Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa pengadaan vaksin pneumonia secara menyeluruh akan menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini dinyatakan oleh Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kementerian Kesehatan Sadiah.
Bukan tanpa sebab, pengadaan vaksin pneumococcal conjugate vaccine (PCV) penting untuk melindungi bayi dari penyakit pneumonia atau radang paru-paru. Terlebih menurut data Kementerian Kesehatan, terdapat 1,1 juta kematian tiap tahun akibat pneumonia. Namun demikian, hingga saat ini pemberian vaksin PCV secara gratis dalam paket vaksin dasar baru diberlakukan di Nusa Tenggara Barat dan Bangka Belitung.
“Kalau berdasarkan hitungan harga normal vaksin PCV ini sangat mahal sehingga butuh anggaran yang besar juga. Maka dari itu kami sedang menjajaki sejumlah opsi pengadaan vaksin ini, termasuk pembelian melalui United Nations Children’s Fund (Unicef),” paparnya sbeagimana medX kutip dari situs Binis.com
Pun pemerintah juga akan meninjau kembali efektivitas pemberian vaksin PCV di NTB dan Bangka Belitung. Hal itu dibutuhkan Kemenkes untuk memperluas jangkauan pemberian vaksin tersebut di seluruh Indonesia.
“Kami juga sedang mengkaji pengadaan vaksin PCV dengan kemasan multiple doze. Sebab dari segi harga lebih murah dibandingkan dengan single doze, meskipun konsekuensinya harus ada perubahan skema pelaksanaan vaksinasi di masyarakat,” lanjut Sadiah.
Menurutnya, apabila pemerintah melakukan pengadaan vaksin PCV dengan kemasan multiple doze, maka konsekuensinya proses vaksinasi harus dilakukan secara massal dalam satu kesempatan. Pasalnya, vaksin dengan kemasan multiple doze berisi empat dosis vaksin.
“Jadi mau tidak mau, vaksinasi harus dilakukan minimal oleh empat bayi dalam satu kesempatan. Jadi kami harus memastikan di satu daerah vaksin yang kita beli cukup untuk semua bayi yang ada, dan jangan sampai bersisa banyak karena harganya yang tergolong mahal. Ini menjadi tantangan bagi kami,” pungkasnya.