Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) layanan medis darurat 112 bersama pimpinan 11 rumah sakit di Kota Ambon. Penandatanganan dilakukan di sela apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipimpin langsung Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, di Ruang ULA, Balai Kota Ambon, Senin (15/9/2025).

Sebelas rumah sakit yang terlibat dalam kerja sama tersebut meliputi RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, RSUD dr. Haulussy Ambon, RSKD Provinsi Maluku, RS Siloam Ambon, RS Tingkat II Prof. Dr. J. Lattumeten, RS Angkatan Laut dr. FX. Soehardjo Ambon, RS Tingkat II Bhayangkara Ambon, RS Sumber Hidup GPM Ambon, RSU Al-Fattah, RS Hative-Passo, dan RS Bhakti Rahayu.

Optimalisasi Call Center 112

Dalam arahannya, Wali Kota Ambon menegaskan bahwa penandatanganan kerja sama ini merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan layanan darurat 112 yang sebelumnya telah diluncurkan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-450 Kota Ambon, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI.

“Pagi ini kita bersyukur, walaupun di tengah cuaca hujan, kita bisa hadir dalam apel pagi sekaligus melakukan penandatanganan kerja sama dengan 11 rumah sakit di Kota Ambon. Ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan call center darurat 112 dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” kata Wali Kota.

Menurutnya, layanan 112 mencakup berbagai kondisi darurat mulai dari kebakaran, bencana alam, keamanan, cuaca ekstrem, gangguan listrik, hingga layanan kesehatan. Keberadaan rumah sakit sebagai mitra strategis dianggap sangat penting agar masyarakat bisa memperoleh pertolongan cepat, terutama dalam kondisi medis darurat.

Layanan Kesehatan Darurat

Wali Kota menjelaskan, kerja sama dengan rumah sakit akan memperkuat aspek layanan kesehatan dalam sistem 112. Salah satunya terkait kesiapan ambulans dan fasilitas rujukan bagi warga yang membutuhkan penanganan segera.

“Kita ingin memastikan bahwa ketika masyarakat terganggu kesehatannya dan butuh pertolongan cepat, pemerintah hadir. Dengan adanya rumah sakit sebagai mitra, masyarakat bisa segera ditangani dan diantar ke fasilitas kesehatan terdekat. Bahkan dalam kondisi tertentu, seperti keluarga yang kesulitan biaya untuk mobil jenazah, pemerintah hadir untuk membantu,” ujar Bodewin.

Langkah ini, lanjutnya, menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan publik, khususnya bagi warga yang mengalami situasi genting.

Respon Cepat Pasca-Launching

Sejak diresmikan, layanan 112 telah menunjukkan respon cepat dalam menangani sejumlah kejadian. Wali Kota mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, layanan ini telah digunakan untuk menangani berbagai peristiwa darurat, termasuk kecelakaan lalu lintas, pohon tumbang, hingga penanganan warga yang sakit.

“Ini patut kita banggakan. Respon cepat yang diberikan membuktikan bahwa layanan 112 benar-benar hadir untuk masyarakat. Tugas kita adalah terus meningkatkan kualitas layanan agar warga semakin merasakan kehadiran negara dalam kondisi darurat,” tambahnya.

Apresiasi untuk Rumah Sakit Mitra

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Ambon juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pimpinan rumah sakit yang telah bersedia bermitra dengan Pemkot. Menurutnya, dukungan 11 rumah sakit ini akan menjadi kekuatan penting dalam memperkuat sistem layanan darurat di Ambon.

“Kami berharap dukungan dari seluruh rumah sakit yang tergabung dalam kerja sama ini dapat semakin memperkuat pelayanan di bidang kesehatan. Semoga niat baik kita bersama untuk memberikan pelayanan maksimal sebagai wujud nyata kehadiran negara bisa terlaksana dengan baik,” ungkapnya.

Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik

Melalui perjanjian kerja sama ini, Pemkot Ambon menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam menghadapi situasi darurat yang membutuhkan respon cepat. Kehadiran call center 112 tidak hanya difokuskan pada aspek teknis komunikasi, tetapi juga pada integrasi dengan lembaga kesehatan, aparat keamanan, dan layanan darurat lainnya.

