kalau manfaatnya makin banyak, biayanya semakin besar,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, dikutip Minggu (24/8/2025).

Subsidi Pemerintah untuk Peserta Mandiri

Menurut Sri Mulyani, kenaikan iuran tidak serta-merta akan membebani seluruh peserta. Pemerintah tetap memberikan subsidi terutama bagi kelompok peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Ia mencontohkan, jika iuran BPJS Kesehatan mandiri seharusnya berada di angka Rp42.000 per bulan, maka pemerintah hanya menetapkan Rp35.000. Selisih Rp7.000 tersebut ditanggung negara. “Waktu keputusan menaikkan tarif BPJS memutuskan PBI dinaikkan, artinya dari APBN. Tapi kalau yang mandiri tidak dinaikkan maka pemerintah memberikan subsidi sebagian,” jelasnya.

Anggaran Kesehatan 2026 Naik

Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp244 triliun. Angka ini naik 15,8 persen dibanding outlook 2025 yang sebesar Rp210,6 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp123,2 triliun disiapkan untuk layanan kesehatan masyarakat.

Porsi terbesar anggaran difokuskan pada subsidi iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Tercatat, 96,8 juta penerima bantuan iuran (PBI) dan 49,6 juta peserta PBPU masuk dalam skema ini. Total dana yang dialokasikan untuk subsidi iuran JKN pada tahun depan mencapai Rp69 triliun.

Sri Mulyani menambahkan, detail skema penyesuaian iuran BPJS Kesehatan masih akan dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. “Kami akan prosesnya membahas dengan Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan karena itu lembaga yang memandatkan untuk membahas,” katanya.

Menkes: Iuran Tidak Naik Sejak 2020

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa penyesuaian iuran BPJS Kesehatan saat ini penting dilakukan. Pasalnya, sejak 2020 iuran BPJS tidak mengalami kenaikan, sementara biaya kesehatan terus meningkat.

Budi memberikan perumpamaan, jika inflasi 5 persen terjadi setiap tahun namun gaji tidak naik selama lima tahun, tentu kondisi itu dianggap tidak wajar. “Sama saja seperti kita punya karyawan atau sopir, gajinya tidak naik selama 5 tahun, padahal inflasi 15 persen. Itu kan tidak mungkin,” ujarnya di DPR, Februari lalu.

Menurutnya, beban pembiayaan kesehatan masyarakat di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018, belanja kesehatan nasional tercatat Rp421,8 triliun dan naik menjadi Rp448,1 triliun atau meningkat 6,2 persen. Angka ini terus melonjak hingga 2023, ketika belanja kesehatan mencapai Rp614,5 triliun atau naik 8,2 persen dibanding 2022.

Belanja Kesehatan Lebih Tinggi dari Pertumbuhan Ekonomi

Budi menekankan, kenaikan belanja kesehatan yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa dianggap sehat secara fiskal. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam 10 tahun terakhir rata-rata sekitar 5 persen per tahun. Namun, belanja kesehatan tumbuh di atas angka tersebut.

“Kita harus hati-hati, Bapak Ibu. Pertumbuhan belanja kesehatan nasional selalu lebih tinggi dari pertumbuhan GDP. Kalau kondisi ini terus berlanjut, maka keberlanjutan sistem kesehatan tidak akan terjaga,” ungkap Budi.

Fokus Pemerintah pada Layanan Kesehatan

Selain rencana penyesuaian iuran BPJS, pemerintah juga menegaskan bahwa anggaran kesehatan 2026 difokuskan untuk memperkuat infrastruktur dan layanan dasar kesehatan. Program yang menjadi prioritas antara lain revitalisasi rumah sakit, percepatan penurunan stunting, pengendalian penyakit menular, hingga peningkatan layanan gizi masyarakat.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional tetap terjaga sekaligus memberikan perlindungan lebih luas bagi masyarakat. Penyesuaian iuran BPJS Kesehatan disebut menjadi salah satu instrumen penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mulai menguji coba instrumen Joint External Review (JER) untuk promosi kesehatan di tingkat daerah. Kota Depok, Jawa Barat, dipilih sebagai lokasi pertama dalam rangkaian uji coba tersebut.

Program ini bertujuan menilai efektivitas integrasi kebijakan promosi kesehatan sekaligus menyempurnakan instrumen evaluasi yang akan digunakan secara nasional. Uji coba ini juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan preventif, sebagaimana tercermin dalam anggaran kesehatan 2026 yang menekankan pada penguatan fasilitas primer dan upaya pencegahan.

