spot_img

BPOM Rilis Daftar 1.108 Sirop Obat yang Aman

obat sirop aman
Ilustrasi obat sirup. Foto: Pxhere.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan rilis daftar 1.108 sirop obat yang aman dan telah memenuhi ketentuan untuk dikonsumsi. Daftar ini mencakup produk dari 102 industri farmasi dan merupakan hasil dari proses verifikasi yang intensif.

Ini adalah kabar baik bagi masyarakat, karena menunjukkan komitmen BPOM dalam memastikan kualitas dan keamanan produk kesehatan yang beredar di pasaran.

Dilansir dari Antara (14/09/23), BPOM juga mengumumkan bahwa ada penambahan 54 produk yang telah memenuhi syarat. Pengumuman tersebut berdasarkan dokumen perbaikan yang telah diajukan oleh industri farmasi selama periode 18 Juli hingga 6 September 2023.

“Hingga tanggal 6 September 2023, persentase sirop obat yang mengandung pelarut yang telah dinyatakan memenuhi syarat dan aman digunakan selama sesuai aturan pakai telah mencapai 92,2 persen. Pelarut dimaksud antara lain seperti gliserin, propilen glikol, polietilen glikol, dan/atau sorbitol. Total sebanyak 1.202 sirop obat menjadi objek verifikasi,” dilansir dari situs resmi BPOM.

Penentuan Sirop Obat Aman Berdasarkan Verifikasi Sejumlah Kriteria

Penetapan jenis sirop obat yang aman diambil berdasarkan terpenuhinya sejumlah kriteria. Mulai dari uji bahan baku, kualifikasi pemasok, metode uji dan informasi terkait. Semuanya dikumpulkan sampai tercapai kepastian akan keamanan, mutu, dan khasiat obat.

Uji mengenai produk sirop obat dan bahan bakunya sendiri sudah berjalan sejak 26 Oktober 2022 sebagai langkah penyelesaian kasus sirop obat.

BPOM berdedikasi untuk meningkatkan upaya pengawasan. Sejak sebelum maupun setelah produk masuk ke pasaran dan membimbing industri farmasi untuk meningkatkan kapabilitas kepatuhan dan maturitas sistem mutu. Selain itu juga membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.

Sebagai bagian dari komitmen ini, BPOM menyerukan kepada produsen obat untuk melakukan penarikan produk secara mandiri. Penarikan dilakukan jika ditemukan aspek-aspek yang tidak dapat menjamin mutu dan keamanan produk berdasarkan evaluasi mandiri. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab produsen sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengenai informasi sirop obat yang aman dan telah memenuhi kriteria sesuai aturan bisa diakses di sini.

 

IRRA Gandeng Mindray Indonesia untuk Distribusi Alat Laparoskopi

distribusi alat laparoskopi
Kesepakatan antara IRRA dan Mindray Indonesia. Foto: Tribun Jatim.

Menyadari pentingnya akses terhadap peralatan medis berkualitas, IRRA telah menggandeng Mindray Indonesia dalam sebuah inisiatif besar untuk distribusi alat laparoskopi ke seluruh Indonesia. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu meningkatkan standar pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya dalam bidang bedah laparoskopi.

PT Itama Ranoraya Tbk (IRRA), distributor alat kesehatan terkemuka di Indonesia, pada hari Kamis (14/9) telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Mindray Medical Indonesia (Mindray Indonesia). Penandatanganan ini dilakukan di kantor Mindray Indonesia, Jakarta. Pihak yang menandatangani kesepakatan adalah Presiden Direktur Mindray Indonesia, Zhang Xiaotan dan Presiden Direktur IRRA, Heru Firdausi Syarif.

Fokus dari kerjasama ini adalah pendistribusian alat kesehatan, khususnya laparoskopi. Heru Firdausi menjelaskan dalam pernyataannya bahwa kerjasama ini merupakan bagian dari upaya IRRA untuk meningkatkan kinerja.

“Kolaborasi yang terjadi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan performance IRRA dalam distribusi alat kesehatan nasional. Salah satunya pengembangan portofolio di bidang alat kesehatan kategori bedah,” kata Heru dilansir dari Tribun Jatim (14/09/23).

“Kerjasama ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan bedah minimal invasif yang diterima masyarakat Indonesia,” lanjutnya.

Distribusi Alat Laparoskopi untuk Memberikan Peralatan Bedah Berkualitas

Mindray Indonesia dan IRRA berbagi tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), terhadap layanan bedah berkualitas.

