BPJS Kesehatan menyelenggarakan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama se-Provinsi Kalimantan Barat dan mengambil tema “Sinergi Pemerintah Daerah dalam Program JKN-KIS Menuju Cakupan Semesta”.
Acara ini dihadiri oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Wakil Bupati Kab se Kalimatan Barat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, instansi se-Provinsi Kalimantan Barat serta jajaran BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung.
Salah satu agenda dalam acara ini adalah penandatanganan MOU Universal Health Coverage 8 Kabupaten se Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Melawi, Sekadau, Kapuas Hulu, Bengkayang, Mempawah, Sambas, Singkawang, dan Pontianak. Sebelumnya sudah yang sudah menandatangani MOU UHC adalah Kabupaten Landak, Kayong Utara, Ketapang, Sintang, dan Sanggau. Sehingga secara resmi, seluruh wilayah kota/kabupaten di Kalimantan Barat sudah menandatangani kesepakatan tersebut.
Adapun tujuan ditandatanganinya MOU UHC adalah sebagai upaya bersama serta bersinergi agar Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Nasional dapat mencapai percepatan perluasan Kepesertaan yang ditargetkan 1 Januari 2019
Melalui forum ini juga diharapkan tercipta solusi, saran, gagasan, kebijakan strategis dan sinergi berbagai pihak selaku stakeholders untuk menuju cakupan semesta tahun 2019 mendatang.
“Forum kali ini kita membicarakan optimalisasi penyelenggaraan programJKN-KIS, meningkatkan progres serta aplikasi regulasi Inpres No . 8 Tahun 2017. Hasil diskusi pada hari ini diharapkan pada Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bisa menganggarkan untuk membantu anggaran Kab/Kota yang terbatas secara fiskal. Selain itu, pemerintah daerah bisa menciptakan regulasi daerah apabila masih ada badan usaha yang belum mendaftarkan seluruh karyawannya,” jelas Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Banten, Kalimantan Barat, dan Lampung Benjamin Saut.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga berpesan agar masyarakat dapat menyaring informasi yang diperoleh melalui sumber yang tepat sehubungan dengan banyaknya berita bohong (hoax) terkait BPJS Kesehatan.
“Untuk pelayanan informasi masyarakat dapat langsung bertanya ke Kantor BPJS Kesehatan/ Kantor Kabupaten terdekat, atau layanan informasi BPJS Kesehatan Care Center 1500400,” tutur Benjamin.
Sampai awal Desember 2017, masyarakat Kalimantan Barat yang telah terdaftar mencapai 2.924.752 atau 54 % dari total populasi penduduk.
