Depok sebagai kota penyangga Jakarta yang belakangan ini perkembangannya sangat pesat, juga didukung banyak fasilitas publik, termasuk fasilitas layanan kesehatan baik klinik ataupun rumah sakit

Pada artikel berikut, MedX akan menyajikan rekomendasi empat rumah sakit yang ada di kota yang terdiri dari 11 kecamatan itu. Namun bukan berarti rumah sakit lainnya tidak bagus. Hanya saja lima rumah sakit berikut saat merupakan yang paling populer dan tercatat memiliki pasien terbanyak. Berikut ulasannya.

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf meminta kepada pemerintah Indonesia agar impor alat kesehatan (alkes) dan bahan baku obat (BBO) jangan dijadikan sebagai pemasukan negara. Sebab alkes dan BBO justru harus menjadi fasilitas negara untuk melayani publik.

Dede melanjutkan, Komisi IX telah rekomendasi kepada pemerintah agar pajak alkes dan BBO tidak digolongkan sebagai barang mewah yang dikenakan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM). Sebab ketika rumah sakit (RS) membeli alkes tersebut, maka ada biaya lebih yang harus dibebankan ke pasien.

“RS membeli harus ada investasi kembali, itu dibebankan ke biaya pasien. Harus ada intervensi dari pemerintah, khususnya soal pajak. Rekomendasi kami adalah BBO, alkes yang 70–80% masih impor itu bisa diturunkan, tidak disamakan dengan barang mewah,” singkatnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Daeng Faqih juga mengeluhkan soal pengenaan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) bagi alkes dan bahan baku obat.

Kebijakan seperti ini kata dia yang membuat layanan medis di Indonesia kalah saing dengan rumah sakit asing. Padahal, Indonesia ingin mengusung medical tourism, sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara-negara lain.

“Ini (medical tourism) baru inisiatif, tetapi kalau tidak didukung oleh kebijakan pajak di bidang teknologi atau alkes dan obat, itu nanti hasilnya susah bersaing. Kita kalah karena dibebani pajak tinggi,” tutur Daeng seperti MedX kutip dari Validnews.

Soal tarif bea masuk impor alkes, Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu menetapkan jika barang impor tersebut dikenakan bea masuk paling tinggi sebanyak 40% dari nilai pabean.

Adapun bea masuk itu, juga dapat dikenakan berdasarkan tarif masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. Besaran tarif itu juga ditentukan oleh jenis bahan baku alkes tersebut.

Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret (RS UNS) memperkenalkan klinik Gagal Jantung Sebelas Maret (Sebelas Maret Heart Failure Clinic).

Klinik ini diklaim menjadi klinik gagl jantung pertama di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, sekaligus yang kelima di Indonesia.

Menurut Direktur RS UNS, Prof. Dr. dr. Zainal Arifin Adnan dengan penambahan layanan ini, dapat memperkuat pelayanannya kepada masyarakat. Pun klinik tersebut telah mendapat pengakuan dari Pokja Gagal Jantung Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia (PP PERKI)

“Klinik ini dirintis sejak Mei 2019 sebagai klinik Level Prototipe, sebagai Klinik Gagal Jantung Level Satu, dengan layanan spesialistik dari dr. Irnizarifka, Sp.JP, FIHA. dr. Habibie Arifianto, Sp.JP(K), M.Kes., FIHA. dan dr. Astri Kurniati Martiana, SpJP, FIHA,” ungkapnua.

Istimewanya lagi, lanjut dr. Zainal Arifin, klinik ini telah terintegrasi dengan program penelitian CORE-HF (Comprehensive Registry and Research on Heart Failure). Dimana salah satu hasil CORE-HF menyatakan 75,3 persen pasien mengalami perbaikan secara subyektif dan obyektif setelah menerima perawatan Klinik Gagal Jantung.

Tak hanya itu, pada November 2019 mendatang, Klinik Gagal Jantung Sebelas Maret juga akan terintegrasi dengan program pengabdian masyarakat Heart Talk SOC-HF (Solo Course on Heart Failure).

