Di Indonesia, biaya untuk mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) Indonesia meningkat secara bertahap seiring berjalannya waktu yang tentunya akan menjadi beban bagi anggaran pemerintah di masa mendatang. Menjangkau semua pihak di sektor informal untuk bergabung dengan JKN (untuk UHC) melalui pemberian subsidi secara penuh atas premi akan sangat mahal bagi anggaran pemerintah, dan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular ataupun kronis akan menantang kemampuan pemerintah untuk menyediakan semua layanan kesehatan bagi setiap orang.
Hal ini yang mendorong PT Johnson & Johnson Indonesia bersama Kaukus Kesehatan DPR RI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan menyelenggarakan acara Dialog Kebijakan tentang Pembiayaan Inovatif untuk Mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) yang Berkelanjutan di Indonesia.
Acara dihadiri oleh sejumlah pihak, diantaranya Ketua Kaukus Kesehatan DPR RI Suir Syam, Mohammad Subuh mewakili Menteri Kesehatan, serta sejumlah pembicara internasional seperti Mervin Teo, Vice President Quadria Capital Investment Management (Singapura); Prabu Thiruppathy, Ketua Kois Caring Financing (India); Maureen Lewis, CEO dan Co-Founder Aceso Global (AS) dan Somil Nagpal, Lead Health Specialist dari World Bank Indonesia.
Para peserta dialog kebijakan ini mayoritas merupakan sejumlah pejabat kunci dari lembaga pemerintah, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan dan para akademisi serta anggota organisasi internasional.
Sawan Malik, Presiden Direktur PT Johnson & Johnson Indonesia menyampaikan pentingnya kemitraan pemerintah dan perusahaan.
“Di Johnson & Johnson, kami telah bekerja sama dan bermitra dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kami dapat mengembangkan dan memberikan solusi terintegrasi serta berbasis bukti untuk perawatan kesehatan,” jelasnya.
Pihaknya percaya bahwa sektor swasta dapat menjadi akselerator pembiayaan dan implementasi Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC), pun perusahaan multi nasional tersebut mengaju senang bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung Dialog Kebijakan hari ini tentang ‘Pembiayaan Inovatif untuk Mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) yang Berkelanjutan di Indonesia’.
Lebih lanjut, Sawan malik mengatakan bahwa Johnson & Johnson mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mencapai tujuan kesehatan nasional dan memahami bahwa hal ini akan membutuhkan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, termasuk para donor, organisasi nirlaba, sektor swasta, dan publik.
Untuk diketahui, dalam beberapa pertemuan dan dengar pendapat dengan pemerintah, Komisi IX DPR RI telah menyerukan opsi untuk mengatasi defisit yang membengkak dari Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) di Indonesia, termasuk merekomendasikan pemerintah untuk mempertimbangkan dan menilai penggunaan model pembiayaan inovatif.
Hal ini sejalan dengan upaya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam mencari metode pembiayaan inovatif untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).
 Indonesia meningkat secara bertahap seiring berjalannya waktu yang){kind=link}