Rencana Pemanfaatan Anggaran Kesehatan 2026: Fokus JKN, Gizi, dan Revitalisasi RS

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan pemerintahannya melalui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 serta Nota Keuangan dalam sidang tahunan MPR/DPR RI. Salah satu fokus utama yang dipaparkan adalah peningkatan anggaran kesehatan 2026.

Dalam Nota Keuangan, pemerintah menetapkan anggaran kesehatan sebesar Rp244 triliun atau naik 15,8 persen dari outlook 2025 senilai Rp210,6 triliun. Peningkatan ini menegaskan komitmen pemerintah memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia.

“Anggaran kesehatan kita diutamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, bantuan gizi, mengendalikan penyakit menular, menurunkan TBC, serta melaksanakan cek kesehatan gratis. Dengan demikian, kita bisa mencegah penyakit menjadi lebih berat sekaligus menghemat uang negara,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Gedung DPR/MPR RI, Jumat (15/8/2025).

Prioritas Layanan Kesehatan

Dari total alokasi Rp244 triliun, pemerintah menyiapkan Rp123,2 triliun khusus untuk layanan kesehatan masyarakat. Porsi terbesar dialokasikan kepada subsidi iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan total anggaran Rp69 triliun. Dana ini ditujukan untuk 96,8 juta penerima bantuan iuran (PBI) serta 49,6 juta peserta bukan penerima upah (PBPU) kelas 3.

Selain JKN, pemerintah juga memperkuat program gizi masyarakat. Program makanan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita disiapkan dengan anggaran Rp24,7 triliun, ditargetkan menjangkau 7,4 juta penerima manfaat. Sementara itu, Rp13,3 triliun dialokasikan untuk jaminan kesehatan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.

Langkah preventif juga menjadi fokus. Pemerintah menganggarkan Rp8,7 triliun untuk program vaksinasi dan pengadaan obat, serta Rp2 triliun untuk skrining tuberkulosis yang menyasar 6,2 juta jiwa. Selain itu, Rp2,6 triliun dialokasikan guna mendukung program cek kesehatan gratis bagi 130,3 juta peserta. Pemerintah juga menyiapkan Rp2,9 triliun melalui dana desa untuk penanganan stunting dan program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang akan menjangkau 93,8 ribu keluarga dengan balita.

Peningkatan Infrastruktur Kesehatan

Selain aspek layanan, anggaran kesehatan 2026 juga diarahkan untuk memperkuat infrastruktur. Sebesar Rp72,1 triliun disiapkan untuk program pembangunan dan revitalisasi fasilitas kesehatan. Dari jumlah tersebut, Rp2,7 triliun digunakan untuk revitalisasi rumah sakit daerah, sedangkan Rp16,3 triliun dialokasikan untuk mendukung operasional 10.224 puskesmas serta 6.435 balai keluarga berencana melalui skema Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

Pemerintah juga menyalurkan Rp41,7 triliun melalui Dana Alokasi Umum (DAU) kesehatan untuk memperkuat layanan dasar di daerah. Di sektor pengawasan, Rp300 miliar digelontorkan untuk pemeriksaan sampel obat, makanan, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Untuk mendukung sumber daya manusia kesehatan, Rp200 miliar disediakan bagi program pendidikan dokter spesialis.

Tidak hanya itu, Rp10,9 triliun juga dialokasikan untuk mendukung operasional rumah sakit di bawah Kementerian Pertahanan, Polri, serta pembangunan Rumah Sakit Kejaksaan.

Penguatan Sistem Kesehatan Nasional

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen membangun sistem kesehatan yang lebih adil, merata, dan berkualitas. Hingga pertengahan 2025, program Cek Kesehatan Gratis telah dimanfaatkan lebih dari 18 juta warga, sementara 66 rumah sakit di 66 kabupaten tengah ditingkatkan kelasnya.

Pemerintah juga mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur sebagai pusat layanan medis bertaraf internasional. Fasilitas ini diharapkan mengurangi jumlah masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri, sekaligus meningkatkan daya saing sektor kesehatan nasional.

Rencana Pemanfaatan Anggaran

Secara keseluruhan, anggaran kesehatan 2026 diarahkan untuk tiga pilar utama:

1. Layanan kesehatan masyarakat melalui JKN, program gizi, pencegahan penyakit menular, serta cek kesehatan gratis.

2. Peningkatan infrastruktur kesehatan melalui revitalisasi rumah sakit, penguatan puskesmas dan balai KB, serta dukungan operasional rumah sakit milik kementerian/lembaga.

3. Penguatan sistem kesehatan nasional dengan pembangunan fasilitas bertaraf internasional, pendidikan tenaga medis, dan pengawasan obat serta makanan.

Dengan komposisi tersebut, pemerintah berharap anggaran kesehatan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga menekan beban biaya pengobatan di masa depan melalui penguatan upaya promotif dan preventif.