Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dikabarkan akan menaikkan tarif iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kendati hal tersebut baru sebatas wacana namun sejumlah pihak menyambut positif hal tersebut. Pasalnya, kenaikan ini diharapkan bisa menutup defisit keuangan yang dialami BPJS saat ini karena pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan.

“Rencana tersebut baik karena defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin membesar,” ujar Kepala Bidang Advokasi lembaga swadaya masyarakat BPJS Watch Timboel Siregar sebagaimana dilansir oleh situs Kontan.co.id.

Timboel mengatakan, kenaikan iuran memang tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Yaitu mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2018, iuran ditinjau maksimal dua tahun. Oleh karena itu, tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan peninjauan iuran. Terutama bagi peserta PBI yang dibayarkan oleh pemerintah.

Sebelumnya, iuran PBI hanya sebesar Rp 23.000 per orang. Namun, bila pemerintah tidak memiliki kemampuan anggaran, Timboel menyarankan untuk menaikkan iuran PBI sebesar Rp 30.000 per orang.

“Usulan aktuarianya iuran PBI dinaikkan menjadi Rp 36.000 per orang,” ucap Timboel.

Kenaikan tersebut diyakini akan memberikan pemasukan tambahan untuk BPJS Kesehatan sebesar hingga Rp 11,4 triliun. Angka tersebut diasumsikan dengan kenaikan terhitung sejak Januari 2019.

Dirinya melanjutkan, dari sisi pembiayaan BPJS Kesehatan harus mengendalikan Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs) khususnya fraud. Rujukan juga harus diturunkan, ucap Timboel, mulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke rumah sakit. Hal itu dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas FKTP. Plus, memaksimalkan pemanfaatan pajak rokok.

Produsen alat kesehatan (alkes) menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan terkait produk mereka dalam ruang lingkup persyaratan, standar kualitas, dan regulasi tertentu. Perusahaan alkes yang memproduksi perangkat diagnostik untuk pemeriksaan kanker, perangkat disposable seperti jarum suntik, atau perangkat implan seperti stent untuk pasien gangguan jantung, proses pembuatannya dituntut untuk bebas dari kesalahan sekecil apapun, sehingga mampu memberikan hasil maksimal ketika digunakan dalam layanan kesehatan. Untuk mencapai target tersebut memang tidaklah mudah, sehingga perusahaan berinvestasi lebih banyak pada teknologi peralatan pabrik.

Dengan pesatnya Industri 4.0 dan Internet of Things (IoT), produsen alkes semakin menyadari memanfaatkan teknologi ini dalam kegiatan operasionalnya. Karena diklaim tidak hanya bisa meningkatkan hasil dan kualitas namun juga banyak manfaat lainnya.

Mengintegrasikan otomatisasi dan teknologi informasi

Produsen alkes disarankan untuk menerapkan otomatisasi bukan hanya untuk proses individu, namun juga bagi seluruh perusahaannya guna membantu mereka memenuhi persyaratan standar kualitas yang ketat oleh pemerintah setempat di tiap negara. Ini berarti otomatisasi lengkap dan penanganan keseluruhan rantai nilai, termasuk pengujian produk, inspeksi, pengemasan, penyimpanan, dan penerimaan.

Mendengar kata otomatisasi pasti akan langsung memicu pandangan keadaan pabrik perakitan yang dipenuhi robot dan permesinan. Namun, masa depan otomatisasi juga terletak pada fungsi “dibelakang layar” pengumpulan dan manipulasi data. Misalnya, ketika pemerintah berwenang membutuhkan dokumentasi parameter dan deviasi mesin dengan basis per bagiannya, pengumpulan data otomatis akan membantu parameter perakitan dikumpulkan dan disimpan secara otomatis, dan selanjutnya dicatat ke file yang terikat dengan nomor seri tertentu, dan menyediakan verifikasi per bagian yang dibutuhkan.

