Sebagai pengelola jaminan kesehatan terbesar di dunia, BPJS Kesehatan terus mengevaluasi perkembangan implementasi programnya seperti Program JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat). Kinerja BPJS pun tidak hanya dipantau stakeholders dalam negeri namun juga negara-negara lain di dunia. BPJS bahkan sudah tidak asing pengelolaan yang membutuhkan Big Data Analytics guna optimalkan penyelenggaraan JKN-KIS.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam kesempatan seminar internasional bertema Big Data Analysis for Improving Health Policy Rabu 7 November kemarin menjelaskan “Big data analytics ini telah membuka era baru untuk meningkatkan layanan dan menyelesaikan masalah di bidang Kesehatan. Banyak institusi pelayanan kesehatan dan berbagai negara yang telah melakukan ujicoba pemanfaat big data analytics, serta berhasil memecahkan masalah dasar dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. Seperti mengurangi re-admisi, meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan, serta meningkatkan mutu pelayanan.”
Meski demikian, terang Fachmi, ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan secara matang dalam penggunaan big data analytics untuk pelayanan kesehatan. Menurutnya big data harus dipersiapkan dahulu secara sistematis dan berkualitas baik. Hasilnya pun harus dikaji oleh para pakar dengan keahlian profesi yang bervariasi sehingga dapat menciptakan kesatuan pemahaman yang komprehensif.
Dalam kesempatan tersebut Fachmi juga menyambut hangat kehadiran para pembicara dari The National Health Service (NHS) England, National Health Insurance Service (NHIS) Korea Selatan, dan National Health Insurance Scheme (NHIS) Ghana.
Di Inggris, pengoptimalisasian big data telah dikembangkan NHS menjadi sistem yang lebih kompleks melalui sebuah machine learning yang melibatkan peran serta pasien, praktisi, peneliti, fasilitas kesehatan, hingga pembuat kebijakan.
“Sejak tahun 2000, NHIS menghimpun setidaknya 3,4 trilyun data yang mencakup nama, alamat, pendapatan, aset, riwayat medis, dan informasi lainnya yang diperoleh dari kantor layanan pajak, kementrian, penyedia layanan pensiunan, hingga lembaga yang menaungi kesejahteraan pekerja,” ujar Director of International Relations and Corporation NHIS Korea Selatan yang juga hadir dalam seminar tersebut Inseok Yang.
Sementara di Ghana, salah satu pemanfaatan Big Data oleh NHIS Ghana adalah dalam bidang kesehatan, seperti upaya pengendalian tuberkolosis. Pemanfaatan sistem tersebut misalnya untuk mengukur secara klinis efektivitas intervensi, manajemen pengadaan obat, beban penyakit, audit klinis, dan sebagainya.
“Kami harapkan, seminar ini dapat memberikan ruang untuk bertukar gagasan dan menggali lebih dalam optimalisasi big data untuk penyelenggaraan program jaminan sosial di masing-masing negara,” lanjut Fachmi.
Hingga tanggal 1 November 2018 kemarin, jumlah peserta JKN-KIS tercatat telah mencapai 205.071.003 jiwa atau hampir mencakup 80% total populasi Indonesia. Sementara dalam hal memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 22.914 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2.456 rumah sakit (termasuk klinik utama) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
. Kinerja BPJS pun tidak hanya dipantau stakeholders dalam negeri namun juga negara-negara lain di dunia. BPJS bahkan sudah tidak asing pengelolaan yang membutuhkan Big Data Analytics guna optimalkan penyelenggaraan JKN-KIS.){kind=link}