Aplikasi Ciptaan Pemkot Samarinda Ini Mampu Sajikan Data Kesehatan Secara Rinci

Bekerja sama dengan Microsoft Indonesia, Pemerintah Kota Samarinda menciptakan aplikasi bernama SIKDA (Sistem Informasi Kesehatan Kota Samarinda). Teknologi yang mulai dikembangkan sejak 4 tahun lalu ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat agar dapat mengakses fasilitas kesehatan yang bermutu. SIKDA juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Pemkot terhadap vendor IT eksternal.

Awalnya aplikasi ini hanya terdiri dari SIKDA Puskesmas dan SIKDA Rumah Sakit. Seiiring perkembangannya, terdapat SIKDA Dokter Keluarga dan Klinik Pratama, SIKDA Dokter Spesialis, SIKDA Kebidanan untuk seluruh bidan praktik mandiri, SIKDA Fasilitas Pendidikan Kesehatan, dan SIKDA Apotek. Semua itu menjadi satu kesatuan sistem yang komprehensif dan saling terhubung satu sama lain melalui aplikasi berbasis Android yang bebas diunduh via Google Play.

SIKDA juga telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Samarinda, Nina Endang Rahayu menjelaskan, selama ini data pemberian pelayanan dari BPJS Kesehatan langsung ke pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus meminta ke pusat dahulu terkait data tersebut. “Dengan adanya SIKDA, kita sama-sama melihat data itu, baik dari Dinas Kesehatan Samarinda maupun BPJS,” tuturnya.

Integrasi dengan BPJS Kesehatan membuat Dinkes Samarinda mendapatkan basis data peserta. Data ini berguna misalnya saat puskesmas ingin melakukan posyandu, sehari sebelumnya petugas puskesmas bisa mencari daftar nama peserta BPJS di daerah yang akan dikunjungi. Kalau puskesmas tidak dapat data peserta sesuai alamatnya, maka bisa dilaporkan ke dinas sosial untuk usul PBI (Penerima Bantuan Iuran) tahun berikutnya. Dengan integrasi ini pula, BPJS Kesehatan dapat memberikan informasi penting misalnya keaktifan peserta individu maupun badan usaha.

Keberadaan SIKDA juga dapat mencegah praktik kecurangan di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) puskesmas dan FKTP selain puskesmas karena data-data yang terkumpul bisa diaudit per orang secara rinci. Pada tingkat puskesmas, kecurangan dapat dicegah dengan mekanisme kolektif, satu kunjungan mendapatkan autentikasi minimal dari tiga orang petugas. Di FKTP selain puskesmas, register kunjungan dan kode diagnosa, terlapor elektronik ke register puskesmas.

Kemudian, register di Puskesmas dan selain Puskesmas langsung terhitung sebagai UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) dan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) berbasis kelurahan. Pada data berbasis individu, BPJS Kesehatan Samarinda mendapatkan hak akses khusus untuk melihat apakah benar pasien terlayani atau tidak. Misalkan pada saat rumah sakit mengajukan klaim pembayaran ke BPJS Kesehatan, pihak RS diwajibkan melaporkan segala kegiatannya ke Dinkes Samarinda. Sehingga tercipta data pembanding, sebagai proses identifikasi kecurangan di pelayanan rujukan.

Selain itu, pada layanan dokter keluarga, diwajibkan melakukan pelaporan secara elektronik untuk penyakit tertentu ke Puskesmas. Selanjutnya, Puskesmas bisa melakukan tindakan pencegahan untuk menekan angka kesakitan. Data ini juga akan terlapor ke tim pencegahan kecurangan. Hasil dari data tersebut, akan menjadi kontribusi bagi pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan kota Samarinda.

Mengenai keamanan sistem, SIKDA telah bekerjasama dengan pihak cyber crime Mabes Polri. Jadi jika ada kejahatan siber, bisa langsung ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Sedangkan mengenai dana, tidak ada anggaran khusus selain pembelian perangkat keras dalam pengembangan SIKDA ini karena diciptakan oleh pihak internal Pemkot secara menyeluruh.