“Klinik gagal jantung ini baru akan resmi beroperasi pada Senin mendatang dilanjutkan dengan penyuluhan tentang kesehatan jantung bagi masyarakat,” tandasnya.

Seperti diketahui, investasi untuk startup kesehatan di wilayah Asia Tenggara pada semester pertama 2019 mencapai pertumbuhan dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Di Singapura, bahkan ada sejumlah startup yang telah meraih pendanaan terbaru di atas USD 10 juta.

Berikut adalah daftar startup tersebut, sebagaimana MedX kutip dari situs e27.

DocDoc

Tahap Pendanaan: USD 13 juta (venture round)
Investor: Adamas Finance Asia Limited

Beroperasi di delapan negara dengan lebih dari 23.000 dokter, dengan platform yang dikembangkannya, DocDoc ingin membantu pasien menemukan perawatan kesehatan secara tepat.

Biofourmis Pte. Ltd.

Tahap Pendanaan: USD 35 juta (Seri B)
Investor: Sequoia India

Biofourmis mengembangkan platform yang bisa memprediksi penyakit yang diderita pasien menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan deep learning. Sehingga bisa menghemat biaya perawatan yang harus dikeluarkan oleh pasien namun hasil monitor yang diterima bisa lebih baik daripada cara-cara konvensional.

Docquity

Tahap Pendanaan: USD 11 juta (Seri B)
Investor: Itochu Corporation, Singapore Press Holdings

Docquity merupakan sebuah platform bagi dokter untuk berbagi pengetahuan dan ilmu Kedokteran. Saat ini mereka sudah beroperasi di 6 negara termasuk Indonesia.

Grup CXA

Tahap Pendanaan: USD 25 juta (venture round)
Investor: HSBC, Telkom Indonesia, MDI Ventures, Singtel Innov8, Sumitomo Corporation Equity Asia

CXA mengembangkan platform layanan mandiri satu atap yang memungkinkan perusahaan atau pemilik usaha untuk memberikan karyawan mereka akses ke berbagai penawaran kesehatan dan kesejahteraan secara lebih mudah dan hemat.

AWAK Technologies

Tahap Pendanaan: USD 11.2 juta (venture round)
Investor: Accuron Technologies

Startup yang fokus mengembangkan teknologi untuk membantu pasien gagal ginjal meningkatkan kualitas hidup mereka.

ASLAN Pharmaceuticals

Tahap Pendanaan: USD 12 juta (venture round)
Investor: BioVeda Capital

Startup bioteknologi yang fokus mengembangkan imunoterapi dan obat-obatan untuk penderita kanker (onkologi).

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tengah mendorong pengembangan implan mata buatan lokal. Ini merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan Indonesia yang mampu mandiri dalam penyediaan alat kesehatan.

Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material BPPT, Eniya Listyani Dewi mengatakan, implan mata yang digunakan saat ini masih impor.

“Selama ini implan mata yang digunakan oleh BPJS, oleh semua dokter itu dari impor, kebanyakan dari India dan Tiongkok,” katanya di sela-sela focus group discussion Pengembangan Riset dan Inovasi Implan Mata Nasional di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Eniya menyebutkan, ke depan akan dikembangkan lensa intraokular untuk implan mata intraocular lens (IOL) yang lebih fleksibel dengan harga terjangkau sehingga dapat masuk ke dalam daftar e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Saai ini, Lanjut Erniya, BPPT udah bisa membuat polimetil metakrilat (PMMA) yang dapat menjadi bahan material implan mata. Namun ke depan perlu pengembangan untuk menciptakan bahan baku polimer yang lebih fleksibel khusus untuk implan mata.

“Alatnya sudah bisa dibuat. Materialnya juga sudah bisa dibuat. Kita menggandeng para dokter dan Kementerian Kesehatan serta industri dari awal sehingga bisa bersama-sama membuat satu produk yang nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat,” sebutnya.