Jika berhasil, akan memungkinkan semua orang untuk mendapatkan akses ke produk bedah berkualitas. Dampaknya maka kebutuhan pelayanan kesehatan khususnya distribusi alat laparoskopi yang lebih baik dapat terpenuhi.

Menurut Heru, kerjasama yang dimulai sejak pertengahan tahun ini secara umum akan mendukung program pemerintah. Termasuk ke dalam upaya meningkatkan kualitas layanan bedah minimal invasif di Indonesia.

Sebagai produsen, Mindray Indonesia adalah salah satu perusahaan alat kesehatan terbesar dari Tiongkok yang telah mendunia. Perusahaan ini memiliki portofolio produk yang luas dan beragam dari berbagai disiplin ilmu. IRRA, sebagai distributor, berperan penting dalam membawa produk-produk ini ke masyarakat Indonesia.

Kerja Sama dengan Mitra Lokal

Di Indonesia, Mindray Indonesia telah memiliki jaringan distribusi yang luas karena telah beroperasi di pasar Indonesia selama waktu yang cukup lama. Kerjasama dengan Mindray Indonesia akan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperluas portofolio produk IRRA.

Presiden Direktur Mindray Indonesia, Zhang Xiaotan, menambahkan bahwa Mindray telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 20 tahun.

“Oleh karena itu, kami memilih untuk bekerja sama dengan mitra lokal dalam mengembangkan bisnis bersama. Bentuknya dapat berupa otorisasi eksklusif dalam hal distribusi wilayah. Penandatanganan perjanjian ini menandakan bahwa kami sedang membangun kemitraan resmi dengan IRRA,” kata Xiaotan.

Alasan mereka memilih untuk bermitra dengan IRRA adalah karena penggunaan peralatan medis sangat penting dalam mendukung kehidupan manusia.

“Oleh karena itu, saat memilih mitra, kami mempertimbangkan apakah mereka memiliki tim yang profesional dan keterampilan yang memadai,” jelasnya.

Menurut Mindray Indonesia, IRRA telah memiliki banyak pengalaman di bidang medis selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, kredibilitas IRRA dalam hal distribusi alat kesehatan sudah diakui.

 

Kemenkes dan Perdatin Gandeng GE HealthCare untuk Percepatan Alat Kesehatan Dalam Negeri

alat kesehatan dalam negeri
Ilustrasi patient monitor. Foto: Wikimedia.

Kualitas dan ketersediaan alat kesehatan dalam negeri (AKD) sangat penting. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (Perdatin) telah menggandeng GE HealthCare.

Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan dan produksi alat kesehatan dalam negeri. Terutama untuk penyediaan patient monitor yang setara dengan standar internasional.

“Untuk meningkatkan ketahanan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan mengutamakan percepatan pembuatan alat kesehatan dalam negeri (AKD),” kata Plt Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Kemenkes, Ir Sodikin Sadek. Hal ini disampaikan dalam siaran persnya, Kamis (14/9/2023) yang dikutip dari Republika.

AKD yang sudah mendapat izin edar dan memenuhi kriteria keamanan, kualitas, dan manfaat, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri. Kemudian langkah selanjutnya diharapkan mampu berkompetisi secara global.

Sodikin berharap patient monitor dalam negeri yang berstandar internasional dari GE HealthCare dapat mempermudah penggunanya. Mengingat 75 persen SDM kesehatan merasa tertekan dengan peralatan medis. Banyak peralatan dengan tampilan data yang sulit dipahami. Informasi memang berlimpah, namun memiliki desain yang rumit.

Alat Kesehatan Dalam Negeri Membantu Dokter Anestesi

“Kami bekerja sama untuk mengedukasi penggunaan patient monitor. Alat ini dapat membantu dokter anestesi mengambil tindakan yang benar dan aman untuk pasien,” Kata Ketua Umum Pengurus Pusat PP Perdatin, Irjen Pol dr Asep Hendradiana.

Dokter anestesi memiliki banyak peran penting dalam keselamatan pasien (patient safety). Antara lain melalui evaluasi sebelum anestesi, pemantauan ketat anestesia dan tanda vital selama operasi, serta pemantauan setelah operasi.

Patient monitor adalah alat kesehatan yang sangat penting di setiap ruang pasien kritis seperti ICU dan UGD. Oleh karena itu sangat penting untuk memastikan bahwa produk kesehatan dalam negeri memiliki kualitas yang sama baiknya dengan produk impor,” kata Presiden Direktur PT GE Operations Indonesia, Putty Kartika.