Kunci untuk mencapai tujuan ini tidaklah semudah dengan mengadopsi lebih banyak otomatisasi. Namun terletak pada prinsip dasar Industri 4.0, yaitu perpaduan otomatisasi dan teknologi informasi (IT).

Inisiatif Industri 4.0 mendorong keterbukaan dan kemudahan penggunaan

Salah satu contoh solusi yang menunjukkan koneksi antara otomatisasi dan IT aadalah platform Open Core Engineering, yang memadukan software tools, functional toolkits, open standards, dan teknologi Open Core Interface.

Open Core Interface membantu para programmer dan operator menggunakan platform software terkenal – seperti LabVIEW milik National Instrument, Java, atau CATIA – untuk mengendalikan mesin, menghilangkan kebutuhan mempelajari tangga logika atau Bahasa pemrograman lain. Platform tersebut mencakup Software Development Kits (SDK) yang bisa digunakan, misalnya dalam Excel VBA untuk menciptakan user interface atau mengendalikan sumbu pergerakan. Kemudian sumbu tersebut dapat dijalan langsung dari Excel, atau program yang dapat didorong dari Excel menuju PLC.

Pada laboratorium medis yang lebih kecil, dimana teknisi bekerja langsung dengan sistem otomatisasi, seringkali perubahan program dibutuhkan, juga titik pengujian, dan parameter mesin lain yang spesifik terhadap sampel yang diuji. Open Core Interface membantu perakit mesin atau pengguna akhir menciptakan interface yang menyediakan teknisi akses ke level tertentu pengendali mesin untuk menyesuaikan dan mengubah operasinya. Begitu interface dibuat, tablet mobile sederhana dengan Excel dapat memindahkan interfacenya ke PLC. Ini adalah alternatif dari HMI setingkat machine-grade. Interface tersebut juga menawarkan aspek portabilitas, konektivitas wi-fi, dan Bluetooth yang sudah terpasang.

Interface mesin juga berfungsi sebagai akar dari pengumpulan data, namun manfaat Industri 4.0 yang sesungguhnya adalah penggunaan data – pelacakan produk, pengurangan eror, atau stabilitas proses – seluruh proses yang berperan penting dalam perakitan peralatan dan perlengkapan kesehatan. Pengendalinya, atau IoT gateway, adalah inti dari berbagai solusi yang ditawarkan Industry 4.0, membantu pengguna mengumpulkan data dan menyebarkan atau menggunakan data tersebut dalam cara yang juga mampu meningkatkan kualitasnya, mengurangi waktu turnaround, dan memenuhi persyaratan regulatori. Software seperti ActiveCockpit berperan sebagai platform komunikasi interaktif yang akan memproses dan menyajikan produksi data dalam waktu real-time, terhubung dengan mudah dengan sistem back-end MES atau ERP, memungkinkan diagnosis cepat dan optimisasi mesin dan proses.

Misalnya, prinsip Open Core Engineering digunakan dengan dorongan frekuensi variabel EFC, yang mencakup kapabilitas jaringan dalam kendali jarak jauh dan pemantauan. Saat digunakan dengan VarioFlow plus conveyor systems, pengguna memiliki akses bebas ke mesin melalui konektivitas wireless atau Bluetooth. Konektivitas tersebut membantu operator menyesuaikan kecepatan, memeriksa kode diagnostik, memantau parameter mesin, atau bertindak sesuai clearance level mereka tanpa harus sekalipun membuka sumber elektrik atau memanggil seluruh departemen engineering untuk dukungan teknis. Personil maintenance juga dapat diingatkan atas gangguan yang terjadi melalui e-mail atau pesan singkat dan menerima kode diagnostik tanpa harus mengunjungi mesin dan terhubung dengannya.

