Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltara, Usman mengungkapkan bahwa dua rumah sakit (RS) pratama di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yakni RS Pratama Krayan dan Sebuku dikabarkan tahun depan akan menerima dana penhadaan alat kesehatan (Alkes).

Tak tanggung-tanggung, nilai yang akan digelontorkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) senilai Rp 15 miliar.

“Untuk saat ini, Dinkes provinsi dan kabupaten/kota terus berkoordinasi dengan Kemenkes sembari menunggu pemanggilan untuk memenuhi kelengkapan administrasi yang dibutuhkan serta memaparkan kondisi RS Pratama,” ungkap Usman.

Apabila anggaran pengadaan alkes telah tersedia, Kemenkes berharap dapat segera dilakukan pengadaan. Utamanya, pengadaan alkes yang benar-benar dapat dioperasikan. Pasalnya, menurut usma cukup banyak kebutuhan alkes di kedua RS Pratama itu. Seperti radiologi, USG, alat operasi, anastesi, peralatan laboratorium dan lainnya

Setelah alkes terpenuhi, kebutuhan RS pratama lainnya adalah tenaga kesehatan. Utamanya, dokter spesialis dan dokter internship.

“Untuk tenaga kesehatan, pembayaran gajinya dibebankan kepada pemerintah kabupaten bersangkutan,” papar Usman.

Untuk diketahui, selain RS Pratama Krayan dan Sebuku, ada satu lagi RS Pratama yang dibangun di Kaltara. Yakni RS Pratama Sebatik. Untuk saat ini, RS Pratama Sebatik paling siap untuk dioperasikan karena alkes dan tenaga kesehatannya sudah tersedia. Pengoperasiannya menanti kepastian dari pemerintah daerah setempat.

Rumah Sakit (RS) Dustira yang terletak di Jalan Dustira, Kota Cimahi merupakan salah satu rumah sakit tertua di Indonesia. Sebelum dikelola oleh TNI pada 1950, rumah sakit ini diberi nama Militaire Hospital oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Dibangun pada abad ke-18, Militaire Hospital merupakan tempat perawatan tentara Belanda yang terluka di medan perang. Rumah sakit ini menjadi salah satu sarana penunjang komando militer atau Garnisun Belanda di Kota Cimahi.

Sedikit bercerita ke belakang, Kota Cimahi merupakan salah satu wilayah yang dilewati Jalan Raya Pos (de Groote Postweg) yang dirancang Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels sepanjang 1.000 kilometer dari Anyer sampai Panarukan.

Pascakekalahan Belanda dari Inggris di Batavia pada tahun 1811, beberapa puluh tahun kemudian Cimahi dipilih sebagai komando militer karena lokasinya berada di simpang jalur kereta api dan Jalan Raya Pos, sehingga lebih memudahkan mobilisasi pasukan.

Untuk menunjang hal itu Belanda membangun rumah sakit dan het Militaire Huis van Arrest (rumah tahanan militer yang kini menjadi Penjara Poncol) di Kota Cimahi.

Baru pada tahun 1949, ketika ada pengakuan kemerdekaan oleh Kerajaan Belanda. Rumah sakit ini diserahterimakan kepada TNI yang diwakili oleh Letkol dr. Raden Kornel Singawinata (Letkol Singawinata).

Rumah sakit pun berganti nama dari Militaire Hospital menjadi Rumah Sakit Territorium III dengan Letkol Singawinata menjadi kepala rumah sakitnya. Tujuh tahun kemudian, Panglima Territorium III, Kolonel Kawilarang memberi nama Rumah Sakit Dustira.

Pemberian nama ini merupakan penghargaan terhadap kepada Mayor dr. Dustira Prawiraamidjaya yang berjasa dalam mengobati prajurit Territorium III di masa perjuangan melawan penjajah.

Hingga saat ini, rumah sakit seluas 14 hektare tersebut masih berdiri kokoh. Meski sudah memasuki era modern, nuansa heritage-nya masih terlihat dan terasa.

Dikurip dari Detik.com, Ketua Tjimahi Heritage, Machmud Mubarok mengatakan dahulu pintu masuk ke RS Dustira diapit oleh dua bangunan kembar. Bangunan awal itu kemudian direnovasi menjadi pintu masuk IGD.

Pria yang akrab disapa Kang Mac itu mengatakan, RS Dustira pertama kali dibangun pada 1897. Berbeda dengan tulisan di pintu gerbang yakni 1887.

Tapi hasil riset kami agak mengejutkan,” ucap Mac.