Dengan terjalinnya kemitraan bersama 11 rumah sakit di Ambon, pemerintah berharap sistem tanggap darurat dapat berjalan lebih optimal. Masyarakat diharapkan tidak hanya merasakan kemudahan akses, tetapi juga memperoleh kepastian bahwa setiap panggilan darurat akan segera direspons dengan tindakan yang tepat.

Emiten alat kesehatan (alkes) PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah Indonesia dalam memperkuat ketahanan kesehatan nasional, khususnya di sektor alat kesehatan. Hal ini disampaikan Direktur Kalbe Farma, Kartika Setiady, dalam acara Public Expose yang digelar secara virtual pada Jumat (12/9/2025).

Menurut Kartika, adanya kerangka kesepakatan dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) membuka peluang baru bagi pelaku industri, termasuk Kalbe. Salah satu poin dalam kesepakatan tersebut adalah pembebasan tarif impor produk alkes dari AS ke Indonesia.

“Memang menarik sekali terkait dengan alat kesehatan dan impor. Kami sangat mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan kesehatan Indonesia, terutama dari sisi alat kesehatan. Sebelumnya, model bisnis kami berfokus pada impor dan pemasaran di dalam negeri,” ujarnya.

Perluasan Produksi Alkes di Dalam Negeri

Kartika menjelaskan, Kalbe Farma tidak hanya mengandalkan impor, tetapi juga mulai memperkuat basis produksinya di Indonesia. Perusahaan telah menjalankan sejumlah proyek yang berorientasi pada perakitan hingga produksi alkes secara lokal.

Salah satu contoh nyata adalah pabrik benang bedah yang saat ini sudah beroperasi di dalam negeri. Produk tersebut merupakan bagian penting dari kebutuhan medis dan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan impor.

“Dari sisi alat kesehatan, kami sudah memulai dengan beberapa proyek. Salah satunya adalah benang bedah, di mana kami telah memiliki pabrik lokal. Selain itu, Kalbe juga melakukan proyek lain dengan menggandeng mitra internasional untuk merakit medical equipment bagi pasar Indonesia,” jelas Kartika.

Langkah ini dianggap strategis mengingat industri alat kesehatan dalam negeri selama ini masih menghadapi tantangan ketergantungan pada produk impor. Dengan memperkuat produksi lokal, diharapkan terjadi transfer teknologi sekaligus peningkatan kapasitas industri nasional.

Gejolak Tarif dan Perubahan Strategi

Dalam paparannya, Kartika juga menyinggung mengenai gejolak tarif impor alat kesehatan yang sempat terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut memengaruhi strategi bisnis perseroan, yang semula lebih berfokus pada pasar ekspor.

“Dengan adanya gejolak tarif yang baru-baru ini terjadi, kami melihat perlunya perubahan arah strategi. Kalbe Farma tetap berkomitmen melakukan inisiatif di bidang alat kesehatan sebagai bagian dari upaya membangun kompetensi nasional,” katanya.

Perubahan strategi ini bukan hanya menyesuaikan kondisi pasar, tetapi juga bentuk dukungan terhadap program pemerintah yang menargetkan kemandirian sektor kesehatan.

Kolaborasi dengan Mitra Internasional

Selain memproduksi benang bedah, Kalbe Farma juga menjajaki kolaborasi dengan sejumlah mitra luar negeri untuk memperluas cakupan produksi alat kesehatan. Salah satu mitra strategis yang digandeng adalah perusahaan multinasional asal Amerika Serikat, GE Healthcare.

Melalui kerja sama ini, Kalbe Farma berkesempatan melakukan perakitan atau assembly produk CT Scan milik GE Healthcare di Indonesia. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya memperluas portofolio produk Kalbe di sektor alkes, tetapi juga meningkatkan daya saing industri nasional.

“Sejauh ini, kami melihat adanya peluang untuk bekerja sama dengan banyak mitra dari luar negeri, termasuk Amerika Serikat. Dalam hal ini GE Healthcare, di mana Kalbe sudah memiliki kesempatan melakukan assembly produk CT Scan Machines,” ungkap Kartika.

Tantangan Industri Alkes Nasional

Sebelumnya, industri alat kesehatan dalam negeri menghadapi tantangan baru setelah Amerika Serikat menetapkan tarif impor sebesar 19 persen terhadap produk alkes tertentu. Selain itu, terdapat pula rencana penghapusan syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan antara kedua negara.

Kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai persaingan antara produk lokal dan impor. Pasalnya, penghapusan syarat TKDN bisa berdampak pada peluang industri dalam negeri untuk tumbuh dan berkembang.

Namun, Kalbe Farma menegaskan tetap optimistis menghadapi dinamika tersebut. Perusahaan berupaya menyeimbangkan strategi antara impor, produksi lokal, dan kolaborasi dengan mitra global. Langkah ini diharapkan dapat menjaga daya saing sekaligus memperkuat posisi Kalbe di pasar domestik.

Dorongan untuk Ketahanan Kesehatan

Sebagai salah satu emiten besar di sektor farmasi dan alat kesehatan, Kalbe Farma menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan mitra internasional dalam membangun ketahanan kesehatan. Menurut Kartika, transformasi model bisnis dari berbasis impor menjadi lebih banyak melibatkan produksi lokal merupakan bagian dari visi jangka panjang perusahaan.

“Kami melihat peluang besar untuk terlibat aktif dalam pemasaran sekaligus produksi alat kesehatan di Indonesia. Harapannya, langkah ini bisa membantu memperkuat industri dalam negeri serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” pungkas Kartika.

Dengan berbagai inisiatif tersebut, Kalbe Farma berharap dapat memainkan peran lebih besar dalam mendukung kemandirian sektor kesehatan nasional, sekaligus menghadirkan inovasi dan solusi kesehatan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Yogyakarta terus mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui standarisasi dan akreditasi fasilitas kesehatan (fasyankes). Upaya ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan sesuai standar bagi masyarakat.

Langkah tersebut dijalankan dengan menggandeng Lembaga Akreditasi Fasyankes Seluruh Indonesia (LASKESI) atau Indonesian Accreditation Agency for Health Services (ICAHS) sebagai mitra akreditasi.

Komitmen Kota Yogyakarta

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan bahwa akreditasi menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal. Menurutnya, fasilitas kesehatan yang sudah terakreditasi dapat memberikan jaminan kualitas yang lebih baik bagi warga.

“Harapannya dengan adanya akreditasi terhadap alat-alat kesehatan maupun fasilitas kesehatan di Kota Yogyakarta ini menjadi bentuk komitmen Kota Yogyakarta dalam mewujudkan kota yang aman dan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu,” kata Hasto saat menjadi narasumber pada Pertemuan Ilmiah Nasional ke-2 LASKESI yang digelar di Ballroom lantai 2 Sahid Raya Yogyakarta Hotel and Convention, Rabu (3/9).

Capaian Akreditasi di Kota Yogyakarta

Hasto menjelaskan bahwa hingga saat ini proses akreditasi fasyankes di Kota Yogyakarta sudah berjalan baik. Beberapa capaian yang disampaikannya antara lain:

• 18 rumah sakit (RS) di Kota Yogyakarta telah 100 persen terakreditasi.

• 18 puskesmas di Kota Yogyakarta juga sudah terakreditasi seluruhnya dengan status Paripurna.

• Dari 120 klinik aktif yang teregistrasi, sebanyak 90 klinik atau sekitar 75 persen telah terakreditasi dengan status Paripurna.

Hasto menambahkan, LASKESI telah menjadi salah satu pilihan lembaga penyelenggara akreditasi bagi sejumlah fasyankes di Yogyakarta. Ia berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut demi peningkatan kualitas layanan kesehatan di masa depan.

Pentingnya Teknologi dalam Proses Akreditasi

Lebih lanjut, Hasto menyoroti pentingnya peran teknologi dalam proses akreditasi fasilitas kesehatan. Menurutnya, digitalisasi dapat membantu meningkatkan efektivitas dan transparansi akreditasi.

“Karena sarana kesehatan yang telah terakreditasi akan menjadi lebih optimal. Makanya kalau bicara infrastruktur untuk digitalisasi itu penting,” jelasnya.

Ia menilai, penerapan teknologi akan mempercepat proses akreditasi sekaligus memastikan standar mutu dapat terus terjaga secara berkelanjutan.