Eniya menuturkan, bahan baku dasar untuk pembuatan implan mata sudah ada. Salah satu industri polimer itu ada di Cilegon. Hal ini menjadi bagian dari sumber daya untuk dapat segera mengembangkan implan mata.

Selain itu, dukungan anggaran untuk penelitian ini juga perlu diberikan untuk percepatan pengembangan implan mata.

Kendati begitu, Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Pelayanan, Akmal Taher menjelaskan bahwa alat kesehatan hasil riset dan inovasi harus melewati uji klinik dengan subjek manusia. Hal ini mengacu pada Permenkes Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Cara Uji Klinik Alat Kesehatan yang Baik.

“Penelitian pada subjek manusia untuk menilai keamanan, kemanfaatan dan efektivitas atas kinerja alat kesehatan. Uji klinik pra dan pascapemasaran juga diperlukan untuk melihat efeknya,” pungkas Akmal.

Menurut laporan Future Health Index (FHI) 2019 yang dirilis oleh Royal Philips, salah satu cara atau strategi yang diperlukan untuk mempercepat transisi layanan kesehatan adalah melalui pemanfaatan teknologi.

Penelitian tersebut melibatkan 15.000 individu dan 3.100 tenaga kesehatan profesional di 15 negara di seluruh dunia. Dimana fokus pada peran teknologi kesehatan digital dalam meningkatkan pengalaman pasien dan tenaga kesehatan dalam sebuah sistem layanan kesehatan.

Riset tersebut berhasil menemukan bahwa 79% dari 400 tenaga kesehatan profesional yang disurvei di seluruh wilayah Asia Pasifik telah memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai bentuk untuk mempermudah dan meningkatkan kinerjanya.

Adpun rincian penggunaan teknologi tersebut adalah untuk berkonsultasi dengan praktisi kesehatan lainnya dalam hal perencanaan perawatan/pengobatan, untuk menyediakan akses hasil tes kesehatan untuk pasien, dan memonitor pasien dari jarak jauh.

Meskipun perlu dikaji lebih mendalam, namun tren di Indonesia juga tak jauh berbeda dengan tren di Asia Pasifik. Hal ini terlihat jelas dari industri kesehatan dalam negeri yang sedang beralih ke ranah digital.

Bahkan dalam Global Health Digital Partnership (GDHP) keempat di New Delhi pada Februari 2019, Kementerian Kesehatan Indonesia telah menegaskan dukungannya terhadap pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat sistem kesehatan nasional.

Pemanfaatan teknologi seperti telemedis misalnya memiliki potensi untuk memperluas akses kesehatan yang lebih baik, bahkan di area terpencil. Solusi telemedis di Indonesia dapat membantu menghubungkan tenaga kesehatan profesional dengan pasien di daerah pelosok.

Laporan tersebut juga mengidentifikasi tiga tema kunci di level global yang akan menentukan kemunculan tren teknologi kesehatan di Indonesia dalam waktu dekat yakni tenaga kesehatan profesional yang lebih terlibat dan melek digital, akses pasien terhadap data, dan belajar dari negara lain yang telah berhasil mengadopsi teknologi digital dalam sistem kesehatan mereka.

Setelah rapat ebsar terkait BPJS kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah beberapa waktu lalu, memang rencana kenaikan premi atau iuran BPJS Kesehatan kemungkinan besar akan naik kendati belum ada angka patinya.

Terkait hal tersebut, Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN telah mengusukan besaran kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk anggota mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) kepada pemerintah. Dalam usulan tersebut, DJSN meminta premi untuk seluruh kelas naik mulai Rp16.500 hingga 40 ribu.

Dari usulan tersebut, premi kelas I tampak yang mengalami kenaikan paling signifikan. Sebelumnya, iuran anggota PBPU untuk kelas ini hanya Rp 80 ribu. Sedangkan kelas II diusulkan naik Rp 29 ribu, yakni dari semula Rp 51 ribu menjadi Rp 80 ribu.

