Pemerintah resmi merilis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada Jumat (15/8/2025). Dari total belanja negara yang direncanakan, sektor kesehatan memperoleh alokasi sebesar Rp244 triliun. Angka ini naik 15,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp210,8 triliun.
Kenaikan alokasi anggaran kesehatan tersebut menandai komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat sekaligus menambah kapasitas sarana dan prasarana kesehatan di seluruh Indonesia.
Dua Fokus Utama: Layanan Kesehatan & Sarana Prasarana
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, alokasi anggaran kesehatan tahun depan akan difokuskan pada dua hal utama.
“Pertama, layanan kesehatan masyarakat dengan nilai anggaran Rp123,2 triliun,” ujarnya.
Dari pos layanan kesehatan masyarakat ini, alokasi terbesar diberikan untuk bantuan iuran jaminan kesehatan, termasuk iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja mandiri (BP), dengan total mencapai Rp69 triliun. Program ini diharapkan menjaga keberlanjutan kepesertaan BPJS Kesehatan, terutama bagi kelompok rentan.
Selain itu, kantong anggaran cukup besar juga dialokasikan untuk jaminan kesehatan bagi ASN, TNI, dan Polri dengan nilai Rp13,3 triliun. Meski demikian, Sri Mulyani menyebut masih terdapat sebagian anggaran layanan kesehatan masyarakat yang belum dijabarkan lebih detail dalam paparan awal RAPBN 2026.
Fokus kedua diarahkan pada sarana dan prasarana kesehatan, yang tahun depan mendapatkan alokasi sebesar Rp72,1 triliun. Dari jumlah itu, porsi terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) bidang kesehatan sebesar Rp41,7 triliun.
“Dana ini digunakan salah satunya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar kesehatan melalui alokasi ke daerah,” lanjut Sri Mulyani.
Selain DAU, pemerintah juga menyiapkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) senilai Rp16,3 triliun. Dana ini diperuntukkan mendukung layanan di 10.224 puskesmas serta 6.435 balai KB di seluruh Indonesia. Sama halnya dengan layanan kesehatan masyarakat, sebagian dari anggaran sarana prasarana kesehatan juga masih belum diuraikan secara rinci dalam tahap awal RAPBN.
Rincian Versi Kementerian Kesehatan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam kesempatan terpisah menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan enam kantong besar pemanfaatan anggaran kesehatan di RAPBN 2026.
“Anggaran terbesar untuk bantuan BPJS kepada penerima bantuan iuran (PBI) dan peserta bukan penerima upah serta bukan pekerja mandiri (PBPU-BP) senilai Rp59 triliun,” ungkapnya. Dana ini ditargetkan menjangkau 96,8 juta peserta PBI serta 2,5 juta peserta PBPU-BP.
Alokasi kedua terbesar yaitu dukungan untuk pelayanan fasilitas kesehatan (faskes) dengan nilai Rp32,9 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk memperkuat layanan dasar hingga rujukan di berbagai daerah.
Selanjutnya, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) mendapat alokasi Rp12,7 triliun, sedangkan program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dialokasikan Rp9,7 triliun. Program PHTC difokuskan pada pencapaian target-target kesehatan prioritas secara lebih terukur.
Di sisi lain, anggaran terkecil yakni Rp2,5 triliun dialokasikan untuk penyediaan tenaga kesehatan. Pos ini mencakup pendidikan calon tenaga kesehatan di politeknik kesehatan, program beasiswa, serta magang dokter umum dan dokter gigi.
Kantong keenam, menurut data Kementerian Keuangan, mencakup berbagai pos lain seperti jaminan kesehatan untuk ASN/TNI/Polri, pengadaan vaksin dan obat, serta sejumlah program prioritas kesehatan masyarakat. Beberapa di antaranya mencakup penanganan tuberkulosis (TBC) dan pencegahan stunting yang masih menjadi tantangan kesehatan nasional.
Menjaga Akses & Kualitas Layanan
Dengan kenaikan anggaran kesehatan 2026, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus memperluas akses masyarakat. Melalui dukungan dana untuk jaminan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga bantuan operasional puskesmas, pemerintah menargetkan layanan dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil.
Anggaran sarana prasarana juga diarahkan untuk memperkuat infrastruktur kesehatan dasar. Mulai dari perbaikan puskesmas, distribusi tenaga kesehatan, hingga pengadaan alat dan obat-obatan. Hal ini menjadi penting mengingat tantangan pemerataan layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan besar, terutama di wilayah Indonesia bagian timur.
Program pencegahan penyakit menular seperti TBC, malaria, dan HIV/AIDS juga tetap mendapatkan perhatian, sejalan dengan komitmen global dalam menurunkan angka prevalensi. Demikian pula dengan upaya menekan angka stunting yang masuk ke dalam prioritas pembangunan nasional.
Rilis RAPBN 2026 menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada anggaran kesehatan, dari Rp210,8 triliun pada 2025 menjadi Rp244 triliun pada 2026. Fokus utama pemerintah adalah memperkuat layanan kesehatan masyarakat serta meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di berbagai daerah.
Kementerian Kesehatan sendiri membagi anggaran ke dalam enam kantong besar, dengan alokasi terbesar untuk bantuan iuran BPJS, pelayanan faskes, dan bantuan operasional kesehatan. Sementara sebagian lainnya digunakan untuk program prioritas seperti pencegahan stunting, penanganan TBC, serta pendidikan tenaga kesehatan.
Dengan perencanaan tersebut, pemerintah berharap peningkatan anggaran kesehatan di RAPBN 2026 mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat fondasi sistem kesehatan nasional. Namun, efektivitas implementasi, pemerataan distribusi, serta pengawasan anggaran tetap menjadi faktor kunci dalam mewujudkan target pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.