Pentingnya Teknologi dalam Proses Akreditasi

Lebih lanjut, Hasto menyoroti pentingnya peran teknologi dalam proses akreditasi fasilitas kesehatan. Menurutnya, digitalisasi dapat membantu meningkatkan efektivitas dan transparansi akreditasi.

“Karena sarana kesehatan yang telah terakreditasi akan menjadi lebih optimal. Makanya kalau bicara infrastruktur untuk digitalisasi itu penting,” jelasnya.

Ia menilai, penerapan teknologi akan mempercepat proses akreditasi sekaligus memastikan standar mutu dapat terus terjaga secara berkelanjutan.

Harapan ke Depan

LASKESI menargetkan seluruh fasilitas kesehatan di Kota Yogyakarta dapat segera memperoleh akreditasi dengan standar tertinggi. Eka berharap, pada tahun depan, 18 fasilitas kesehatan yang ada bisa melakukan akreditasi bersama LASKESI.

“Harapan kami, mudah-mudahan tahun depan 18 fasilitas kesehatan ini bisa melakukan akreditasi bersama LASKESI. Karena kami menjadi ujung tombak peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia,” imbuhnya.

Menuju Kota dengan Pelayanan Kesehatan Bermutu

Langkah Pemerintah Kota Yogyakarta melalui kerja sama dengan LASKESI menunjukkan keseriusan dalam menjamin standar pelayanan kesehatan. Dengan capaian akreditasi rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang terus meningkat, masyarakat diharapkan dapat merasakan layanan yang lebih aman, bermutu, dan sesuai standar nasional maupun internasional.

Selain itu, upaya penerapan digitalisasi dalam akreditasi juga dipandang sebagai langkah maju untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan mutu layanan kesehatan di Kota Yogyakarta.

Dengan komitmen ini, Yogyakarta tidak hanya berfokus pada jumlah fasilitas kesehatan, tetapi juga pada kualitasnya, demi mewujudkan kota yang sehat dan aman bagi seluruh warganya.

Kemampuan rumah sakit daerah dalam melakukan operasi jantung terbuka di Indonesia terus mengalami peningkatan. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa ketika pertama kali ia menjabat, layanan bedah jantung terbuka hanya tersedia di sembilan provinsi. Kini, jumlah tersebut telah bertambah menjadi 27 provinsi.

“Sekarang sudah 27 provinsi bisa melakukan bedah jantung terbuka,” ujar Menkes Budi dalam Konferensi Pers Kegiatan Alih Iptek Bedah Jantung RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo bersama King Salman Humanitarian Aid and Relief Center, Selasa (2/9) di Makassar.

Budi menargetkan bahwa pada tahun 2026 seluruh provinsi di Indonesia sudah memiliki kemampuan melakukan operasi jantung terbuka. “Mudah-mudahan akhir tahun depan, semua 34 provinsi mampu melakukan pembedahan jantung terbuka,” tambahnya.

Tiga Prosedur Utama

Menkes menjelaskan bahwa ada tiga prosedur utama yang harus dikuasai tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan daerah untuk memperluas layanan bedah jantung terbuka. Ketiga prosedur tersebut meliputi operasi penggantian atau perbaikan katup jantung, operasi bypass koroner (Coronary Artery Bypass Grafting atau CABG), serta pembedahan pediatrik.

Menurut Budi, dengan semakin meratanya kemampuan rumah sakit dalam memberikan layanan ini, pasien tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh ke kota besar untuk mendapatkan tindakan medis penyelamatan jiwa. “Dengan pemerataan layanan, masyarakat di daerah bisa mendapatkan akses lebih cepat dan lebih dekat untuk operasi jantung terbuka,” jelasnya.

Peningkatan Kompetensi Rumah Sakit

Selain memperluas layanan dasar, pemerintah juga mendorong rumah sakit daerah untuk mengembangkan kemampuan menangani prosedur yang lebih kompleks. Budi menekankan bahwa target berikutnya adalah agar tenaga kesehatan mampu melakukan operasi jantung dengan tingkat kesulitan lebih tinggi.

“Harapannya ke depan bukan hanya bypass atau penggantian katup, tetapi juga Tetralogy of Fallot, hingga prosedur kompleks seperti Norwood atau Fontan,” katanya.