GE HealthCare telah memproduksi patient monitor yang handal, fleksibel, dan dapat diukur secara lokal. Dilengkapi dengan algoritma komprehensif setara dengan yang digunakan di fasilitas kesehatan seluruh dunia.

 

Pemkab Badung Siapkan Dua Rumah Sakit Baru

dua rumah sakit baru
Adi Arnawa, Sekda Badung saat rapat mengenai pembangunan RS. Foto: Bali Post.

Pemkab Badung terus menyempurnakan rencana pengembangan dua rumah sakit baru di wilayah Kecamatan Petang dan Abiansemal. Pembangunan fisik dua rumah sakit itu diperkirakan memakan waktu 105 hari.

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa telah memerintahkan Dinas Kesehatan Badung untuk segera menyiapkan segala hal yang dibutuhkan. Segala persiapan tersebut demi mempercepat pembangunan dua rumah sakit. Hal ini sesuai dengan instruksi Bupati I Nyoman Giri Prasta, agar pembangunan rumah sakit tipe C dan D itu dapat terlaksana.

“Saya telah mengajukan permintaan ke Kadis Kesehatan untuk segera menyiapkan segala hal yang dibutuhkan rumah sakit. Mulai dari izin, alat kesehatan, kebutuhan SDM operasional rumah sakit itu,” kata Adi Arnawa setelah rapat, Kamis sore seperti dikutip dari Detik Bali (14/9/2023).

Rencana Soft Opening Dua Rumah Sakit Baru pada Desember 2023

Adi menjelaskan lebih lanjut bahwa dua rumah sakit tersebut direncanakan akan melakukan soft opening pada Desember 2023. Berdasarkan perhitungan dari lembaga rumah sakit, diperlukan sekitar 228 tenaga kerja di sana.

Dinas Kesehatan Badung melaporkan bahwa pembangunan fisik gedung rumah sakit memakan waktu 105 hari. Proses pemenuhan izin dan syarat lainnya telah dilakukan sesuai prosedur, termasuk izin membangun bangunan (IMB), surat komitmen, dan rekomendasi terkait pengisian struktur dan tenaga kesehatan/administrator.

Adi juga telah memanggil pihak-pihak terkait, seperti inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Lingkungan Hidup, bagian SDA dan bagian hukum. Adi menekankan agar tahapan pembangunan rumah sakit dapat segera ditindaklanjuti. Begitu pula jika ada masalah yang muncul terhadap rencana pembangunan RS supaya dapat segera dicarikan solusinya.

Pemerintah Kabupaten Badung telah menyiapkan dana sebesar lebih dari Rp 7 Miliar untuk pembangunan Rumah Sakit tersebut. Selain itu, rencana pembangunan juga mencakup Rumah Sakit Abiansemal, yang akan dibangun dengan merenovasi Puskesmas Abiansemal I.

 

WhiteCoat Bidik Ekspansi Regional dan Profitabilitas di Singapura

whitecoat
Pendiri WhiteCoat, Bryan Koh. Foto: e27.

WhiteCoat, grup pelayanan kesehatan digital dari Singapura memiliki rencana untuk memperluas ekspansi bisnis kesehatan digitalnya ke berbagai negara. Saat ini mereka sudah hadir di Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Ke depan startup healtech ini berencana masuk ke pasar Thailand, Malaysia, dan Hongkong pada akhir tahun.

Penyedia layanan kesehatan digital WhiteCoat Global siap mencapai titik impas di pasar utamanya, Singapura, pada akhir tahun ini, kata Pendiri dan CEO Bryan Koh. Startup B2B2C ini menyediakan layanan perawatan digital bagi karyawan dan keluarga mereka. WhiteCoat juga memiliki kehadiran di Indonesia, Vietnam, dan Kamboja.

“Kami siap mencapai titik impas di pasar utama kami, Singapura, pada akhir tahun ini. Perusahaan kami akan menjadi perusahaan kesehatan digital pertama di kawasan ini yang mencapai tonggak sejarah tersebut melalui pertumbuhan organik,” kata Koh dalam wawancara dengan e27 (07/09/23).

“Kami sekarang memiliki rencana untuk mengembangkan bisnis kami ke Malaysia, Thailand dan Hong Kong pada akhir tahun ini,” lanjutnya.