Berdasarkan hasil risetnya, kata Mac, Rumah Sakit Dustira dibangun tahun 1897.

Bukti itu menurutnya cukup kuat, yakni berupa foto-foto dari dokumen dan surat kabar Belanda. Disebutkan di dalamnya bahwa persiapan pembangunan rumah sakit tersebut dilaksanakan sejak tahun 1896.

“Artinya kalau kemudian dibandingkan dengan 1887. Maka kita punya kesimpulan bahwa ini sebetulnya dibangun 1897,” ujarnya.

Menurutnya, secara keseluruhan kondisi RS Dustira masih terjaga sejarahnya. Hal itu bisa terlihat dari bagian depan yang masih menonjolkan bangunan zaman Belanda.

Kepala RS Dustira Kolonel CKM Agus Rido Utama menyatakan, pihaknya selalu berkomitmen untuk tetap mempertahankan unsur heritage di rumah sakit yang dipimpinnya.

Meskipun memang ada beberapa sisi yang mengalami perkembangan. “Ada beberapa yang sudah kita ubah, kita renovasi meski bangunanya masih dalam bentuk heritage. Nuasanya heritagenya tetap kita pertahankan,” katanya.

Dikatakannya, seluruh masyarakat Kota Cimahi harus bangga memiliki RS Dustira. Sebab menurutnya rumah sakit itu termasuk lima rumah sakit tertua di Indonesia.

“Kalau di Jawa Barat pasti yang tertua,” pungkasnya.

Forum Asuransi Kesehatan Indonesia atau Formaksi melakukan penandatanganan kerja sama dengan Rumah Sakit Permata Group yang dilakukan pada Selasa (17/9/2019) di Jakarta.

Kerja sama ini terkait Coordination of Benefit atau CoB dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. 11 perusahaan asuransi anggota Formaksi ikut terlibat dalam penandatanganan tersebut.

Direktur Eksekutif Formaksi Dumasi M. Samosir menjelaskan, saat ini peserta BPJS Kesehatan yang memiliki Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) perlu membayar terlebih dahulu selisih biaya (ekses) jika hendak naik kelas atau memilih perawatan di atas haknya.

Hal tersebut mendasari Formaksi untuk memperluas kerja sama terkait CoB. Saat ini, Dua rumah sakit dari Permata Group menambah daftar rumah sakit yang bekerja sama dengan Formaksi menjadi 35 unit.

“Dengan adanya perluasan kerja sama ini maka pasien BPJS Kesehatan yang memiliki AKT mendapat kemudahan, karena ekses yang timbul akan langsung ditagih oleh rumah sakit ke perusahaan asuransi yang menerbitkan polis,” sebut Dumasi.

Dumasi yang juga merupakan Direktur PT Asuransi Sinarmas menjelaskan, kerja sama tersebut merupakan addendum atau kelanjutan dari kerja sama direct billing yang telah berlangsung sebelumnya antara Formaksi dengan RS Permata Group.

Sementara itu, Ketua Umum Formaksi Christian Wanandi menuturkan bahwa kerja sama CoB merupakan langkah yang sejalan dengan semangat BPJS Kesehatan untuk memproteksi masyarakat. Selain itu, CoB pun memungkinkan beban layanan kesehatan untuk ditanggung oleh BPJS Kesehatan dan asuransi swasta.

Sedangkan Direktur Eksekutif RS Permata Group Heldi Nazir, mengatakan pihaknya menyambut positif kerja sama tersebut. Menurutnya, pemilik polis AKT saat ini mendapatkan pilihan untuk menggunakan manfaat dari kedua asuransi yang dimilikinya, sesuai keperluan.

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Purbalingga, Imam Triyanto, mendesak agar semua rumah sakit di wilayahnya memiliki bank darah. Sebab ini sesuai amanat Permenkes 83/2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.

“Jangan sampai ada kisah keluarga pasien lari-lari cari darah ke PMI. Jangan sampai nyawa tak tertolong karena belum ada bank darah di rumah sakit tempat pasien itu dirawat,” tegas Imam seperti dilansir oleh Republika.

Pasalnya pihak PMI mencatat, saat ini di Purbalingga hanya ada satu rumah sakit yaitu RSUD Goeteng Taroenadibrata yang memiliki bank darah. Padahal di wilyah tersebut ada enam rumah sakit yang beroperasi.

“Karena itu, RS lain harus segera memiliki unit bank darah karena sudah menjadi instruksi pemerintah,” lanjutnya.