Tentu saja, keamanan atas data yang dikumpulkan, disimpan, dan disebarkan melalui IoT dan aplikasi Industry 4.0 merupakan subyek signifikan dalam perakitan peralatan kesehatan dan industri diagnostik. Semakin banyak data yang tersedia, maka semakin besar pula peluang datanya tidak digunakan dengan benar. Tidak mustahil kapanpun IoT gateway digunakan pada mesin, terdapat resiko kebocoran atau peretasan. Keamanan masih menjadi faktor terbesar dalam penerapan dan integrase prinsip Industri 4.0, jadi baik pengguna maupun pabrikan mesin perlu memahami resikonya dan bagaimana cara menangkal atau setidaknya menguranginya. Berdasarkan aplikasi berbasis cloud yang digunakan dengan autentifikasi sertifikat, dan VPN industrial eksternal direkomendasikan untuk akses remote yang aman.

Sejak SMA, Leo telah memiliki minat dan perhatian yang lebih pada mata pelajaran Biologi. Selain hobi mempelajari Biologi, perempuan yang memiliki nama lengkap Leonika Sari Njoto Boedioetomo ini juga hobi bermain video game dan komputer.

Alih-alih tidak menjadi seorang dokter, Leo kini justru dikenal sebagai pendiri startup. Biologi dan teknologi seakan menjadi satu dalam jiwanya.

Ilmu teknologi didalaminya ketika mengambil jurusan Sistem Informasi di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. Keuletan dan kecerdasan yang dimilikinya membuatnya mudah memahami pelajaran tersulit di bidang teknologi, yakni coding.

Hijrah dari nilai C pada semester 1 menjadi nilai A pada semester 2 menjadi bukti bahwa Leo mampu menguasai ilmu teknologi dalam waktu yang singkat. Semenjak memahami logika ilmu tersebut, semasa kuliah dia bahkan kerap mengajarkan mata kuliah coding kepada mahasiswa senior.

Minatnya pada dunia teknologi makin kuat ketika dirinya mengikuti program MITx Global Entrepreneurship Bootcamp pada 2014. Dari situlah, dia berinisiasi dan berambisi untuk bisa mendirikan startup sendiri.

Tidak lain dan tidak bukan, ide yang dilahirkannya adalah Reblood, sebuah startup yang mendorong lebih banyak orang untuk donor darah. Tidak tanggung-tanggung, dia langsung dimentori oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam mengembangkan startup tersebut.

Leo mengungkapkan bahwa startup yang berdiri sejak 2015 tersebut bertujuan untuk membangun Indonesia yang lebih baik dengan menyelamatkan lebih banyak nyawa melalui donor darah. Di masa depan diharapkan tidak ada lagi orang-orang yang meninggal karena terlambatnya transfusi darah.

“Solusinya jangan bikin stok darah kosong. Masalah di kesehatan itu adalah kita cenderung reaktif, seharusnya juga proaktif, melakukan pencegahan,” ujarnya ketika ditemui Bisnis di kantor Reblood di Jakarta, baru-baru ini.

Secara ekspansi, Reblood kini bergerak di dua kota, yakni Surabaya sebagai kota inkubator, dan juga Jakarta. Fungsinya membantu Palang Merah Indonesia (PMI) untuk menggaet lebih banyak pendonor, terutama kalangan anak muda.

Peran Reblood begitu berarti bagi pemenuhan kantong darah di Surabaya dan Jakarta. Melalui publikasi dan kampanye via media sosial, Reblood mampu menarik perhatian para kaum milenial sehingga bisa membantu memenuhi 400 kantong darah yang diperlukan di Surabaya dan sekitar 800—1.000 kantong darah yang dibutuhkan di Jakarta.

Namun, Leo mengaku mengomunikasikan donor darah ke anak muda terbilang tidak mudah. Rata-rata usia muda mendonorkan darah mereka di bawah lima kali sehingga jumlah pendonor darah bisa berkurang dengan mudahnya. Oleh sebab itu, inovasi-inovasi sangat diperlukan, baik secara online maupun offline.

Inovasi yang dilakukan misalnya yang bersifat musiman adalah dengan memberikan rewards kepada pendonor darah berupa tiket nonton konser ataupun voucher belanja di e-commerce. Kendati demikian, Reblood memegang teguh rekomendasi organisasi kesehatan dunia (WHO) bahwa donor darah tetap bersifat voluntary, bukanlah intensif.