WhiteCoat Mengambil Langkah Kemitraan

Membangun aksesibilitas di tiga pasar baru akan mengharuskan startup ini mencapai skala terutama melalui pendekatan kemitraan. Stratup healtech ini bekerja sama dengan jaringan luas penyedia layanan kesehatan, apotek dan penyedia logistik untuk memberikan perawatan yang mudah dijangkau bagi mereka yang membutuhkannya. “Kami sedang membangun jaringan kami di pasar-pasar ini,” kata Koh.

Didirikan pada tahun 2018, WhiteCoat adalah perusahaan healthtech B2B2C. Mereka bertujuan menjadi penyedia semua kebutuhan kesehatan penggunanya. Mulai dari bertemu dokter dan mendapatkan obat hingga mengakses rekam medis.

Platform ini memungkinkan pengguna untuk memilih praktisi yang ingin mereka konsultasikan dan jaringan mitra penyedia layanan kesehatan dan perawatan terkait. Layanan yang ditawarkan meliputi:

  • Layanan konsultasi telemedicine dan tatap muka dengan dokter, spesialis dan profesional kesehatan terkait. Profesional dimaksud seperti terapis, konselor, psikolog, ahli gizi dan trainer
  • Layanan dispensasi, pemenuhan dan pengiriman obat
  • Layanan pendapat medis kedua
  • Layanan pengelolaan penyakit kronis
  • Program bantuan karyawan
  • Layanan skrining kesehatan, termasuk layanan skrining mobile
  • Layanan pengelolaan klaim kesehatan

Lisensi platform teknologi yang berkaitan dengan hal-hal di atas.

Telah Meraih Pendanaan untuk Mengakselerasi Ekspansi

WhiteCoat, pada tahun 2021 mendapatkan US$10 juta dalam putaran Seri A. Pendanaan tersebut dipimpin oleh GEC-KIP Technology and Innovation Fund. Mereka juga baru-baru ini menutup sebagian dari putaran penggalangan dana Seri B-nya untuk mempercepat ekspansi regionalnya.

Meskipun Koh enggan mengungkapkan rinciannya, laporan berita menunjukkan bahwa perusahaan ini berencana menutup putaran tersebut dengan US$25 juta. Perusahaan ini berencana menginvestasikan modal ini dalam produk dan platform teknologi untuk meningkatkan pengalaman perawatan penggunanya. WhiteCoat juga mencari peluang M&A potensial di pasar yang sejalan dengan bisnisnya.

 

Transformasi Digital RS Pondok Indah Group: Inovasi dan Solusi untuk Menciptakan Pengalaman Pasien yang Memuaskan

rs pondok indah group
Ilustrasi digitalisasi sektor kesehatan. Foto: Needpix.

RS Pondok Indah Group merupakan salah satu institusi kesehatan yang melakukan transformasi digital. Mereka memulainya dari tahun 2014 dan telah mencapai hampir satu dekade.

Di bulan April 2023, RS Pondok Indah Group (RSPI) berhasil mendapatkan sertifikat EMRAM Level 6 dari HIMSS. Sebuah organisasi global yang menilai kematangan digital rumah sakit.

RSPI Group adalah rumah sakit pertama di Indonesia yang mendapatkannya. EMRAM adalah sistem yang mengevaluasi seberapa baik rumah sakit memanfaatkan rekam medis digital, dari Level 0 sampai Level 7.

Dr. Yanwar Hadiyanto, CEO RS Pondok Indah Group, mengatakan bahwa sertifikat EMRAM Level 6 menunjukkan bahwa RSPI Group sudah menggunakan sistem pencatatan data pasien tanpa kertas. Bukan itu saja karena juga memiliki sistem informasi teknologi canggih untuk meningkatkan mutu, keamanan, dan efisiensi pelayanan pasien.

Untuk mencapai hal ini tidak mudah. Untuk naik ke Level 7, rumah sakit harus bisa berkomunikasi lebih efektif dan memberikan informasi secara digital kepada pasien. Rumah sakit juga harus bisa memperlihatkan penggunaan data untuk perbaikan secara sistematis.

“Kami adalah rumah sakit pertama yang mencapai level 6 di Indonesia. Kami terus berusaha untuk mencapai level 7,” ujar Yanwar dengan bangga dilansir dari SWA (12/09/23).

Prestasi ini tidak datang dengan sendirinya. Dimulai dari 2014, RSPI sudah fokus melakukan transformasi digital untuk berbagai proses di rumah sakit. Terutama yang berkaitan dengan pelayanan pasien: rekam medis.

