IAPI Procurement Forum & Expo (IPFE) 3rd 2017

IAPI Procurement Forum & Expo (IPFE) 3rd 2017 akan kembali digelar pada tanggal 17 – 19 April 2017 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara rutin tahunan ini merupakan hasil kerjasama Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) dengan PT Fery Agung Corindotama (FERACO) serta didukung oleh Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) serta beberapa Kementerian dan Lembaga terkait.

Menurut Ketua Umum IAPI Ikak G. Patriastomo, 3rd IPFE 2017 akan menyajikan berbagai seminar dengan tema yang lebih luas dan bervariasi untuk banyak stakeholder pengadaan. Terutama dalam mengangkat isu-isu penting pengadaan saat ini, seperti rendahnya penyerapan anggaran, implementasi dari modernisasi pengadaan, reformasi regulasi pengadaan sejalan dengan terbitnya RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik dan isu yang terkait dengan audit dan masalah hukum pengadaan.

“Selain acara seminar dan diskusi dengan tema yang menarik, kami juga akan menyelenggarakan pameran produk e-katalog dan produk unggulan dalam negeri lainnya. Pameran ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai produk-produk yang dibutuhkan K/L/D/I baik dalam proses pengadaan maupun dalam menyusun kebutuhan.” lanjut Ikak.

Dikutip dari situs resmi IPFE pelaksanaan acara yang akan berlangsung selama 3 hari ini memiliki beberapa tujuan dan sasaran, yaitu:

• Membangun komunikasi antar stakeholder pengadaan.
• Mengenalkan usaha nasional dan produk dalam negeri kepada para pemegang keputusan dalam menentukan barang/jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah dan BUMN/ BUMD.
• Mempercepat pertumbuhan usaha nasianal dan penggunaan produk dalam negeri.
• Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke-empat Atas Peratusan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Implementasi salah satu kebijakan yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo yaitu Pemanfaatan e-purchasing atau pembelian secara elektronik lewat e-katalog.
• Target satu juta produk barang oleh Presiden Joko Widodo akan dapat dibeli melalui sistem e-purchasing.
• Penerapan sistem pengadaan barang dan jasa elektronik pada tahun 2015 oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).
• Inovasi LKPP tentang Vendor Management Sistem (VMS) yang mampu memangkas waktu prakualifikasi, evaluasi kualifikasi dan percepatan penyerapan anggaran dapat dilakukan lebih awal.

Sedangkan pada sesi pameran yang merupakan salah satu rangkaian acara akan menampilkan banyak variasi produk seperti alat kesehatan, farmasi, mesin pertanian, bahan kimia, peralatan kantor, kendaraan bermotor dan lain sebagainya.