Apresiasi dari Kota Depok

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Depok, Zakiah, menyampaikan apresiasi atas penunjukan wilayahnya sebagai lokasi perdana.

“Kami sangat senang dan bangga. Terima kasih kepada Kemenkes karena Depok menjadi wilayah pertama yang dikunjungi. Ini bentuk kepercayaan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat promosi kesehatan di tingkat daerah,” kata Zakiah dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) uji coba instrumen JER Promosi Kesehatan di Aula Dinas Kesehatan Kota Depok, Gedung Baleka II, Jumat (22/8/2025).

Menurut Zakiah, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi Depok untuk menunjukkan capaian di bidang promosi kesehatan, sekaligus mengidentifikasi kekurangan yang masih perlu diperbaiki.

Tahapan Uji Coba

Rangkaian kegiatan uji coba instrumen JER di Depok meliputi FGD dan in-depth interview. Pembahasan difokuskan pada integrasi kebijakan promosi kesehatan di tingkat lokal, mulai dari pemahaman aparatur, literasi kesehatan masyarakat, hingga efektivitas implementasi program di lapangan.

Zakiah menambahkan, hasil uji coba ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memperkuat upaya pencegahan penyakit serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalani pola hidup sehat.

Langkah Awal Penyusunan Pedoman Nasional

Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Ahli Madya Kemenkes RI, Sakri Sabatmaja, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal penyusunan pedoman nasional evaluasi promosi kesehatan. Hingga kini, belum tersedia instrumen baku yang dapat dipakai secara seragam di seluruh daerah.

“Kami menyusun sistem dan instrumen yang saat ini sedang diuji coba di Depok. Kami ingin mengetahui sejauh mana informasi kesehatan dapat menjangkau masyarakat, serta apakah mereka mampu mengubah perilaku secara mandiri tanpa ketergantungan pada intervensi pemerintah,” jelas Sakri.

Sebelumnya, tim Kemenkes telah melakukan observasi di sejumlah Posyandu di Kota Depok serta berdiskusi dengan kader, tenaga puskesmas, tokoh masyarakat, hingga organisasi lokal. Tujuannya adalah mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi promosi kesehatan di lapangan.

Menurut Sakri, pelayanan kesehatan di Depok secara umum cukup baik, tetapi literasi kesehatan masyarakat dan perubahan perilaku masih memerlukan peningkatan.

Akan Diterapkan Nasional

Setelah Depok, uji coba JER akan diperluas ke beberapa wilayah lain di Jawa Barat, termasuk Kota Bogor dan Kota Sukabumi. Secara nasional, program ini direncanakan berlangsung di 50 provinsi dengan masing-masing 10 kabupaten/kota sebagai lokasi uji coba.

“Data dari Depok akan sangat membantu kami menyempurnakan instrumen sebelum diterapkan di kota-kota lain. Targetnya adalah menyusun rencana aksi nasional promosi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi daerah,” ujar Sakri.

Ia menekankan bahwa keberhasilan promosi kesehatan di daerah akan sangat bergantung pada kolaborasi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

Keterkaitan dengan Anggaran Kesehatan 2026

Pelaksanaan uji coba instrumen JER ini tidak terlepas dari kebijakan nasional yang tengah menempatkan promosi kesehatan sebagai prioritas. Dalam RAPBN, pemerintah menetapkan anggaran kesehatan 2026 sebesar Rp 244 triliun, naik sekitar 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, Kementerian Kesehatan mendapat alokasi langsung Rp 114 triliun. Sebagian besar dana digunakan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), layanan rumah sakit, serta penguatan layanan primer di puskesmas dan posyandu.

Instrumen JER dipandang sebagai upaya untuk memastikan agar anggaran yang digelontorkan benar-benar efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat upaya pencegahan, dan mengurangi ketergantungan pada layanan kuratif. Dengan demikian, kegiatan uji coba di Depok dan daerah lain diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis untuk pemanfaatan anggaran kesehatan secara lebih optimal.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tengah mempersiapkan pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Saat ini, terdapat tiga lokasi alternatif yang sedang dipertimbangkan untuk pembangunan fasilitas kesehatan tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dr. Andri Nurtito, menyebutkan bahwa tiga lokasi tersebut antara lain berada di sekitar Bandara Depati Amir, arah Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan kawasan GOR Sahabudin.