“Kami masih terus bereksperimen untuk mendapatkan formula yang pas untuk bisa mendapatkan pendonor baru. Mentor bilang anak muda haruslah bersabar karena mengomunikasikan donor darah ke anak muda itu challenge,” katanya sambil sedikit tertawa.

Menjadi PT

Beberapa tahun setelah Reblood berjalan, akhirnya pada 2018 Leo dan tim bisa membuat perusahaan yang dinamai PT Gaya Hidup Sehat. Perusahaan ini menjadi gambaran eksplorasi dari Reblood yang dari hanya sekedar untuk donor darah menjadi lebih luas terkait dengan menciptakan gaya hidup sehat.

“Pada dasarnya, diharapkan lebih banyak orang yang semakin peduli kesehatan dengan menerapkan gaya hidup yang sehat,” tuturnya.

Keberhasilan Leo dalam membangun perusahaan rintisan tersebut terbilang melejit. Perempuan berusia 25 tahun tersebut menunjukkan bahwa perempuan bisa memiliki pengaruh yang besar pada lingkungan, terkhusus berpartisipasi dalam bidang teknologi.

Leo bahkan masuk jajaran 30 pemuda berprestasi di bawah 30 tahun kategori healthcare & science versi majalah Forbes, 45 perempuan penembus batas versi majalah Tempo, dan 100 Women dari BBC. Penghargaan-penghargaan tersebut diraihnya lewat Reblood.

Sumber Artikel : Lifestyle Bisnis.com

Kabar gembira untuk kaum hawa khususnya yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya. Pasalnya klinik khusus perempuan bernama MedicElle Clinic sudah dibuka dan resmi beroperasi untuk umum.

Klinik yang berlokasi di Jalan Gubeng 11 Surabaya ini didirikan oleh dr. Bahar Bawazeer Bersama saudaranya dr. Amira Cholid Bawazeer. Untuk layanannya sendiri, saat ini memang hanya fokus pada pelayanan screening atau deteksi dini khusus wanita.

dr. Bahar menyatakan, alasan utama dirinya membuka klinik ini karena menemui fakta bahwa ada sebagian perempuan yang membutuhkan kenyamanan saat melakukan pemeriksaan kesehatan. Terkadang mereka memilih dokter yang sama-sama perempuan agar tidak canggung dan leluasa bertanya. Misalnya untuk pemeriksaan kesehatan seputar kandungan, payudara, atau kesehatan kewanitaan.

“Banyak pasien yang datang mencari saya karena tidak mau ke dokter laki-laki. Mau periksa payudara, kandungan, terus kita berdua (bersama Amira) juga basicnya orangtua sakit kanker payudara. Kalau berobat itu keling ke mana-mana, daripada ke mana-mana yuk kita buat satu tempat center di sini. Daripada jauh jauh ke luar negeri, kita datangkan aja alatnya ke sini,” cerita dokter Bahar, pada acara grand opening, Minggu (21/4/2019).

Dirinya juga menyampaikan klinik juga memiliki fokus untuk mengajak perempuan untuk lebih sadar dengan screening pada tubuhnya. Namun terkadang wanita merasa malas untuk pergi ke rumah sakit, karena merasa sedang tidak sakit. Selain itu, hingga kini pemerintah juga belum memiliki program khusus screening, sehingga masyarakat harus sadar dengan kesehatan mereka sendiri.

“Kami juga ingin masyarakat di sekitar lebih menyadari pentingnya screening, karena dari screening itu bahkan nggak perlu pengobatan yang mengeluarkan biaya besar. Pelayanan pengobatannya pun sedini mungkin, nah itu yang sebetulanya kita tekankan. Jadi tempat ini lebih ke arah screening, edukasi, daripada terapi orang yang sudah sakit,” tutur dr.Bahar.