Prosedur-prosedur tersebut dikenal rumit dan membutuhkan keterampilan teknis tinggi, serta fasilitas pendukung berteknologi mutakhir. Upaya ini dinilai penting untuk menurunkan angka rujukan ke rumah sakit di Jakarta atau kota besar lainnya.

Peran RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Prof. dr. Syafri Kamsul Arif, menyambut baik program pemerataan layanan bedah jantung terbuka. Menurutnya, inisiatif ini tidak hanya memberikan manfaat besar bagi pasien, tetapi juga menjadi momentum penting dalam pengembangan teknologi medis dan peningkatan keterampilan tenaga kesehatan di Indonesia.

“Program ini bermanfaat besar, baik untuk pasien jantung anak maupun dewasa, sekaligus bagi pengembangan teknologi serta kompetensi tenaga medis. Kolaborasi internasional memberi kami eksposur signifikan pada teknik operatif, kardiologi intervensi, pediatri, hingga pembedahan dewasa,” jelas Syafri.

Ia menambahkan bahwa kegiatan operasi bersama tim dari King Salman Humanitarian Aid and Relief Center berjalan dengan sukses. Kolaborasi ini dinilai sebagai sarana transfer keterampilan dan pengetahuan yang sangat berharga.

“Alhamdulillah sukses, ini sangat berarti sebagai transfer skill dan knowledge yang amat berharga bagi kami. Teman-teman dari intervensional kardiologi ikut membersamai, dan operasi berikutnya juga direncanakan di RS Wahidin,” tutur Syafri.

Dukungan Peralatan Medis

Selain dukungan sumber daya manusia, program ini juga mendapat bantuan berupa donasi peralatan medis berteknologi tinggi. Dukungan tersebut memperkuat kemampuan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dalam melayani pasien, khususnya dari kawasan timur Indonesia.

Syafri menilai, semakin kuat layanan bedah jantung di RS Wahidin, semakin banyak pasien yang dapat ditangani langsung di Makassar tanpa harus dirujuk ke Jakarta. “Dengan peralatan medis terbaru dan tenaga yang terlatih, pasien dari wilayah timur Indonesia bisa mendapat layanan bedah jantung yang setara tanpa harus pergi jauh,” ujarnya.

Target 2026

Dengan perkembangan signifikan dalam dua tahun terakhir, Menkes optimistis target seluruh provinsi memiliki layanan operasi jantung terbuka pada 2026 bisa tercapai. Pemerataan layanan kesehatan, khususnya dalam bidang kardiologi, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas akses masyarakat terhadap tindakan medis yang menyelamatkan nyawa.

Program ini juga memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memperkuat rumah sakit rujukan daerah, sekaligus mengurangi ketimpangan layanan kesehatan antarwilayah. Ke depan, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional, akan terus ditingkatkan demi tercapainya layanan kesehatan jantung yang merata dan berstandar tinggi di seluruh Indonesia.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia, Pratikno, secara resmi meluncurkan inisiasi pembangunan Rumah Sakit Royal Batavia Cakung.

Peluncuran rumah sakit baru ini turut dihadiri oleh Walikota Administrasi Jakarta Timur Munjirin, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Budi Awaluddin. Kehadiran para pejabat tersebut menandai komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di Ibu Kota.

Spesifikasi Rumah Sakit

Gubernur Pramono Anung menjelaskan bahwa Rumah Sakit Royal Batavia Cakung akan dibangun di atas lahan seluas 1,9 hektare dengan kapasitas 282 kamar. Fasilitas ini nantinya akan menerima pasien pengguna BPJS Kesehatan maupun non-BPJS. Rumah sakit juga dipersiapkan dengan sistem teknologi informasi terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi layanan dan mendukung digitalisasi sektor kesehatan.

Dari sisi desain, rumah sakit akan menampilkan nuansa budaya Betawi sebagai identitas lokal. Dengan begitu, kehadiran RS Royal Batavia Cakung tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan medis, tetapi juga menghadirkan atmosfer yang merepresentasikan kearifan lokal Jakarta.

Fokus Layanan Kesehatan

Dalam arahannya, Gubernur meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mempercepat proses pembangunan agar rumah sakit dapat selesai pada pertengahan 2027. Menurutnya, rumah sakit ini diproyeksikan menjadi rumah sakit bertaraf internasional dengan fokus utama pada layanan penyakit jantung, kanker, diabetes, dan penyakit kronis lainnya.