Tingkat pemenuhan kebutuhan darah oleh PMI di Jawa Tengah termasuk Purbalingga, lanjut Imam, saat ini mencapai 99,9 persen. Hal ini menandakan kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya sudah cukup baik, karena tingkat pemenuhan kebutuhannya yang sudah sangat tinggi.

Bencana Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan telah mengakibatkan banyak warga terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Menurut Data Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, penderita ISPA di Riau pada 1-15 September 2019 mencapai 15.346 orang, di Jambi selama Juli-Agustus mencapai 15.047 orang, Sumatera Selatan dari Maret-September tertinggi ada di Palembang dengan jumlah 76.236 orang.

Sementara, di Kalimantan Barat data terakhir pada Juli berjumlah 15.468 orang, Kalimantan Tengah dari Mei – September penderita ISPA tertinggi ada di Palangkaraya dengan jumlah 11.758 orang, Kalimantan Selatan data Juni-Agustus tertinggi di Banjarbaru sebanyak 10.364 orang.

Untuk itu Sekretaris Jenderal Kemenkes drg Oscar Primadi mengimbau masyarakat di wilayah terdampak karhutla untuk memanfaatkan pos kesehatan bila terasa sesak napas.

“Pos kesehatan telah disediakan di mana-mana, segera datangi pos kesehatan kalau merasa ada yang tidak beres dengan pernapasan. Begitupun dengan gejala penyakit lain segera konsultasikan ke pos kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit,” paparnya.

Dikutip dari situs Bisnis.com, jumlah pos kesehatan yang sudah berdiri adalah 15 pos di Palangkaraya, 39 pos di Jambi plus menyiagakan 168 puskesmas, dan 16 pos di Kalimantan Selatan. Di Riau, seluruh RS diimbau mendirikan pos kesehatan, dan seluruh Puskesmas disiagakan.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan drg Widyawati mengatakan Kemenkes telah mendistribusikan logistik kesehatan ke Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Jambi, dan Kalimantan Tengah.

“Kemarin BTKLPP (Balai Teknis Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit) Batam membagikan masker ke empat kabupaten di Riau, Siak, Pelalawan, Inhu, dan Inhil serta Kabupaten Muaro Jambi dan kota Tanjung Pinang,” pungkas Widyawati.

Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) beberapa waktu lalu menggelar Indonesia Dental Exhibition & Conference (IDEC). Ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya pernah digelar pada tahun 2017. Adapun pameran tersebut diikutio oleh 232 peserta dari 18 negara dan 3 paviliun nasional dari Tiongkok, Korea Selatan dan Jerman.

Membuka acara, Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, Oscar Primadi dalam sambutannya mengatakan kedokteran gigi berperan penting dalam peningkatan kualitas kesehatan nasional. Tidak sedikit penyakit berbahaya dan kronis justru bersumber dari masalah gigi dan mulut.

Sesuai dengan roadmap Rencana Aksi Nasional Kesehatan Gigi dan Mulut 2015 – 2030, melalui IDEC diharapkan menjadi momentum berbagai pihak untuk saling bersinergi untuk memberikan pelayanan maksimal kesehatan gigi dan mulut sehingga Indonesia bisa bebas karies gigi pada 2030.

“Program-program capacity building terus dilakukan pemerintah untuk peningkatan skill dokter di wilayah Indonesia bagian timur, mengatur penyebaran dokter gigi di wilayah terpencil, pemberian beasiswa dokter gigi dan sebagainya,” urainya.

Sementara itu, Ketua PB PDGI Sri Hananto Seno menyampaikan bahwa IDEC bukan sekedar pameran dagang alat kesehatan kedokteran gigi, tapi sekaligus juga menjadi wadah “transfer of knowledge” bagi para profesional dokter gigi di Indonesia agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi kedokteran gigi.

PDGI juga menilai pentingnya penguasaan teknologi kedokteraan gigi yang didukung oleh perangkat alat kedokteran gigi mumpuni merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Sebab faktanya, baru sekitar 10% dari kebutuhan alat kesehatan dan bahan baku kedokteran gigi Indonesia dipenuhi oleh industri lokal. Sementara sisanya 90% masih bergantung pada bahan-bahan dan alat kedokteran gigi impor.

Untuk itu dia berharap para pelaku industri kesehatan di Indonesia terdorong memproduksi bahan baku dan alat kedokteran gigi sesuai dengan teknologi terkini. Karena untuk pasar dalam negeri saja, potensinya sangat besar.