Rekam Medis Digital di RS Pondok Indah Group

Rekam medis digital memberikan banyak keuntungan. Salah satunya, memudahkan komunikasi antara pasien dan petugas rumah sakit. Lalu menghubungkan layanan penunjang seperti laboratorium, farmasi, dan radiologi, dengan rekam medis pasien.

Rekam medis pasien dapat diakses oleh dokter di rumah sakit lain dalam RSPI Group melalui sistem digital ini. Begitu juga saat memberikan resep obat, dokter akan mendapat pemberitahuan jika ada dosis yang tidak sesuai dengan pasien.

“Jadi, dampak langsungnya adalah menurunkan waktu tunggu, meningkatkan akurasi, memperbaiki komunikasi dengan pihak luar, misalnya dengan perusahaan asuransi. Proses-proses juga menjadi lebih aman, misalnya sekarang obat yang kami berikan sudah ada barcode-nya,” ujar Yanwar.

Keuntungan lain juga dirasakan, termasuk banyak KPI yang bisa diukur dengan baik berdasarkan data yang tersimpan. RSPI bahkan bisa mengetahui bagian mana saja yang menjadi hambatan dalam alur pelayanan pasien.

Menurut Yanwar, semua upaya terkait transformasi digital di RSPI Group dilakukan untuk mewujudkan visi layanan terbaik kepada pasien.

“Tujuan akhirnya adalah kepuasan pasien,” katanya.

Karena itu kemampuan digital di RSPI terus diperbaiki secara bertahap. Dan, upaya mereka berhasil, salah satunya melalui validasi EMRAM.

Transformasi Digital di Bagian HR

RSPI juga aktif mendigitalisasi proses di bagian Sumber Daya Manusia (SDM). Yanwar mengatakan, SDM di RSPI Group sedang melakukan proses peralihan.

“Karena kami sadar bahwa komponen terpenting dalam menjalankan transformasi digital, ya manusianya. Makanya, proses di SDM harus lebih digital,” katanya.

Sejalan dengan digitalisasi yang terus diperbaiki, RSPI menyiapkan tim yang lebih lengkap. Dulu hanya ada tim kecil yang mengurus hardware, sekarang sudah lebih besar sampai ke software.

Timnya pada awalnya sangat kecil, hanya ada tim TI operasional. Secara ukuran, kini sudah bertambah sekitar 10 kali lipat.

Digitalisasi di sektor kesehatan telah sangat mendesak. Kebutuhannya jangan sampai tidak menjadi bagian utama. Ke depan, melalui pengembangan teknologi digital ini, RSPI ingin terus mengejar lagi tujuannya, yakni membangun komunikasi yang lebih erat dan berguna dengan pasiennya. Pada akhirnya menuju ke tujuan digitalisasi, yakni memberikan layanan yang terbaik, inovatif, bermutu tinggi, dan aman.

 

Obat Inovatif Baru di Indonesia: Kenapa Masih Sulit Didapat?

obat inovatif baru
Gambaran produksi obat di pabrik Kalbe Farma. Foto: Kompas.

Saat ini diperlukan obat inovatif baru di Indonesia. Sebab baru sekitar 9% obat dari 460 yang ada di pasar global di tahun 2012 sampai 2021 bisa didapatkan di Indonesia. Jika hal ini terus terjadi maka akses menuju terapi inovatif akan terhambat diperoleh masyarakat.

Produk farmasi, khususnya obat dan vaksin yang inovatif, masih jarang tersedia di Indonesia. Ini membuat masyarakat sulit mendapatkan obat yang berkualitas dan efektif untuk pengobatan. Industri mengharapkan agar kendala ini bisa diatasi.

Dari 460 obat baru yang diluncurkan secara global selama 2012-2021, hanya 9 persen yang tersedia di Indonesia. Demikian pernyataan dari Evie Yulin, Wakil Ketua International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), dalam acara temu media di Jakarta, Senin (11/9/2023). Hasil tersebut merupakan hasil studi Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA).

“Ini tentu berpengaruh pada akses obat dan vaksin bagi masyarakat. Jika tidak ada di Indonesia, masyarakat mungkin akan mencarinya di luar negeri. Selain itu, pemberian obat yang tepat yang seharusnya bisa dilakukan sejak awal juga akan terhambat,” ujarnya dilansir dari Kompas.Id, (12/09/2023).

Obat Inovatif Baru Masih Lebih Rendah Dibanding Negara Tetangga

Apabila dilihat dari persentasenya, stok obat baru di tanah air masih berada di bawah negara lain. Misalnya saja di Malaysia sebesar 22%, Filipina 13%, Singapura 27%, Jepang 51% dan Korea Selatan 33%. Persentase tersebut belum termasuk perhitungan waktu tunggu untuk obat baru di Indonesia yang masih terbilang lama.