“Rencana ada tiga alternatif yakni di dekat Bandara Depati Amir, lalu arah tempat pembuangan akhir, dan di GOR Sahabudin. Kita masih menunggu arahan Gubernur, tapi kemungkinan di dekat GOR yang lebih layak,” kata dr. Andri, Rabu (6/8/2025).

Studi Kelayakan dan Perencanaan Awal

Untuk merealisasikan proyek tersebut, Pemerintah Provinsi telah mengajukan anggaran belanja untuk pelaksanaan studi kelayakan (Feasibility Study). Studi ini akan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan lokasi, skala pembangunan, serta kebutuhan biaya.

“Kita akan mengupayakan anggaran dari pusat agar bisa membantu, untuk sementara masih dihitung. Seandainya hasil dari Feasibility Study ini layak, maka akan diteruskan dengan pembuatan master plan dan DED (Detail Engineering Design). Dari sini baru ketahuan kira-kira biayanya berapa,” jelasnya.

Upaya mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat juga menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses pembangunan tanpa membebani sepenuhnya anggaran daerah.

Fasilitas Memadai untuk Layanan Jantung dan Stroke

dr. Andri menjelaskan bahwa rumah sakit yang akan dibangun ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penanganan penyakit jantung dan stroke, dua penyakit yang masuk dalam kategori penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

“Jadi tipenya itu bukan A, B, atau C seperti klasifikasi lama. Sekarang ini klasifikasi rumah sakit berdasarkan akreditasi, yaitu dasar, madya, utama, dan paripurna. Kita targetkan minimal berada di tingkat madya,” ujarnya.

Dengan akreditasi tingkat madya, rumah sakit ini diharapkan mampu memberikan pelayanan spesialis yang optimal, terutama bagi masyarakat yang selama ini harus melakukan rujukan ke luar provinsi untuk mendapatkan layanan sejenis.

Mempercepat Akses dan Menekan Risiko

Pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke di Bangka Belitung juga dianggap strategis dari sisi geografis. Dengan lokasi yang tidak jauh dari Bandara Depati Amir, proses evakuasi medis akan lebih cepat apabila pasien harus dirujuk ke rumah sakit pusat di Jakarta atau kota besar lainnya.

“Rumah sakit ini akan dibuat dalam waktu dekat. Ini berdiri sendiri, bukan pengembangan dari rumah sakit yang sudah ada. Lokasinya tidak boleh jauh dari bandara. Kalau ada kasus emergency, artinya bisa langsung kita bawa ke Jakarta. Penanganan pertama adalah di rumah sakit kita. Selama ini dalam perjalanan ke rumah sakit rujukan, ada yang meninggal dunia karena terlambat penanganan,” kata Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, dalam pernyataannya pada Selasa (29/7/2025).

Komitmen Pemerintah Provinsi di Sektor Kesehatan

Pembangunan rumah sakit ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Bangka Belitung dalam memperkuat sistem layanan kesehatan di daerah. Gubernur Hidayat Arsani menegaskan bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas utama dalam masa kepemimpinannya.

“Provinsi Bangka Belitung diwajibkan punya Rumah Sakit Jantung dan Stroke, karena ini untuk keselamatan masyarakat Bangka Belitung,” tegasnya.

Rencana lokasi pembangunan rumah sakit ini mengerucut pada dua area utama, yakni kawasan GOR Sahabudin dan Komplek Kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung, dengan mempertimbangkan aksesibilitas, luas lahan, dan kedekatan dengan pusat pemerintahan serta bandara.

Mengurangi Ketergantungan pada Rumah Sakit di Luar Daerah

Salah satu tujuan utama pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke ini adalah untuk mengurangi beban biaya dan waktu yang selama ini harus ditanggung masyarakat saat harus berobat ke luar provinsi. Dengan adanya rumah sakit ini, pasien jantung dan stroke bisa mendapatkan penanganan cepat tanpa perlu dirujuk ke rumah sakit di luar daerah.

“Diharapkan kehadiran rumah sakit ini mampu memberikan pelayanan terbaik, serta masyarakat tidak perlu lagi ke luar provinsi. Tentunya kehadiran rumah sakit ini penting karena mendekatkan akses kepada masyarakat, sehingga pelayanan lebih cepat dan bermutu,” pungkas dr. Andri.

Dengan adanya rencana pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke ini, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menunjukkan keseriusannya dalam menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas bagi warganya. Jika studi kelayakan dan perencanaan berjalan sesuai harapan, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, masyarakat di Bangka Belitung akan memiliki rumah sakit rujukan jantung dan stroke sendiri di daerah.