Sudah menjadi rahasia umum kalau BPJS Kesehatan mengalami defisit anggarann dengan jumlah yang sangat banyak. Hal ini tentu berdampak pada seluruh pihak yang terkait. Salah satunya bisa mengganggu proses produksi hingga distribusi obat.
Terkait hal ini, Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi memberikan solusi melalui skema “Free & Fee“. Sistem yang dilandaasi perpres 82/2018 ini diyakini bisa meningkatkan pelayanan yang komprehensif dan lebih bermutu dengan tanpa meningkatkan beban bagi BPJS Kesehatan dan Pemerintah.
“Pada skema ‘Free’, peserta kategori Penerima Bantuan Iuran secara gratis dirancang untuk menerima basic treatment pada kelas Rumah Sakit (RS) tertentu. Serta pemberian obat basic yang sesuai ketentuan,” ucap Direktur Eksekutif GP Farmasi Indonesia Dorodjatun Sanusi. Hal tersebut diungkapkannya dalam Diskusi Media bertajuk “Evaluasi Kinerja BPJS Kesehatan dalam Aspek Pelayanan Pasien” yang diselenggarakan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) beberapa waktu lalu.
Dorodjatun Sanusi melanjutkan, melalui rancangan seperti ini peserta diberikan jumlah obat yang sesuai dengan penyakitnya sehingga mereka tidak perlu direpotkan dengan pembatasan yang selama ini diterapkan. Sehingga proses perawatan menjadi lebih optimal dan kualitas hidup pasien menjadi lebih baik.
Untuk mendukung skema yang diusulkan tersebut, pelibatan asosiasi profesi (dokter dan spesialis) berperan penting agar dapat menyusun petunjuk pelaksanaan yang detil atas kewajiban rincian komponen obat per jenis penyakit yang sesuai dengan International Therapeutic Management.
“Supaya menciptakan pressure yang cukup kepada pembuat kebijakan. Masyarakat yang memang mampu dan bersedia untuk membayar lebih semestinya diberikan peluang dan jangan terlalu dibatas,” tambah Dorojatun.
Sementara itu, pihak IDI sepakat perihal mendesaknya upaya yang didorong oleh berbagai pihak pemangku kepentingan. Daeng M. Faqih, Ketua Umum Pengurus Besar IDI menuturkan program JKN yang berupaya untuk menanggung semua aspek layanan kesehatan dihadapkan pada tantangan atas ketersediaan obat yang terbatas. Dengan sumber daya pendanaan yang memadai, maka hal ini dapat ditangani secara saksama dan diselesaikan melalui cara yang baik.
“Bila pendanaan dapat ditangani dengan baik, secara berangsur kita dapat memperbaiki sistem pelayanan yang ada. Perbaikan cukup mendesak karena penyedia layanan kesehatan dan dukungan obat turut dirugikan,” katanya.
Sementara itu, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) menekankan pentingnya penyempurnaan pengelolaan BPJS Kesehatan, meskipun secara regulasi Rumah Sakit Swasta tidak diwajibkan berpartisipasi. Namun demikian peran mereka tetap menjadi kunci dalam mendorong keberhasilan program JKN di Indonesia.
Menurut Noor Arida Sofiana Wakil Ketua Umum ARSSI, beberapa masalah yang dihadapi Rumah Sakit Swasta terkait kecepatan dan ketepatan pembayaran tagihan oleh BPJS Kesehatan yang dinilai cukup lambat. Tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan mendorong kekosongan obat di Rumah Sakit. Belum lagi tak jarang obat yang diperlukan terlambat datang. Sedangan layanan kesehatan berkaitan pada kepentingan masyarakat luas.