Tak hanya itu, alat mamografi yang mereka miliki bisa digunakan untuk biopsi namun bisa untuk ambil benjolan jinak berukuran kecil yang ada di payudara.

“Alat itu awalnya untuk biopsi, tapi karena jarumnya besar nah itu bisa digunakan untuk terapi. Tindakan sudah banyak dilakukan di luar negeri tanpa bius total, hanya perlu bius lokal, tidak ada keluhan nyeri, dan pendarahan minimalis, penyembuhannya juga lebih cepat,” lanjur dr. Bahar.

Adapun layanan yang tersedia, dr. Amira yang juga merupakan pendiri klinik ini menyatakan bahwa semua penyakit perempuan kami bisa tangani. Mulai dari konsultasi, tindakan, mamografi, diagnostik, dan USG. Pun dengan tenaga medis perempuan yang tersedia. Ada dokter kandungan, dokter bedah, dokter penyakit dalam, dokter penyakit dermatologi dan onkologinya, dokter umum, dan dokter radiologi.

PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) berkolaborasi dengan Dompet Dhuafa dalam mendirikan Gerai Sehat Rorotan. Gerai Sehat Rorotan merupakan klinik pelayanan kesehatan cuma-cuma yang memiliki berbagai macam program kesehatan, baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Ini merupakan upaya mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan, serta mendukung pembangunan ekonomi dan berperan penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Kini di usia yang menginjak ke-4 tahun Gerai Sehat Rorotan terus melakukan program kegiatan yang bersifat solutif dan inovatif sebagai langkah aktif untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat melalui program Duta Sehat Indonesia dan Social Project Kesehatan.

Duta Sehat Indonesia dan Social Project Kesehatan merupakan rangkaian program guna memperingati hari ulang tahun ke-4 Gerai Sehat Rorotan. Target dari program Duta Sehat Indonesia yakni mahasiswa fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan dan gizi dari berbagai perguruan tinggi ternama di Pulau Jawa.

“Dari sekitar hampir 1.000 peserta yang mendaftar, kami memilih 100 mahasiswa terbaik untuk menjadi duta sehat Indonesia. Mahasiswa tersebut berasal Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Trisakti, UIN Syarif Hidayatullah dan UPN Veteran Jakarta.” tutur Afiat Djajanegara selaku General Affairs Manager PTTEP.

Duta Sehat PTTEP- Dompet Dhuafa akan mendapat bantuan dana dan coaching. 100 duta sehat akan dikirimkan ke daerah untuk melakukan pemetaan kesehatan, pendampingan dan memberikan alternatif solusi atas masalah yang ditemukan selama menjalani pengbdian masyarakat. Output akhir dari kegiatan ini yakni para duta sehat akan membuat dokumen strategis berupa laporan dan buku pengabdian kesehatan untuk negeriku.

Sementara itu, Social Project kesehatan merupakan program yang bertujuan menjaring Inovator teknologi dalam bidang kesehatan. Inovator yang terpilih merupakan inovator memiliki semangat dan tekad pengabdian kepada yang tulus kepada masyarakat.

“Dari target 100 inovator yang mendaftar, kami bersyukur dan memilih 3 inovator terbaik. Inovator terbaik tersebut akan difasilitasi sebagai mentor untuk mengaplikasikan karyanya di wilayah sasaran kelompok marginal yang rentan dengan permasalahan kesehatan.” Jelas Herdiansah selaku Direktur CSR.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Puskesmas Rorotan dr. Siti Maimunah menjelaskan kegiatan ini diharapakan memberikan manfaat yang kuat untuk masyarakat dan dampak positif jangka panjang demi terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang sehat dan bahagia

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan komitmen tinggi Pemerintah Indonesia untuk mencapai akses kesehatan universal yang diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan kesehatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Hal ini disampaikan pada acara Financing Universal Health Coverage (UHC), yang merupakan bagian dari World Bank Group-International Monetary Fund Spring Meeting di Washington DC, Amerika Serikat.

