Pemerintah menargetkan percepatan distribusi alat kesehatan modern ke 514 kabupaten/kota di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerataan fasilitas layanan kesehatan, agar masyarakat di daerah dapat memperoleh pelayanan setara dengan kota-kota besar.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan, program distribusi alkes modern akan dibarengi dengan dukungan pembiayaan dari BPJS Kesehatan. Menurutnya, kemampuan keuangan BPJS harus diperkuat agar bisa menanggung peningkatan layanan di seluruh wilayah.
“Kita membicarakan rencana pemerintah untuk mendekloai alat-alat modern ke seluruh kabupaten/kota. Sekaligus kita usulkan agar BPJS memiliki kemampuan keuangan yang cukup kuat ke depannya,” ujar Budi seusai Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan BPOM Triwulan III 2025 di Jakarta, Senin (6/10/2025).
Regulasi dan Keamanan Alat Kesehatan
Budi menegaskan, pemerataan distribusi alkes akan diiringi regulasi ketat untuk menjamin keamanan dan mutu layanan. Inovasi obat serta alat kesehatan baru akan melewati uji klinis menyeluruh sebelum diberikan kepada masyarakat.
“Kita ingin memberikan akses terhadap obat-obatan baru yang kualitasnya lebih bagus bagi masyarakat. Tapi kita juga ingin memastikan jangan obat yang masih masa percobaan langsung diterapkan dengan biaya tinggi,” ucapnya.
Pengawasan BPOM Diperketat
Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menambahkan bahwa pengawasan pascaedar obat dan alat kesehatan akan semakin diperketat. Ia menegaskan sejumlah pelanggaran telah ditindak hingga ke proses hukum.
“Kami sudah masuk pada tingkat penegakan hukum, dan sekarang berproses di pengadilan. Aturan teknis terkait penggunaan terapi berbasis bioteknologi juga tengah disempurnakan,” kata Taruna.
Pemerataan Fasilitas Kesehatan Nasional
Melalui distribusi alat kesehatan modern yang merata, pemerintah berharap pelayanan medis di seluruh daerah, baik di perkotaan maupun pedesaan, dapat meningkat. Dengan dukungan BPJS Kesehatan serta pengawasan ketat dari BPOM, langkah ini menjadi strategi penting untuk memperkuat layanan kesehatan nasional.