Pada acara tersebut, turut diselenggarakan pula serangkaian lokakarya ilmiah dan demonstrasi teknologi kedokteran gigi oleh 18 nara sumber ahli dan berpengalaman. Teknologi yang dipamerkan diantaranya adalah rehabilitasi dan bedah mulut, endodontic, ortodontik, periodontologi, serta sejumlah inovasi dalam self litigation, fotografi gigi dan seputar kedokteran gigi anak.

Sejumlah peretas di situs dark web diketahui menawarkan kepada siapapun yang membutuhkan jasanya untuk melakukan infiltrasi terhadap sistem rumah sakit dan layanan kesehatan. Hal tersebut diungkapkan oleh perusahaan kemanan komputer dan digital ternama Kaspersky.

Untuk diketahui, dark web merupakan situs yang berisi informasi-informasi mengenai apa pun yang tidak diindeks pada web permukaan. Untuk dapat masuk ke bagian web yang tersembunyi ini, pengguna harus menggunakan perangkat lunak khusus seperti Tor (the onion router).

Peneliti Keamanan di Kaspersky, Seongsu Park, mengatakan, dengan masih sedikit tertinggalnya sektor kesehatan dalam hal kemampuan keamanan, kelompok peretasan makin aktif untuk melakukan eksploistasi dengan menambahkan informasi medis dan serangan rumah sakit ke daftar layanan mereka yang tersedia secara publik di dark web.

“Setiap organisasi, individu, dan perusahaan dapat menjadi pelanggan potensial mereka karena para pelaku kejahatan siber ini menawarkan berbagai layanan,” ujar Park, peneliti keamanan di Kaspersky.

Park juga mencatat bahwa catatan medis dapat dianggap lebih berharga oleh para peretas daripada sebuah kartu kredit. Hal tersebut karena rumah sakit pada umumnya membutuhkan kredensial pribadi serta keuangan pasien sebelum melakukan pemeriksaan atau penerimaan masuk.

Berdasarkan indikasi dan pola yang telah terlihat dan masih ada di dark web, tujuan utama individu di balik kelompok peretasan adalah menjual informasi medis ke kelompok kejahatan lain atau kepada individu yang bertujuan mengakses data medis yang bersifat rahasia.

“Sangat memprihatinkan bahwa kita semakin terpapar dengan fenomena ini, yang bisa berarti bahwa sebuah praktik ilegal telah berubah menjadi jenis bisnis normal atau permintaan untuk serangan semacam itu menjadi semakin tinggi,” tambah Park.

Adapun, motif para pembeli dapat mencakup penipuan panggilan, identitas dan pencurian moneter, serta pemerasan dan kejahatan berdasarkan permintaan.

Tindakan jahat semacam itu sangat mungkin terjadi dengan jumlah catatan peretasan data rahasia untuk para hire group yang memanen secara ilegal dari lembaga kesehatan yang terkena dampak.

Selain itu, anonimitas dari dark web tidak menutup kemungkinan bahwa identitas tersebut bisa menjadi siapa saja, mulai dari peretas baru, perusahaan, hingga kelompok cyberspionage yang didukung oleh negara.

Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek menyebut bahwa Indonesia sudah bisa membuat dan memproduksi beberapa alat kesehatan sendiri. Bahkan beberapa produk diekspor ke luar negeri. Hal ini merupakan langkah baik untuk mencapai target pemenuhan alat kesehatan dalam negeri secara mandiri.

“Kita sudah bisa memproduksi kasa steril. Inovasi lainnya, kita sudah bisa membuat alat anestesi dan USG sendiri. Ada juga meja operasi, masker, dan stent jantung,” sebut Nila.

Seluruh alat kesehatan yang disebutkan tadi sudah digunakan di fasilitas kesehatan (faskes) dalam negeri, baik puskesmas sampai rumah sakit. Data yang dihimpun Kementerian Kesehatan, sebanyak 69,4 persen alat kesehatan buatan dalam negeri sudah memenuhi standar kesehatan di berbagai rumah sakit.

“Contohnya, masker operasi yang berwarna hijau. Masker itu sudah produksi dalam negeri sendiri dan digunakan di faskes. Ya, masa masker saja kita harus impor,” lanjut Nila.

Untuk meja operasi hasil produksi dalam negeri juga sudah mendunia. Produk meja operasi dari industri hospital equipment, seperti PT Mega Andalan Kalasan diekspor ke 44 negara di dunia.

“Saya melihat produksi di PT Mega Andalan Kalasan. Salah satunya, perusahaan itu memproduksi meja operasi dan diekspor ke Jepang, Selandia Baru, dan negara-negara di Afrika. Hebat sekali lho produksi dalam negeri kita,” sebutnya.

