RSUP Dr. Ben Mboi, Upaya Mengatasi Masalah Kesehatan di NTT

By

-

December 11, 2023

4857WhatsApp_Image_2023-12-06_at_13.38.00 — Peresmian RSUP dr. Ben Mboi oleh Presiden Joko Widodo bersama Menkes Budi Sadikin. Foto: Kemkes.go.id.

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Ben Mboi resmi dibuka Pada Rabu (6/12/2023). Peresmian dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dengan beroperasinya RSUP dr. Ben Mboi ini menandakan komitmen pemerintah mewujudkan pemerataan infrastruktur kesehatan hingga ke wilayah timur Indonesia. Kehadiran RSUP ini salah satunya demi meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah sekitar.

Presiden Jokowi mengungkapkan harapannya agar RSUP yang baru tersebut menjadi pilar infrastruktur kesehatan di NTT.

“Cukup datang ke sini tanpa ke Jakarta” kata Presiden disadur dari Kemkes.go.id.

Dengan luas lahan 14 hektar dan bangunan seluas 35 ribu meter persegi, Rumah Sakit ini menjadi RS terbesar di Indonesia bagian timur. Selain terbesar, di dalamnya juga dilengkapi dengan peralatan medis modern seperti MRI, CT Scan, dan alat lainnya.

Perlunya Tenaga Kesehatan Lokal di RSUP dr. Ben Mboi

Presiden Jokowi juga meminta penambahan tenaga kesehatan spesialis dan subspesialis. Kehadiran mereka akan menjadikan RSUP di NTT ini menjadi pusat pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang memadai.

Menkes Budi Sadikin menegaskan pentingnya pemenuhan tenaga dokter spesialis, khususnya yang berasal dari NTT, untuk menjaga kualitas pelayanan.

“Dokter dengan kualifikasi tinggi sangat kita butuhkan. Upayakan mencari terlebih dahulu dari masyarakat NTT. Apabila tidak ada, kemudian barulah dilakukan perekrutan atau penempatan dari luar NTT dibantu oleh kami,” kata Menkes Budi.

Menkes Budi Sadikin juga memberikan dukungan kepada dokter-dokter yang dikirim Pj Gubernur NTT untuk memenuhi standar minimal kualifikasi.

RSUP ini resmi melayani pasien sejak 1 Juni 2023, dengan kolaborasi bersama BPJS. Menkes Budi Sadikin menyampaikan bahwa RSUP ini bukan hanya menjadi pusat pelayanan kesehatan di NTT tetapi juga diharapkan dapat melayani pasien dari wilayah tetangga, seperti Timor Leste.

Direktur Utama RSUP dr. Ben Mboi, Annas Ahmad, berharap rumah sakit ini akan menjadi rujukan nasional dan internasional. Dengan layanan unggulan di bidang Kanker, Jantung, Stroke, Uro Nefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA), RSUP ini diharapkan dapat mengurangi rujukan pasien ke Jakarta.

Apabila fasilitas kesehatan mudah dijangkau maka membuka akses kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat NTT dan sekitarnya.

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pesisir Terbantu dengan Kehadiran RS Apung Nusa Waluya 2

By

Ario

-

December 9, 2023

kesehatan masyarakat pesisir — RS Apung Nusa Waluya II. Foto: Kompas.

Pada Kamis, 7 Desember 2023, Rumah Sakit Apung Nusa Waluya 2 mulai beroperasi di Distrik Seget, Sorong, Papua Barat Daya. Rumah sakit apung ini diharapkan mampu membuka akses kesehatan masyarakat pesisir.

Fasilitas kesehatan terapung ini dibangun oleh Yayasan Dokter Peduli (doctorShare) bekerja sama dengan PT Pertamina International Shipping (PIS). Dilengkapi fasilitas dan layanan yang setara dengan rumah sakit tipe C di darat.

Masyarakat di sekitar Distrik Seget dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan oleh Rumah Sakit (RS) Apung Nusa Waluya 2 selama 45 hari ke depan.