Adapun tujuan pembangunan kesehatan dalam RPJMN 2015-2019 tidak hanya untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi penduduk, tetapi juga untuk meningkatkan pemerataan layanan kesehatan dan perlindungan finansial.

“Namun, meskipun perlindungan finansial berhasil mencapai target sebagian besar penduduk, Indonesia tetap perlu meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk mencapai UHC,” jelas Bambang seperti dilansir oleh SindoNews.com.

UHC sendiri adalah komitmen pemerintah di seluruh dunia untuk meningkatkan kesehatan masyarakatnya yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas SDM negara tersebut. Dengan memastikan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, masyarakat dapat menjadi lebih produktif dan anak-anak menjadi sehat dan berprestasi di sekolah. Dengan perlindungan risiko finansial, masyarakat dicegah masuk ke dalam lingkaran kemiskinan yang lebih dalam karena harus membayar biaya kesehatan yang sangat besar.

“UHC adalah komponen penting dari pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, dan menjadi elemen kunci dalam mengurangi kesenjangan sosial,” jelas Bambang Brodjonegoro.

Dalam Global Monitoring Report on Tracking Universal Health Coverage 2017, WHO dan World Bank menggunakan dua indikator untuk memantau kemajuan negara menuju UHC. Selain perlindungan finansial, indikator lainnya adalah indeks cakupan layanan yang menunjukkan tingkat cakupan layanan esensial, seperti kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit, serta kapasitas dan akses layanan.

Pada 2015, tingkat cakupan layanan sangat bervariasi di seluruh negara, mulai 22 (terendah) dan 86 (tertinggi). Indonesia berada di tengah dengan indeks 49. Dibandingkan dengan negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara, cakupan layanan esensial di Indonesia masih rendah, menunjukkan bahwa ada segmen populasi yang tidak memiliki cakupan penuh dengan layanan kesehatan esensial.

Untuk mencapai UHC, Indonesia harus berinvestasi dalam layanan kesehatan publik, termasuk layanan kesehatan ibu, bayi, dan anak serta tindakan dan perawatan promotif dan preventif penyakit tidak menular. Kedua, memperkuat aspek sisi suplai SDM, farmasi dan peralatan kesehatan, infrastruktur, dan sistem informasi kesehatan.

Ketiga, meningkatkan pembiayaan kesehatan melalui perluasan keanggotaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meningkatkan efisiensi, serta mengeksplorasi sumber pendanaan baru. Keempat, memperkuat tata kelola dan pendekatan multisektor.

“Untuk memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, Pemerintah Indonesia memperkenalkan JKN pada 2014. Dengan prinsip no one left behind, setiap orang diharuskan memiliki asuransi kesehatan. Hingga Maret 2019, 78% atau 218 juta orang telah mengikuti JKN. Hampir setengah dari jumlah itu adalah penduduk miskin dan hampir miskin, yaitu 40% dari masyarakat berpenghasilan rendah yang preminya dibayar pemerintah,” ujar Menteri Bambang.

Untuk mengurangi kesenjangan kesehatan, Pemerintah Indonesia melanjutkan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan terakreditasi dan tenaga kesehatan di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia memperluas cakupan Premium Assistance Beneficiaries (PBI) untuk 40% keluarga berpenghasilan rendah.

Pemerintah Indonesia juga mendukung pemerintah daerah melalui kebijakan transfer fiskal sehingga daerah dapat meningkatkan ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan berkualitas. Selain itu, penerapan standar layanan minimum diperlukan untuk memastikan setiap kabupaten menyediakan akses ke layanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meluncurkan Mobil Puskesmas (MPus) yang dilaksanakan di alun-alun Cililin, Kabupaten Bandung Barat beberapa waktu lalu. Menurut Gubernur Ridwan Kamil, nantinya mobil ini akan akan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil wilayah Jabar.