Harapan Nila, inovasi teknologi farmasi dan alat kesehatan buatan dalam negeri semakin banyak yang muncul. Hal tersebut sesuai dengan arah kebijakan dan strategi nasional 2015-2019, program kefarmasian dan alat kesehatan untuk meningkatkan akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan bagi pembangunan kesehatan.

Setiap harinya selalu saja ada cerita tentang kebaikan yang bisa menjadi inspirasi bagi kita. Misalnya yang datang dari Bonaventura Zita Enny Wati (52) dan Lukas Lugi Riyadi (47). Pasangan suami stri yang tinggal Jonggol, Bogor ini sudah 4 tahun belakangan menyedikan peminjaman alat kesehatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan namun tidak memiliki biaya untuk memberlinya.

Alat yang dipinjamkan oleh Enny dan Lugi diantaranya inkubator, fototerapi, kursi roda, dan beberapa alat kesehatan lainnya. Awalnya mereka bergerak sendiri dan sekarang sudah membentuk Yayasan Roda Harapan Indonesia.

Enny dan Lugi melanjutkan, fasilitas di rumah sakit daerah masih ada yang belum banyak menyediakan inkubator. Sehingga pasien yang memilih merawat bayi prematurnya di rumah. Alhasil, mereka kerap keliling Bogor memberi pinjaman inkubator dan alat kesehatan.

“Se-kabupaten Bogor itu ada 40 kecamatan, rata-rata sudah pernah kami pinjamkan,” kata Enny seperti dikutip dari situs Detik.com.

Dia pun mengaku pemerintah belum pernah memberi suntikan dana. Untuk membelikan kursi roda maupun alat lain, semua berasal dari yayasan. Saat penyerahan ke pasien, Lugi dan Enny biasanya bekerja sama dengan posyandu atau kepala daerah setempat.

Sejak 2014, BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit keuangan. Bahkan tahun ini defisit diperkirakan tembus Rp Rp 32,84 triliun. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof Dr dr Fachmi Idris mengungkapkan setidaknya ada lima penyebabnya.

Pertama, premi yang ditetapkan pemerintah belum sesuai hitungan aktuaria. Untuk kelas 2 misalnya besarnya iuran saat ini sebesar Rp 51.000 per bulan dari seharusnya Rp 63.000. Sehingga di kelas ini saja pemerintah harus mensubsidi Rp 12.000 per peserta. Untuk kelas 3, dirinya melanjutkan, hitungan aktuaria per peserta adalah Rp 53.000 tapi saat ini hanya membayar Rp 25.500 sehingga ada subsidi Rp 27.500.

Kedua, konsep BPJS Kesehatan adalah gotong-royong yakni warga mampu memberikan subsudi kepada yang kurang mampu belum berjalan penuh. Kenyataannya, masih banyak peserta mandiri yang membayar iuran hanya pada saat sakit dan selanjutnya menunggak.

Faktor lain, merujuk temuan BPKP, ada data peserta bermasalah, perusahaan yang memanipulasi gaji karyawan, potensi penyalahgunaan regulasi dengan memberikan pelayan rumah sakit lebih tinggi dari seharusnya, dan lainnya.

Fachmi menyebut potensi terjadinya defisit bukan sesuatu yang tiba-tiba. Sebab setiap tahun BPJS Kesehatan bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) setiap kali membuat program kerja sudah memperkirakan akan terjadi defisit. Penyebab utamanya karena nilai iuran yang tidak sesuai.

Untuk memperkecil defisit, ada tiga opsi yang bisa dilakukan, yakni menyesuaikan besaran Iuran, mengatur ulang manfaat yang diberikan, dan suntikan dana tambahan. Untuk suntikan dana pemerintah pada 2015, BPJS Kesehatan telah menerimanya sebesar Rp 5 Triliun, 2016 (Rp 6,8 Triliun), 2017 (Rp 3,6 Triliun), dan 2018 sebesar Rp 10,25 Triliun.

Kali ini, pemerintah juga menggunakan opsi lain dengan menaikkan iuran peserta. DPR menyetujui kenaikan untuk kelas I menjadi Rp 160.000, kelas 2 Rp 110.000, dan khusus kelas 3 naik menjadi Rp 42.000 dengan catatan data bermasalah telah diselesaikan. Fachmi menargetkan soal data bermasalah peserta BPJS Kesehatan ini bisa diselesaikan pada akhir September ini.

“Kami prinsipnya, BPJS apa pun yang diputuskan pemerintah soal besaran iuran, soal kapan itu diberlakukan kami patuh sepenuhnya untuk menjalankan itu,” pungkas Fachmi.