Layanan kesehatan yang tersedia meliputi dokter umum, pemeriksaan kehamilan dan USG, gawat darurat, rawat inap, dan operasi. Selain itu, juga ada dokter spesialis dari berbagai bidang. Dokter yang siap melayani antara lain dokter bedah, anak, jantung, penyakit dalam, kandungan, dan saraf. Hal ini disampaikan oleh Tutuk Utomo Nuradhy, Managing Director Yayasan Dokter Peduli. Hal itu ia sampaikan dalam acara pembukaan layanan Rumah Sakit Apung Nusa Waluya 2.

“Kami memiliki harapan untuk mendukung pemerintah dalam upaya menangani masalah kesehatan, terutama kesehatan dasar dan lanjutan. Pelayanan tersebut masih mengalami ketimpangan di Indonesia, kata Tutuk dilansir dari Kompas (08/12/2023).

RS Apung Nusa Waluya 2 Melayani Kesehatan Masyarakat Pesisir Seperti RS di Darat

Sementara itu pelayanan yang diberikan oleh RS Apung Nusa Waluya 2 sebagaimana layaknya RS di darat. Mereka membuka pelayanan kesehatan setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 08.00 – 15.00 WITA. Akan tetapi IGD serta persalinan selalu dibuka 24 jam.

Selain memberikan layanan kesehatan, rumah sakit apung juga akan melatih para tenaga kesehatan. Mulai dari bidan, tenaga kesehatan, dan kader posyandu di wilayah pesisir untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar. Rumah sakit apung ini juga akan memberikan pelatihan bagi dokter kecil yang dipilih di sekolah-sekolah.

Masyarakat di Distrik Seget sangat terbantu dengan adanya rumah sakit apung ini. Mereka biasanya harus menempuh perjalanan 3-4 jam dengan jalur darat untuk mencapai rumah sakit terdekat di Kabupaten Sorong.

Muh Aryomekka Firdaus, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina International Shipping (PIS), mengatakan bahwa dukungan sebesar Rp 2,7 miliar untuk operasional Rumah Sakit Apung Nusa Waluya 2 diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat pesisir, khususnya di Distrik Seget.

Ia juga mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Program tersebut bernama ”BerSeanergi untuk Laut”. Ia berharap kerja sama ini dapat berlanjut di masa depan.

Mycoplasma Pneumoniae Telah Ditemukan di Tanah Air, Kenali Gejala dan Pencegahannya

By

Ario

-

December 8, 2023

Mycoplasma pneumoniae adalah salah satu jenis bakteri yang bisa menyebabkan pneumonia, yaitu peradangan pada paru-paru. Pneumonia yang disebabkan oleh bakteri ini disebut juga sebagai pneumonia atipikal, karena gejala dan penularannya berbeda dari pneumonia biasa.

Baru-baru ini, kasus pneumonia atipikal telah ditemukan di Indonesia. Sebelumnya penyebab pneumonia atipikal ini memasuki Tiongkok Utara terlebih dahulu dengan kasus didominasi anak-anak.

Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa ada 6 kasus pneumonia atipikal di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Rein Rondonuwu dalam konferensi pers pada Rabu (6/12/2023).

“Kami telah memastikan bahwa 6 pasien yang terjangkit Mycoplasma Pneumoniae pernah dirawat di rumah sakit,” ujar Dirjen Maxi dilansir dari Kemkes.go.id (07/12/2023).

Dirjen Maxi menjelaskan, dari 6 pasien yang positif, 5 pasien dirawat di RS Medistra dan 1 pasien di RS JWCC, Jakarta. Dari 5 pasien di RS Medistra, 2 pasien masuk rawat inap pada 12 Oktober dan 25 Oktober, sedangkan 3 pasien lainnya masuk rawat jalan pada November. Sementara itu, satu pasien di RS JWCC masuk rawat inap.