Selanjutnya, iuran untuk kelas III diusulkan naik Rp 16.500. Bila semula premi untuk kelas ini hanya Rp 25.500, kini DJSN meminta pemerintah mematok menjadi Rp 42 ribu.

Wakil Ketua Komisi Kebijakan DJSN, Ahmad Anshori mengatakan, usulan ini dilatari oleh berbagai pertimbangan. Pertama, kenaikan premi menyesuaikan dengan nilai keekonomian pelayanan jaminan kesehatan nasional.

“Kami telah mengacu pada data realisasi belanja jaminan kesehatan nasional selama 2014-2018,” tutur Ahmad.

Dengan penyesuaian tarif iuran, DJSN memperkirakan persoalan defisit anggaran BPJS yang diperkirakan mencapai Rp 28 triliun bsia teratasi dalam rentang dua tahun. Malah, menurut Anshori, besaran anggaran ini akan membuat BPJS surplus Rp 4,8 triliun.

Pertimbangan kedua ialah untuk meningkatkan rekomposisi tarif pelayanan. Dengan demikian, DJSN bakal menjamin terjadi peningkatan standar kualitas pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Ketiga, DJSN menimbang perlunya kesinambungan program jaminan kesehatan nasional.

Kendati begitu, kenaikan iuran ini bukanlah solusi permanen. Namun yang ditawarkan DJSN ialah perlunya restrukturisasi badan yang bertujuan menguatkan struktur kelembagaan, menjaga harmonisasi, dan melakukan penyederhanaan regulasi untuk proses pengambilan keputusan.

“Perlu juga adanya redefinisi manfaat dan pembiayaan,” pungkasnya.

Startup healthtech yang berbasis di Singapura DocDoc Pte. Ltd. mengumumkan bahwa mereka telah berhasil meraih pendanaan sebesar USD 13 juta dari sejumlah investor yang dipimpin oleh Adamas Finance Asia Limited (ADAM), sebuah perusahaan investasi yang terdaftar di London.

Ini berarti kali kedua ADAM berinvestasi di DocDoc, setelah sebelumnya juga menggelontorkan dana sebesar USD 2 juta pada Maret 2018. Selain ADAM, startup kesehatan ini juga telah meraih pendanaan Seri A dari CEO Hong Leong Financial Group Raymond Choong Yee How serta Sparklabs Global Ventures sebesar USD 8,7 juta pada tahun 2015. Dan ini berarti, DocDoc telah mengumpulkan pendanaan dengan total USD 24,6 juta.

Dikutip dari situs e27, DocDoc mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk melakukan ekspansi pasar dan meningkatkan platformnya. Fitur andalan dalam platform DocDoc merupakan layanan pencarian dokter. Dimana mereka menggunakan teknologi pencarian berdasarkan metrik objektif yang disebut debfab “HOPE”. Yang merupakan singkatan dari Heuristic for Outcome, Price, and Experience.

Saat ini, DocDoc mengklaim bahwa layanan mereka sudah beroperasi di delapan negara. Mereka juga mengatakan telah memiliki lebih dari 23.000 mitra dokter dan 793 mitra klinik/rumah sakit. Mereka juga menggandeng perusahaan asuransi sehingga mereka bisa menawarkan berbagai produk kepada pemegang polis mereka.

“Kami percaya bahwa platform kami memiliki potensi untuk mendefinisikan kembali pemberian layanan kesehatan. Kami melakukannya dengan memungkinkan mitra kami untuk menghemat uang, meningkatkan keterlibatan, dan menyediakan pelanggan mereka dengan cara yang terukur, yang semuanya bermuara pada membantu orang-orang nyata dengan masalah nyata,” pungkas Cole Sirucek, Co-founder dan CEO DocDoc.

Guna mendukung kegiatan pelayanan kesehatan bagi jamaah haji Indonesia, pemerintah Indonesia telah menyiagakan 29 ambulans di Arab Saudi. Ambulans-ambulans tersebut ditempatkan di wilayah Mekkah, Madinah, serta bandara di Jeddah dan Madinah. Hal tersebut diungkapkan Kementerian Kesehatan melalui siaran resmi pers.

