Kemenkes Diskusikan Status UPT RSUD dengan PERSI dan Arsada

Kantor Kemenkes RI, Sumber gambar : Merdeka.com

Kementrian Kesehatan akan mempercepat proses peralihan status Rumah Sakit (RS) milik pemerintah daerah, dari semula Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT). Percepatan itu dibutuhkan agar manajamen RS mendapat pijakan regulasi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia.

Demikian terungkap dalam pertemuan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek bersama pengurus Perhimpunan RS Seluruh Indonesia (PERSI) yang dipimpin Ketua Umum PERSI dr. Kuntjoro Adi Purjanto, MKes serta Asosiasi RS Daerah  (Arsada) di Kantor Kementrian Kesehatan, Kuningan, Jakarta, Kamis (2/2).

“Ada beberapa keadaan yang saat ini dialami anggota kami, yaitu RS yang belum diubah kelembagaannya, artinya masih berstatus BLUD. Sebagian lainnya, sudah menjadi UPT, namun masih dalam proses persiapan. Ada juga yang UPT, tapi aturannya masih jadi BLUD,” ujar Ketua Arsada Heru Ariyadi.

Akibatnya, lanjut Heru, para direktur RS daerah masih kebingungan. Mengantisiapsi hal itu, Arsada mengeluarkan edaran kepada anggotanya untuk bersurat kepada kepala daerah yang menaungi masing-masing RS.

“Karena ini sangat berpengaruh pada pengelolaan uang, SDM serta mekanisme kerjanya. Mereka kuatir, salah mengambil langkah akan berujung pada pemeriksaan hukum,” kata Heru.

Menanggapi hal itu, Menteri Kesehatan yang didampingi Dirjen Bina Upaya Kesehatan Prof. Dr. dr. med. Akmal Taher, SpU(K) mengungkapkan pengelolaan kesehatan di daerah memang sangat bergantung pada kepemimpinan kepala daerah. Kementrian Kesehatan sendiri terus berupaya menjalin komunikasi dengan Kementrian Dalam Negeri untuk mensosialisasikan pentingnya visi kesehatan yang tepat di kalangan kepala daerah.