Seluruh Pasien Terjangkit Mycoplasma Pneumonia Sembuh

Dirjen Maxi mengatakan, semua pasien yang terinfeksi Mycoplasma Pneumonia merupakan anak-anak berusia 3-12 tahun. Gejala yang paling sering muncul, yaitu demam dan batuk, sesak napas ringan sampai kesulitan menelan. Kabar baiknya, seluruh pasien yang dirawat dinyatakan telah pulih berdasarkan laporan Rumah Sakit.

Walaupun semua pasien sudah sehat dan kembali beraktivitas normal, tambah Dirjen Maxi, pemerintah tetap melakukan penyelidikan kasus. Perhatian terutama di lingkungan sekolah dan rumah karena bakteri tersebut menular melalui droplet.

Lebih lanjut Maxi mengatakan pemerintah telah melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap 6 kasus pneumonia atipikal.

“Kami ingin mencegah penularan lebih lanjut lewat droplet, karena itu kami telusuri kasus-kasus ini meski sudah terjadi beberapa waktu lalu,” ucap Dirjen Maxi.

Saluran Pelaporan Kasus Pneumonia Atipikal

Dirjen Maxi juga meminta semua rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia untuk melaporkan jika menemukan kasus serupa melalui beberapa cara.

Pertama, melalui Pelaporan rutin ISPA dan pelaporan ILI-SARI melalui link: https://bit.ly/ILISARI . Kedua, melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) melalui link https://skdr.surveilans.org atau nomor WhatsApp (WA) Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) : 0877-7759-1097.

Pelaporan juga dapat dilakukan melalui email ke poskoklb@yahoo.com dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Ia menegaskan agar laporan harus dibuat 1×24 jam.

Selain itu, Dirjen Maxi juga menghimbau masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Terutama memakai masker saat sakit dan berada di kerumunan.

Masyarakat juga diminta untuk selalu menjaga kesehatan dan daya tahan tubuhnya, taat dan disiplin mengikuti aturan pemerintah. Semua lapisan masyarakat diajak untuk saling mengingatkan sesama agar disiplin menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Jamu, Warisan Budaya Dunia Tak Benda yang Diakui UNESCO

By

Ario

-

December 7, 2023

warisan budaya tak benda — Ilustrasi jamu. Foto: Wikipedia.

UNESCO telah mengakui budaya sehat jamu sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda. Keputusan ini diambil dalam rapat UNESCO yang diadakan di Botswana pada hari Rabu (6/12).

Budaya sehat jamu yang dinamakan Jamu Wellness Culture oleh UNESCO ini tidak mendapat keberatan dari pihak manapun dalam proses penetapannya.

“Saya umumkan rancangan keputusan 18.COM 8.b.33 disetujui,” ucap Mustaq Moorad, Ketua Komite Konvensi dan Rekomendasi UNESCO, Rabu (6/12) dilansir dari Kumparan.

Ketua Badan Evaluasi UNESCO, Nigel Encalada, menjelaskan dalam rapat tersebut bahwa jamu adalah praktik pengobatan dan penyembuhan herbal yang sudah ada di Indonesia sejak abad ke-8.

Jamu dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia untuk memperkuat imunitas dan menjaga kesehatan. Budaya ini diturunkan secara informal, misalnya melalui keluarga atau tetangga.

“Tradisi mengkonsumsi jamu erat kaitannya dengan rasa hormat dan kepercayaan. Praktik dan kebiasaan konsumsi jamu merupakan sebuah cara yang dipandang untuk mempererat hubungan sosial,” katanya.

Jamu juga dinilai telah meningkatkan kesadaran tentang keterkaitan antara warisan budaya tak benda dengan kesehatan, terutama setelah pandemi COVID-19.

Warisan Budaya Dunia Tak Benda dari Negara Tetangga

Selain jamu, UNESCO juga telah menetapkan Warisan Budaya Dunia Tak Benda lain dari negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara. Indonesia sendiri memiliki 12 warisan budaya tak benda yang telah diakui UNESCO, antara lain Kesenian wayang, Keris, dan Batik.

Sementara itu dari Brunei Darussalam terdapat satu Warisan Budaya Tak Benda yaitu Traditional Dances of the Royal Palace. Kemudian dari Kamboja terdapat 14 jenis. Beberapa diantaranya adalah Sbek Thom, Khmer shadow theater, Royal Ballet of Cambodia, dan Chapei Dang Veng.

