IDI Gelar Muktamar Ke 30, Rancang Kebijakan Strategis Menuju Indonesia Sehat

Sepanjang akhir pekan kemarin Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyelenggarakan event besar tiga tahunan yaitu Muktamar ke-30 yang bertempat di Samarinda Convention Hall, Kalimantan Timur 26-27 Oktober 2018. Musyawarah Nasional ini sendiri digelar untuk menentukan kebijakan strategis nasional dengan tema “Transformasi Sistem Pelayanan Kesehatan dan Sistem Pendidikan Kedokteran yang Komprehensif dan Multisektoral Menuju Indonesia Sehat.”

Salah satu isu utama yang menjadi fokus IDI selama 3 tahun kepemimpinan Ketua Umum PB IDI, Prof dr. Ilham Oetama Marsis, SpOG(K) adalah mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) yang memasuki tahun ke-5.

Program ini sebenarnya sangat disambut baik oleh IDI. Bahkan IDI berkomitmen menjalankannya dengan baik bahkan sebelum pelaksanaan JKN di awal tahun 2014. IDI pun berkeinginan target Universal Health Coverage (UHC) harus tercapai di awal tahun 2019.

“Namun capaian UHC harusnya juga dibarengi dengan mutu dari manfaat pelayanan dan kecukupan biaya kesehatan. IDI tetap mengawal agar mutu pelayanan yang diwujudkan dalam penerapan standar prosedur operasional harus secara optimal diterapkan,” Terang Ilham Oetama Marsis sabtu lalu.

Ketua Umum PB IDI tersebut juga mengingatkan, perbaikan kualitas SDM khususnya dokter harus menjadi salah satu perhatian utama dan IDI terus mengupayakannya melalui advokasi pendidikan kedokteran dan program Continuing Professional Development (CPD). Kualitas pendidikan kedokteran di lebih dari 80 fakultas di seluruh Indonesia juga menjadi perhatian serius bagi IDI. Output dari pendidikan kedokteran harusnya dapat mengangkat ketertinggalan Indonesia dalam persaingan dengan negara lain.

“Pendidikan kedokteran masih menjadi pendidikan yang sulit dijangkau oleh masyarakat tidak mampu karena tingginya biaya pendidikan di fakultas kedokteran. Penguasaan teknologi kesehatan belum memperlihatkan kemampuan daya saing kita dengan negara lain. Gap teknologi kesehatan sangat terlihat jika disandingkan dengan negara lain, bahkan untuk di tingkat ASEAN, Indonesia masih berada jauh dibawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. IDI mendorong agar pemanfaatan teknologi, serta pengembangan teknologi kedokteran harus mulai diperkenalkan sejak pendidikan Basic Medical Education (BME). Tantangan revolusi industri 4.0 yang berdampak luas terutama pada sektor kesehatan harus dihadapi dengan meningkatkan kemampuan SDM kesehatan kita dalam teknologi dan informasi,” ujarnya.

Senada dengan hal ini Presiden Joko Widodo juga mengajak para dokter dan insan kesehatan untuk mengikuti perubahan global demi pelayanan kesehatan yang lebih baik saat meresmikan pembukaan event besar ini.

Dalam sambutannya beliau juga menyampaikan peringatan Hari Dokter Nasional tak terlepas dengan perjuangan para dokter selama masa penjajahan. “Sejarah membuktikan bahwa banyak pejuang kemerdekaan yang berlatar belakang dokter. Coba kita ingat Dr. Soetomo pendiri Budi Utomo, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo tokoh tiga serangkai pendiri Indische Party, dr. Wahidin Soedirohoesodo yang memperjuangkan pemuda-pemuda pribumi untuk menempuh pendidikan, serta dokter-dokter lainnya,” tambah Kepala Negara tersebut.

Selain itu, Presiden juga mengharapkan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut perubahan dan menimbulkan disrupsi dalam banyak hal, Rumah Sakit juga dapat mengikuti perubahan global yakni revolusi industri keempat yang memunculkan tantangan bagi banyak industri, termasuk industri rumah sakit dan manajemennya.

Selain Presiden Republik Indonesia, Muktamar IDI ke-30 ini juga dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Kalimantan Timur Ir. Isran Noor, dan seluruh Pengurus Besar IDI se Indonesia.

Rangkaian Muktamar IDI ke-30 sendiri dimulai sejak 23 Oktober 2018 dengan beragam kegiatan ilmiah. Muktamar ini dihadiri 1.576 peserta yang terdiri dari 885 utusan IDI cabang, 256 peninjau IDI cabang, 180 peninjau IDI wilayah, 126 peninjau perhimpunan, 48 peninjau kolegium, dan 81 eninjau dari PB IDI. Keseluruhan anggota IDI yang berjumlah 157.003 orang (127.707 dokter dan 29.296 dokter spesialis) kini dinaungi dalam 441 IDI cabang, 32 IDI wilayah, 89 perhimpunan, dan 37 kolegium.

IDI merupakan satu-satunya organisasi profesi dokter independen yang keberedaannya diakui Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 10/PUU-XV/2017. Kelahiran IDI juga dilatarbelakangi dengan rekomendasi Asosiasi Medis Dunia (WMA) yang independensinya diatur dalam anggaran dasar IDI dan resolusi WMA Counsil ke-189 di Uruguay 2011 silam.