Negara Indonesia berpotensi menjadi hub manufaktur alkes dan farmasi. Demikian potensi yang dilihat oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Semua itu bisa terjadi asalkan Indonesia mampu meningkatkan daya saing di industri alat kesehatan (alkes) dan farmasi.

Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menyatakan bahwa untuk mewujudkannya, Indonesia memerlukan kemitraan yang kuat. Dia juga mengungkapkan potensi Jepang untuk berinvestasi dalam industri farmasi dan alat kesehatan nasional.

“Potensi tersebut tergantung pada sejauh mana sektor alat kesehatan dan farmasi dalam negeri mampu meningkatkan daya saingnya di dalam iklim investasi,” kata Shinta kepada dilansir dari Bisnis, Minggu (15/10/2023).

Shinta menjelaskan bahwa Jepang adalah negara keenam terbesar dalam hal konsumsi impor produk farmasi dan alat kesehatan di dunia. Ini terkait dengan populasi lansia yang besar di Jepang, sehingga permintaan pasar di sana cukup baik. Namun, mayoritas produk farmasi dan alat kesehatan yang diimpor oleh Jepang berasal dari negara maju. Misalnya Amerika Serikat, Jerman, China, dan lainnya.

Indonesia Berpotensi Menjadi Hub Manufaktur Alkes dan Farmasi dengan Jepang

Menurut Shinta, hal ini menunjukkan bahwa pasar produk farmasi dan alat kesehatan di Jepang didominasi oleh produk berpaten. Artinya, bukan produk farmasi dan alat kesehatan yang bisa dijual secara bebas seperti yang banyak diproduksi dan diekspor oleh Indonesia saat ini.

Selain itu, meskipun Jepang bukan eksportir teratas produk farmasi dan alat kesehatan di dunia. Jepang memiliki tingkat penelitian dan pengembangan (R&D) di bidang kesehatan yang tinggi.

Negara ini juga memiliki banyak perusahaan farmasi dan alat kesehatan besar yang memasarkan produk mereka secara internasional. Inilah yang membuka peluang Jepang untuk bermitra dan berinvestasi di Indonesia. Khususnya, untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat manufaktur produk farmasi dan alat kesehatan berpaten yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan Jepang.

Iklim Investasi

Shinta juga menyoroti berbagai isu terkait iklim investasi di sektor kesehatan nasional, seperti daya saing yang perlu ditingkatkan dari Undang-undang Kesehatan. Beberapa isu tersebut dinilai perlu perbaikan lebih lanjut agar lebih menarik bagi investor Jepang di sektor farmasi dan alat kesehatan.

Hal ini mencakup akses terhadap sumber daya manusia berkualitas, kemudahan dalam melakukan uji klinis yang bersifat lintas batas, dan perlindungan terhadap produk berpaten yang lebih kompetitif.

Pemerintah Indonesia memprioritaskan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan untuk meningkatkan daya saing global. Target ini sesuai dengan inisiatif “Making Indonesia 4.0,” “RIPIN 2015-2035,” “Undang-undang Cipta Kerja,” serta program “Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).”

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa industri alat kesehatan di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat. Tercatat pasar industri alkes bernilai US$3,5 miliar pada tahun 2021, dengan perkiraan pertumbuhan menjadi US$6,5 miliar pada tahun 2026.

Indonesia diharapkan menjadi tujuan menarik bagi investor di sektor alat kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah produsen peralatan kesehatan yang beroperasi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan.

Industri farmasi dan alkes atau alat kesehatan di Indonesia terus menjadi salah satu prioritas pemerintah. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu dengan mengajak Jepang untuk menempatkan investasinya ke Indonesia.

Upaya ini merupakan perwujudan dari prioritas pemerintah untuk mengembangkan industri farmasi dan alkes di Indonesia. Prioritas ini sejalan juga dengan road map Making Indonesia 4.0.

Road map tersebut tercantum did alam RIPIN 2015 – 2035, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang disebut juga dengan P3DN, dan UU Cipta Kerja. Target ke depan adalah agar Indonesia bisa berperan sebagai hub manufacturing bagi industri farmasi dan alat kesehatan.

“Produsen alat kesehatan memandang Indonesia menarik untuk berinvestasi. Faktor-faktor menarik tersebut mulai dari pertumbuhan demografi, kelas menengah yang terus meningkat, generasi muda yang berlimpah sehingga berpengaruh terhadap tenaga kerja terampil. Kemudian juga kebijakan pemerintah yang pro terhadap pelaku bisnis,” kata Menperin, Agus Gumiwang dilansir dari Kompas (08/10/2023).

Memacu Investasi Industri Farmasi dan Alkes

Agus menyatakan bahwa salah satu langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah memberikan insentif. Langkah ini perlu untuk mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan di sektor farmasi dan alat kesehatan. Selain itu, pemerintah juga terus mengutamakan pengembangan kapasitas produksi lokal untuk obat esensial dan perangkat medis.

Pengembangan tersebut mencakup upaya untuk menarik lebih banyak investasi ke sektor ini dan memberikan insentif kepada produsen lokal untuk meningkatkan fasilitas dan kapasitas produksi mereka.

Di sisi lain, Agus juga mencatat bahwa Jepang telah menjadi pemimpin dalam berinvestasi di sektor farmasi, obat kimia, dan obat tradisional. Saat ini, lebih dari sepuluh perusahaan farmasi Jepang masih beroperasi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesehatan nasional.

“Bahkan sebagian besar dari mereka sudah beroperasi lebih dari 50 tahun sejak berdiri di Indonesia,” kata Agus. Menperin berharap kerja sama investasi dan kemitraan antara Indonesia dan Jepang terus berkembang. Apabila kolaborasi terus terjadi maka inovasi teknis di sektor farmasi dapat memberikan manfaat bagi berbagai lapisan masyarakat yang memerlukannya.

Menperin juga mengungkapkan bahwa Indonesia perlu mampu swasembada dalam produk biologi atau biosimilar yang tengah berkembang pesat. Swasembada ini terutama dalam bidang rekayasa genetika, bioteknologi hasil fermentasi, atau kloning, seperti antibodi monoklonal dan protein rekombinan.

Skema Kebijakan Fiskal

Demi mendorong investasi, kebijakan fiskal juga perlu ada. Agus mengatakan telah menerbitkan skema ini melalui Tax Holiday dan Mini Tax Holiday. Kedua skema ini adalah pengurangan pajak penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha utama sebuah badan.

Selain itu, Tax Allowance memberikan kemudahan dalam mengurangi jumlah penghasilan yang dikenai pajak. Dihitung berdasarkan investasi yang dilakukan dalam bidang dan wilayah bisnis tertentu.

“Yang lebih signifikan lagi, salah satu insentif yang sangat menguntungkan bagi sektor ini adalah Super Deduction Tax. Yaitu pengurangan hingga 300 persen dari pendapatan kotor. Diberikan kepada perusahaan yang aktif dalam program pendidikan kejuruan atau vokasional, termasuk upaya penelitian dan pengembangan untuk merangsang inovasi,” ujarnya.