Singapura juga memiliki 2 warisan yaitu Hawker culture, dan Singapore Botanic Gardens. Tetangga Indonesia, yaitu Malaysia memiliki 5. Contohnya Dondang Sayang dan Makyong Theatre. Dari Laos terdapat 7 warisan budaya tak benda. Beberapa diantaranya adalah Lakhon Khol Wat Svay Andet, masked dance drama of Cambodia, dan Khaen music of the Lao people.

Myanmar terdapat 6 warisan budaya tak benda. Contohnya Traditional Burmese puppet theater, dan Enshrinement of the Emerald Buddha on the throne in the ordination hall of the Emerald Buddha Temple.

Pentingnya Sertifikat CDAKB bagi Penjual Alat Kesehatan di Kaltim

By

Ario

-

December 6, 2023

Penjual alat kesehatan di Kaltim diminta untuk melengkapi dengan sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik atau CDAKB. Hal ini disampaikan oleh Jaya Mualimin, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur.

Jaya Mualimin menekankan pentingnya sertifikat CDAKB bagi perusahaan penyalur alat kesehatan di Kaltim. Ia sampakan hal tersebut saat membuka pelatihan daring untuk PJT perusahaan. Acara ini diselenggarakan oleh Gakeslab Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Selasa.

“Sertifikat CDAKB adalah kewajiban bagi perusahaan penyalur alat kesehatan sesuai Permenkes Nomor 4 Tahun 2014 dan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021,” kata Jaya dilansir dari Antara (05/12/2023).

Menurutnya, sertifikat CDAKB adalah salah satu indikator mutu dan keamanan bagi perusahaan penyalur alat kesehatan. Dia menyebutkan hanya sekitar sembilan perusahaan yang sudah memiliki sertifikat CDAKB di Kalimantan Timur, dari 90 perusahaan yang ada.

Cara Penjual Alat Kesehatan di Kaltim Mendapatkan Sertifikat CDAKB

Untuk mendapatkan sertifikat CDAKB, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah sertifikat pelatihan CDAKB untuk PJT.

“Walaupun Permenkes Nomor 4 Tahun 2014 sudah dikeluarkan sejak sembilan tahun yang lalu, perusahaan di Kaltim baru sekitar 10% yang memilikiny. Saya menghimbau perusahaan yang belum memiliki sertifikat CDAKB untuk segera mengurusnya,” ucapnya.

Dia juga memberikan apresiasi kepada Gakeslab Provinsi Kalimantan Timur yang telah menyelenggarakan pelatihan CDAKB untuk PJT perusahaan penyalur alat kesehatan. Dia berharap, pelatihan itu bisa meningkatkan kemampuan dan kualitas PJT dalam melakukan distribusi alat kesehatan yang sesuai dengan standar.

“Kami memiliki harapan agar Gakeslab mampu terus berperan aktif dalam memberikan informasi dan regulasi terkait dengan tata cara distribusi alat kesehatan,” pungkasnya.

Apa Itu Sertifikat CDAKB

Dilansir dari sertifikasialkes.kemkes.go.id, sertifikat CDAKB adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Ditujukan bagi perusahaan penyalur alat kesehatan yang telah menerapkan standar mutu dan keamanan dalam kegiatan distribusi alat kesehatan.

Sertifikat CDAKB merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan penyalur alat kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 20212.

Tujuan dari sertifikat CDAKB adalah untuk menjamin bahwa produk alat kesehatan yang didistribusikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Kemudian memastikan alat kesehatan dapat digunakan dengan aman dan efektif. Sertifikat CDAKB diterbitkan setelah perusahaan penyalur alat kesehatan memenuhi persyaratan dan lulus audit sertifikasi.

Inovasi Kesehatan Indonesia Membangun Ekosistem Kesehatan yang Mandiri

By

Ario

-

December 5, 2023

inovasi kesehatan indonesia — Penerima penghargaan bersama Ketum IndoHCF. Foto: Antara.