MPUS tersebut juga merupakan jawaban atas permintaan atau aspirasi warga Jabar, khususnya masyarakat daerah terpencil yang kesulitan mengakses pelayanan kesehatan. Misalnya daerah pegunungan, perbukitan dan pelosok yang jauh dari kota. Karena sepertiga dari keluhan warga yang masuk ke Jabar Quick Response berkaitan dengan persoalan kesehatan.

“Kami memahami indeks pembangunan manusia Jabar itu tinggi di pendidikan, tapi masih rendah di indeks kesehatan. Nah, salah satunya adalah pelayanan dan segala macam permasalahannya. Oleh karena itu, Pemprov Jabar tahun ini punya lima Mobile Puskesmas,” kata Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini.

Dengan pelayanan yang menyerupai puskesmas, lanjutnya, MPus uga dilengkapi oleh tenaga kesehatan dan berbagai peralatan kesehatan yang canggih, termasuk telemedicine untuk konsultasi dengan dokter spesialis di command center Dinas Kesehatan Jabar.

MPus dilengkapi fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemeriksaan HBA1c dan kolesterol, pemeriksaan gangguan mata akibat diabetes, serta pemeriksaan tekanan darah tinggi. Tak hanya itu, ada juga fasilitas untuk pemerikasaan penglihatan, pemeriksaan anemia, pemeriksaan pendengaran, digital health promotion, imunisasi dan ultrasound.

Dalam sepekan ke depan, Ridwan Kami berharap MPus sudah selesai disempurakan sehingga dapat langsung dioperasikan.

“Nah, jumlah desa di Jabar ada 5.000-an, tentulah jumlah (MPus – red) ini tidak cukup. Namun, dalam lima tahun kami ingin perbanyak sehingga nanti tidak ada lagi desa-desa yang tidak terlayani, karena negara membawa layanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan ini,” jelasnya.

Kendati begitu memang MPus membutuhkan biaya operasi yang tidak sedikit. Menurut Ketua Panitia Peluncuran Siska Gerfianti, pembangunan satu unit memerlukan biaya sekitar Rp 1,5 miliar. Adapun biaya ini didapat dari hasil kerja sama dengan beberapa pihak. Sedangkan untuk biaya operasional ke depannyanya, dia mengaku baru akan memikirkannya kemudian.

“Mobil ini sudah jadi, tapi peralatan di dalamnya belum fixed, karena memang ini berbeda dengan prototipe Bandros yang simple. Kami perkirakan waktu itu pembuatannya 6-7 minggu, ternyata ada beberapa kendala karena kami simpan berbagai alat kesehatan. Mobil ini kami bawa lagi ke bengkel, semoga minggu depan sudah mulai running,” pungkas Siska.

Mulai dari drone yang digunakan untuk mengirimkan darah di Rwanda hingga catatan kesehatan menggunakan teknologi blockchain di Estonia, menjelaskan memang digitalisasi untuk keperluan layanan kesehatan telah menyebar ke seluruh dunia. Namun bagaimana sistem ini diterapkan sangat bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah, wilayah dan sumber daya setempat.

Menyikapi hal tersebut, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah merilis 10 pedoman untuk bagaimana seharusnya pemerintah sebuah negara menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan layanan kesehatan terhadap pasien. Rekomendasi ini menyarankan mulai dari bagaimana menggunakan teknologi digital untuk keperluan persalinan hingga penggunaan telemedicine untuk layanan pendidikan kesehatan.

“Memanfaatkan kekuatan teknologi digital sangat penting untuk mencapai cakupan kesehatan universal. Pada akhirnya, teknologi digital tidak berakhir dengan sendirinya; mereka adalah alat vital untuk meningkatkan kesehatan, menjaga keamanan dunia, dan melayani yang rentan,” ungkap Direktur Jenderal WHO dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dirinya melanjutkan, WHO bekerja untuk memastikan penggunaan teknologi digital untuk layanan kesehatan seefektif mungkin.

Pedoman ini dirancang untuk membantu para pengambil keputusan di departemen kesehatan pemerintah, sektor kesehatan publik dan pemangku kepentingan lainnya, lebih memahami bagaimana teknologi digital dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di negara masing-masing.

