Ketua Komite Tetap Bidang Kesehatan Kadin Indonesia, Randy H Teguh, mengungkapkan bahwa Kadin Indonesia telah merencanakan pembelian alat kesehatan jangka panjang. Anggaran yang diperkirakan adalah sebesar Rp60 triliun.
Hal ini diumumkan dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD). FGD tersebut diadakan bersama Kementerian Kesehatan di Jakarta pada hari Kamis, dilansir dari Antara (30/11/2023). Randy menjelaskan bahwa FGD tersebut fokus pada pembahasan pengadaan alat kesehatan.
Pengadaan alat kesehatan itu merupakan bagian dari proyek besar yang akan berlangsung selama 4 hingga 5 tahun dan dibagi menjadi tiga bagian.
Pertama, untuk meningkatkan kualitas jaringan rujukan pelayanan kesehatan. Kedua, memperkuat pelayanan kesehatan primer, dan mengembangkan sistem laboratorium umum di Indonesia.
Pengadaan Alat Kesehatan Jangka Panjang Didukung oleh Banyak Pihak
Randy H Teguh, dari Kadin Indonesia, menyampaikan bahwa program yang sedang dijalankan memiliki beberapa tujuan. Antara lain untuk memperkuat sistem layanan kesehatan rujukan dan sistem kesehatan primer, termasuk puskesmas, pustu, dan posyandu.
Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kapasitas laboratorium kesehatan pemerintah. Program ini merupakan bagian dari upaya transformasi layanan kesehatan nasional, dengan fokus pada layanan primer dan rujukan. Randy menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyediakan alat kesehatan yang lengkap dan cepat tersedia di seluruh wilayah Indonesia.
Pendanaan untuk pengadaan alat kesehatan ini didukung oleh institusi keuangan regional dan internasional.Lembaga-lembaga itu seperti World Bank, ADB, AIIB, dan ISDB. Selain itu, Randy berharap bahwa program ini juga akan mendukung perkembangan alat kesehatan produksi dalam negeri, yang telah mengalami kemajuan signifikan sejak pandemi COVID-19.
Inisiatif Jangka Panjang
Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, membenarkan bahwa program pengadaan alat kesehatan (alkes) adalah inisiatif jangka panjang. Inisiatif tersebut akan dilaksanakan dari tahun 2024 hingga 2028.
Menurutnya, meskipun Indonesia telah merdeka selama 78 tahun, masih terdapat kesulitan dan ketidakmerataan dalam akses layanan kesehatan. Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan alkes di berbagai fasilitas kesehatan yang ada.
Jumlah fasilitas kesehatan itu antara lain untuk 10.323 puskesmas, 48.442 pustu, dan mendukung 1,5 juta kader posyandu. Juga memperkuat 514 laboratorium di tingkat kabupaten/kota, 38 laboratorium kesehatan masyarakat di tingkat provinsi, 13 laboratorium regional, dan dua laboratorium rujukan nasional.
Nadia juga menyebutkan nilai kerja sama dengan bank pembangunan multilateral untuk program layanan primer. Nilai kerja sama tersebut mencapai lebih dari 2,2 juta dolar AS, atau sekitar Rp34,18 miliar.
Adapun untuk layanan rujukan, program ini akan memberi manfaat kepada banyak fasilitas kesehatan. Seperti untuk 24 rumah sakit rujukan nasional, 53 rumah sakit tingkat provinsi, dan 492 rumah sakit di tingkat kabupaten/kota. Nilai manfaat diperkirakan lebih dari 1,8 juta dolar AS, atau sekitar Rp27,97 miliar.