Inovasi kesehatan di Indonesia sangat penting untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional. Hal tersebut terlihat pada Grand Final Indonesia Healthcare Innovation Awards (IHIA) VII Tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Indonesia Healthcare Forum (IndoHCF).

Acara yang diselenggarakan di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten pada Sabtu lalu menjadi panggung bagi para inovator kesehatan anak bangsa. Pada ajang tersebut mereka memamerkan karya-karya yang diharapkan dapat memacu lahirnya teknologi dan inovasi kesehatan baru.

Ketua Umum Indonesia Healthcare Forum (IndoHCF), Supriyantoro, dalam keterangan di Jakarta, menekankan pentingnya inovasi kesehatan Indonesia. Dalam konteks ini, dukungan penuh dari pemerintah sangat diperlukan untuk membantu pengembangan inovasi, terutama dalam produksi alat kesehatan dalam negeri.

“Melepas ketergantungan produk alat kesehatan dari luar negeri sangat penting untuk dilakukan. Peningkatan penggunaan alkes dari dalam negeri juga untuk menambah jumlah ekspor ke mancanegara,” kata Supriyantoro dilansir dari Viva (04/12/2023).

Menanggapi pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Supriyantoro mengingatkan bahwa target pemerintah adalah 60 persen produksi alat kesehatan (alkes) dalam negeri menggunakan komponen lokal.

Saat ini, masih sebanyak 88 persen alat kesehatan yang beredar di Indonesia merupakan produk impor. Di sisi lain produk buatan lokal hanya menyumbang 12 persen. Hal ini menjadi catatan penting yang harus diperhatikan bersama untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk alat kesehatan impor.

Perkembangan Inovasi Kesehatan Indonesia

Dalam dua tahun terakhir, layanan kesehatan jarak jauh atau telemedisin menjadi fenomena yang mendapat perhatian besar. Hal itu tak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi.

Aplikasi berbasis kesehatan ini telah menjadi kebiasaan baru masyarakat Indonesia. Dukungan terhadap perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), big data analytics, dan Internet of Things di bidang kesehatan dianggap penting untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan kesehatan di Indonesia.

IHIA VII-2023 memberikan penghargaan dalam lima kategori inovasi. Antara lain Inovasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Inovasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), Inovasi Mutu Pelayanan Kesehatan, Inovasi Alat Kesehatan, Inovasi IT Kesehatan, dan Inovasi Percepatan Penurunan Stunting.

Acara ini merupakan hasil kerja sama IndoHCF dengan Kemenkes RI. Didukung oleh Kantor Staf Presiden RI, BRIN, BKKBN, dan 12 organisasi/institusi kesehatan lainnya. Dukungan juga datang dari International Seminar and Workshop in Aesthetic Medicine (ISWAM), Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia (PERDESTI), dan CSR PT. IDS Medical Systems Indonesia (idsMED Indonesia).

Dengan berakhirnya pandemi Covid-19, Indonesia telah memetik pelajaran penting terkait dengan ketahanan kesehatan bangsa. Inisiatif seperti IHIA menjadi langkah positif untuk terus mendorong inovasi dan kontribusi positif dalam membangun ekosistem kesehatan yang mandiri.

Indonesia Healthcare Forum, melalui CSR PT. IDS Medical Systems Indonesia, secara konsisten menyelenggarakan ajang ini sejak tahun 2017. Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi kepada mereka yang berhasil menjalankan inovasi kesehatan di Indonesia.

Melalui ajang ini, harapannya Indonesia dapat terus melahirkan teknologi dan inovasi kesehatan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dengan demikian, negara dapat melepaskan diri dari ketergantungan terhadap produk alat kesehatan impor.

Apabila itu terjadi maka mampu meningkatkan penggunaan alat kesehatan dalam negeri, dan berkontribusi pada peningkatan ekspor mancanegara. Inovasi kesehatan buatan anak bangsa diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem kesehatan yang tangguh dan mandiri.