Dari obat baru yang diluncurkan secara global, hanya 1 persen yang bisa masuk ke Indonesia dalam waktu kurang dari satu tahun. Obat baru untuk kanker dan penyakit langka rata-rata baru tersedia di Indonesia tiga sampai empat tahun setelah peluncurannya di tingkat global.

Evie mengatakan, perlu ada upaya yang lebih baik untuk meningkatkan ketersediaan obat baru yang inovatif di Indonesia. Kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak juga diperlukan dalam mempercepat ketersediaan obat baru di Indonesia.

Salah satu hambatan yang ada terkait regulasi pemberian nomor izin edar pada obat baru yang akan dipasarkan di Indonesia.

“Untuk obat penyakit langka biasanya negara lain hanya butuh waktu kurang dari 100 hari agar izin edarnya keluar. Namun, di Indonesia harus lebih lama, bahkan harus ada asesmen lagi,” katanya.

Penyebab Rendahnya Ketersediaan Obat Baru

Salah satu faktor yang juga berkontribusi pada rendahnya ketersediaan obat-obatan baru di Indonesia adalah rendahnya daya tarik pasar. Berdampak pada rendahnya permintaan obat baru. Bukan itu saja karena akan menghambat akses dari industri ke pasar.

Juga adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam tinjauan regulasi terkait. Evie mengatakan, hal ini perlu diatasi dengan serius. Karena, ketersediaan obat-obatan baru dan inovatif yang rendah di Indonesia dapat mempengaruhi kualitas kesehatan di Indonesia.

Kemungkinan besar praktik impor paralel seperti jasa titip obat dari luar negeri akan meningkat. Selain itu, pendapatan dari pariwisata medis pun akan menurun. Saat ini, setidaknya 12-48 miliar dollar AS pendapatan dari pariwisata medis di Indonesia yang hilang.

“Berbagai isu ini seharusnya bisa diatasi melalui kolaborasi bersama pemangku kebijakan. Salah satunya dalam menyusun regulasi yang mendukung kemudahan dan percepatan akses obat inovatif ke dalam negeri,” katanya.

 

Kunjungi RS Terapung Ksatria Airlangga, Menkes Budi: Ini Bentuk Semangat Kita untuk Indonesia

rs terapung ksatria airlangga
Kunjungan Menkes ke RS Ksatria Airlangga.  Foto: Liputan 6.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meninjau RS Terapung Ksatria Airlangga. Fasilitas yang ditinjau antara lain alat-alat medis, ruang perawatan, hingga ruang operasi. Menkes Budi juga mengumumkan berlakunya Permenkes Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rumah Sakit Kapal, yang telah ditandatanganinya pada tanggal 1 September 2023.

Permenkes ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyelenggara, tenaga medis, dan tenaga kesehatan di rumah sakit kapal. Selain itu, Permenkes ini juga menjadi dasar hukum agar layanan RS Kapal dapat ditanggung oleh BPJS. Saat kunjungan terjadi fasilitas kesehatan terapung tersebut sedang berada di perairan NTT saat kunjungan kerjanya ke Labuan Bajo.

RS Terapung Ksatria Airlangga Menyasar Daerah Terpencil

Lebih lanjut Menkes Budi menyatakan harapan dengan adanya Permenkes ini dapat memicu semangat tenaga kesehatan dan dokter dalam melayani masyarakat di pulau dan daerah terpencil.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menceritakan latar belakang terbitnya Permenkes Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rumah Sakit Kapal. Menurutnya, sebelum ada Permenkes ini, belum ada aturan khusus yang mengatur tentang izin dan layanan rumah sakit kapal.

“Dokter Agus (Direktur Utama RSTKA Dr. Agus Harianto) datang ke saya bulan Maret. Ia mengenalkan tentang Rumah Sakit Terapung dan punya gagasan luar biasa untuk melayani kesehatan masyarakat, khususnya untuk melayani daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki fasilitas kesehatan,” ujar Budi Gunadi dilansir dari Liputan 6 (12/09/23).

“Memang ini adalah tanggung jawab Pemerintah, tapi tidak bisa mencapai semua. Akhirnya dibantu oleh Dokter Agus, pelayanan kesehatan Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga (RSTKA) dan doctorSHARE,”

Budi Gunadi menyambung. “Inisiatif ini sangat bagus. Saat itu memang belum ada payung hukumnya. Dengan masukan dari doctorSHARE dan Ksatria Airlangga, kita buat payung hukumnya agar ada ketetapan resmi.”