“Karena rumah sakit ini dipersiapkan untuk menjadi rumah sakit internasional, maka rujukannya menjadi acuannya harus hal yang berkaitan dengan jantung, kanker, diabetes, dan lain-lain dipersiapkan secara baik,” ujar Gubernur Pramono.

Selain itu, rumah sakit ini juga akan mengusung konsep Layanan Unggulan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) dan Trauma Center. Fasilitas yang disediakan meliputi laboratorium biomolekuler, radiodiagnostik lengkap seperti MRI dan CT-Scan, serta ruang perawatan yang mengedepankan mutu, keselamatan pasien, dan keramahan pelayanan. Dengan konsep ini, RS Royal Batavia Cakung ditargetkan menjadi Center of Excellence di Jakarta Timur.

Dukungan Pemerintah Pusat

Menko PMK RI, Pratikno, dalam kesempatan yang sama menegaskan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap pembangunan RS Royal Batavia Cakung. Ia menyampaikan bahwa langkah Pemprov DKI Jakarta sejalan dengan upaya nasional untuk meningkatkan standar kualitas dan teknologi fasilitas kesehatan berstandar internasional.

“Kami mengapresiasi komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam upaya mendukung pemerintah pusat dan berharap ini dapat mengurangi potensi kehilangan devisa negara serta memberikan pilihan bagi warga negara Indonesia, khususnya warga Jakarta, untuk mengakses layanan kesehatan yang berkualitas dengan skema pembiayaan JKN,” kata Pratikno.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran RS Royal Batavia Cakung diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan berkualitas tinggi tanpa harus pergi berobat ke luar negeri.

Fasilitas Pendukung Masyarakat

Selain pembangunan rumah sakit, Gubernur DKI Jakarta juga meminta agar disiapkan pembangunan fasilitas lain untuk masyarakat di Kecamatan Cakung. Fasilitas tersebut antara lain masjid raya dan sekolah negeri.

“Selain untuk membangun rumah sakit, saya sudah minta masjid rayanya segera dipersiapkan untuk dibangun. Untuk masjid raya ini kan 1,3 hektare, kalau bisa masjid rayanya 1 hektare. Sekolah negerinya, jangan sekolah tidak negeri, dibangun sekolah negeri untuk masyarakat Cakung, untuk SMA di tempat ini,” ujar Gubernur.

Dengan adanya fasilitas tambahan ini, kawasan Cakung tidak hanya akan berkembang sebagai pusat layanan kesehatan, tetapi juga sebagai kawasan penunjang aktivitas sosial, pendidikan, dan keagamaan masyarakat.

Makna Nama Royal Batavia

Penamaan RS Royal Batavia Cakung memiliki makna tersendiri. Kata “Royal” dipilih untuk mencerminkan keagungan, elegansi, kepercayaan, serta kehormatan. Sementara itu, kata “Batavia” merujuk pada nama lama Kota Jakarta yang digunakan pada periode 1621–1942. Dalam konteks layanan kesehatan, nama ini dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat pasien sekaligus komitmen menghadirkan layanan kesehatan berkualitas tinggi bagi warga Jakarta.

Dengan kapasitas besar, fasilitas modern, dan dukungan penuh dari pemerintah pusat maupun daerah, RS Royal Batavia Cakung diharapkan menjadi salah satu rumah sakit rujukan berstandar internasional di Indonesia. Kehadirannya juga menjadi simbol upaya pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan berkualitas, sekaligus meningkatkan daya saing sektor kesehatan di tingkat global.

PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ), emiten rumah sakit milik Grup Mayapada, meresmikan pembangunan Mayapada Apollo Batam International Hospital (MABIH) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam, Kepulauan Riau, Kamis (27/8/2025). Proyek ini menjadi langkah ekspansi besar yang diyakini mampu memperkuat posisi perseroan dalam industri layanan kesehatan di Tanah Air.

Pada tahap awal, MABIH akan berdiri di atas lahan 1,68 hektar dari total area 2,9 hektar yang sudah disiapkan. Rumah sakit ini mengusung konsep green hospital dengan nilai investasi mencapai Rp 1 triliun. Adapun desain arsitektur dikerjakan oleh HKS Singapore, menampilkan gedung setinggi 11 lantai ditambah satu semi-basement dengan kapasitas mencapai 250 tempat tidur.