Himpunan Alkes Jakarta Utara: Upaya Akademisi dan Pengusaha Dukung UKM Mandiri

By

Ario

-

December 4, 2023

hipalki — dr. Randy H. Teguh, Ketum HIPELKI. Foto: RRI/Ryan Suryadi).

Pengusaha dan akademisi yang menekuni alat kesehatan (alkes) membentuk himpunan alkes Jakarta Utara. Nama himpunan tersebut adalah Himpunan Pengembangan Ekosistem Alkes Indonesia atau disingkat HIPELKI. Pembentukan dilakukan di Kelapa Gading, Jakut.

Tujuan pembentukan himpunan ini yaitu menjadi jembatan antara pelaku usaha dengan pemerintah dalam hal alat kesehatan.

“Pembentukan Himpunan Alkes Jakarta Utara atau HIPELKI ini merupakan bentuk dari hal yang belum secara maksimal terjembatani di dalam unsur ekosistem alkes,” kata dr. Randy H. Teguh. dr Randy adalah Ketua Umum Hipelki, sebagaimana dilansir dari Tribun Jakarta (02/12/2023).

Dorongan agar bidang alkes di Indonesia untuk meningkatkan ketahan dan kemandirian terus dilakukan oleh Kemenkes. Hal ini terutama semenjak pandemi Covid-19 yang lalu. Berdasarkan itu, HIPELKI menjadi pemersatu suara dari berbagai unsur yang terlibat di dalam ekosistem alkes.

Himpunan Alkes Jakarta Utara Ingin Perusahaan Kecil Mendapat Perhatian

HIPELKI ingin agar ketahanan alkes dapat terbangun dengan cara memulai berhenti tergantung dengan bahan baku impor. Di antara pihak tersebut ada banyak perusahaan skala kecil dan menengah serta startup.

“Sekarang banyak anggota kami merupakan perusahaan skala kecil, menengah, dan startup,” lanjut Randy. “Mereka harus diperhatikan. Karena UKM sudah membuktikan dirinya menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Indonesia, terutama ketika Pandemi,” kata Randy melanjutkan.

Di dalam HIPELKI sendiri diisi oleh banyak pihak. Menurut dr. Randy, anggotanya mulai dari perusahaan startup, produsen, akademisi, sampai dengan kontributor alkes lain terlibat di dalamnya.

Menurut dr. Randy, pemerintah akan terbantu dan diuntungkan dengan kehadiran HIPELKI. Dengan hadirnya Himpunan Alkes ini maka pemerintah tidak harus berupaya menjangkau satu per satu seluruh unsur pembentuk ekosistem alkes.

Kehadiran HIPELKI memudahkan pemerintah untuk menjalankan program ketahanan dan kemandirian alkes. Lebih lanjut Randy menyampaikan harapannya supaya ke depan himpunan ini memberikan kontribusi positif.

“Kami memiliki harapan bahwa kontribusi positif mampu diberikan oleh HIPELKI. Kontribusi dimaksud antara lain melalui berbagai program yang memberikan manfaat untuk ketahanan dan kemandirian alat kesehatan dalam negeri,” kata Randy.

FGD Kadin: Rp60 Triliun untuk Alat Kesehatan Jangka Panjang

By

Ario

-

December 2, 2023

alat kesehatan jangka panjang — FGD Kadin pada Kamis 30 November 2023. Foto: Antara.

Ketua Komite Tetap Bidang Kesehatan Kadin Indonesia, Randy H Teguh, mengungkapkan bahwa Kadin Indonesia telah merencanakan pembelian alat kesehatan jangka panjang. Anggaran yang diperkirakan adalah sebesar Rp60 triliun.

Hal ini diumumkan dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD). FGD tersebut diadakan bersama Kementerian Kesehatan di Jakarta pada hari Kamis, dilansir dari Antara (30/11/2023). Randy menjelaskan bahwa FGD tersebut fokus pada pembahasan pengadaan alat kesehatan.

Pengadaan alat kesehatan itu merupakan bagian dari proyek besar yang akan berlangsung selama 4 hingga 5 tahun dan dibagi menjadi tiga bagian.