Enam belas ambulans ditempatkan di Mekkah. Empat unit berukuran besar, sepuluh berukuran sedang, dan dua lainnya berukuran kecil. Ambulans yang berukuran besar dan kecil statusnya barang milik negara yang dibeli menggunakan anggaran Kementerian Kesehatan, sisanya berstatus sewa.

Nantinya petugas kesehatan bisa menggunakan ambulans untuk melakukan evakuasi atau rujukan berjenjang dari layanan kesehatan di tingkat sektor ke fasilitas kesehatan. Juga akan digunakan untuk proses tanazul dan visitasi dokter.

“Ini merupakan komitmen nyata Kemenkes dalam mendukung penyelenggaraan haji. Berusaha memberikan yang terbaik. Semua dana operasionalnya pun berasal dari APBN murni Kemenkes,” kata Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Eka Jusup Singka.

Semua ambulans milik pemerintah Indonesia yang ada di Arab Saudi, lanjut Eka, telah memenuhi kriteria standar yang ditentukan oleh otoritas setempat dan mendapatkan sertifikat Hilal Akmar dari Otoritas Bulan Sabit Merah Arab Saudi (SRCA).

Sementara itu, penanggung Jawab Ambulans dr. Janni Koesnomo Matsalim, SpOk, MKK, mengatakan penempatan dan pemanfaatan ambulans dilakukan berdasarkan kapasitas dan kebutuhan.

Di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Mekkah tersedia tiga ambulans besar dan dua ambulans kecil. Ambulans besar digunakan untuk melakukan rujukan pasien dengan status gawat darurat dari KKHI menuju rumah sakit yang ada di Arab Saudi, khususnya wilayah Mekkah.

Sementara ambulans kecil ditujukan untuk operasional tim visitasi KKHI mengunjungi jamaah haji Indonesia yang tengah dirawat di rumah sakit Arab Saudi. Sebelas ambulans lainnya tersebar di sektor 1 hingga sektor 11 Daerah Kerja Mekkah.

“Masing-masing ambulans besar disediakan dua pengemudi yang siaga 24 jam, dengan rotasi masing-masing 12 jam. Mereka juga selalu didukung 24 jam oleh TGC di masing-masing sektor dalam setiap pergerakannya,” sebut Janni.

Dalam proses rujukan dari sektor atau KKHI ke rumah sakit Arab Saudi menggunakan ambulans besar, pasien akan didampingi oleh dokter/perawat dan tenaga pendukung kesehatan dari Tim Gerak Cepat (TGC), Tim Kuratif Rehabilitatif (TKR), dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).

RS EMC Sentul telah resmi bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk meluncurkan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK). Terkait dengan hal itu, pihak rumah sakit memperkenalkan layanan tersebut kepada publik.

Diharapkan nantinya PLKK bisa membantu peserta yang mengalami kecelakaan kerja, agar dapat tertangani dengan cepat dan mudah. Sehingga bisa memperkecil risiko kecacatan pada korban kecelakaan.

Direktur RS EMC Sentul, dr. Hardjanto, Sp.B, MARS dalam sambutannya mengatakan akan melayani peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sekaligus memperkenalkan kepada perusahaan bahwa sekarang sudah menjadi PLKK BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bogor Kota.

Sementara itu, Chairul Arianto selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota mengatakan, dengan banyaknya rumah sakit di wilayah Bogor yang sudah bekerjasama dan menjadi PLKK BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota.

“Sehingga dapat mempermudah dan cepat dalam penanganan korban serta mudah dalam proses pengajuan klaim JKK,” katanya.

Peserta yang hadir sebagai perwakilan dari perusahaan mengatakan, mereka sangat senang dengan kemudahan pelayanan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Memang tidak ada orang yang mau mengalami kecelakaan, tetapi dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapat jaminan bila terjadi risiko kecelakaan kerja.