Berbagai Pelayanan Kesehatan di RS Terapung

RSTKA telah memberikan ribuan pelayanan selama 5 tahun terakhir. Antara lain sebanyak 1.237 pelayanan skrining stunting, skrining penyakit jantung bawaan untuk 378 Pasien, pelayanan ANC dan USG untuk 998 Pasien.

RSTKA juga telah memberikan layanan poli spesialistik. Layanan ini meliputi neurologi untuk 661 pasien, THTBKL untuk 1.221 pasien, dermatovenereology untuk 467 pasien, layanan spesialis mata termasuk operasi katarak untuk 213 pasien dan operasi pterygium untuk 96 pasien.

Layanan spesialistik lainnya meliputi layanan Interna untuk 320 pasien, rehabilitasi medik untuk 137 pasien, dan tindakan pelayanan bedah untuk 89 pasien. Selain itu, ada juga pemberian alat bantu dengar untuk 14 pasien, dan terakhir pelayanan sirkumsisi untuk 33 pasien.

Selain RSTKA, ada juga Rumah Sakit Kapal lainnya yang saat ini aktif beroperasi memberikan pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Antara lain Rumah Sakit Apung doctorSHARE milik dr. Lie Dharmawan, dan Rumah Sakit Terapung milik TNI Angkatan Laut Republik Indonesia.

Rumah Sakit Kapal menawarkan berbagai macam pelayanan kesehatan. Mulai dari layanan umum, layanan penurunan angka kematian ibu dan bayi, tindakan USG, layanan kesehatan ibu dan anak, hingga operasi deteksi dini.

Pendeteksian dilakukan melalui skrining penyakit jantung bawaan, skrining stunting, serta berbagai pelatihan untuk tenaga kesehatan di daerah terpencil.

 

Kemenkes Dorong Inovasi Produk Farmasi untuk Layanan Kesehatan Kanker

inovasi produk farmasi
Ilustrasi alkes modern. Foto: edunews.id.

Dr. Dra. L. Rizka Andalucia, Apt, M. Pharm., MARS, selaku Dirjen Kefarmasian dan Alkes Kemenkes, menekankan pentingnya meningkatkan akses terhadap inovasi produk farmasi khususnya biologis. Terutama karena inovasi tersebut dapat membuka pintu menuju pengobatan yang terjangkau bagi pelayanan kesehatan kanker.

“Salah satu strategi kami dalam menangani kasus kanker adalah meningkatkan akses terhadap inovasi produk farmasi dan bioteknologi,” katanya secara daring. Ia menyampaikannya bertepatan dengan acara penandatanganan kerjasama Kalbe dan Henlius produksi obat terapi kanker di Jakarta, Senin seperti dikutip dari Antara (12/09/23).

Ia menjelaskan, ada peningkatan kasus penyakit tidak hanya yang menular tapi juga tidak menular, termasuk kanker. Pada tahun 2022, di Indonesia terdapat 3 juta kasus kanker yang ditanggung oleh BPJS dan telah menghabiskan biaya lebih dari Rp4,5 triliun.

Hal ini menjadikan kanker sebagai penyakit dalam kategori katastropik dengan pengeluaran tertinggi kedua dan penyebab kematian kedua setelah penyakit jantung.

Inovasi Produk Farmasi Diperlukan untuk Menjawab Permintaan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan

Lucia, Dirjen Kefarmasian dan Alkes Kemenkes, menyampaikan bahwa produk inovasi asing membutuhkan waktu rata-rata 14 bulan untuk bisa masuk ke Indonesia. Itu dihitung sejak peluncuran global.

Karena harga pengobatan inovatif yang mahal dan waktu tunggu yang cukup panjang, banyak pasien yang memilih untuk berobat ke luar negeri.

Hal ini menyebabkan adanya pengeluaran 12-48 miliar dollar AS (Rp184 miliar- Rp736 miliar) untuk wisata kesehatan (medical tourism). Oleh karena itu, Kemenkes mengubah aturan untuk mempercepat ketahanan dalam mengembangkan ekosistem penelitian.

Beberapa diantaranya melalui transfer teknologi, memfasilitasi vaksin dan produk bioteknologi dan memberi insentif dan non insentif pada perusahaan farmasi. Langkah lainnya juga dengan mengganti lisensi alat kesehatan dengan produk lokal.