Pertama, untuk meningkatkan kualitas jaringan rujukan pelayanan kesehatan. Kedua, memperkuat pelayanan kesehatan primer, dan mengembangkan sistem laboratorium umum di Indonesia.

Pengadaan Alat Kesehatan Jangka Panjang Didukung oleh Banyak Pihak

Randy H Teguh, dari Kadin Indonesia, menyampaikan bahwa program yang sedang dijalankan memiliki beberapa tujuan. Antara lain untuk memperkuat sistem layanan kesehatan rujukan dan sistem kesehatan primer, termasuk puskesmas, pustu, dan posyandu.

Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kapasitas laboratorium kesehatan pemerintah. Program ini merupakan bagian dari upaya transformasi layanan kesehatan nasional, dengan fokus pada layanan primer dan rujukan. Randy menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyediakan alat kesehatan yang lengkap dan cepat tersedia di seluruh wilayah Indonesia.

Pendanaan untuk pengadaan alat kesehatan ini didukung oleh institusi keuangan regional dan internasional.Lembaga-lembaga itu seperti World Bank, ADB, AIIB, dan ISDB. Selain itu, Randy berharap bahwa program ini juga akan mendukung perkembangan alat kesehatan produksi dalam negeri, yang telah mengalami kemajuan signifikan sejak pandemi COVID-19.

Inisiatif Jangka Panjang

Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, membenarkan bahwa program pengadaan alat kesehatan (alkes) adalah inisiatif jangka panjang. Inisiatif tersebut akan dilaksanakan dari tahun 2024 hingga 2028.

Menurutnya, meskipun Indonesia telah merdeka selama 78 tahun, masih terdapat kesulitan dan ketidakmerataan dalam akses layanan kesehatan. Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan alkes di berbagai fasilitas kesehatan yang ada.

Jumlah fasilitas kesehatan itu antara lain untuk 10.323 puskesmas, 48.442 pustu, dan mendukung 1,5 juta kader posyandu. Juga memperkuat 514 laboratorium di tingkat kabupaten/kota, 38 laboratorium kesehatan masyarakat di tingkat provinsi, 13 laboratorium regional, dan dua laboratorium rujukan nasional.

Nadia juga menyebutkan nilai kerja sama dengan bank pembangunan multilateral untuk program layanan primer. Nilai kerja sama tersebut mencapai lebih dari 2,2 juta dolar AS, atau sekitar Rp34,18 miliar.

Adapun untuk layanan rujukan, program ini akan memberi manfaat kepada banyak fasilitas kesehatan. Seperti untuk 24 rumah sakit rujukan nasional, 53 rumah sakit tingkat provinsi, dan 492 rumah sakit di tingkat kabupaten/kota. Nilai manfaat diperkirakan lebih dari 1,8 juta dolar AS, atau sekitar Rp27,97 miliar.

Depok Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Pasien Stroke, 7 RS Sudah Siap Layani

By

Ario

-

December 1, 2023

Pelayanan pasien stroke terus ditingkatkan oleh banyak pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok yang menyiapkan 7 Rumah Sakit (RS) Aliansi Code Stroke. Kehadiran ketujuh RS itu adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang mengalami keluhan stroke.

“Kami sangat mendukung upaya peningkatan layanan Aliansi Code Stroke,” ujar Mary Liziawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, pada hari Rabu dilansir dari Republika (29/11/2023).

Upaya peningkatan layanan Aliansi Code Stroke adalah dengan berupaya menyatukan semua fasilitas pelayanan kardiovaskuler yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Depok.

“Kami berharap kerjasama dengan RS ini bisa memberikan penanganan stroke darurat yang baik,” lanjut Mary.

Kebutuhan Pelayanan Pasien Stroke yang Mendesak

Masih menurut Mary, penyakit berkaitan dengan kardiovaskuler saat ini masih menempati penyebab kematian paling tinggi di dunia.

