Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) melakukan audiensi dengan Presiden RI Bapak Ir.Joko Widodo di Istana Merdeka Senin, (24/09/2018). Jajaran PB IDI yang hadir yaitu Ketua Umum Prof.Dr.Ilham Oetama Marsis,Sp.OG; Wakil Ketua Umum/Ketua Terpilih Dr.Daeng M Faqih,SH,MH; Sekretaris Jenderal Dr.Moh Adib Khumaidi,Sp.OT; Wakil Sekjen Dr.Prasetyo W Buwono,Sp.PD-KHOM; Bendahara Umum Dr.Ulul Albab,Sp.OG; Ketua Panitia Nasional Muktamar IDI Ke-30 Dr.Astronias B Awusi,Sp.PK; Ketua Bidang Organisasi Dr.Mahesa Paranadipa M, MH; dan Sekretaris Eksekutif Dra.Dien Kuswardani.
Audiensi tersebut bertujuan untuk mengundang Presiden guna membuka Muktamar IDI ke-30 pada tanggal 23-28 Oktober 2018 di kota Samarinda. Presiden sendiri didampingi oleh Menseskab Pramono Anung dan Koord.Staf Khusus Presiden Teten Masduki.
Rencananya Muktamar tersebut akan mengusung tema “Transformasi Sistem Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Kedokteran Secara Komprehensif dan Multisektoral Menuju Indonesia Sehat”. Serta akan menyelenggarakan beberapa agenda. Diantaranya menghadirkan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PB IDI, membahas isu internal dan eksternal organisasi termasuk menyusun rekomendasi, mengukuhkan Ketua Umum PB IDI yang terpilih 3 tahun yang lalu, dan memilih Ketua Terpilih PB IDI.
Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum PB IDI Prof.Ilham Oetama Marsis menyampaikan bahwa UU pendidikan kedokteran saat ini telah masuk dalam proses shortlist prolegnas di DPRI RI, diharapkan dengan perubahan UU ini dapat menjadikan pendidikan kedokteran yang siap menghadapi perkembangan teknologi di bidang kesehatan. Di era revolusi industri 4.0 dunia kedokteran Indonesia harus mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain yang lebih maju.
Prof.Ilham juga menyampaikan tentang perlunya perbaikan pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Masyarakat sudah sangat terbantukan dengan JKN, namun para dokter sebagai pemberi pelayanan juga harus “tersenyum”. Para dokter saat ini sudah sangat bersabar karena tertundanya pemberian jasa medik karena terlambatnya klaim BPJS yang disebabkan deficit anggaran JKN.
Dirinya menambahkan, perlu ditingkatkan penggunaan teknologi khususnya artifisial intelligence dalam menganalisa permasalahan pelayanan dan mencari solusinya serta menyelesaikan permasalahan JKN lebih komprehensif. Beberapa usulan lainnya dalam memberikan masukan telah disampaikan IDI setiap tahun melalui dewan pertimbangan Presiden.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi menyatakan bahwa akan hadir untuk pembukaan Muktamar IDI karena banyak hal yang ingin disampaikan kepada para dokter. Ketinggalan dari sisi teknologi harus dikejar oleh dunia kesehatan kita. Terkait masalah pelayanan kesehatan harus ada sinergisitas antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan juga IDI.
Presiden juga sepakat bahwa dalam pelayanan JKN ini selain masyarakat yang tersenyum, para dokter juga harus tersenyum.
 melakukan audiensi dengan Presiden RI Bapak Ir.Joko Widodo di Istana Merdeka Senin, (24/09/2018)){kind=link}