Kolaborasi dengan Apollo Hospitals India

Ekspansi ini dilakukan melalui jaringan Mayapada Healthcare dengan menggandeng Apollo Hospitals India, salah satu grup rumah sakit ternama di Asia. Kehadiran mitra strategis tersebut diharapkan dapat meningkatkan standar layanan sekaligus membawa transfer keahlian medis tingkat internasional ke Indonesia.

Presiden Komisaris Mayapada Healthcare, Jonathan Tahir, menegaskan pembangunan MABIH merupakan upaya strategis untuk menekan tren pasien domestik yang berobat ke luar negeri.

“Kami percaya setiap orang Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan berstandar internasional tanpa harus pergi jauh. Dengan kehadiran MABIH, kami ingin memperkuat kemandirian bangsa dalam bidang kesehatan,” ujar Jonathan dalam keterangan resmi, Rabu (27/8/2025).

Sementara itu, Presiden Direktur sekaligus CEO Mayapada Healthcare, Navin Sonthalia, mengatakan bahwa regulasi KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional di Batam memberi keunggulan tersendiri. Salah satunya adalah kemudahan menghadirkan dokter senior asing dengan keahlian khusus serta akses cepat terhadap alat medis canggih dan obat-obatan tertentu yang sulit diperoleh rumah sakit reguler.

“Semua ini demi menghadirkan layanan medis advanced, berstandar internasional, dengan tarif kompetitif bagi masyarakat Indonesia,” tegas Navin.

Pusat Layanan Unggulan

MABIH dirancang sebagai center of excellence di sejumlah bidang spesialis, mulai dari kardiovaskular, onkologi, neurologi, gastrohepatologi, hingga ortopedi. Rumah sakit ini juga akan menangani kasus kompleks seperti transplantasi organ dan pengobatan kanker dengan pendekatan komprehensif berbasis teknologi mutakhir.

Teknologi yang akan digunakan antara lain pemantauan jantung berbasis artificial intelligence (AI), terapi sel dan genetik, pencitraan diagnostik presisi, hingga operasi robotik generasi terbaru. Dengan fasilitas tersebut, MABIH diharapkan mampu memberikan standar layanan kesehatan yang setara dengan pusat medis internasional.

Dari catatan Kontan, SRAJ menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) maksimal sebesar Rp 2 triliun untuk pembangunan rumah sakit ini.

Prospek Kinerja Keuangan

Investment Analyst Edvisor Profina Visindo, Indy Naila, menilai bahwa ekspansi MABIH berpotensi positif terhadap pendapatan SRAJ dalam jangka panjang. Namun, ia menekankan perlunya pembenahan kinerja keuangan perseroan.

Hingga kuartal I 2025, SRAJ masih mencatat rugi bersih Rp 28,52 miliar, berbalik dari periode sama tahun sebelumnya yang membukukan laba Rp 4,08 miliar. Kerugian tersebut utamanya disebabkan oleh beban keuangan yang melonjak 59,92% secara tahunan menjadi Rp 68,05 miliar, serta beban umum dan administrasi yang naik 10,44% YoY ke Rp 190,31 miliar.

Walaupun demikian, pendapatan SRAJ masih tumbuh 7,27% YoY, dari Rp 746,13 miliar menjadi Rp 800,43 miliar.

“Prospek jangka pendek dan menengah masih sangat tertekan dari sisi biaya keuangan dan beban operasional lain. Realisasi strategi ekspansi SRAJ perlu terus dipantau,” jelas Indy kepada Kontan, Sabtu (30/8/2025).

Pandangan Pasar Saham

Dari sisi kinerja saham, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menilai valuasi saham SRAJ saat ini tergolong sangat premium.

“Price to Earnings (PE) hampir 1.000 kali dan Price to Book Value (PBV) di atas 50 kali,” ungkap Nafan. Ia juga menilai saham SRAJ sudah dalam kondisi overbought, sehingga merekomendasikan strategi sell on strength.

Sementara itu, Indy dari Edvisor Profina memilih bersikap wait and see sambil menantikan perbaikan fundamental perusahaan.