“Dengan memproduksi bioteknologi, Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Indonesia akan mampu menyediakan pengobatan yang lebih terjangkau untuk pelayanan kesehatan nasional sehingga orang-orang bisa mendapatkan akses pada inovasi kesehatan,” ujarnya.

Ekosistem Berkelanjutan

Untuk mendukung pengembangan industri farmasi, vaksin produk biologis dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan membangun ekosistem yang berkelanjutan. Ekosistem ini melibatkan aksi afirmatif dari riset dan pengembangan produksi dan rantai suplai.

Kemenkes juga memfasilitasi kerja sama antara industri lokal dan perusahaan global. Tujuannya adalah untuk membangun kapasitas yang cukup untuk produk biofarmasi. Dengan mengembangkan ketahanan farmasi di daerah dan industri alat kesehatan, Indonesia bisa menyediakan semua terapi dan diagnosa dengan cepat dan murah. Hal ini juga bisa mempercepat penanganan kedaruratan.

Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Roy Himawan S.Farm MKM menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan mengapresiasi setiap inisiatif kemitraan strategis.

“Kami melihat sudah saatnya kita maju tidak lagi bergantung pada pasar domestik tapi juga mengejar ekspor, ini juga jadi bagian dalam agenda kami mentransformasi kesehatan menjadi lebih resilien,” ucap Himawan.

 

Konferensi Penyedia Alkes Kemenkes: Peluang Bisnis dan Kerjasama di Sektor Kesehatan

konferensi penyedia alkes
Pemberitahuan kepada berbagai pihak penyedia alkes. Foto: Kemkes.go.id.

Salah satu agenda penting yang akan digelar oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada bulan September 2023 adalah Konferensi Penyedia Alkes. Acara ini bertujuan untuk mempertemukan para penyedia alat kesehatan (alkes) dengan pihak-pihak terkait di sektor kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lain-lain.

Konferensi Penyedia Alkes Kemenkes ini merupakan peluang bisnis dan kerjasama yang sangat menarik bagi para pelaku usaha di bidang alkes.

“Konferensi Supplier Alat Kesehatan Indonesia” adalah acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Tujuan acara adalah untuk menghubungkan para penyedia alat kesehatan dengan pihak-pihak yang membutuhkannya.

Dilansir dari situs Kemkes.go.id (11/09/23), acara ini akan berlangsung dengan metode hybrid (online dan offline) pada tanggal 29 September 2023. Bagi para penyedia alat kesehatan yang tertarik, silakan mendaftarkan diri Anda segera.

Konferensi Penyedia Alkes Kemenkes untuk Mewujudkan Berbagai Komponen Kesehatan

Dilansir dari lpse.kemkes.go.id (12/09/23), terdapat beberapa komponen kesehatan yang akan diwujudkan melalui acara konferensi ini. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merupakan lembaga pelaksana bagi tiga komponen proyek kesehatan.

Tiga proyek kesehatan itu adalah Penguatan Jaringan Rujukan Kesehatan Indonesia (SIHREN), Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer di Indonesia (SOPHI), dan Indonesia – Penguatan Sistem Laboratorium Kesehatan Publik (InPULS). Dengan total anggaran sekitar US$4 miliar.

Mengisi Kekurangan Alkes

Tujuan proyek kesehatan itu sendiri yaitu untuk mengisi kekurangan alat kesehatan kritis, termasuk aksesoris dan bahan habis pakai. Direncanakan akan dilakukan di semua fasilitas kesehatan publik dan laboratorium di seluruh Indonesia.

Termasuk di 6.500 pulau berpenghuni, pada lebih dari 560 rumah sakit rujukan publik, laboratorium kesehatan publik dan 10.000 Puskesmas dan Pustu (Pusat Kesehatan Masyarakat Publik). Baik pada tingkat kecamatan dan desa.

Kemudian memastikan operasi dan pemeliharaan yang memadai dan berkelanjutan dari alat-alat tersebut setelah dipasang.

Bagi calon peserta konferensi disarankan menyelesaikan terlebih dahulu pendaftaran. Termasuk kuesioner untuk peserta sebagai informasi lebih lanjut kepada Kemenkes sebelum Konferensi Penyedia Alkes.

Kuesioner ini berisi latar belakang tambahan tentang proyek yang diusulkan serta masukan dan tanggapan dari peserta. Baik mengenai spesifikasi teknis, syarat pembayaran, pengiriman, pemasangan, operasi, garansi dan pemeliharaan alat-alat tersebut.