Dokumen 10 pedoman tersebut bisa Anda download dengan mengklik tombol di bawah ini. Selamat membaca!

Angin segara akan datang bagi industri kesehatan di Indonesia khususnya bagi pengelola rumah sakit. Pasalnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dikabarkan akan menggelontorkan dana sebesar Rp 11 triliun untuk membayar klaim jatuh tempo kepada pihak rumah sakit. Dana tersebut diketahui berasal dari pembayaran iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI).

“Upaya menuntaskan pembayaran fasilitas kesehatan ini dapat terwujud berkat dukungan penuh dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf.

Dirinya juga menyatakan bahwa tagihan klaim rumah sakit yang telah lolos verifikasi dan sudah jatuh tempo akan dibayarkan dengan mekanisme first in first out. Nantinya rumah sakit yang lebih dulu mengajukan berkas secara lengkap maka pembayaran klaim akan diproses terlebih dulu.

Tak hanya itu itu, BPJS Kesehatan juga membayar Rp 1,1 triliun dalam bentuk dana kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Pembayaran kapitasi ini akan dilaksanakan pada setiap tanggal 15, sementara pembayaran non kapitasi dan tagihan rumah sakit dibayarkan pada hari berikutnya.

Ini merupakan mekanisme pembayaran yang rutin dilakukan setiap bulan oleh BPJS Kesehatan. Biasanya, mitra perbankan membayarkan kapitasi lebih dulu. Maka itu Iqbal memastikan kewajiban pembayaran fasilitas kesehatan sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dengan demikian diharapkan masyarakat semakin yakin bahwa program ini akan terus berlangsung, rumah sakit menjadi lebih tenang dan tenaga kesehatan merasa nyaman,” ucap Iqbal.

Lebih lanjut Iqbal mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan akan terus berkoordinasi dengan seluruh kantor cabang sehingga tiap cabang bisa saling memantau dan memastikan fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya. Dengan dibayarkannya fasilitas ini diharapkan bisa memenuhi kewajiban sesuai ketentuan regulasi dan pihak rumah sakit memberikan pelayanan optimal kepada kepada pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)- Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jawa Timur akan menyelenggarakan Seminar Nasional dan Hospital Expo di Grand City Surabaya, Jawa Timur, tanggal 24 – 26 April 2019 mendatang.

Dikutip dari situs resmi PERSI, untuk seminar akan mengambil tema “Kiat-Kiat Menuju Digital dan Lean Hospital di Era Universal Health Coverage (UHC)”. Menteri Kesehatan Nila F Moeloek diagendakan akan membuka seminar tersebut dengan memaparkan topik “Kebijakan Kemenkes Menuju Digital dan Lean Hospital di Era Universal Health Coverage (UHC)”. Akan hadir pula Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes dr. Bambang Wibowo, SpOG (K), MARS yang membawakan bahasan “Arah Kebijakan Permenkes dalam Mendukung RS Menuju Digital dan Lean Hospital di Era UHC”.

Selain itu, akan dikupas pula topik “Kesiapan Transformasi Digital Menyambut Smart Hospital Society 5.0” oleh Healtech.ID yang merupakan mitra PERSI bersama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika.

Di akhir sesi hadir pula Walikota Surabaya Tri Rismaharani akan turut meramaikan acara dengan bahasan “Masterplan Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya tentang Pelayanan Kesehatan”.

Sementara pada sesi workshop, akan dikupas tentang Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS) yang akan dibawakan Direktur RSUD Sidoarjo dr. Atok Irawan, Sp.P yang akan memaparkan tentang Monitoring dan Evaluasi SIMRS di RSUD Sidoarjo. Ada pula kupasan tentang Smart Hospital Society 5.0 serta Implementasi Sistem Informasi Kamar Rawat Inap RS (InKamRS).

Dan untuk Hospital Expo, akan diisi pameran rumah sakit, alat kesehatan serta aplikasi-aplikasi terkait di sektor medis.