Menurut data kesehatan Kota Depok tahun 2022, dari 2.462 kasus kematian di RS, penyakit kardiovaskuler menyebabkan 29,2 persen kematian. Ini menunjukkan kemungkinan adanya penanganan yang terlambat di fasilitas pelayanan kesehatan sebelumnya.

“Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan RS se-Kota Depok dan masyarakat untuk bersama-sama menurunkan angka kematian dan kecacatan akibat stroke,” katanya.

Tujuah RS Aliansi Code Stroke di Kota Depok yang siap memberikan pelayanan kepada pasien stroke adalah :

RSUD Khidmat Sehat Afiat
RS Universitas Indonesia
RS Hermina Depok
RS Sentra Medika Cisalak
RS Puri Cinere
RS Bhakti Yudha
RSUD Anugerah Sehat Afiat

Maksud dan Tujuan Aliansi Code Stroke

Aliansi Code Stroke adalah sebuah inisiatif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok bersama dengan tujuh Rumah Sakit di Kota Depok. Inisiatif tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan penanganan kegawatdaruratan stroke yang baik.

Aliansi Code Stroke bertujuan untuk mensinergikan semua sarana prasarana pelayanan kardiovaskuler yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Depok. Aliansi Code Stroke juga merupakan bagian dari peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023 yang mengangkat tema “Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju”.

Menkes Puji IHC Bali International Hospital, Rumah Sakit Pertamina yang Berstandar Internasional

By

Ario

-

November 30, 2023

Bali International Hospital (BIH) adalah salah satu proyek strategis yang dikerjakan oleh banyak pihak. Antara lain PT Pertamina Bina Medika – Indonesia Healthcare Corporation (IHC), holding rumah sakit BUMN, bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Rumah sakit yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan, Sanur Bali, ini ditargetkan akan diluncurkan pada kuartal ketiga tahun 2024. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengunjungi BIH pada 28 November 2023 dan menyampaikan dukungannya terhadap kesiapan pembukaan RS Pertamina tersebut.

Menurutnya, ada tiga fokus utama yang harus diperhatikan, yaitu potensi pasar, SDM tenaga medis, dan model bisnis. Menkes Budi berharap BIH dapat menarik kembali dokter-dokter Diaspora yang bekerja di luar negeri dan melayani masyarakat Indonesia yang biasanya berobat ke luar negeri.

“Utamanya Bali International Hospital ini menargetkan segmen masyarakat kita yang selama ini keluar negeri untuk berobat,” kata Menkes Budi dilansir dari Pertamina.com (29/11/2023).

Direktur Utama IHC, drg. Mira Dyah Wahyuni, MARS menjelaskan bahwa BIH memiliki berbagai nilai tambah. Antara lain kualitas layanan klinis, kecepatan layanan, kemudahan akses, dan daya tarik Bali sebagai destinasi wisata. Ia mengatakan bahwa BIH akan selesai dibangun pada April 2024 dan siap beroperasi pada Agustus 2024.

Berbagai Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan di IHC Bali International Hospital

Bali International Hospital (BIH) akan dilengkapi dengan alat-alat kesehatan berteknologi tinggi untuk mendukung layanan klinis. Peralatan tersebut antara lain untuk bidang Cardiology, Oncology, Neurology, Gastro, dan Orthopedic, yang disingkat CONGO.

Beberapa alat yang telah disiapkan antara lain MRI, CT Scan, Cath Lab, PET CT, SPEC CT, dan Fasilitas Endoskopi. Selain itu, BIH juga akan memiliki Full option Truebeam LINAC, alat radioterapi paling canggih dan pertama di Indonesia, Brakiterapi, Mamografi, Digital X-Ray, dan Fluoroskopi. Alat-alat tersebut akan tiba pada Desember 2023 dan siap digunakan pada April 2024.

Direktur Utama IHC, drg. Mira, mengatakan bahwa IHC terus berupaya meningkatkan kompetensi tenaga medis, baik dokter maupun perawat. VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyatakan dukungan penuh Pertamina terhadap pembangunan BIH. Ia berharap BIH dapat menjadi contoh dan pendorong bagi rumah sakit lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan berstandar internasional.